TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) Indonesia, Serbuk PLTU Celukan Bawang, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bali menyebut perusahaan di PLTU Celukan Bawang telah melakukan praktik perburuhan tidak sehat (unfair labour practice) terhadap 254 pekerja di bawah naungan PT Victory Utama Karya (VUK), imbas berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB) selaku perusahaan induk PLTU Celukan Bawang.

Polemik mencuat pasca PT GEB memerintahkan seluruh pekerja PT Victory yang berada di bawah naungan PT CHD untuk membuat surat pengunduran diri dan surat lamaran kerja baru yang ditujukan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP). Namun, implikasi hukum dari instruksi tersebut membuat para pekerja harus kehilangan pesangon yang ditaksir mencapai Rp 12.4 Milyar.

“Informasi itu ditempel atau diberitahukan pada tanggal 12 September 2024 oleh direksi yang kemudian pada tanggal 14 September itu, dari perusahan juga membuat informasi lagi dari PT GEB yang menyampaikan bahwa, para pekerja harus membuat surat lamaran disertai surat pengunduran diri. Pada proses peralihan inilah yang menjadi polemik PLTU Celukan Bawang,” kata Koordinator Departemen Advokasi Federasi Serbuk Indonesia, Abdul Gopur, dalam Konferensi Pers yang diadakan Rabu, 2 Oktober 2024 di Kantor LBH Bali, Denpasar.

Hingga saat ini meski ratusan pekerja telah mendaftar ulang, Gopur mengungkapkan alasan mengapa 32 pekerja tersisa tidak segara mendaftarkan diri ke PT GAB dan PT GSP. Kata dia, hal ini karena dalam syarat pendaftaran, para pekerja juga diperintahkan untuk mengisi surat pernyataan.

Surat pernyataan tersebut setidaknya memuat empat poin di antaranya menyatakan; pekerja mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai karyawan PT Victory, menyatakan telah menerima dengan baik, benar, dan cukup hak-hak selama bekerja di PT Victory sebagaimana terlampir dalam tanda terima pembayaran dan kwitansi, menyatakan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan hukum baik pidana atau perdata kepada perusahan PLTU Celukan Bawang atas pengunduran diri mereka, hingga wajib menjaga rahasia PT Victory, PT CHD dan PT GEB yang apabila melanggar bersedia dan setuju dikenakan sanksi.

“Padahal pada waktu penandatanganan ini tidak ada satupun bukti pembayaran atau kwitansi yang dilampirkan,” kata Gopur. Menurutnya, hal ini menunjukan siasat perusahaan mengelabui seolah-olah pekerja sudah menerima upah.

Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, pendamping pekerja PLTU Celukan Bawang, Ignatius Rhadite dari LBH Bali, merinci tiga hal terkait praktik perburuhan tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan di PLTU Celukan Bawang. Pertama, dia menyebut adanya upaya perusahaan mengindar dari kewajiban pembayaran pesangon. Kedua, terkait status pekerja yang semula adalah PKWTT (karyawan tetap) kemudian keseluruhan menjadi PKWT (karyawan kontrak).

Namun, dia menilai meski telah diturunkan statusnya menjadi PKWT, jenis pekerjaan yang dilimpahkan merupakan jenis pekerjaan yang menurut undang-undang seharusnya dikerjakan oleh karyawan tetap. Sebab, pada kenyataannya, PLTU Celukan bawang merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin dari negara untuk memproduksi listrik dalam periode waktu ulang tahun. Sementara itu, pekerja yang dapat dikenakan kontrak adalah pekerjaan yang sifatnya musiman atau sekali selesai.

“Tapi ini pekerjaan di PLTU yang sampai izin nya belum habis ya mestinya akan dipekerjaan terus kan, tapi justru pekerjanya dipekerjakan kontrak dengan tidak ada kepastian,” ujar Rhadite

Ketiga, Rhadite menyinggung terkait adanya upaya pemberangusan terhadap serikat pekerja atau union busting yang coba dilakukan perusahaan. “Ketiga kami melihat ada pelanggaran HAM juga di sini karena melarang, terang-terangan bahkan. Pekerja untuk bergabung dalam serikat pekerja,” kata dia.

Hal ini tertuang dalam perjanjian kontrak terbaru, Pasal 10 ayat (7) menyebutkan bahwa pihak kedua dalam hal ini pekerja menyatakan dan sepakat tidak akan menjadi anggota, mendukung, atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau organisasi sejenis. Hal ini kata Rhadite tidak sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Adapun sebelumnnya, Kuasa Hukum PT GAB dan PT GSP I Putu Wibawa angkat bicara terkait polemik yang terjadi saat ini, ia mengungkapkan, instruksi untuk melamar ulang di PT GAB dan PT GSP merupakan jalan alternatif yang diberikan kepada para pekerja PT Victory agar dapat melanjutkan aktivitas berkerja di PLTU Celukan Bawang. “Niatnya dari Awal GEB atau GSP memang ingin supaya mereka tetap bekerja tidak ditelantarkan oleh pihak Victory, tapi karena ya itu, iming-iming dapat pesangon sekian-sekian ya maklum lah,” kata Wibawa kepada Tempo Senin, 23 September 2024.

