Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat (8/11) mendatang.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan bahwa peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan bahwa BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Hasil seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Dalam Negeri 2024 telah diumumkan, Jumat 11 Oktober 2024. Pemberitahuan pengumuman turut diunggah pada akun instagram @awardee_bpi.

Namun, banyak pelamar BPI yang merasa kecewa dengan hasil seleksi. Mulai dari menyuarakan menurun drastisnya jumlah kuota penerimaan hingga keluhan atas tidak transparannya pihak BPI dalam menentukan awardee.

Rangkaian BPI 2024 memang dipenuhi dinamika. Mulai dari adanya peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang membuat jadwal seleksi berantakan, pelamar diminta pemberkasan ulang, hingga adanya wawancara susulan.
"Teman-teman memperjuangkan BPI ini benar-benar sudah melakukan persiapan, menggantungkan harapan, tapi semuanya kita tahu prosesnya amburadul, dan akhirnya inilah hasilnya. Banyak pertanyaan, banyak kekecewaan," kata salah seorang pelamar BPI S2 Skema Pelaku Budaya, Nadim Eggar Laksono kepada Medcom.id, Sabtu 12 Oktober 2024.

Nadim pun menceritakan prosesnya mengejar beasiswa BPI tahun ini. Ia melamar BPI agar bisa studi S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada jurusan Penciptaan Seni Videografi.

Nadim memang berasal dari dunia film. Ia berkontribusi bagi kemajuan budaya Indonesia melalui garapan film pendek hingga dokumenter.

"Jadi saya S2 ini karena saya memang concern di perfilman, berkarya di sana untuk pemajuan kebudayaan. Saya ingin mendongkrak dan upgrade keilmuan saya di perfilman. Karena untuk pengembangan film saya rasa perlu seorang seniman akademis yang nantinya bisa mengembangkan film kita, budaya kita, melakukan penilaian seni secara ilmiah," jelasnya.

Nadim pun mempersiapkan dirinya kurang lebih lima bulan yang lalu. Mulai dari membuat perancanaan, pemberkasan hingga persiapan wawancara.

Saat pengumuman seleksi administratif pada Agustus lalu, ia menyatakan jika ia lolos murni. Dalam artian tidak harus melalui sanggah dokumen.

Hal itu membuatnya kian bersemangat mempersiapkan diri pada seleksi wawancara di bulan September lalu. Bahkan saat itu, kata dia, perkuliahannya di ISI Yogyakarta sudah dimulai.

"Nah uniknya juga di BPI ini masalah timeline. Jadi karena masih proses tapi tahun akademik sudah mulai, ya kami harus mulai kuliah, ada yang harus membayar uang kuliahnya secara mandiri dulu, dan saya tahu ini pasti sangat berat bagi yang sangat bergantung pada beasiswa," jelasnya.

Saat itu Nadim memang mendapat keringanan dari pihak kampus. Untuk dapat menunda pembayaran sampai pengumuman BPI keluar.

Namun ia disyaratkan untuk bisa mengisi presensi kehadiran secara penuh. Nadim tidak boleh bolos satu hari pun.

Hal itu pula yang membuatnya harus rela melepas sejumlah pekerjaanya di bidang film. Ia rela melepaskan pekerjaan, demi menghormati kampusnya terlebih rangkaian BPI yang masih berlangsung.

"Saya cancel-cancel (kerja) padahal beberapa calling-an pekerjaan itu bisa untuk menebus uang kuliah saya apabila tidak lolos," jelasnya.

Keanehan proses BPI ini, kata dia, berlajut pada proses wawancara. Menurutnya selama seleksi wawancara, ia merasa jika pewawancara sangat kooperatif dan memahami seluruh penjelasan yang Nadim sampaikan.

"Mereka bahkan sadar jika film sebagai produk kebudayaan itu bisa membangun masyarakat. Semuanya positif. Tapi ya hasil berkata lain. Tidak ada penjelasan, tidak ada transparansi kenapa hasilnya seperti ini," terangnya.

Nadim mengungkap keanehan terjadi pada banyak sesi wawancara peserta lain. Ia mendengar jika ada pelamar yang pada saat sesi wawancara ditanyakan hal yang tidak substansi.

