Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada rencana investor asal Taiwan yang bergerak di bidang tekstil untuk merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menerima lawatan dari 15 investor asing yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11/2024).

“Mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia, karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta,” ungkapnya.

Rencana tersebut akan terkabul, namun hanya apabila pemerintah memenuhi prasyarat dari para pengusaha tersebut.

Pasalnya ke-15 investor, salah satunya Formosa Taffeta Co., mengusulkan empat kondisi sebelum memindahkan usahanya ke Tanah Air.

Pertama, terkait dengan pembelian tanah yang lebih mudah. Airlangga mendorong pengusaha tekstil tersebut untuk memindahkan pabriknya ke kawasan industri. Bila lahan di luar kawasan tersebut, akan membutuhkan waktu lebih lama dalam pengurusan izin amdal.

Kedua, energi hijau. Airlangga menyebutkan pemerintah perlu mengadakan energi hijau yang lebih massif karena industri tekstil tersebut mengacu pada standar ESG. Untuk wilayah Jawa Barat, pemerintah telah memiliki beragam sumber energi hijau mulai dari air, solar floating, dan gas.

Ketiga, para pengusaha meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyediakan harga gas yang baik dan terjangkau.

“Tadi mereka mengeluh ada beberapa gas yang harganya terlalu tinggi, di atas US$12 per MMBTU. Saya katakan kalau harga rata-rata US$9 per MMBTU. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN,” tuturnya.

Keempat, mengenai pasar ekspor Indonesia. Airlangga menuturkan bahwa pengusaha tersebut selama ini mendapatkan keuntungan dari investasi di China dan Vietnam.

Sementara Vietnam memiliki keuntungan dalam ekspor ke ranah Eropa karena telah memiliki perjanjian mengenai Free Trade Agreement (FTA).

Indonesia, saat ini masih memperjuangkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership (CPTPP).

“Dengan adanya IEU-CEPA dan CPTPP, maka membuka pasar dengan biaya masuknya nol. Sedangkan Indonesia sekarang dengan Eropa masih 16%-20%,” lanjutnya.

Bahkan menurut Airlangga, bila Indonesia telah memiliki sederet perjanjian tersebut, tidak menutup para investor tersebut juga akan melakukan relokasi pabriknya dari Vietnam ke Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sederet manufaktur besar mendirikan usahanya di Vietnam. Bahkan di saat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur sejumlah negara mengalami kontraksi, Vietnam tetap akselerasi.

“Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan,” ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga menekankan bahwa para investor tersebut melakukan relokasi dan berorientasi ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut gejolak geopolitik dunia tak selalu memberi dampak negatif bagi Indonesia. Ia mencontohkan memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan China yang membuat pabrik-pabrik di China melakukan relokasi.

"Geopolitik ini pasti ada pengaruhnya (ke investasi), karena dari China, AS, Timur Tengah, dan lain-lain. Tapi tidak semuanya berdampak negatif. Justru contohnya dengan AS dan China, ini terjadi relokasi pabrik besar dari China misalnya," katanya di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Menurut Rosan, kawasan Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk relokasi pabrik. Namun, ia menyebut Indonesia perlu berperan aktif sebab masih banyak pabrik yang justru pindah ke negara tetangga.

"Dan Asean selalu menjadi pilihan utama, tapi kita harus lebih aktif lagi karena lebih banyak masuk ke negara-negara lain, tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, sehingga kita harus lebih aktif lagi," imbuhnya.

"Walaupun lebih dari 53 perusahaan masuk ke Indonesia. Tapi kita ingin lebih aktif sehingga relokasi itu masuknya ke Indonesia," sambungnya.

Upaya menampung investor yang relokasi dari China salah satunya dilakukan lewat pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelumnya, Bahlil Lahadalia.