Selanjutnya mengenai syarat yang diajukan yakni surat pengunduran diri, menurutnya tidak etis jika merekrut tenaga kerja yang masih berstatus bekerja di tempat lain. “Terkait dengan permohonan PT GAB dan GSP yang mensyaratkan kalau mau bekerja di sana silahkan mendaftar dengan catatan, harus jelas kalau karywan ini mau bekerja di PT GAB maupun PT GSP, masih berstatus bekerja di tempat lain atau perusahaan lain kan kami tentu tidak etis,” katanya.

Di sisi lain, mantan pimpinan PT Victory Utama Karya Bali, Ian Leonardi mengatakan, sebelumnya dia tidak menerima kabar apapun soal kapan kontrak akan berakhir dari PT CHD. “Karena Victory ada di bawah CHD otomatis ikutan, dari pihak CHD pun nggak ada informasi ke kita bahwa mereka selesai tanggal sekian gitu lo, kita bertanya juga mereka jawabnya nggak tau, nggak tau,” kata dia saat dihubungi Tempo Senin, 23 September 2024.

Terkait ketidakjelasan pemberian pesangon, kata Ian, urusan keuangan termasuk pesangon itu ditangani PT CHD sementara PT Victory hanya bertugas menyalurkan.

“Segala macam keuangan yang keluar itu dari PT CHD, selama 10 tahun kami bekerja sama seperti itu alurnya, dari sistem penggajian bonus dan lain-lain itu dari PT CHD kirim ke kami, kami langsung sebar, jadi tidak ada yang di-hold sama kami begitu pula isi pesangon, itu tertera jelas dalam kontrak kami,” ujarnya.

Lebih jauh, menindaklanjuti aduan Serbuk PLTU Celukan Bawang, pada Jumat 27 September 2024, Disnaker Buleleng dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali memfasilitasi pertemuan antara Sebuk PLTU dengan direksi perusahan.

Namun pertemuan tersebut tak menemui titik terang. “Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan karena tidak ada kejelasan terkait hubungan kerja antara Victory, kemarin pada proses klarifikasi, Victory dan CHDOC itu berakhirnya kapan, dari CHD ke GEB yang informasinya sudah berakhir pada 20 September 2024, tapi dari Victory menyampaikan kontrak kerjanya dengan PT CHDOC belum berakhir,” jelas Gopur

Selain mengupayakan lewat Disnaker Buleleng, Serbuk PLTU Celukan Bawang juga mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. "Pihak Pj Bupati meminta agar permasalahan segera ditindaklanjuti. Dengan menghadirkan para pihak terkait. Misalnya BPJS untuk mengklarifikasi hubungan kerja ini dengan PT mana saja," ujar Gopur.

Kehadiran KWT Cahaya Suci menjadi wadah untuk memberdayakan para wanita, khususnya para ibu rumah tangga yang ada di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Terbentuk pertama kali pada 22 Desember 2018, kini terdapat 39 perempuan yang menjadi anggota KWT Cahaya Suci.

Made Sri Agastya, anggota yang juga menjabat sebagai penggerak KWT Cahaya Suci menceritakan, hampir seluruh anggota KWT Cahaya Suci memiliki latar belakang sebagai petani.

Di luar kesibukan sebagai petani, untuk menambah penghasilan tambahan para perempuan mulai mengolah aneka camilan dari kacang. Dari sinilah awal mula KWT Cahaya Suci mulai berkembang dan berhasil memberdayakan para perempuan lain di desanya.

"Terus terang saya nggak punya tanah, jadi saya kadang beli kacang di pasar atau beli langsung ke petani, untuk diolah jadi camilan," cerita Agastya.

Usaha awalnya hanya mengolah kacang keplos sebanyak 5 kg untuk dijual ke warung-warung yang ada di delapan banjar (dusun). Alasan kenapa Agastya menjual camilan kacang bisa dibilang sederhana, yaitu karena banyak orang di daerahnya yang menyukai kacang-kacangan.

Bukan cuma karena kacang yang menjadi camilan favorit saja, tapi ternyata kacang juga menjadi salah satu isian banten atau sesajen bagi umat Hindu yang ada di Bali. Artinya, dari hal sederhana itu, sebenarnya Agastya berhasil menangkap peluang dengan memenuhi kebutuhan pasar.

Keistimewaan kacang keplos khas Bali milik KWT Cahaya Suci terletak di pengolahannya. Camilan yang hadir dengan dua varian rasa, yaitu bumbu pedas manis dan original ini memiliki tekstur yang kriuk dan gurih.

