Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo melaporkan keberhasilan dalam memberi rekomendasi penyelesaian masalah terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS), seiring akan berakhirnya masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi.

Pada program BTS 4G, Ketua Satgas BAKTI Sarwoto Atmosutarno menyampaikan bahwa Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan.

Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (sejumlah 628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan), BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air. Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua.

Untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS," ujar Sarwoto melalui siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Untuk BTS 4G, Satgas memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan, serta rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis.

Sementara itu, untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote terminal ground segment SATRIA 1 sehingga tidak membebani APBN rupiah murni.

Selain itu, dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

Menkominfo Budi Arie mengapresiasi Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Menurutnya, berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas, BAKTI dapat melakukan efisiensi anggaran dan penerimaan negara meningkat signifikan.

"Saya berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance,” kata Budi Arie.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar menambahkan bahwa asistensi Satgas BAKTI membuat proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2023.

“Kami merasa sangat dibantu oleh rekomendasi-rekomendasi Satgas BAKTI yang beranggotakan unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan," kata Fadhilah.

Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap 'Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika' ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyelesaikan pembangunan 559 stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) di daerah kahar. Tersisa 71 BTS lagi yang belum dibangun.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah mengaku penyelesaian pembangunan 630 BTS di lokasi kahar memiliki tantangan yang utamanya karena keamanan dan kondisi geografis di daerah kahar.

“Terkait dengan update dari kondisi lokasi kahar [pembangunan] 630 [BTS], alhamdulillah tim infrastruktur di Bakti telah menyelesaikan dan sisanya kurang lebih 71 lokasi. Jadi yang 559 [BTS] lokasi itu alhamdulillah sudah selesai penyediaannya,” kata Yulis dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dengan demikian, Yulis menuturkan bahwa sebanyak 71 lokasi masih belum selesai. Namun, lanjut dia, Bakti menyatakan ketika material on site, pihaknya meminta pendampingan keamanan, baik melalui TNI maupun Polri.

“Terkait dengan yang belum ada material on site, kita coba untuk merelokasi, terutama kita juga koordinasi dengan industri, dalam hal ini operator seluler,” ungkapnya.

Yulis menyampaikan bahwa Kemenkominfo melalui Bakti mencatat sebanyak 4.998 lokasi BTS 4G telah on air. Sedangkan targetnya adalah 5.618 lokasi BTS 4G.

Sepakat, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa kendala dari pembangunan BTS di daerah kahar adalah masalah keamanan. Imbasnya, masih ada sejumlah proyek yang belum diselesaikan Bakti.

“Karena kendala dari kahar, karena keamanan. Mungkin perlu komunikasi dengan Bupati,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, secara keseluruhan terdapat 6.677 titik BTS di Indonesia. Di mana, BTS 4G merupakan jaringan yang mendominasi. Perinciannya, terdapat 1.682 titik BTS USO dan 4.995 titik BTS 4G.

Kemudian, untuk BTS USO 4G dan 2G yang tersebar di 1.682 titik, antara lain Indosat sebanyak 164 titik, Telkomsel sebanyak 1.158 titik, serta XL Axiata sebanyak 360 titik.

Sementara itu, untuk BTS 4G yakni Telkomsel 4.870 titik dan XL Axiata sebanyak 125 titik. Adapun, untuk BTS 2G only hanya tersisa 3 unit yang merupakan bagian dari BTS USO.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap pencapaian pembangunan stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) menjelang peringatan HUT RI ke-79.

Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Fadhilah Mathar mengatakan bahwa secara keseluruhan terdapat 6.677 titik BTS di Indonesia. Berdasarkan catatan Bakti, BTS 4G merupakan jaringan yang mendominasi.

Perinciannya, terdapat 1.682 titik BTS USO dan 4.995 titik BTS 4G. Untuk BTS USO 4G dan 2G yang tersebar di 1.682 titik, antara lain Indosat sebanyak 164 titik, Telkomsel sebanyak 1.158 titik, serta XL Axiata sebanyak 360 titik.

Sementara itu, untuk BTS 4G yakni Telkomsel 4.870 titik dan XL Axiata sebanyak 125 titik. Adapun, untuk BTS 2G only hanya tersisa 3 unit yang merupakan bagian dari BTS USO.