"Ada teman yang disuruh menyanyi, dia punya portofolio bagus, ada seniman yang berprestasi internasional. Terus ada pewawancara yang mencecar pelamar jika tak memiliki darah seniman karena orang tuanya bukan seniman. Saya rasa ini sangat menyakiti teman-teman seniman dan budayawan. Ada juga di akhir sesi cuma diacungkan jempol begitu saja. Kami merasa diremehkan," tuturnya.

Informasi ini, kata Nadim, sudah banyak beredar di grup Whatsapp, Telegram maupun kanal diskusi antar calon penerima BPI 2024. Bahkan dari data yang ia dan teman-teman lain kumpulkan dari grup tersebut, terdapat indikasi kuat jika tak seorang pun yang lolos BPI di Skema Pelaku Budaya.

"Saya tergabung di banyak grup, bahkan sudah ada pendataan, kami mencoba mengisi data menyebar Google Form. Sama sekali tidak ada yang diterima. Saya tanya pelamar BPI di kampus lain juga tidak ada pelaku budaya diterima. Kami juga ada Zoom dengan teman-teman dari UNY, itu juga tidak satupun. Pertanyaanya apa jangan-jangan skema Pelaku Budaya ini tidak ada?," sesal dia.

Nadim menyampaikan, jika saat ini banyak pelamar BPI yang mempertanyakan, kuota penerimaan yang tersedia pada tahun 2024. Terlebih ia merasa jika penerimaan BPI 2024 turun drastis dibandingkan dari tahun 2023.

Berbagai spekulasi bermunculan di tengah pelamar BPI. Ada yang menyebutkan jika rangkaian BPI mulai kacau akibat peretasan PDNS 2.

Ada pula yang menyebut hal ini berkaitan dengan kondisi politik tahun ini. Di mana ada ketidakstabilan anggaran akibat transisi pemerintahan baru.

"Tapi seharusnya ini tidak terjadi kalau masalahnya anggaran. Karena Kemendikbudristek atau Kementerian Keuangan itu memiliki dana abadi pendidikan. Dan ini harusnya tidak bisa diotak-atik untuk keperluan lain. Kami harap ada transparansi juga soal ini," sambung dia.

Sampai saat ini belum ada penjelasan langsung dari pihak BPI maupun kementerian terkait. Nadim hanya berharap adanya transparansi pada seleksi tahun ini khususnya keterbukaan kepada pelaku seni budaya, praktisi seni dan budaya dan orang yang bergerak memajukan kebudayaan yang mengikuti skema Pelaku Budaya.

"Karena beasiswa ini bagi pelaku budaya adalah cara pemerintah bisa mengapresiasi para pelaku budayanya, orang-orang yang mempertahankan, yang memajukan budaya Indonesia yang begitu kaya ini. Tapi sekarang yang terjadi dengan kondisi ini malah tidak ada apresiasi untuk itu," tegas Nadim.

Sebelumnya, hasil seleksi penerimaan Beasiswa Pendidikan Indonesia Dalam Negeri Tahun 2024 telah diumumkan! Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi dapat segera mencari informasi registrasi ulang dan langkah selanjutnya akan diinfokan kembali melalui e-mail.

"Cek akun pendaftaran dan surat elektronikmu sekarang. Bagi yang belum berhasil jangan patah semangat, kamu bisa mencoba mendaftar kembali di periode berikutnya," kata unggahan dalam akun Instagram @awardee_bpi, dikutip Sabtu, 12 Oktober 2024.

Baca juga: Hasil Seleksi BPI Dalam Negeri Diumumkan, Buruan Cek E-mailmu!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Hasil seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia 'Pathway Program' telah diumumkan. Program Pathway adalah program persiapan khusus bagi calon penerima beasiswa S3 Dosen yang mengajar di LPTK/PPG.

"Selamat! yang ditetapkan sebagai penerima, perjalanan panjang akan dimulai dari sekarang. Bagi yang belum berkesempatan menerima, tetap semangat ya. Kamu bisa mencoba kesempatan di lain kesempatan. Cek akun pendaftaran dan surelmu sekarang!" kata unggahan di akun @awardee_bpi, Rabu, 9 Oktober 2024.

Program Pathway Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2024 adalah program persiapan khusus bagi calon penerima beasiswa S3 Dosen di LPTK/PPG dan Vokasi yang akan menempuh pendidikan di luar negeri. Pendaftaran program ini dibuka pada 20 Mei–15 Juni 2024, dan informasi lengkapnya dapat diakses di beasiswa.kemdikbud.go.id.