"Kacang keplos ini adalah jenis kacang merah yang digoreng dengan minyak berkualitas. Kulit arinya diayak beberapa kali dan minyaknya dihilangkan di-spinner," ujar wanita berusia 53 tahun itu.

"Dalam sekali produksi sebanyak 25 kg dan pasti habis dalam waktu 3 hari. Biaya yang kami keluarkan untuk produksi sekitar Rp1,25 juta sudah termasuk listrik, bahan baku. Pendapatan yang kami peroleh sekitar Rp1,7 juta dan laba yang dihasilkan, kami gunakan untuk cicilan KUR tiap bulan," jelas Agastya.

Ya, BRI berhasil mengambil peran penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum perempuan. Melalui KWT Cahaya Suci, BRI secara tak langsung ikut menyediakan lapangan kerja bagi para perempaun di Desa Panji. Dengan langkah konkret itu, BRI sekaligus mendukung perekonomian lokal.

KWT Cahaya Suci merupakan salah satu bagian dari Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku dan telah mendapatkan sederet pelatihan dan workshop dari BRI untuk mengembangkan keterampilan mereka, dalam pengolahan dan pemasaran produk.

"Kami dapat pendampingan dan pelatihan. Kami dapat ilmu mengenai packaging yang bagus seperti apa. Kami juga dikasih tahu tentang pembayaran digital melalui BRImo. Kami jadi lebih mudah dan transaksinya jadi aman. Kami juga dibantu juga untuk pemasaran dalam mencari konsumen, salah satunya ya melalui kegiatan bazar yang digelar BRI," kata Agastya.

Dia berharap, ke depannya, BRI bisa memberikan pelatihan lebih lanjut mengenai kemasan dan pemasaran agar KWT Cahaya Suci dapat tumbuh dan berkembang dalam semangat kerja sama dan inovasi.

Agastya juga berharap, agar para anggota KWT Cahaya Suci bisa berjalan beriringan menuju kesuksesan, demi meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Klasterku Hidupku merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.

Hingga akhir Juli 2024 tercatat BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan 2.184 pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

Supari menambahkan bahwa program Klasterku Hidupku menjadi salah satu bentuk strategi yang mengutamakan pada pemberdayaan.

“Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi,” ujar Supari.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

KOMPAS.com -Banyumala Twin Waterfall merupakan objek wisata di Pulau Dewata selain pantai.

Kamu bisa mengajak teman-teman menikmati kesegaran dan pemandangan alam yang asri, cocok untuk refreshing sejenak.

Simak rute menuju Banyumala Twin Waterfall di Buleleng dari pusat Kota Denpasar.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Rute menuju Banyumala Twin Waterfall dari Denpasar

Banyumala Twin Waterfall terletak di Banjar Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Jarak Banyumala Twin Waterfall dari pusat Kota Denpasar 65,2 kilometer, dapat ditempuh selama kurang lebih satu jam 45 menit.

Wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi, bisa dimulai dengan melewati Jalan Diponegoro melewati Mal Bali kemudian belok kiri dan ambil Jalan Hasanuddin.

Belok kanan ke Jalan Thamrin setelah itu belok ke Jalan Wahidin, kemudian belok kanan teruskan Jalan Cokroaminoto.

Di Bundaran terus lurus ke Jalan Cokroaminoto kemudian belok kanan ke Jalan Raya Denpasar teruskan jalan sampai Br. Taman Tanda Mengwitani.

Setelah itu teruskan di Jalan Ganda Mayu, belok kanan ke Jalan I. Gusti Ketut Jelantik, teruskan Jalan Baturiti Bedugul.

Lanjutkan perjalanan di Jalan Raya Singaraja - Denpasar menuju Jalan Pancasari - Baturiti, tujuan wisata setelah belok kiri ke Jalan Raya Wanagiri.

KOMPAS.com -Banyumala Twin Waterfall terletak di Kabupaten Buleleng, Bali bisa dijadikan tempat wisata saat akhir pekan.

Banyumala Twin Waterfall memiliki ketinggian 37 meter di atas permukaan laut dengan tebing-tebing tinggi yang dipenuhi tumbuhan hijau.

Suasana sejuk khas dataran tinggi akan terasa di Banyumala Twin Waterfall, wisatawan dapat berenang di kolam alaminya.

Simak harga tiket, lokasi, dan jam buka Banyumala Twin Waterfall, bisa dijadikan referensi objek wisata di Bali.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Harga tiket Banyumala Twin Waterfall

Tiket masuk Banyumala Twin Waterfall cukup terjangkau, Rp 20.000 per orang untuk turis lokal sedangkan turis mancanegara Rp 50.000 per orang.

Biaya parkir kendaraan Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat Rp 10.000.

Biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan objek wisata.