“Jumlah BTS yang masih memiliki jaringan 2G adalah di BTS USO yang 1.682 titik tersebut. Namun umumnya sudah berkapasitas ganda dengan jaringan 4G juga,” kata Fadhilah kepadaBisnis, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna seluler, Fadhilah menyampaikan bahwa Bakti sudah tidak lagi melakukan pembangunan baru dengan teknologi 2G.

“Semua jaringan yang akan dibangun adalah jaringan 4G,” jelasnya.

Adapun, hingga saat ini Bakti sedang mempercepat pembangunan 623 BTS 4G yang masih terkendala akibatforce majeur(kahar), yang umumnya berada di area Papua berupa kahar keamanan.

“Per hari ini, 214 BTS dari 623 BTS tersebut sudah selesai, siap diperasikan. Sehingga jika dimasukkan, jumlah total semua BTS 4G yang sudah selesai menjadi 6.891 lokasi,” ujarnya.

Pada 2024, Bakti akan menyelesaikan pembangunan di 623 lokasi kahar. Nantinya, mayoritas BTS kahar tersebut berada di Papua, sebagian di Maluku dan Kalimantan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pembangunan stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) akan tetap berjalan, di tengah Kapal LCT Cita XX yang hilang kontak.

Perlu diketahui, Kapal Cita XX mengangkut 12 orang beserta material BTS, tower, power, dan penerima sinyal atau Very Small Aperture Terminal (VSAT) untuk penyediaan sinyal 4G Bakti Kemenkominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

“Dengan tidak mengurangi penghormatan dan keprihatinan terhadap kehilangan material dan immaterial atas hilangnya LCT Cita XX, pembangunan BTS tidak terhenti akibat insiden tersebut,” kata Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Fadhilah Mathar kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Fadhilah menyampaikan bahwa pada saat masih melakukan operasi pencarian, konsorsium tetap memberangkatkan material pembangunan dari dermaga dan sungai yang sama di Pomako, Timika.

“Saat itu, Kapal KM Tunas Jaya mengangkut material partial untuk site Waijens, Butukatnau, dan Bubis, semuanya di Kabupaten Asmat, Papua,” jelasnya.

Fadhilah menuturkan bahwa saat ini Bakti sedang mempercepat pembangunan 623 BTS 4G yang masih terkendala akibat force majeur (kahar), yang umumnya berada di area Papua berupa kahar keamanan.

“Per hari ini, 214 BTS dari 623 BTS tersebut sudah selesai, siap dioperasikan. Sehingga jika dimasukkan, jumlah total semua BTS 4G yang sudah selesai menjadi 6.891 lokasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fadhilah menyampaikan bahwa tahun ini Bakti akan menyelesaikan pembangunan di 623 lokasi kahar. Di mana, mayoritas BTS kahar tersebut berada di Papua, sebagian di Maluku dan Kalimantan.

Fadhilah menambahkan bahwa BTS 4G merupakan jaringan yang mendominasi. Rinciannya, 1.682 titik BTS USO dan 4.995 titik BTS 4G.

Untuk BTS USO 4G dan 2G yang tersebar di 1.682 titik, antara lain Indosat sebanyak 164 titik, Telkomsel 1.158 titik, dan XL Axiata sebanyak 360 titik. Sedangkan untuk BTS 4G, yakni Telkomsel 4.870 titik dan XL Axiata sebanyaj 125 titik.

“Jumlah BTS yang masih memiliki jaringan 2G adalah di BTS USO yang 1.682 titik tersebut. Namun, umumnya sudah berkapasitas ganda dengan jaringan 4G juga,” ungkapnya.

Adapun, Fadhilah menyampaikan bahwa dengan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna seluler, Bakti sudah tak lagi melakukan pembangunan baru dengan teknologi 2G. “Semua jaringan yang akan dibangun adalah jaringan 4G,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan hukuman 3 tahun penjara pada kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh menyampaikan, Jemy telah terbukti bersalah lantaran melanggar dakwaan subsider penuntut umum atau Pasal UU No.31/1999 tentang UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemy Sutjiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Rianto dalam amar putusannya, Selasa (30/7/2024).

Selain hukuman pidana, Jemy juga divonis harus membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan atau subsider selama 3 bulan.

Adapun, hal yang memberatkan hukuman Jemy lantaran tidak ikut mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sementara itu, hal yang meringankan, yaitu mengakui kesalahannya hingga proyek BTS sebagian besar telah selesai.