Ketentuan Penerima Beasiswa BPI 'Program Pathway':

• Calon penerima beasiswa akan mendapatkan pengayaan keterampilan dan kemampuan akademik selama 6 bulan.
• Calon penerima beasiswa diwajibkan memperoleh LoA dari Perguruan Tinggi yang telah dipilih.
• Program Pathway tidak memiliki masa sanggah administrasi.
• BPI merupakan salah satu komitmen Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia.

Baca juga: Mahasiswa Penerima BPI Dilarang Kuliah Online

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Benny Susetyo, meninggal dunia pada Jumat (4/10) kemarin. Informasi duka ini didapatkan eks Kepala BPIP Yudi Latif.

"Saudaraku, berita duka menghentak seketika. Dini hari tadi, saya mendapat kabar, Rm. Antonius Benny Susetyo Pr, rekan seperjuangan saat mendirikan UKP-PIP (BPIP), meninggal dunia," kata Yudi Latif dalam keterangannya, Sabtu (5/10).

Ia menyebut kematian Romo Benny terhitung mendadak.

"Sebagai karib, saya mengenal kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia. Betapa pun, kabar kematiannya yg mendadak ibarat petir di siang bolong," kata dia.

Kata dia, sungguh kematian itu menjemput kita secara acak. Bila ajal tiba, malaikat pencabut nyawa akan merenggutnya, tak peduli siapa, berapa usia, kapan, dan dimana.

"Dan setiap kali mendengar kabar kematian, bergetar hatiku menginsyafi larik puisi W.S. Rendra--disitir dari Alkitab. "Hidup itu seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap."

Informasi dihimpun Romo Benny wafat pukul 00.05 WIB. Belum diketahui penyebab Romo Bennya meninggal.

"Selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak," jelas sumber BIP kepada kumparan.

"Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi BPIP dan seluruh bangsa Indonesia. Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan," sambung dia.

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai polemik lepas hijab oleh 18 Paskibraka yang sempat menjadi sorotan saat pengukuhan. Bahkan, polemik itu memunculkan desakan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot atau mundur.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara IKN, Sabtu (17/8).

Jokowi meminta setiap pihak menghormati keberagaman dan kebhinekaan. Ia menyebut Indonesia adalah negara besar. Sehingga ia menegaskan, keberagaman tak boleh disederhanakan.

"Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinnekaan. Karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," tambah dia.

Jokowi menegaskan, perbedaan adalah anugerah yang harus disyukuri sebagai bentuk persatuan.

"Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ucap dia.

Polemik bermula ketika anggota Paskibraka RI tidak ada yang mengenakan jilbab. Padahal, diketahui ada 18 anggota Paskibraka 2024 yang sehari-hari mengenakan jilbab.

Awalnya, BPIP mewajibkan anggota Paskibraka putri agar tidak mengenakan jilbab atau hijab pada saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Kemudian, setelah ramai dikritik, hal tersebut direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian.

MUI dan 87 ormas Islam di dalamnya mengambil sikap tegas terkait kisruh Paskibraka 2024 tak berjilbab. Ada dorongan agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini, minta segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Menurutnya, kinerja Yudian harus dievaluasi. Sebab, telah membuat aturan baru yang menuai kontroversi yakni permintaan Paskibraka tak memakai jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera.

"Jadi kita minta kepada presiden, mendesak agar dievaluasi kemudian kepala BPIP dan mungkin yang terlibat dengan penyalahgunaan dalam aturan atau mendistorsi peraturan yang lebih tinggi," kata dia.

Menurutnya, BPIP telah melanggar aturan BPIP sendiri, yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tantang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Bab VII TATA PAKAIAN DAN SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA.

Ia menjelaskan, di poin ini dijelaskan tentang Kelengkapan dan Atribut Paskibraka. Berikut detailnya:

a. Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2) Sarung tangan warna putih;

3) Kaos kaki warna putih;

4) Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);

5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah; dan

6) Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

"Nah, Peraturan BPIP RI ini "disunat” oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Tampang Paskibraka, bahwa pada Poin 4 ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan," kata Cholil.

Sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya 5 poin, sebagian dengan redaksi berikut:

Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka:

a. Kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2). Sarung tangan warna putih;

3). Kaos kaki warna putih;

4). Sepatu pantofel warna hitam; dan

5). Kecakapan /Kendit berwarna hijau (dikenakan saat Tanda pengukuhan Paskibraka).

Belakangan BPIP telah memperbolehkan Paskibraka putri berjilbab pada saat upacara pengibaran bendera di IKN 17 Agustus nanti. Namun menurutnya, kesalahan mengubah aturan tetap fatal.

"Saya pikir adalah kesalahan fatal bagaimana bikin keputusan kepala BPIP bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan Perpres, Undang-Undang, bertentangan dengan konstitusi kita dan yang paling tinggi yang kita sepakati adalah dengan Pancasila," tutup dia.

Kisruh Jilbab Paskibraka, Anggota DPR dari Gerindra Minta Kepala BPIP Dicopot

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah mendorong Presiden Jokowi mencopot Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

“Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN,” kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Yudian Wahyudi tidak paham makna dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

“Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini. Di antaranya menjalankan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh di buka. Sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama” ujar Himma yang juga merupakan Purna Paskibraka Indonesia itu.

HNW ke Kepala BPIP: Kalau Tidak Pahami Pancasila dengan Benar, Mundur Saja

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, mesti mengundurkan diri dari jabatannya apabila memang sudah tak memahami Pancasila dengan benar. Hal itu dikatakannya sebagai respons atas peristiwa anggota Paskibraka tidak menggunakan jilbab.

"Kalau dia (Yudian) merasa tidak lagi memahami Pancasila dengan benar, ya mundur saja, karena dengan ini Pancasila dikacaukan pemahamannya," kata dia ketika ditemui di kawasan Jakarta Timur pada Kamis (15/8).

Hidayat menambahkan, Yudian sudah berulangkali melakukan kesalahan, salah satunya ketika Yudian berkomentar soal salam lintas agama. Hal itu menjadi bukti bahwa Yudian memang tak memahami Pancasila secara benar.

"Dulu dia pernah mengatakan bahwa salam MUI tentang salam lintas agama dianggap membahayakan eksistensi Pancasila, ini adalah satu sikap yang jelas tidak memahami Pancasila," ujar dia.

Namun, jika tak mengundurkan diri, Hidayat meminta kepada Presiden Jokowi agar memberi teguran keras kepada Yudian. Dia menilai Yudian sudah mencoreng nilai-nilai toleransi yang selalu dikedepankan Jokowi selama menjabat. Bahkan, alangkah lebih baik apabila Jokowi mencopot Yudian dari jabatannya.

MUI angkat bicara terkait aturan berjilbab BPIP untuk anggota Paskibraka. Mereka minta, aturan diperjelas atau dicabut, agar tak menimbulkan masalah ke depan.

MUI juga minta agar aturan itu bisa dicabut secepatnya.

"Kami meminta untuk itu direvisi, atau dicabut, dan dikembalikan lagi saja mengikuti peraturan BPIP yang nomor 3 tahun 2022 itu. Di situ ada ketentuan untuk menggunakan hijab dan itu kami minta segera untuk dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus," kata Ketua MUI, Cholil Nafis, Kamis (15/8).

Aturan yang disinggung MUI adalah Keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024, tentang standar pakaian atribut, sikap, dan tampang Paskibraka. Pada putusan tersebut, menurut MUI ada poin yang hilang.

"Ternyata poin itu hilang satu, soal ciput itu yang berwarna hitam untuk putri yang berhijab hilang, sehingga ketentuan yang harus enam menjadi lima," kata Cholil.

Aturan tahun 2024 itu tidak menyertakan tata cara penggunaan jilbab bagi Paskibraka. Berbeda dengan Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022, yang menyertakan aturan Paskibraka berjilbab.

Pada aturan 2024, ilustrasi yang dicontohkan adalah seorang Paskibraka tanpa jilbab. Untuk itu, MUI kembali menekankan agar aturan ini dicabut sepenuhnya, meskipun BPIP telah menjamin jilbab boleh dikenakan lagi saat upacara pengibaran bendera.

"Meskipun ada panitia yang menyatakan dijamin untuk menggunakan hijab pada saat upacara, kami minta ini peraturan ya untuk dicabut sehingga lisan itu gak bisa mencabut peraturan, jadi harus dicabut dulu," pungkas Cholil.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, mengakui terus mengikuti perkembangan terkait tidak adanya opsi pengenaan jilbab atau hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibaraka).