Lokasi dan jam buka Banyumala Twin Waterfall

Banyumala Twin Waterfall berada di Banjar Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Banyumala Twin Waterfall buka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WITA.

KOMPAS.com - Bali tempat wisata yang ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara, tidak hanya keindahan pantainya, pulau dewata juga mempunyai air terjun cocok untuk liburan.

Kamu bisa mengajak teman-teman liburan di Banyumala Twin Waterfall yang berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Simak daya tarik Banyumala Twin Waterfall di Kabupaten Buleleng, cocok untuk tempat refreshing.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Daya tarik Banyumala Twin Waterfall

Banyumala Twin Waterfall salah satu air terjun di Bali yang ramai dikunjungi turis lokal maupun mancanegara.

Banyumala Twin Waterfall dapat dijadikan lokasi healing sejenak dari kesibukan dan hiruk pikuk kota.

Banyumala Twin Waterfall terletak di dataran tinggi sehingga udara sejuk dan pemandangan alam sangat menenangkan.

Banyumala Twin Waterfall memiliki ketinggian sekitar 37 meter di atas permukaan laut. Tebing-tebing tinggi yang dihiasi tanaman hijau dan mengalir aliran air terjun yang cukup deras akan terlihat saat wisatawan pertama kali datang.

Menuju Banyumala Twin Waterfall harus melakukan trekking terlebih dahulu dari area parkiran dengan jarak 500 meter atau sekitar 15 menit perjalanan.

Jalur menuju air terjun sudah baik untuk dilewati namun cukup curam jadi harus berhati-hati, semua akan terbayar saat sampai objek wisata.

Banyumala Twin Waterfall mempunyai kolam alami dengan kedalaman sekitar dua meter, aman untuk melakukan aktivitas berenang atau bermain air. Wisatawan dapat bersantai sambil duduk menikmati keindahan alam.

Fasilitas Banyumala Twin Waterfall dilengkapi fasilitas seperti area parkir, toilet, kamar bilas, kantin, gazebo, dan musala.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali, keberadaan pembangkit listrik ini telah mengundang beragam kontroversi.

Sejak awal di bangun, proses pembebasan lahan untuk menyokong kontruksi PLTU Celukan Bawang disebut telah bermasalah, selain itu pembangkit listrik ini juga dinilai mencemari lingkungan, hingga menyoal kesejahteraan pekerjannya. Berikut deretan kontroversi PLTU Celukan Bawang yang dihimpun dari berbagai sumber.

Tidak Jelas Penyaluran Pesangon Buruh

Berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB), selaku pengelola PLTU Celukan Bawang, otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sehingga dalam masa transisi ini kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Menyusul berakhirnya kontrak tersebut, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024. Namun, dengan pengajuan surat pengunduran diri ini, artinya pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dari PT Victory dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

Tongkang Batubara Karam di Laut

Dikutip dari mongabai, kapal tongkang pembawa batubara karam di perairan PLTU Celukan Bawang pada 14 Agustus 2022, hingga akhirnya pada 27 Agustus, kapal miring dan sebagian muatan batubaranya masuk laut. Tongkang itu datang dari Sangatta, Kalimantan Timur milik KPC menuju perairan Bali utara lokasi PLTU Celukan Bawang. Sebelumnya tongkang tersebut dihantam badai di Kepulauan Kangean, Madura, dan kondisinya miring. Karena sudah dekat perjalanan dilanjutkan ke Bali.

Berhari-hari dibiarkan, tumpahan itu membuat masyarakat takut akan terjadinya pencemaran terhadap ekosistem laut, utamanya bagi para nelayan. “Nelayan akan sulit jual ikan, takut zat yang terkandung di batubara seperti mengandung merkuri,” kata Supriyadi, Kelompok Nelayan Bakti Kasgoro di Celukan Bawang.

Di sisi lain General Affair PT General Energy Bali, Indriati Tanu Tanto dikonfirmasi pada 31 Agustus 2022 mengatakan, kapal tongkang miring dan sengaja dikandaskan karena tidak merapat ke jetty untuk menurunkan 9700 ton batubara yang dibawanya dari PT Kaltim Prima Coal, Kalimantan sebab masih ada tongkang lain sandar di jetty. “Tidak bisa cepat harus tunggu tongkang (di jetty) kosong,” sebutnya ditanya waktu penanganan.

Pembangunan PLTU Tahap II

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit tambahan. Eskpansi PLTU Celukan Bawang II direncanakan memiliki kapasitas 2x330 Megawatt atau hampir dua kali lipat dari PLTU Celukan Bawang I dengan daya yang dihasilkan 3 x 142 Megawatt. Namun menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Bali, Dewa Adnyana, izin tersebut terbit tanpa keterlibatan warga Celukan Bawang.