"Area ini adalah kebun tebu dan karet. Ini dulunya antara percaya tidak percaya ini bisa jadi kawasan industri. Tapi karena arahan bapak Presiden harus cari alternatif bagaimana relokasi industri-industri yang hengkang dari China bisa masuk ke Indonesia, karena waktu itu belum masuk ke Indonesia," sebut Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana melakukan penataan kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan membagi empat blok mulai ruang terbuka hijau (RTH) hingga taman. Melalui penataan ini, rencananya sejumlah PKL di kawasan itu akan direlokasi.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (18/9/2024), Pasar Kebayoran Lama terletak di samping (sisi barat dan timur) Stasiun Kebayoran. Di sisi timur stasiun terdapat pasar loak yang menjual barang bekas, sedangkan di sisi barat terdapat pasar pada umumnya yang menjual berbagai jenis barang.

Tidak lama setelah keluar dari sisi barat stasiun, terdapat banyak ruko dan lapak yang menjual berbagai barang dagangan. Kawasan pasar cukup luas dan sudah terbagi dalam beberapa blok bangunan pertokoan, yang salah satu bangunannya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Meski begitu, terlihat para pedagang tidak hanya membuka lapak-lapak dagangannya di dalam bangunan pasar atau blok pertokoan lainnya, tapi hingga ke bahu-bahu jalan. Kondisi ini terlihat di sepanjang Jalan Kebayoran Lama hingga ke bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta.

Di bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta inilah banyak pedagang kaki lima (PKL) membuka lapak-lapak mereka. Kemungkinan besar PKL di kawasan inilah yang akan direlokasi Pemprov Jakarta.

Tepat di area kolong flyover itu terdapat berbagai lapak mulai dari reparasi kompor gas, pakaian, aksesoris seperti dompet dan ikat pinggang, perkakas, sepatu, makanan dan minuman, sayur mayur, hingga cincin dan kalung akik dan masih banyak lagi.

Pasar Kebayoran Lama Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sebagai besar lapak ini dibangun menggunakan triplek kayu dan membentuk seperti sebuah dipan atau sebuah etalase. Ada juga pedagang yang membuka lapaknya hanya bermodalkan terpal atau tikar yang terbentang lebar di bahu jalan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Antara dijelaskan Pemprov Jakarta berencana menata kawasan Kebayoran Lama dengan membagi empat blok yang terdiri atas ruang terbuka hijau (RTH) fungsional, penataan jalan, penataan taman koridor usaha mikro dan penataan taman transit Kebayoran.

Pertama, penataan Blok A yang meliputi RTH fungsional dan parkir dengan total luas lahan 8.336 meter persegi. Nantinya fungsi lahan akan difokuskan untuk penyediaan selter parkir, penampungan pedagang kaki lima (PKL) dan taman.

Kemudian penataan Blok B terdiri dari penataan jalan, lintas bawah (underpass), jalur pedesterian, jalur sepeda kolong jalan layang (flyover), menara pemantau lalu lintas dan bulevar, dengan total luas 41.408 meter persegi.

Penataan Blok C meliputi penataan area pedagang campuran. Blok C ini nantinya akan dibangun koridor pejalan kaki yang dilengkapi dengan taman dan penerangan sehingga pengunjung lebih nyaman.

Terakhir, penataan Blok D meliputi penyediaan taman transit Kebayoran. Taman akan berlokasi di bawah jalan layang, persimpangan Jalan Teuku Nyak Arief dekat halte koridor 8 TransJakarta.

Perkembangan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus alias solusi buat warga yang bermukim di atas 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum clear dibeberkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). PUPR mengatakan warga di IKN bakal langsung menerima dana kerohiman, tidak lagi relokasi.

Informasi tersebut diungkap oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan bahwa PUPR kini tidak lagi menggunakan opsi pembangunan rumah relokasi.

"Itu gantinya bukan rumah. (Langsung uang saja?) Iya, dalam bentuk semacam (dana) kerohiman," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Kendati demikian, Iwan tidak menjelaskan secara rincian besaran yang bakal diterima oleh masyarakat. Ia sendiri menjelaskan mekanisme dana kerohiman tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pihaknya kini menyiapkan anggaran sebesar RP 90 miliar untuk biaya ganti rugi lahan di IKN. OIKN dan PUPR sudah mengantongi jumlah penerima ganti rugi dan menyiapkan anggarannya.

