JAKARTA, investor.id — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim melalui rangkaian acara bertajuk "Synergy for Sustainability”. Rangkaian acara yang diselenggarakan di Jakarta ini, menandai serangkaian inisiatif penting meliputi Partnership Gathering Fasilitas Dana Bergulir (FDB), Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 antara BPDLH dengan Lembaga Perantara, Induksi Lembaga Perantara, serta Diskusi Publik dengan topik “Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat”.

Rangkaian acara "Synergy for Sustainability” bertujuan untuk memperkenalkan berbagai inisiatif yang dilakukan BPDLH dalam upaya restorasi lingkungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan di Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan serta masyarakat umum turut menghadiri rangkaian acara ini.

Pada pembukaan rangkaian acara ini, Direktur Utama BPDLH kembali menerangkan peran BPDLH dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. BPDLH mendukung berbagai komitmen Pemerintah Indonesia di bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup. Setelah diluncurkan secara resmi pada 9 Oktober 2019, BPDLH terus berupaya memberikan layanan terbaik melalui berbagai skema pembiayaan inovatif.

“Kami terus membangun kesadaran publik mengenai hadirnya BPDLH sebagai inovasi mekanisme pendanaan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ke depannya, BPDLH akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai mitra kerja, sehingga komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup dapat tercapai” imbuhnya.

Komitmen BPDLH untuk bersinergi dalam upaya pelestarian lingkungan diwujudkan melalui rangkaian acara ini, khususnya komitmen dalam penyaluran dana lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi diwujudkan melalui Penandatanganan Kerja Sama untuk penyaluran dana Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 yang yang diampu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penandatangan dilakukan antara BPDLH dengan lima Lembaga Perantara yaitu Yayasan Penabulu, Kemitraan, KKI WARSI, Yayasan Petai dan Yayasan Sulawesi Cipta Forum yang mewakili Penerima Manfaat dari delapan provinsi. Diantaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Proyek ini merupakan bagian dari program penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan Indonesia, dimana BPDLH mengelola dana hasil pembayaran sebesar USD 103,8 juta dari GCF atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2eq pada periode 2014-2016. Hal ini merupakan capaian besar yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang serius dalam mengelola hutan. Alokasi sebesar USD 56,25 juta akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Lembaga Perantara. Proyek ini diharapkan tidak hanya membantu dalam pengelolaan dan rehabilitasi hutan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional yang mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Wahyu Marjaka, dalam pidatonya menyampaikan “kami mengharapkan pengelolaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat memberikan dampak signifikan dalam pengendalian perubahan iklim dan menjangkau stakeholders yang lebih luas, sehingga makin memperkuat peranan sektor kehutanan untuk mencapai target Nationally Determined Contibution”.

Sinergi pada salah satu layanan utama yang dikelola oleh BPDLH, Fasilitas Dana Bergulir, juga diwujudkan pada rangkaian acara ini. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) berfokus pada pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan. FDB secara khusus memberikan kredit kepada kelompok usaha masyarakat dan UMKM yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial maupun hutan rakyat. Dalam upaya mendukung rehabilitasi hutan dan lahan, BPDLH didukung oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung KLHK dan Bank Negara Indonesia memberikan bantuan sebanyak 7000 bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) kepada lembaga keuangan yang telah menjadi mitra penyalur BPDLH. Penyerahan bibit ini dilaksanakan pada Partnership Gathering yang merupakan bagian dari acara "Synergy for Sustainability”. Melalui pelaksanaan Partnership Gathering, komitmen BPDLH untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan bank dan non-bank untuk mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembiayaan bergulir.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menjelaskan pentingnya rangkaian inisiatif ini sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan, “Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya merupakan simbol komitmen kita terhadap lingkungan, tetapi juga langkah nyata yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal dan komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau”, pungkas beliau.

Puncaknya, BPDLH juga memfasilitasi diskusi publik mengenai Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, yang merupakan bagian dari Proyek FOLU Net Sink 2030. Proyek ini didukung oleh pendanaan Result-Based Contribution (RBC) dari Pemerintah Norwegia dan bertujuan untuk memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan telah mendorong inisiatif-inisiatif lingkungan yang berdampak nyata di berbagai daerah di Indonesia. Melalui diskusi publik yang yang mengangkat topik “Layanan Dana Masyarakat: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat”, BPDLH berharap mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat mengakses layanan ini, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

BPDLH percaya bahwa sinergi antara seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akan memperkuat langkah-langkah dalam mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang erat, Indonesia dapat memenuhi target ambisius dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan lebih baik. Upaya kolaboratif ini tidak hanya akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup, tapi juga ketahanan masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, berharap Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mendukung transformasi hijau berkelanjutan. Dukungan ini dibutuhkan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Peran dan dampak pengelolaan dana lingkungan hidup selama ini sangat luar biasa," kata Siti melalui keterangan pers, Minggu, 13 Oktober 2024.

Siti berharap BPDLH dapat memberikan kualitas layanan yang optimal dan komprehensif. Menurut dia, BPDLH memiliki kapasitas pendanaan campuran dari berbagai aspek.
"BPDLH bisa melakukan aspek integrasi seluruh sumber dana yang beraneka ragam jenisnya, sehingga memudahkan dalam pengukuran dampak pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak ekonomi dan sosial," kata Siti.

BPDLH merupakan lembaga Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk pada 2019 di bawah Kementerian Keuangan. Badan ini memiliki Komite Pengarah dari 10 kementerian/lembaga (K/L) utama yang menjadi pemangku sektor menuju target pencapaian National Determined Contribution (NDC).

"Jadi, BPDLH sebagai support system utama pemerintah dalam menjalankan mekanisme Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) secara transparan, terbuka, sistematis, teratur, terukur, dan terstruktur," kata dia.