Adapun Greenpeace menilai dengan kapasitas sebesar itu, maka PLTU itu akan menghasilkan udara lebih banyak yang merugikan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya secara signifikan. Termasuk berpotensi merusak pariwisata Buleleng sebab berdampak langsung pada ekosistem Taman Nasional Bali Barat (TNBB), kondisi koral, serta kehidupan lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina.

"Penerbitan izin bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Dewa kepada Tempo, Rabu 2 Mei 2018.

Pembebasan Lahan Bermasalah

Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul ‘Bagaimana PLTU Celukan Bawang meminggirkan dan meracuni masyarakat Bali utara’ menyebutkan PLTU Celukan Bawang yang selesai dan resmi beroperasi sejak 2015 ini dalam proses pembangunannya dibelit persoalan ganti rugi lahan. Adapun nominal ganti rugi yang diberikan dinilai terlalu kecil.

“Tidak cukup untuk bangun rumah baru. Ini saja saya ngutang. Saya dapat ganti rugi Rp 76 juta. Saya bangun rumah baru habis Rp 150 juta,” kata Sadli warga Celukan Bawang.

Lebih lanjut, mantan Kepala Desa Celukan Bawang periode 2002-2013, Muhajir menyebut, pembebasan lahan untuk PLTU tersebut memang bermasalah. Pembelian lahan warga desa dilakukan melalui makelar tanah sejak tahun 2002. Harga tanah yang dibeli masih sangat murah. Isu yang beredar saat itu, di atas lahan tersebut akan dibangun pabrik kecap. “Warga merasa dibohongi,” katanya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ROBBY IRFANY | ROFIQI HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali, keberadaan pembangkit listrik ini telah mengundang beragam kontroversi.

Sejak awal di bangun, proses pembebasan lahan untuk menyokong kontruksi PLTU Celukan Bawang disebut telah bermasalah, selain itu pembangkit listrik ini juga dinilai mencemari lingkungan, hingga menyoal kesejahteraan pekerjannya. Berikut deretan kontroversi PLTU Celukan Bawang yang dihimpun dari berbagai sumber.

Tidak Jelas Penyaluran Pesangon Buruh

Berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB), selaku pengelola PLTU Celukan Bawang, otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sehingga dalam masa transisi ini kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Menyusul berakhirnya kontrak tersebut, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024. Namun, dengan pengajuan surat pengunduran diri ini, artinya pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dari PT Victory dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

Tongkang Batubara Karam di Laut

Dikutip dari mongabai, kapal tongkang pembawa batubara karam di perairan PLTU Celukan Bawang pada 14 Agustus 2022, hingga akhirnya pada 27 Agustus, kapal miring dan sebagian muatan batubaranya masuk laut. Tongkang itu datang dari Sangatta, Kalimantan Timur milik KPC menuju perairan Bali utara lokasi PLTU Celukan Bawang. Sebelumnya tongkang tersebut dihantam badai di Kepulauan Kangean, Madura, dan kondisinya miring. Karena sudah dekat perjalanan dilanjutkan ke Bali.

Berhari-hari dibiarkan, tumpahan itu membuat masyarakat takut akan terjadinya pencemaran terhadap ekosistem laut, utamanya bagi para nelayan. “Nelayan akan sulit jual ikan, takut zat yang terkandung di batubara seperti mengandung merkuri,” kata Supriyadi, Kelompok Nelayan Bakti Kasgoro di Celukan Bawang.

Di sisi lain General Affair PT General Energy Bali, Indriati Tanu Tanto dikonfirmasi pada 31 Agustus 2022 mengatakan, kapal tongkang miring dan sengaja dikandaskan karena tidak merapat ke jetty untuk menurunkan 9700 ton batubara yang dibawanya dari PT Kaltim Prima Coal, Kalimantan sebab masih ada tongkang lain sandar di jetty. “Tidak bisa cepat harus tunggu tongkang (di jetty) kosong,” sebutnya ditanya waktu penanganan.

Pembangunan PLTU Tahap II

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit tambahan. Eskpansi PLTU Celukan Bawang II direncanakan memiliki kapasitas 2x330 Megawatt atau hampir dua kali lipat dari PLTU Celukan Bawang I dengan daya yang dihasilkan 3 x 142 Megawatt. Namun menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Bali, Dewa Adnyana, izin tersebut terbit tanpa keterlibatan warga Celukan Bawang.

Adapun Greenpeace menilai dengan kapasitas sebesar itu, maka PLTU itu akan menghasilkan udara lebih banyak yang merugikan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya secara signifikan. Termasuk berpotensi merusak pariwisata Buleleng sebab berdampak langsung pada ekosistem Taman Nasional Bali Barat (TNBB), kondisi koral, serta kehidupan lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina.

"Penerbitan izin bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Dewa kepada Tempo, Rabu 2 Mei 2018.