Menurutnya ketiadaan opsi pengenaan jilbab atau hijab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 telah menimbulkan kecurigaan publik. Apalagi BPIP menyebut, hal ini hanya terjadi saat Pengukuhan dan Pengibaran Bendera Pusaka.

"Adanya aturan itu membuat 7 paskibraka putri memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam Paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab," tutur Dhahana dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Ia mengungkapkan pihaknya telah dihubungi banyak kalangan. Mereka mempertanyakan mengenai alasan tidak diperbolehkannya jilbab untuk dikenakan Paskibraka saat pengibaran bendera pusaka tahun ini di IKN.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, pengenaan jilbab bagi paskibraka putri tidak pernah menjadi persoalan.

"Hemat kami kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," ujar Dhahana.

Dhahana meyakini pengenaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila.

"Justru adanya Paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukkan keberagaman atau semangat Bineka Tunggal Ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," imbuhnya.

Selain itu, Dhahana juga menyinggung diperkenankannya Paskibraka untuk mengenakan jilbab pada tahun-tahun sebelumnya merupakan praktik baik penerapan HAM bagi perempuan di tanah air.

Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 4 dekade silam.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ujarnya.

Ia optimistis polemik terkait ketiadaan opsi pengenaan hijab bagi Paskibraka putri dalam acara pengibaran bendera di IKN mendatang akan direspons secara arif oleh BPIP.

"Kami percaya tentu Pak Kepala BPIP akan dengan bijaksana mendengar kekhawatiran publik untuk kemudian akhirnya menimbang ulang aturan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyu menegaskan, pihaknya mewajibkan anggota putri melepas jilbab saat pengukuhan dan saat pengibaran bendera dengan alasan: "demi keseragaman."

Kebijakan BPIP tahun ini tak urung memicu kecaman dari banyak pihak, mulai orang tua dari siswa yang menjadi anggota Paskibraka, kepala daerah asal siswa, tokoh-tokoh agama Islam, hingga organisasi purna Paskibraka.

"Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ungkap BPIP.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," klaim BPIP.

Ustaz Yusuf Mansur (UYM) mengkritik keras BPIP yang meminta Paskibraka tak berjilbab saat Pengukuhan dan Pengibaran Bendera Pusaka di IKN demi keseragaman. Menurutnya, ini hal yang bahaya.

"Alasan keseragaman ini bahaya buat jilbab. Kenapa bahaya? Apabila agama dalam hal ini kalah, maka akan terjadi kekalahan-kekalahan lain di tiang-tiang agama yang lain, di pondasi-pondasi agama yang lain, di praktik keberagaman yang lain," kata UYM dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Ia menambahkan, alasan BPIP membuat aturan ini atas dasar keseragaman, tak masuk akal. Padahal Indonesia negara berdasar Pancasila yang salah sila nomor satunya berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Yang akhirnya ya atas nama keseragaman, atas nama kebinekaan tunggal ika yang salah pada praktik tentu mencederai Pancasila itu sendiri," katanya.

"Padahal Pancasila itu kan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ini akan terjaid kekalahan di banyak sendi," imbuh dia.

UYM pun memberikan ilustrasi. Dengan adanya kisruh Paskibraka ini, membuka peluang terjadi juga di tempat atau kesempatan lain.

"Bayangin misalnya kantor-kantor tadinya rida, rela, gak papa melaksanakan praktik keagamaannya, pabrik-pabrik itu akan bangkit, akan bangun atas nama peraturan, agama kalah," kata dia.

"Padahal kan enggak ada pertentangan apa-apa, enggak ada, wong sudah bersisian puluhan tahun, kok," ujarnya.

UYM berharap pemerintah arif membuat kebijakan. "Insyaallah yang di atas bisa arif dan bijaksana," tutupnya.

Sebelumnya, BPIP menyebut Paskibraka 2024 tak berjilbab pada 2 acara. Yakni saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus dan pengibaran bendera 17 Agustus mendatang.

"Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ungkap BPIP.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," klaim BPIP.