"Sudah ada, kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp 90 miliar," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Basuki kemudian menjelaskan proses ganti rugi sedang berjalan. Namun, ia mengaku belum bisa jumlah menerima karena tim terpadu yang terdiri dari OIKN, PUPR, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang memroses hal tersebut di lapangan. Tapi, lewat Perpres 75/2024, ia mengatakan masyarakat kini bisa memilih jika ingin menerima uang ganti rugi saja atau direlokasi lewat skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

Di sisi lain, Basuki mengaku sudah meminta izin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatir agar PUPR bisa membayar Rp 90 miliar biaya ganti rugi tersebut. "Kita juga sudah izin bu Menkeu untuk PU bisa membayar di sana, harusnya OIKN tapi anggarannya kan terbatas jadi bisa dibantu," jelas Basuki.

Simak Video: AHY Sebut akan Ada Uang Ganti Rugi Pembebasan Lahan IKN

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Kota Palembang akan melakukan relokasi pedagang dalam waktu dekat dalam proses revitalisasi kawasan Pasar Tradisional 16 Ilir yang saat ini terus berlanjut. Hal itu dikatakan oleh Pj Walikota Palembang, Abdulrauf Damenta saat meninjau lokasi pada Selasa siang, 6 Agustus 2024.

Relokasi pedagang bukan dilakukan tanpa sebab, selain proses revitalisasi, Abdulrauf Damenta mengatakan, ada aspek yang menjadi sorotan yang menyangkut tata letak pedagang yang diklaim menyumbat saluran air atau drainase, sehingga menyebabkan banjir di Kota Palembang.

"Saluran air drainase yang sekarang ini mengakibatkan banjir Kota Palembang itu sebagian besar ada di dalam itu (Pasar 16), semua sudah tertutup oleh lapak-lapak. Ditutup secara paksa itu tidak boleh, dengan adanya revitalisasi saluran air itu terpaksa kita bongkar dan kita benahi," kata Abdulrauf Damenta.

Tak hanya itu, Abdulrauf Damenta juga mengatakan, saat berkeliling area pasar, ia menemukan adanya gudang minyak goreng yang terletak di bawah (kolong) Pasar 16 dengan kondisi yang dinilai membahayakan. Ia juga meminta para pedagang bisa menjalin komunikasi dengan Pemkot Palembang.

"Minyak itu kalau tersulut menimbulkan potensi bisa terbakar, kalau meledak habis kita. Kita mohon sekali para pemilik lapak komunikasi dengan kami, kita sangat komunikatif intinya kita akan melakukan revitalisasi segera untuk kenyamanan semuanya," kata dia.

Abdulrauf juga mengatakan, sejalan dengan revitalisasi Pasar 16 ilir, nantinya lapak- lapak yang terletak di pinggir jalan pasar tumpah yang berpotensi akan terganggu dalam pembongkaran dan penataan Pasar 16, akan direlokasi, dengan memanfaatkan lahan parkir di sekitar Warung Makwo atau yang lokasinya dekat JCO Dermaga Point.

"Sehingga Kalau ada batu atau semen yang jatuh tidak menimpa pedagang kita," bebernya.

Abdulrauf Damenta mengklaim bahwa Pemkot tidak mengganggu aktivitas pedagang, ia mengatakan, Pemkot hanya menata kembali posisi pedagang yang berjualan agar lebih rapi dan nyaman.

"Terkait kesepakatan harga tentu disesuaikan, beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan sampai ke tingkat moderat," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya Abdul Rizal mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat terkait revitalisasi dan relokasi pedagang di Pasar 16 Ilir.

"Sesuai komitmen bapak Pj Walikota, revitalisasi harus segera kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan pasti resikonya di pedagang sendiri, PAD dan lain sebagainya," kata dia.