Pembebasan Lahan Bermasalah

Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul ‘Bagaimana PLTU Celukan Bawang meminggirkan dan meracuni masyarakat Bali utara’ menyebutkan PLTU Celukan Bawang yang selesai dan resmi beroperasi sejak 2015 ini dalam proses pembangunannya dibelit persoalan ganti rugi lahan. Adapun nominal ganti rugi yang diberikan dinilai terlalu kecil.

“Tidak cukup untuk bangun rumah baru. Ini saja saya ngutang. Saya dapat ganti rugi Rp 76 juta. Saya bangun rumah baru habis Rp 150 juta,” kata Sadli warga Celukan Bawang.

Lebih lanjut, mantan Kepala Desa Celukan Bawang periode 2002-2013, Muhajir menyebut, pembebasan lahan untuk PLTU tersebut memang bermasalah. Pembelian lahan warga desa dilakukan melalui makelar tanah sejak tahun 2002. Harga tanah yang dibeli masih sangat murah. Isu yang beredar saat itu, di atas lahan tersebut akan dibangun pabrik kecap. “Warga merasa dibohongi,” katanya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ROBBY IRFANY | ROFIQI HASAN

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menerapkan transaksi digital untuk belanja rutin melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kabupaten yang berada di Bali Utara ini menjadi salah satu daerah yang paling progresif merealisasikan KKI.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah tercermin antara lain melalui penerbitan peraturan kepala daerah tentang Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan penggunaan KKI untuk transaksi yang rutin. Total transaksi KKI oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mencapai Rp1,04 miliar hingga Agustus 2024.

“Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menindaklanjuti dengan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, serta launching e-parkir di pasar,” jelas Erwin dari keterangan resminya, Rabu (25/9/2024).

Program unggulan yang diangkat oleh Pemkab Buleleng adalah Agen Digital Pajak Daerah (Adipara) yang merupakan program apresiasi bagi petugas pajak yang menjadi agent of mouth untuk mengajak masyarakat membayar pajak secara nontunai.

Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada BPD Bali berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng sejak 2021 untuk melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi pada segala aspek. Erwin berharap agar prestasi yang sudah diperoleh Kabupaten Buleleng dapat menginspirasi kota/kabupaten lain di Provinsi Bali untuk mempercepat perluasan digitalisasi di daerah.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus mendorong pengembangan ekosistem kawasan digital di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini mengingat digitalisasi merupakan sumber baru yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak tentu menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Bali Digital Island.

Atas capaian ini, Pemkab Buleleng kembali meraih penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik 2024 untuk wilayah Jawa Bali. Prestasi ini menunjukkan keberhasilan Buleleng dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi pemerintah daerah selama tiga tahun berturut-turut.

Jakarta: Buleleng merupakan sebuah kabupaten di provinsi Bali. Buleleng memiliki daya tarik utama, yaitu destinasi wisata pantai dengan air laut yang tenang serta kondisi pasir yang berwarna kehitam-hitaman.

Jika kamu mencari mencari tempat tinggal yang tenang, mungkin Buleleng bisa menjadi pertimbangan. Ada banyak perumahan yang ditawarkan di Buleleng dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Berikut adalah rekomendasi rumah subsidi dengan harga serba Rp185 juta di Buleleng dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah subsidi di Buleleng

Perumahan bersubsidi di Buleleng. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Puri Agung Permata 3

Rumah ini berlokasi di Petemon Agung Permata Abadi, Kec. Seririt, Buleleng, Bali. Dibangun oleh Agung Permata Abadi, rumah subsidi yang tersedia sebanyak 160 unit.
Rumah dengan harga Rp185 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan dan genteng, dinding batako plester aci mill, lantai dan pondasi keramik dan batu kali cor pertulangan

2. Perumahan Giri Emas Real Estate

Rumah ini berlokasi di Giri Emas, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali. Dibangun Sepa Karya Buana dengan unit yang tersedia 117 unit.

Baca juga: Stok Terbatas! Ini Rekomendasi Rumah Murah di Bojong Gede

Rumah dengan harga Rp 185 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 100 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi

Dengan spesifikasi teknis atap Kap baja, genteng Lestari, dinding batako plester Aci cat, dan lantai keramik dan batu kali sloof bertulang

3. Permai Lestari Sambangan

Rumah yang berlokasi di Sambangan, kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali. Rumah dibangun Pacung Permai Lestari dengan ketersediaan 94 unit.

Rumah dengan harga Rp 185 juta, dengan luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dengan fasilitas 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi.

Rumah dengan spesifikasi teknis atap rangka baja ringan, genteng Lestari, dinding batako plester, lantai dan pondasi rabat beton dan batu kali sloof bertulang

4. Pidi Graha Depeha

Rumah dengan Lokasi di Depeha, Kubutambahan, Buleleng, Bali. Perumahan yang dibangun Idigital Investama Indonesia ini hanya memiliki 58 unit tersisa.