"Proyek BTS 4G sebagian besar telah selesai dilaksanakan dan telah diresmikan oleh Presiden RI pada 28 Desember 2023 serta telah memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI menuntut Jemy Sutjiawan 4 tahun pidana dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Adapun, Jemy yang merupakan owner atau pengendali PT Fiberhome didakwa telah melakukan kongkalikong dengan Galumbang Simanjuntak dan Irwan Hermawan untuk memenangkan proyek BTS 4G paket 1 dan 2.

"Terdakwa Jemy Sutjiawan memberikan commitment fee sebesar USD 2,5 juta kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo," tutur JPU.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkapkan aksi vandalisme dan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama ini berdampak kepada lambatnya penggelaran jaringan internet bagi masyarakat yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di wilayah Papua.

Bakti lantas mengambil langkah dengan merelokasi titik layanan agar masyarakat dapat memperoleh akses internet secepatnya.

Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kemenkominfo Tri Haryanto mengatakan sejauh ini kerugian yang terbesar akibat dari vandalisme /gangguan kelompok bersenjata terhadap infrastruktur dan tim yang membangun jaringan 4G di daerah Papua adalah waktu penggelaran (time to value) yang molor.

“Seharusnya masyarakat papua dapat segera menerima manfaat dari layanan telekomunikasi namun karena adanya vandalisme menjadi tertunda,” kata Tri kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Tri menambahkan menghadapi kekerasan tersebut, Bakti bekerja sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan selama penggelaran jaringan internet. Kemudian, untuk daerah yang sudah sangat sulit untuk dibangun, Bakti memutuskan untuk merelokasi. Bakti tak ingin, baik karyawan maupun mitra, terancam jiwanya dalam upaya pembangunan ini.

“Relokasi dilakukan mengingat upaya untuk meneruskan pembangunan sudah mentok. Umumnya relokasi ini disebabkan oleh situasi keamanan, dan juga geografis, yang sudah tidak dapat dikompromikan lagi,” kata Tri.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasi Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam merelokasi ratusan base transceiver station (BTS) 4G di daerah kahar menuai pro dan kontra.

Di satu sisi langkah ini dinilai tepat karena risiko membangun di daerah tersebut sulit sehingga memakan ongkos besar, di sisi lain diminta cari solusi untuk internet masyarakat di daerah kahar.

Bakti menyampaikan membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja. Alhasil, Bakti berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun. Artinya, sekitar 483 BTS bakal dibangun di wilayah baru yang lebih aman.

Bakti juga menargetkan penyelesaian pembangunan BTS di daerah kahar selesai pada akhir 2024. Penyelesaian pembangunan BTS di daerah kahar terbagi dalam beberapa tahap.

Tahap pertama mencakup 148 lokasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan. Tahap kedua mencakup 220 lokasi, kemudian tahap ketiga dengan 180 lokasi, dan terakhir tahap keempat yang mencakup 75 lokasi. Semua tahapan ini diharapkan selesai pada tahun ini.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan dalam relokasi perlu dilihat dari seberapa jauh titik bergeser dari titik BTS yang direncanakan. Sebab kalau jauh, perencanaannya harus dibuat baru lagi.

“Kalau pindah desa atau kecamatan, maka harus ada solusi lain agar desa tersebut tetap mendapat akses internet. Kahar kan juga sudah lama dan apakah ketidakamanan masih terjadi sampai sekarang?” kata Heru kepada Bisnis, Senin (22/3/2024).

Heru juga mengatakan relokasi merupakan keputusan mudah, tetapi harus ditetapkan oleh Presiden. Jokowi, menurutnya, harus menentukan penyelesaian pembangunan ratusan titik wilayah Bakti apakah dengan mengganti teknologi atau digeser ke tempat yang aman.

Dia berpendapat jika 623 lokasi tetap dinyatakan tidak aman atau masih situasi kahar, maka bisa diganti teknologi berbasis satelit, walaupun teknologi ini juga tidak terlalu sempurna dan terbatas secara kapasitas.

“Baiknya Menkominfo lapor Presiden dan minta maaf karena gagal menyelesaikan 623 BTS 4G, sambil memberikan solusi apa agar 623 wilayah itu tetap mendapat akses internet. Sebab kan jelas perintah Presiden bahwa semua BTS kelar pada Juni 2024,” kata Heru.