Kebijakan terbaru BPIP ini membuat Paskibraka putri yang berjilbab memakai jilbabnya saat latihan, baik gladi kotor dan gladi resik, dan melepasnya saat pengukuhan 13 Agustus — yang kemudian memicu kehebohan itu.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Sementara itu Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono meminta Paskibraka putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru Budi.

Belum ada pernyataan dari BPIP atas permintaan pihak Istana selaku tuan rumah upacara HUT RI ini.

Tahun-tahun sebelumnya, putri berjilbab aman-aman saja menjadi anggota Paskibraka Nasional. Baru tahun ini BPIP mengubah peraturan. Hanya tersedia satu atribut bagi perempuan, yaitu berambut pendek, seperti di bawah ini:

BPIP berdalih semua Paskibraka sukarela melepas jilbabnya sesuai surat pernyataan yang mereka tanda tangani di atas meterai Rp 10 ribu. Berikut surat pernyataan yang berisi kesiapan mematuhi semua peraturan itu:

Syarat yang ditetapkan BPIP, anggota Paskibraka adalah siswa SMA kelas X berusia 16-18 tahun. Menurut KPAI, anak di bawah umur tak boleh menandatangani kesepakatan bermeterai. Hal ini berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak.

SMAN 8 Yogyakarta turut angkat bicara soal polemik Paskibraka 2024 perempuan tak mengenakan jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di IKN pada Selasa (13/8).

Salah satu siswa SMAN 8 Yogya yakni Keynina Evelyn Candra jadi salah satu Paskibraka yang melepas jilbab saat pengukuhan.

"Kalau (ada unsur) pemaksaan ya disayangkan, kalau pemaksaan," kata Waka Kesiswaan SMA 8 Yogyakarta Slamet Nugroho ditemui di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Kamis (15/8).

Pihak SMA 8 Yogya mengaku mengetahui polemik ini baru dari media massa. Belum ada penjelasan langsung dari pihak terkait. Harapannya, BPIP segera memberi klarifikasi langsung ke sekolah.

"Karena beredarnya berita di medsos kan kami jadi, kok begitu. Dengan itu harus ada klarifikasi (dari BPIP)," jelasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kesbangpol Anna Rina Herbranti mengatakan orang tua Evelyn keberatan ketika mengetahui anaknya harus lepas jilbab kemarin.

"(Orang tua) keberatan," kata Anna dikonfirmasi, Rabu (14/8).

Anna mengatakan instansinya lah yang mengirim perwakilan Paskibra dari DIY ke nasional. Terkait polemik ini, orang tua telah memahami posisi Kesbangpol DIY.

"Ortu adik-adik paskibraka DIY sudah berkomen di grup kami dan sudah paham posisi Kesbangpol DIY," katanya.

"Bahwa kami menolak aturan tersebut karena bertentangan dengan Pancasila dan HAM dan di DIY tidak memberlakukan hal tersebut," tegasnya.

Informasi yang diterima Anna, pelepasan jilbab itu terjadi sewaktu pengukuhan. Sementara pagi ini gladi Paskibraka yang berjilbab sudah dapat mengenakan jilbabnya kembali.

"Tapi menurut kami apa pun itu tetap bertentangan dengan Pancasila (kasus kemarin)," tegasnya.

Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota Pasukan Paskibraka di IKN pada Selasa (13/8). Mereka akan bertugas pada Upacara HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8).

Turut hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno. Kemudian hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Jokowi bertindak sebagai pembina upacara. Sementara pemimpin upacara adalah adalah Violetha Sianturi dari Sumatera Utara.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta.

Sebelum pengukuhan, Kepala BPIP memandu pernyataan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka.

Mengapa saat Pengukuhan 18 Perempuan Paskibraka 2024 Tak Pakai Jilbab?

Ramai Paskibraka 2024 perempuan tak mengenakan jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di IKN pada Selasa (13/8). Padahal saat pelatihan, anggota Paskibraka 2024 yang perempuan itu selalu menggunakan jilbab.

Tercatat ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab, namun saat dikukuhkan di IKN diduga tidak mengenakan jilbab.

Terkait hal ini, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengaku heran. Padahal, saat latihan hingga seleksi paskibraka, para anggota paskibraka 2024 perempuan itu masih boleh berjilbab.