Rumah dengan harga Rp 185 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, dengan luas lahan 80 meter persegi dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Rumah ini memiliki spesifikasi teknis berupa atap rangka atap baja, atap genteng kodok, dinding batako plester aci dan cat, lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Perum Green harmony Tukadmungga

Rumah dengan Lokasi di Tukadmungga, Buleleng, Kab. Buleleng ini dibangun oleh Green Harmony. Adapun sisa rumah yang tersisa hanya 57 unit.

Rumah dengan harga Rp185 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Rumah dengan spesifikasi teknis atap limas, dinding plester, lantai dan pondasi rabat beton dan batu kali. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 254 buruh PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, dihadapkan pada situasi pelik di tengah ketidakjelasan urusan pesangon, imbas berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Hal ini otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory Utama Karya (VUK).

Persoalan ini bermula ketika PT CHD akan berakhir kontrak kerja pada akhir September. PT CHD bekerja sama dengan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Dalam hal ini, PT Victory yang berada di bawah naungan PT CHD bertugas menangani perekrutan tenaga kerja.

Dengan berakhirnya kontrak kerja PT CHD otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sementara untuk kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Selanjutnya, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024.

Namun, di sisi lain pengajuan surat pengunduran diri ini berarti pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

“Di situ teman-teman kan disuruh untuk membuat surat lamaran serta surat resign, surat pengunduran diri. Yang mana ketika teman-teman ini-kan ketika membuat surat pengunduran diri berarti dia menyatakan secara sukarela mengundurkan diri tanpa paksaan, ya implikasinya ketika teman-teman membuat surat pengunduran diri berarti tidak berhak atas pesangon,” kata Koordinator Departemen Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK Indonesia), Abdul Gopur, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.

Dalam Surat Pemberitahuan Penerimaan Sementara yang dikeluarkan PT GEB pada 14 September 2024 itu disebutkan bahwa PT GEB bersedia untuk mempekerjakan sementara (karyawan VUK) di PLTU Celukan Bawang selama masa transisi yaitu sejak tanggal pengunduran dirinya dan akan berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024 atau pada saat penunjukan kepada PT GAB dimulai. Namun, Ihwal keberlangsungan pekerja setelahnya belum diketahui.

Menanggapi sengkarut persoalan transisi dan pesangon tersebut, pada 15 September 2024 para pekerja membentuk Serikat Buruh Kerakyatan PLTU Celukan Bawang (Serbuk PLTU CB).

“Kami juga sudah mengadukan permasalahan ini (ke Disnaker) karena dari pihak perusahaan tidak mau diajak berunding, dalam hal ini karena tidak mau menerima surat pemberitahuan dan tidak mau menerima surat permohonan perundingan,” kata Abdul Gopur menyinggung diterbitkannya Surat Perintah Pencegahan Personil Masuk ke Area atau Lingkungan PLTU Celukan Bawang, selain itu kata dia security yang bertugas juga dilarang menerima surat-surat yang dikirim oleh serikat.

Menanggapi konflik yang terjadi, Kuasa Hukum PT GAB dan PT GSP I Putu Wibawa mengungkapkan, client-nya memprioritaskan pekerja eks Victory apabila mendaftar.“Ada beberapa eks tenaga kerja Victory tidak mau bergabung karena mereka menginginkan pesangon dari Victory. Kalau mau minta pesangon silahkan ke PT Victory kalau mau bekerja kembali di PLTU Celukan Bawang dipersilakan, hanya saja karena banyaknya pelamar maka diprioritaskanlah eks Victory ini untuk bekerja,” kata Putu Wibawa saat dihubungi Tempo pada Senin, 23 September 2024.

Wibawa mengatakan, instruksi untuk melamar ulang di PT GAB dan PT GSP merupakan jalan alternatif yang diberikan kepada para pekerja PT Victory agar dapat melanjutkan aktivitas berkerja di PLTU Celukan Bwang. “Niatnya dari Awal GEB atau GSP memang ingin supaya mereka tetap bekerja tidak ditelantarkan oleh pihak Victory, tapi karena ya itu, iming-iming dapat pesangon sekian-sekian ya maklum lah,” kata dia.

Selanjutnya mengenai syarat yang diajukan yakni surat pengunduran diri, menurutnya tidak etis jika merekrut tenaga kerja yang masih berstatus bekerja di tempat lain. “Terkait dengan permohonan PT GAB dan GSP yang mensyaratkan kalau mau bekerja di sana silahkan mendaftar dengan catatan, harus jelas kalau karywan ini mau bekerja di PT GAB maupun PT GSP, masih berstatus bekerja di tempat lain atau perusahaan lain kan kami tentu tidak etis,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain mantan pimpinan PT Victory Utama Karya Bali, Ian Leonardi mengatakan, sebelumnya dia tidak menerima kabar apapun soal kapan kontrak akan berakhir dari PT CHD. “Karena Victory ada di bawah CHD otomatis ikutan, dari pihak CHD pun nggak ada informasi ke kita bahwa mereka selesai tanggal sekian gitu lo, kita bertanya juga mereka jawabnya nggak tau, nggak tau,” katanya.