Langkah Tepat

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward mengatakan biaya pembangunan BTS di daerah kahar bisa 2 kali hingga 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan daerah biasa.

Ongkos bangun BTS Bakti menjadi lebih besar sebab pemerintah perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengamanan, yang angkanya sulit diprediksi.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) sempat menyebut biaya yang dihabiskan untuk membangun di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat mencapai Rp600 juta - Rp1,5 miliar. Nilai bisa lebih tinggi tergantung pada kesulitan lokasi termasuk risiko keamanan.

“Mahal, karena urusan nyawa. Asuransi jiwa juga siapa yang berani menanggung di daerah berisiko tinggi?” kata Ian kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Ian menambahkan selain menyewa pengamanan, untuk mencapai lokasi kahar juga harus menyewa helikopter untuk mengangkut perangkat di daerah kahar. Pengangkutan barang dengan helikopter dia sebut lebih cepat dan minim risiko. Namun, konsekuensinya adalah biaya makin membengkak.

“Dibandingkan dengan di Jawa ongkos pembangunan bukan 1:1. jauh perbandingannya,” kata Ian.

Mengenai rencana relokasi, menurut Ian, dapat dilakukan mengingat daerah yang membutuhkan internet tidak hanya di daerah kahar. Banyak titik yang secara keamanan lebih baik, yang dapat dibangun jaringan internet.

“Kami sedang mencari solusi, misal BTS ditaruh di atas High Altitude Platforms (HAPs). Starlink belum tentu mau memancarkan internet ke Papua. Mereka kan berbisnis bukan sosial,” kata Ian.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan dari perspektif teknologi, Starlink bisa jadi alternatif pilihan. Namun untuk konteks Bakti, mungkin perlu dipertimbangkan juga keperluan utilisasi Satria-1, karena investasi puluhan triliun yang sudah digelontorkan untuk Satria 1, jangan sampai disia-siakan.

“Jadi alangkah baiknya diprioritasnya Satria-1 terlebih dahulu,” kata Sigit.

Sementara itu untuk HAPs, kata Sigit, HAPS/HIBS salah satu pilihan yang ada di untuk non-terrestrial network (NTN). Perlu ada analisis kasus per kasus untuk menentukan layanan mana yang lebih cocok bagi wilayah di Papua.

“Kondisi lapangan seperti apa, kebutuhan layanan seperti apa, dan batasan-batasan lainnya yang ada. Makin banyak tersedia pilihan yang ada di Bakti, semakin terbuka peluang untuk memanfaatkan kelebihan dan tiap-tiap alternatif teknologi akses,” kata Sigit,

Mengenai Satria-1, Bakti menargetkan sekitar 24.500 titik stasiun bumi (VSAT) dari Satria-1 akan rampung pada 2024. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo Sri Sanggrama Aradea mengatakan untuk mencapai target tersebut Kemenkominfo akan membangun sekitar 20.000 titik sepanjang 2024 atau 2.000 titik VSAT setiap bulannya di seluruh Indonesia.

“Yang kedua, 20.000 (titik) yang tahun ini (2024) targetnya. Dalam satu tahun ini rencananya 20.000 (titik) baru,” ujar Aradea kepada wartawan.

Sebagai informasi, VSAT merupakan stasiun bumi atau alat penerima sinyal internet dari satelit. Nantinya, VSAT yang akan memancarkan sinyal Satria-1 ke perangkat masyarakat.

Diketahui, mulanya akan ada 150.000 titik VSAT yang disasar oleh Satria-1. Namun setelah dikaji ulang, titik yang disasar hanya tersisa 37.000, sehingga kapasitas mbps yang diterima bisa lebih banyak.

Adapun pengaktifan VSAT di 37.000 titik ini akan dilakukan bertahap dan merata di seluruh Indonesia.

Aradea mengatakan pada 2023, Kemenkominfo telah berhasil membangun lebih dari 4.500 titik di seluruh Indonesia. Namun, Aradea mengaku mayoritas titik yang dibangun berada di Indonesia bagian tengah dan barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Biaya pengamanan untuk membangun base transceiver station (BTS) di daerah kahar disebut cukup mahal. Hal ini dikabarkan membuat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengocek kantong yang lebih dalam untuk membangun internet di daerah rawan konflik.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) sempat menyebut biaya yang dihabiskan untuk membangun di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat mencapai Rp600 juta - Rp1,5 miliar. Nilai bisa lebih tinggi tergantung pada kesulitan lokasi termasuk risiko keamanan.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward mengatakan biaya pembangunan BTS di daerah kahar bisa 2 kali hingga 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan daerah biasa.