"Menjadi pertanyaan juga mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di Pemusatan Latihan masih diperkenankan menggunakan jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan jilbab," ujar Ketua Umum PPI Pusat Gousta Feriza kepada wartawan, di Sekretariat PPI Pusat, Rabu (14/8).

Pihaknya menilai hal ini justru mencoreng prinsip kebinekaan terhadap anggota paskibraka perempuan itu.

Dengan adanya kejadian ini, PPI pun merasa prihatin dan menolak secara tegas kebijakan yang diberlakukan terhadap paskibraka perempuan tersebut.

Ketua MUI soal Kabar Paskibraka Diminta Copot Jilbab: Langgar Konstitusi

Ketua Komisi Bidang MUI KH Cholil Nafis mengkritik keras kabar anggota Paskibraka 2024 perempuan yang diminta copot jilbab. Isu ini menyeruak dan ramai diperbincangkan publik.

Sejumlah foto juga menyebar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Padahal diketahui ada beberapa daerah yang perwakilan Paskibraka perempuannya mengenakan jilbab.

Dalam acara pengukuhan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN maupun saat berfoto bersama Presiden Jokowi pada Selasa (13/8), terlihat tak ada seorang pun anggota perempuan yang berjilbab.

"Kan, sangat janggal dan tak rasional. Negara yang berdasarkan Pancasila melarang adik perempuan di Paskibraka mengenakan jilbabnya. Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab," kata Cholil dalam pernyataannya, Rabu (14/8).

"Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu," imbuh dia.

Muhammadiyah: Kalau Ada Larangan Paskibraka Berjilbab, Harus Dicabut

Muhammadiyah bicara kabar anggota Paskibraka 2024 diminta tak menggunakan jilbab. "Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut," kata Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui pesan singkat, Rabu (14/8).

Menurutnya, hal tersebut diskriminatif. Sebab, Indonesia adalah negara Pancasila.

"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia," ungkap dia.

Menpora Minta Klarifikasi ke BPIP soal Paskibraka Perempuan Wajib Copot Jilbab

Keriuhan di publik ini ditangkap Menpora Dito Ariotedjo. Tim dari Kemenpora akan meminta klarifikasi ke BPIP sebagai badan pembina dari Paskibraka.

"Kami sedang meminta klarifikasi BPIP," kata Dito yang dikonfirmasi kumparan, Rabu (14/8).

Dito akan segera memberikan hasil konfirmasinya. Dia menegaskan sepenuhnya Paskibraka ada di bawah pembinaan BPIP.

"Paskibraka full dibina BPIP, bukan Kemenpora," tegas Dito.

KPAI: 18 Paskibraka Sejak Seleksi Pakai Jilbab, Kita Dalami Unsur Pemaksaan

Komisioner KPAI Dyah Puspitarini mendalami kabar anggota Paskibraka 2024 diminta copot jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di IKN, Selasa (13/8). Apa penjelasannya?

"Ada 18 orang anak perempuan yang sejak seleksi sampai latihan terakhir masih memakai jilbab," kata Dyah melalui pesan singkat.

Kata dia, pihaknya tengah meneliti hal tersebut. Termasuk dugaan unsur pemaksaan.

"Kami sedang akan mendalami unsur pemaksaan karena melanggar hak sipil kebebasan anak dalam menjalankan ibadah," kata dia.

Ia menyebut pasal UU yang berpotensi dilanggar pihak yang memaksa. Yakni UU No 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

"Bertentangan dengan pasal 6 UU PA No 23 tahun 2002," tutur dia.

Kisruh Paskibraka Tak Berjilbab, Ini Profil Kepala BPIP Yudian Wahyudi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah ramai dibicarakan karena isu meminta Paskibraka putri 2024 tak pakai jilbab di momen pengukuhan pada Selasa (13/8).

Terkait masalah ini, kepala BPIP Yudian Wahyudi yang paling banyak disorot karena Paskibraka 2024 di bawah tanggung jawab BPIP.

Apalagi ia juga telah mengakui bahwa momen Paskibraka tak berjilbab memang sudah disepakati.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," kata Yudian dalam keterangannya, Rabu (14/8).

Di luar acara itu, Paskibraka dibebaskan memakai jilbab.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," ungkap BPIP.

