Bisnis.com, JAKARTA -- Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan menjadi enam tahun pidana di kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Sidang putusan banding jaksa penuntut umum terhadap Jemy berlangsung pada Kamis (10/10/2024). Dalam amar putusannya, majelis hakim tinggi menyatakan Jemy telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemy Sutjiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," dalam amar PT DKI dikutip, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, majelis hakim PT DKI Jakarta juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta dengan subsider enam bulan pidana.

"Denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," masih dalam amar putusan yang sama.

Dalam catatan Bisnis, Jemy sebelumnya telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat selama tiga tahun pidana penjara. Oleh sebab itu, hukuman Jemy telah diperberat menjadi dua kali lipat.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemy Sutjiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Hakim Rianto Adam Pontoh dalam amar putusannya, Selasa (30/7/2024

Adapun, hal yang memberatkan hukuman Jemy lantaran tidak ikut mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sementara itu, hal yang meringankan, yaitu mengakui kesalahannya hingga proyek BTS sebagian besar telah selesai.

Sebagai informasi, Jemy yang merupakan owner atau pengendali PT Fiberhome didakwa telah melakukan kongkalikong dengan terdakwa lainnya yakni Galumbang Simanjuntak dan Irwan Hermawan untuk memenangkan proyek BTS 4G paket 1 dan 2.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku masih ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan selama 19 hari ke depan.

Hal ini mengingat era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan akan digantikan oleh kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu tugas yang harus dirampungkan Kemenkominfo adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 PSTE).

Selain itu, Budi menyebut bahwa harmonisasi regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Salah satu pekerjaan rumah yang [tersisa] 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP, dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi khususnya di sektor ITE, khususnya lagi data centerdan sebagainya,” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi menyampaikan bahwa revisi PP 71/2019 PSTE perlu dilakukan agar Indonesia lebih lincah dalam bersaing dengan Malaysia untuk menggaet investor, terutama dalam hal pusat data.

“Direvisi supaya lebih atraktif, karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain. Dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” jelasnya.

Dia memberi contoh seperti tarif listrik di Johor yang dikenakan 8 sen dolar/kWh dan dibebaskan pajak barang unit pemrosesan pusat (CPU) dan unit pemrosesan grafis (GPU). Menurutnya, kebijakan seperti ini harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan Kementerian Keuangan kebijakan fiskalnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa tugas lain yang harus dikebut Kemenkominfo adalah terkait kepastian hukum.

Adapun, Budi menyampaikan bahwa selama satu tahun lebih dirinya menjabat, dia mengklaim telah menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi. Salah satunya menyelesaikan proyek 6.000 stasiun transceiver dasar atauBase Transceiver Station(BTS) yang sempat mangkrak di era mantan Menkominfo Johnny G Plate.

“Hampir 6.000 BTS itu sudah kita selesaikan tahun lalu, yang mangkrak. Jadi proyek BTS tidak jadi mangkrak, tetapi bisa terbangun hampir sekitar 6.000 BTS dari total semuanya yang direncanakan,” terangnya.

Kemudian, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga berkomitmen dalam memberantas judi online di Indonesia. Aksi ini dilakukan agar ruang digital Indonesia menjadi sehat.

“Karena judi online ini bukan hanya merusak ekonomi negara, merusak ekonomi masyarakat, merusak ekonomi keluarga, tetapi juga merusak moralitas masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Terlebih, Budi menekankan bahwa judi online bukanlah pendorong visi Indonesia Emas 2045. “Dan dapat dipastikan judi online bukanlah pendorong menuju Indonesia Emas 2045, tetapi menjadi sebagai penghancur perwujudan Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Budi menambahkan bahwa Kemenkominfo di bawah kepengurusannya juga telah mengembalikan uang kepada negara dari proyek satelit HBS senilai Rp3,4 triliun. Dia juga mengklaim bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga berlangsung damai.

“Terakhir soal bagaimana menjalankan misi Pemilu Damai 2024. Dan kita sudah bisa bandingkan, Pemilu 2024 kan jauh lebih sejuk dibanding Pemilu 2019 dan 2014,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan hukuman 3 tahun penjara pada kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh menyampaikan, Jemy telah terbukti bersalah lantaran melanggar dakwaan subsider penuntut umum atau Pasal UU No.31/1999 tentang UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemy Sutjiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Rianto dalam amar putusannya, Selasa (30/7/2024).