Sasaran dana lingkungan hidup

Di bidang kehutanan, Menteri LHK mendorong dana lingkungan hidup diberikan kepada masyarakat sekitar hutan. Dana dapat diberikan melalui pembiayaan fasilitas dana bergulir.

"Saat ini telah disalurkan kepada sekitar 30 ribu debitur dengan berbagai program seperti layanan tunda tebang selain pengelolaan multi usaha kehutanan (MUK)," kata Siti.

Bentuk layanan dana bergulir lainnya juga diberikan kepada usaha sirkular ekonomi, khususnya untuk bisnis maggot, RDF komunal, serta mekanisme daur ulang sampah. Sumber dana yang digunakan berasal dari pengelolaan Debt Nature Swab (DNS) yang awalnya menjadi dana kelolaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Atasi perubahan iklim

Dalam perjalanannya, ujar Siti, BPDLH diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana dari berbagai sumber, baik dana publik atau dana swasta, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. BPDLH juga diharapkan mampu menyalurkan dana dengan berbagai instrumen kepada berbagai tujuan program/proyek hijau.

Berbagai tujuan program tersebut secara menyeluruh dibagi menjadi tematik mitigasi perubahan iklim (MPI) serta adaptasi perubahan iklim (API).

Tema-tema yang masuk dalam kerangka MPI di antaranya tema sektor berbasis lahan, energi, transportasi dan limbah serta sampah. Sementara tema API di antaranya mencegah kenaikan permukaan air laut, pengendalian bencana, ketahanan energi dan pangan, serta ketahanan lingkungan.

Dana existing

Pemerintah secara khusus mengelola dana lingkungan hidup selama empat tahun terakhir. Dana yang dikelola BPDLH hingga September 2024 ini mencapai USD1,6 miliar atau sekitar Rp24,3 triliun.

Melalui beberapa kesempatan, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haranto mengatakan seluruh dana kelolaan tersebut sudah ada pemiliknya di beberapa kementerian/lembaga. BPDLH sifatnya hanya mengelola.

"Jadi, jangan terkecoh dengan besarannya karena BPDLH cuma mengelola. Tetapi, dalam kesepakatan, kami juga terlibat untuk menetapkan penggunaannya dan lembaganya seperti apa," kata Joko.

Berbagai sumber dana yang telah dikelola BPDLH terdiri atas dana untuk program tematik kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan, energi baru terbarukan, produksi dan konsumsi berkelanjutan, keamanan pangan, air dan kesehatan, serta adaptasi dan pengelolaan risiko bencana.

Pengelolaan dana oleh BPDLH dilaksanakan berdasarkan mandat yang dituangkan dalam rencana investasi yang ditetapkan oleh K/L pengampu. Jika sektor berbasis lahan, maka K/L pengampunya adalah KLHK, sementara blue financing dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk sektor energi via Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dana pihak asing

Meski terdapat 10 K/L yang menjadi Komite Pengarah dari BPDLH, dana awal terbesar yang saat ini dikelola BPDLH diperuntukkan bagi pendanaan kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan. Dana itu berasal dari kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Norwegia. Tujuannya, mendukung pencapaian target FOLU Nett Sink 2030 dan multidonor lainnya dari Green Climate Fund (GCF).

Dana MDBs seperti World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) juga memiliki dana kelolaan yang signifikan di BPDLH. Tak ketinggalan mandat dana pengelolaan APBN, philantropis serta dana catalytic funding untuk usaha rintisan awal (start up funding).

Lebih lanjut dikemukakan Joko, dana yang ditujukan untuk mendukung program tematik kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan sekitar USD860 juta.

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani bersama mitra kerja sama, dana tersebut merupakan dana insentif melalui pembayaran berbasis kinerja atas pengurangan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD+). Dana yang digelontorkan sebesar 43% dari total dana program tematik kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan. Dana lainnya sebesar 49% merupakan dana yang diperuntukkan untuk rehabilitasi mangrove seluas 75 ribu ha pada empat provinsi.

Peruntukan dana

Merujuk pada rencana investasi yang ada, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan, peruntukan dana pembayaran berbasis kinerja REDD+, yakni untuk berbagai tujuan, yang meliputi:

• penguatan kondisi pemungkin untuk implementasi REDD+,
• insentif kepada Pemerintah Daerah yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca,
• sektor lain selain bidang kehutanan yang berkontribusi pada target NDC, dan
• program berbasis masyarakat atau layanan akses dana masyarakat.

Peruntukan dana untuk penguatan kondisi pemungkin telah menghasilkan berbagai kebijakan baru atau penguatan kebijakan yang ada, termasuk kebijakan terkait REDD+ dan nilai ekonomi karbon (NEK).

"Selain itu, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dalam pemahaman tentang pengendalian perubahan iklim yang menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk berbagai target kelompok," ujar Siti.

Insentif pemda

Tentang dana insentif yang disalurkan kepada pemerintah daerah, Siti menjelaskan saat ini telah disetujui delapan proposal dana insentif untuk REDD+ yang disetujui KLHK dengan nilai bervariasi berdasarkan kontribusi Pemda dalam pengurangan emisi nasional. Sementara dana insentif untuk mendukung implementasi rencana operasional kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan di tingkat provinsi, telah disalurkan kepada empat pemerintah provinsi.

"Beberapa usulan pemda lainnya, baik dana insentif untuk REDD+ atau dana terkait rencana operasional kehutanan dan penggunaan lahan di luar kawasan, sedang dalam proses penilaian. Dana insentif tersebut akan diinvestasikan untuk program berbasis lahan yang diharapkan dapat berkontribusi pada penguranan emisi provinsi dan nasional berikutnya," ujar Siti.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)