Rizal mengatakan bahwa tahap pertama Minggu depan, pihaknya akan berkomunikasi lagi dengan para pedagang dalam persiapan relokasi dan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Jumlah petak kita itu semuanya 1050, kemudian yang berdagang cuma 439 pedagang. Sisanya itu ada satu orang punya lebih dari satu petak. Jadi rencana kita buat TPS itu sekitar 700 lebih di lapangan ini (parkir)," katanya.

Ia juga mengatakan, pedagang dalam maupun pedagang kaki lima (PKL) di depan, semuanya akan dipindahkan sementara di lokasi lahan parkir yang sudah disiapkan.

"Kemudian jalan di arah Pasar Kuto itu akan kita aspal semua jadi bagus dan revitalisasi tidak ada gangguan lagi, Insyaallah Minggu depan sudah clear paling tidak akhir Agustus sudah operasional," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Shopee Indonesia menepis isu yang beredar di media sosial X bahwa perusahaan lokal pasar tersebut akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan perusahaannya tidak melakukan PHK, melainkan relokasi karyawan untuk posisi customer service ke Solo dan Yogyakarta. “Sebagian anggota tim bersedia untuk direlokasi,” kata Radynal melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Atas kebijakan relokasi tersebut, Radynal mengatakan ada sejumlah karyawan yang enggan dipindahkan ke dua kota tersebut. Namun dia tidak merinci berapa jumlahnya. Kendati demikian, kata dia, karyawan yang menolak pindah tersebut tidak di-PHK, tetapi memilih mengundurkan diri.

“Bagi anggota tim lainnya yang tidak melanjutkan relokasi, kami memastikan mereka akan mendapatkan dukungan sesuai hak dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta fasilitas pendukung lainnya seperti asuransi hingga 3 bulan mendatang,” katanya.

Radynal menjelaskan pemindahan karyawan ke Yogjakarta dan Solo sudah menjadi program Shopee dalam satu tahun terakhir. Hal itu didasari oleh kesiapan fasilitas dan perkembangan sumber daya manusia di kota tersebut. Dia mengklaim kebijakan itu adalah upaya Shopee dalam menciptakan pemerataan lapangan pekerjaan.

“Dengan adanya kantor operasional yang tersebar di beberapa wilayah, Shopee berharap dapat ikut menciptakan ekosistem pengembangan talenta digital, sekaligus menghadirkan peluang lapangan pekerjaan di daerah,” katanya.

Pemindahan karyawan Shopee ke Yogjakarta dan Solo disebut-sebut sebagai upaya mengurangi pengeluaran perusahaan untuk gaji karyawan. Terkait hal ini, Tempo melayangkan pertanyaan tertulis kepada Corporate Affairs Media Relations Shopee Indonesia, Pascalis Iswari. Namun hingga berita ini dimuat, dia belum memberikan tanggapan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Shopee International Indonesia merelokasi satu departemennya ke Solo dan Yogyakarta. Pemindahan pusat kegiatan operasional departemen tersebut sudah dipersiapkan dalam 1 tahun terakhir.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menyampaikan, relokasi ini dilakukan usai melihat kesiapan, mulai dari fasilitas, hingga perkembangan talenta dan kesiapan sumber daya manusia di kota-kota tersebut.

Dia menyebut, sebagian anggota tim telah bersedia direlokasi, usai perusahaan menawarkan pilihan relokasi bagi anggota tim yang memenuhi syarat dan ketentuan.

“Kami telah menawarkan pilihan relokasi bagi anggota tim yang memenuhi syarat dan ketentuan relokasi yang berlaku, sebagian anggota tim juga telah bersedia untuk direlokasi,” kata Radynal dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (2/8/2024).

Sementara itu, perusahaan memastikan bahwa anggota tim yang tidak melanjutkan relokasi akan mendapat dukungan sesuai hak dan peraturan yang berlaku, serta fasilitas pendukung seperti asuransi hingga 3 bulan kedepan.

Radynal menuturkan, pihaknya secara aktif mengembangkan talenta-talenta digital hingga ke beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, adanya kantor operasional yang tersebar di sejumlah wilayah dapat menghadirkan peluang lapangan kerja baru di wilayah tersebut.