Selain hukuman pidana, Jemy juga divonis harus membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan atau subsider selama 3 bulan.

Adapun, hal yang memberatkan hukuman Jemy lantaran tidak ikut mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sementara itu, hal yang meringankan, yaitu mengakui kesalahannya hingga proyek BTS sebagian besar telah selesai.

"Proyek BTS 4G sebagian besar telah selesai dilaksanakan dan telah diresmikan oleh Presiden RI pada 28 Desember 2023 serta telah memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI menuntut Jemy Sutjiawan 4 tahun pidana dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Adapun, Jemy yang merupakan owner atau pengendali PT Fiberhome didakwa telah melakukan kongkalikong dengan Galumbang Simanjuntak dan Irwan Hermawan untuk memenangkan proyek BTS 4G paket 1 dan 2.

"Terdakwa Jemy Sutjiawan memberikan commitment fee sebesar USD 2,5 juta kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo," tutur JPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang memangkas vonis mantan Direktur Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Achmad Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan putusan MA telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga sesuai hukum acara yang berlaku, jaksa tidak bisa mengajukan peninjauan kembali alias PK.

"Kalau ini sudah putusan Mahkamah Agung, kan ini sudah upaya hukum terakhir kan, sudah berkekuatan hukum tetap maka kita menghormati putusan pengadilan," ujar Harli saat dihubungi, Jumat (26/7/2024).

Harli juga enggan mengomentari lebih jauh terkait pemangkasan vonis tersebut. Ia menegaskan bahwa Kejagung masih menunggu salinan putusan MA terhadap salah satu terdakwa, kini terpidana, kasus korupsi BTS Kominfo itu.

"Ya kita tunggu dulu putusannya salinan putusannya biar bisa kita komentari, tapi kalau menurut KUHAP ya terhadap putusan MA itu artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Cuman ya secara pastinya kita tunggu dulu salinan putusannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, sidang putusan kasasi eks Dirut Bakti tersebut berlangsung pada hari Kamis (18/7/2024). Adapun amar putusan kasasi yang meringankan hukum eks Dirut Bakti itu dibacakan oleh Hakim Agung Dasnayeti.

"Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip Bisnis, Jumat (26/7/2024).

Selain hukuman badan, majelis hakim agung juga meminta Anang untuk membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar yang dikompensasikan dengan uang titipan senilai Rp6,7 miliar.

"Sehingga uang sebesar Rp1,7 miliar dikembalikan kepada terdakwa."

Dalam catatan Bisnis, Anang diganjar hukuman 18 tahun penjara di tingkat banding. Itu artinya, putusan kasasi MA memangkas hukuman eks Direktur Bakti tersebut selama 8 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feraldy Abraham Harahap menilai banyaknya pertemuan dan kesepakatan antara Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan dengan pihak BAKTI Kominfo yang tidak wajar menyebabkan proyek BTS 4G tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan pada rencana awal proyek BTS 4G terdapat pembangunan 4.200 menara yang harus selesai pada 31 Maret 2022, sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) realisasinya hanya 958 menara pada target waktu tersebut.

"Padahal, anggaran tahun 2021 untuk penyediaan menara tersebut sudah cair 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara," kata JPU dalam sidang tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa (replik) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dengan pertimbangan tersebut, penuntut umum pun akan tetap pada tuntutan yang telah dilayangkan kepada Jemy, beserta dengan berbagai hal yang meringankan dan memberatkan. JPU membeberkan, pertemuan tidak wajar dimaksud, diantaranya, yakni pertemuan Jemy dengan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan untuk memenangkan PT Fiberhome Technologies Indonesia dalam lelang, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilik teknologi.

Kemudian, sambung dia, Jemy juga sudah beberapa kali mengikuti kunjungan dengan mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Acmad Latif dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate terkait proyek BTS 4G di beberapa daerah, antara lain Kupang, Bali, dan Labuan Bajo.