Yudian Wahyudi selama ini dikenal sebagai salah seorang tokoh pendidikan. Sebelum jadi Kepala BPIP, ia menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ia lahir pada 17 April 1960 di Balikpapan

Yudian merupakan lulusan sarjana peradilan agama UIN Sunan Kalijaga tahun 1987. Di kampus yang sama dia melanjutkan gelar magisternya di jurusan Islamic Studies dan menyelesaikan pendidikan pada 1993.

Pada 2002, ia meraih gelar doktor di bidang yang sama dengan pendidikan magisternya namun kali ini ia mengambil studi di McGill University.

Pendiri Tarekat Sunan Anbia, Yogyakarta, itu masih tercatat aktif mengajar di UIN Sunan Kalijaga. Ada tiga mata kuliah yang diajarnya pada tahun ajaran genap 2019/2020, yakni Fikih Indonesia, Hermeneutika Islam dan Teori Metodologi Hukum Islam.

Jubir Prabowo: Paskibraka yang Berjilbab Insyaallah Tetap Pakai Jilbabnya

Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, bicara soal isu Paskibraka 2024 tak berjilbab saat pengukuhan di IKN, Selasa (13/8). Pengukuhan juga disaksikan Presiden Jokowi.

"Terkait dengan isu pelarangan penggunaan Jilbab bagi anggota Paskibra yang akan bertugas pada HUT RI di IKN, nanti, saya ikut prihatin," kata Dahnil dalam keterangannya, Rabu (14/8).

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait ini. Dahnil memastikan setelah ini tak ada Paskibraka yang tak boleh memakai jilbab.

Pihak yang bertanggung jawab atas Paskibraka 2024 adalah BPIP.

"Saya sudah berkomunikasi dengan para pihak, menyatakan berkeberatan dengan hal tersebut, dan hari ini pada sesi gladi bersih, Insyaaallah, yang menggunakan jilbab tetap mengenakan jilbabnya," ungkap dia.

Komisi X Minta Paskibraka Tetap Boleh Pakai Jilbab di HUT ke-79 RI di IKN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi kabar Paskibraka 2024 yang diminta tak berjilbab saat pengukuhan di IKN, Selasa (13/8). Ia mendorong hal itu tak boleh terjadi saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.

"Jadi, kita minta supaya tradisi yang sudah itu tetap diterapkan bahwa pasukan Paskibra bagi yang berjilbab, ya dia tetap menggunakan jilbabnya," kata dia pada Rabu (14/8).

Ia mendorong polemik ini dihentikan. Caranya, mereka yang berjilbab tetap diperbolehkan menggunakan jilbabnya.

"Kita minta tetap pakai jilbab nanti pada saat Paskibra menjalankan tugasnya pada saat 17 Agustus," tutur dia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat turut merespons polemik Paskibraka 2024 tak berjilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi di IKN, Selasa (13/8).

Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Iip Hidajat, mempertanyakan soal pelepasan hijab tersebut.

"Kami juga mempertanyakan ke BPIP, kebijakan dan sikap. Karena di seluruh kabupaten/kota se-Jabar dan di tingkat provinsi nggak ada kebijakan lepas jilbab," kata dia kepada wartawan, Rabu (14/8).

Lip mengatakan, tak melepaskan jilbab itu mengikuti aturan dari BPIP. Sebab, dalam Surat Edaran (SE) Deputi Bidang pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024 dan SE Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024, tidak ada aturan soal melepas jilbab.

"Kita ikuti aturan BPIP semuanya. Tidak ada diktum untuk lepas jilbab," kata dia.

Adapun dalam siaran persnya, BPIP menyebut bahwa kebijakan tidak memakai jilbab akan diterapkan dalam dua kesempatan, yaitu saat pengukuhan yang berlangsung pada 13 Agustus kemarin dan saat pengibaran bendera pada 17 Agustus nanti.

Namun demikian, BPIP menyebut pihaknya tidak melakukan pemaksaan terhadap pelepasan jilbab itu.

"BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ungkap BPIP dalam siaran pers.

"Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," lanjutnya.

Di luar acara itu, Paskibraka dibebaskan memakai jilbab.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," ungkap BPIP.

BPIP mengungkapkan, Paskibraka juga tahu aturan tersebut. Katanya, ada perjanjian yang ditandatangani di formulir pendaftaran.

Dalam formulir itu juga dilampirkan persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat No.1 tahun 2024.

Sementara menurut Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, pelepasan jilbab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), sebagaimana diberitakan Antara.