Selain itu, kehadiran Shopee di daerah-daerah lain diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengembangan talenta digital.

“Shopee berharap dapat ikut menciptakan ekosistem pengembangan talenta digital, sekaligus menghadirkan peluang lapangan pekerjaan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Platform e-commerce asal Singapura itu memang diketahui memiliki sejumlah kantor operasional yang tersebar di Indonesia. Untuk diketahui, Shopee memiliki dua kantor di Solo, di mana pada Oktober 2021 pihaknya resmi membuka kantor barunya di Solo Paragon Mall. Lalu pada Februari 2024, Shopee meresmikan kantornya di Solo Technopark.

Selain di Solo, Shopee juga memiliki satu kantor di Yogyakarta, tepatnya di Sahid J-Walk Lantai 1, Sleman, Depok, Yogyakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkapkan aksi vandalisme dan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama ini berdampak kepada lambatnya penggelaran jaringan internet bagi masyarakat yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di wilayah Papua.

Bakti lantas mengambil langkah dengan merelokasi titik layanan agar masyarakat dapat memperoleh akses internet secepatnya.

Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kemenkominfo Tri Haryanto mengatakan sejauh ini kerugian yang terbesar akibat dari vandalisme /gangguan kelompok bersenjata terhadap infrastruktur dan tim yang membangun jaringan 4G di daerah Papua adalah waktu penggelaran (time to value) yang molor.

“Seharusnya masyarakat papua dapat segera menerima manfaat dari layanan telekomunikasi namun karena adanya vandalisme menjadi tertunda,” kata Tri kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Tri menambahkan menghadapi kekerasan tersebut, Bakti bekerja sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan selama penggelaran jaringan internet. Kemudian, untuk daerah yang sudah sangat sulit untuk dibangun, Bakti memutuskan untuk merelokasi. Bakti tak ingin, baik karyawan maupun mitra, terancam jiwanya dalam upaya pembangunan ini.

“Relokasi dilakukan mengingat upaya untuk meneruskan pembangunan sudah mentok. Umumnya relokasi ini disebabkan oleh situasi keamanan, dan juga geografis, yang sudah tidak dapat dikompromikan lagi,” kata Tri.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasi Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara baru saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu. Urusan pertanahan banyak dibahas dalam beleid ini.

Salah satunya adalah tata cara pembebasan lahan di IKN, atau yang disebut dalam Perpres ini dengan penanganan permasalahan penguasaan tanah dengan masyarakat. Khususnya tanah yang berada di wilayah aset dalam pengendalian (ADP) Badan Otorita IKN.

ADP sendiri adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Dilihat pada Jumat (12/7/2024), dalam pasal 8 beleid itu disebutkan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dikategorikan dalam dua tipe. Pertama, lahan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik yang dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 tahun secara terus menerus.

Kedua adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan iktikad baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

Bila di antara tanah itu ada yang ingin digunakan, maka Badan Otorita harus membentuk tim inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat.

Tim itu harus terdiri dari Badan Otorita IKN, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

"Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan mekanisme dan tata cara penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat," tulis beleid tersebut.

Adapun penanganan permasalahan penguasaan tanah oleh masyarakat diberikan per bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi oleh tim terpadu tadi. Besaran nilai tanah yang dibebaskan dihitung berdasarkan penilaian penilai publik.

Penilai publik harus menilai komponen yang tertera dalam Pepres 75 tahun 2024 yaitu mulai dari tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan komponen lain yang dapat dinilai.

Kepala Otorita nantinya akan menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi berikut dengan besaran penggantian yang sesuai hasil penilaian penilai publik.

Penggantian komponen yang dihitung tadi bisa menggunakan beberapa hal, mulai dari uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, ataupun bentuk lain dengan catatan sudah disetujui semua pihak.

"Dalam hal besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali, Otorita lbu Kota Nusantara menyediakan tanah melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," tulis beleid tersebut.

Apabila dalam prosesnya tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah soal pembebasan lahan di IKN, maka konsinyasi ke pengadilan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.