Selain itu, Jemy juga mengikuti rapat dengan PT Fiberhome Technologies terkait proyek BTS 4G, baik sebelum menjadi subkontraktor dan setelah menjadi subkontraktor serta rapat di Bali dengan seluruh konsorsium BTS 4G yang mencapai kesimpulan bahwa proyek BTS 4G tetap dilanjutkan walau mengalami banyak masalah dalam proses pelaksanaannya. JPU menambahkan, Jemy turut melakukan pertemuan tidak resmi dengan para pemangku kepentingan pengadaan proyek BTS 4G dengan bermain golf.

"Berbagai pertemuan dan kesepakatan tersebut yang tidak sebagaimana mestinya menjadi fultoit (sempurna) dengan peran terdakwa sebagai subkontraktor pengadaan BTS 4G," ucap dia.

Sebelumnya, Jemy dituntut pidana selama empat tahun penjara terkait dengan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung program BAKTI Kominfo. Jemy dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain pidana penjara, Dirut PT Sansaine Exindo itu juga dituntut hukuman denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dalam kasus tersebut, Jemy didakwa memperkaya diri, orang lain, atau korporasi atau menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada BAKTI Kominfo dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp8,03 triliun.

Perbuatan korupsi dilakukan bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kominfo Elvanno Hatorangan, mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif, serta mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Selain itu, bersama-sama pula dengan mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate, mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli (Konsultan) BAKTI Kominfo Yohan Suryanto, Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, serta Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Account Director Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pembacaan sidang putusan Mukti Ali berlangsung pada hari Jumat (12/7/2024). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo beserta Yanto dan Bayu Ruhul Azam sebagai anggota.

Adapun Hakim Agung Soesilo dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Mukti Ali.

"Terdakwa, tolak perbaikan pidana penjara selama 4 tahun, denda senilai Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan," demikian amar putusan yang dikutip Bisnis, Rabu (17/6/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang diterima Mukti Ali telah resmi berstatus berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Hukuman Ali jauh lebih ringan dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama yang menghukumnya 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair 5 bulan penjara.

Jadi Tersangka

Sekadar informasi, sebelum menjadi tersangka Mukti Ali sebelumnya telah dicekal oleh penyidik gedung bundar dalam kasus tersebut.

“Bersama-sama dengan AAL melakukan pemufakatan jahat konspirasi sehingga PT Huawei masuk konsorsium,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi saat ditemui di Kejagung, Selasa (24/1/2023) malam.

Kuntadi mengungkapkan usai ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya langsung menahan Mukti Ali di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.

PantauanBisnisdi Kejagung, tersangka keluar pada pukul 22.15 WIB dengan mengunakan baju tahanan Kejaksaan bernomor 50 dan langsung memasuki mobil tahanan.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

“Menetapkan AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tersangka,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (4/1/2022).

Selain Achmad Latif, Kejagung juga menetapkan dua orang lainnya yaitu Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Account Director Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pembacaan sidang putusan Mukti Ali berlangsung pada hari Jumat (12/7/2024). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo beserta Yanto dan Bayu Ruhul Azam sebagai anggota.

Adapun Hakim Agung Soesilo dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Mukti Ali.

"Terdakwa, tolak perbaikan pidana penjara selama 4 tahun, denda senilai Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan," demikian amar putusan yang dikutip Bisnis, Rabu (17/6/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang diterima Mukti Ali telah resmi berstatus berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Hukuman Ali jauh lebih ringan dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama yang menghukumnya 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair 5 bulan penjara.

Jadi Tersangka

Sekadar informasi, sebelum menjadi tersangka Mukti Ali sebelumnya telah dicekal oleh penyidik gedung bundar dalam kasus tersebut.

“Bersama-sama dengan AAL melakukan pemufakatan jahat konspirasi sehingga PT Huawei masuk konsorsium,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi saat ditemui di Kejagung, Selasa (24/1/2023) malam.

Kuntadi mengungkapkan usai ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya langsung menahan Mukti Ali di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.

PantauanBisnisdi Kejagung, tersangka keluar pada pukul 22.15 WIB dengan mengunakan baju tahanan Kejaksaan bernomor 50 dan langsung memasuki mobil tahanan.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

“Menetapkan AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tersangka,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (4/1/2022).

Selain Achmad Latif, Kejagung juga menetapkan dua orang lainnya yaitu Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.