Ongkos bangun BTS Bakti menjadi lebih besar sebab pemerintah perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengamanan, yang sebenarnya angkanya sulit diprediksi.

“Mahal, karena urusan nyawa. Asuransi jiwa juga siapa yang berani menanggung di daerah berisiko tinggi?” kata Ian kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Ian menambahkan selain menyewa pengamanan, untuk mencapai lokasi kahar juga harus menyewa helikopter untuk mengangkut perangkat di daerah kahar. Pengangkutan barang dengan helikopter dia sebut lebih cepat dan minim risiko. Namun, konsekuensinya adalah biaya makin membengkak.

“Dibandingkan dengan di Jawa ongkos pembangunan bukan 1:1. jauh perbandingannya,” kata Ian.

Mengenai rencana relokasi, menurut Ian, dapat dilakukan mengingat daerah yang membutuhkan internet tidak hanya di daerah kahar. Banyak titik yang secara keamanan lebih baik, yang dapat dibangun jaringan internet.

Namun demikian, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, kata Ian, saat ini masih terus mencari solusi untuk menghadirkan internet di daerah rural.

Starlink, pendapat Ian, belum tepat digunakan untuk saat ini. Banyak teknologi yang dapat dioptimalkan termasuk wahana dirgantara nirawak HAPS.

“Kami sedang mencari solusi, misal BTS ditaruh di atas High Altitude Platforms (HAPs). Starlink belum tentu mau memancarkan internet ke Papua. Mereka kan berbisnis bukan sosial,” kata Ian.

Utilisasi Satria Prioritas

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan dari perspektif teknologi, Starlink bisa jadi alternatif pilihan. Namun untuk konteks Bakti, mungkin perlu dipertimbangkan juga keperluan utilisasi Satria-1, karena investasi puluhan triliun yang sudah digelontorkan untuk Satria 1, jangan sampai disia-siakan.

“Jadi alangkah baiknya diprioritasnya Satria-1 terlebih dahulu,” kata Sigit.

Sementara itu untuk HAPs, kata Sigit, HAPS/HIBS salah satu pilihan yang ada di untuk non-terrestrial network (NTN). Perlu ada analisis kasus per kasus untuk menentukan layanan mana yang lebih cocok bagi wilayah di Papua.

“Kondisi lapangan seperti apa, kebutuhan layanan seperti apa, dan batasan-batasan lainnya yang ada. Makin banyak tersedia pilihan yang ada di Bakti, semakin terbuka peluang untuk memanfaatkan kelebihan dan tiap-tiap alternatif teknologi akses,” kata Sigit,

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan bahwa Kapal Cita XX yang membawa material stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) Bakti.

Direktur Utama BLU Bakti Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan bahwa Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut dilaporkan hilang kontak sejak Rabu (17/7/2024) dalam perjalanan dari Timika menuju Yakuhimo, Papua Pegunungan.

“Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas bersamaan pada Selasa 16 Juli 2024. Dari informasi yang disampaikan oleh Crew Kapal Prima Jaya, Kapal Cita XX tidak melaju dan posisi mengambil di pinggiran,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Minggu (21/7/2024)

Fadhilah melanjutkan bahwa selain mengangkut 12 orang, Kapal Cita XX juga membawa material bts, tower, power, dan penerima sinyal atau Very Small Aperture Terminal (VSAT) untuk penyediaan sinyal 4G BAKTI Kemkominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Secara kronologi, Kapal Cita XX berangkat dari Timika pada Senin (15/7/2024) Pukul 05.43 WITA dan rencananya akan tiba di Yahukimo pada Kamis (18/7/2024).

Kendati demikian, kata Fadhilah pada Jumat (19/7/2024), penanggung Jawab Kapal Cita XX Mufli, melaporkan posisi kapal Cita yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika.

“Sampai informasi ini diturunkan, Tim SAR Timika telah diturunkan dengan dukungan TNI Angkatan Laut dan Polairud yang terus membantu pencarian tetapi kapal juga belum ditemukan,” pungkas Fadhilah.