Ketidakjelasan pemberian pesangon, kata Ian, urusan keuangan termasuk pesangon itu ditangani PT CHD sementara PT Victory hanya bertugas menyalurkan, terlebih hingga saat ini dia mengatakan, PT CHD menutup komunikasi.

“Segala macam keuangan yang keluar itu dari PT CHD, selama 10 tahun kami bekerja sama seperti itu alurnya, dari sistem penggajian bonus dan lain-lain itu dari PT CHD kirim ke kami, kami langsung sebar, jadi tidak ada yang di-hold sama kami begitu pula isi pesangon, itu tertera jelas dalam kontrak kami,” ujarnya.

Ian mengungkapkan PT Victory sudah tidak memiliki hubungan dengan para pekerja. “Kami sudah tidak ada hubungan dengan karyawan sebenarnya, karena per-tanggal 17 sudah selesai itupun dari pengumuman GAB sendiri. Bahwa semuanya akan di-take over oleh GAB sampai 31 Desember,” kata dia.

Ian mengklaim pihaknya juga tengah mengusahakan hak-hak para pekerja dengan terus menghubungi PT CHD, sebab perusahaan asal China tersebut sangat sulit dihubungi. “Kami sudah kirim surat ke Kedubesnya China, sudah kirim surat ke CHD itu berkali-kali, atasan saya sudah ke kantor CHD yang di Jakarta mereka ngomong itu urusan CHD Bali,” ujarnya.

Diketahui, hingga saat ini terdapat sekitar 200 pekerja PT Victory yang sudah mengundurkan diri dan mendaftar ulang, sementara itu sisanya masih berjuang untuk memperoleh hak-haknya.

Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) PLTU Celukan Bawang kemudian memnuat empat poin tuntutan yang ditujukan kepada:

1. Komnas HAM untuk proaktif melakukan pemeriksaan, dan pemantauan langsung dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Termasuk memastikan agar Negara tidak lepas tanggung jawab dalam persoalan ini

2. Pemerintah daerah Provinsi Bali dan kabupaten buleleng melalui Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik perburuhan yang tidak sehat (unfair labor practice) oleh perusahaan di PLTU Celukan Bawang.

3. Kepolisian Daerah Bali (Polda bali) untuk segera melakukan serangkaian proses penegakan hukum atas dugaan dilakukannya pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan

4. Mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam perjuangan mendorong pemenuhan hak bagi para pekerja di PLTU Celukan Bawang.

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno akan mendukung upaya dalam pengajuan Kabupaten Buleleng sebagai UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

Menparekraf Sandiaga dalam kegiatan "KaTa Kreatif" yang berlangsung di Taman Budaya Buleleng, Jumat (30/8/2024) malam, mengatakan, sebelumnya Kemenparekraf telah menetapkan enam kabupaten/kota kreatif tahun 2024 dan salah satunya Kabupaten Buleleng dengan subsektor kriya sebagai unggulan.

"Potensinya memang sangat luar biasa, kita lihat produk-produk ekonomi kreatifnya dan Kabupaten Buleleng telah ditetapkan menjadi kabupaten kreatif yang siap untuk kita ajukan menjadi kabupaten kreatif dunia melalui proses UNESCO," kata Menparekraf Sandiaga.

Indonesia sudah memiliki tiga kota yang mendapat predikat UCCN yaitu Pekalongan kategori crafts and folk art, Bandung kategori desain, dan Ambon kategori musik.

• 7 Tempat Wisata di Buleleng, Ada Wisata Alam, Sejarah, dan Budaya
• Pantai Lovina dan 3 Titik Lain di Buleleng untuk Lihat Lumba-lumba

Dengan legitimasi dari UNESCO tentu akan memberikan dampak yang besar. Tidak hanya pada keberlanjutan dan kelestarian potensi seni dan budaya yang ada, juga secara tidak langsung menjadi sarana promosi yang efektif.

Dengan begitu minat wisatawan untuk datang ke Indonesia khususnya Buleleng akan meningkat dan masyarakat akan lebih sejahtera.

Penetapan ini secara otomatis juga akan menjadikan suatu wilayah sebagai ekosistem yang dipantau langsung oleh UNESCO agar para pelakunya konsisten melestarikan seni pertunjukan, budaya, dan kegiatan-kegiatan event tahunan yang ada.

"Ada 17 subsektor di ekonomi kreatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 yang dapat dipilih, Buleleng telah memilih kriya sebagai subsektor penghela. Dan subsektor pendukungnya ini juga harus disiapkan mulai dari kuliner, fesyen, musik, film, seni pagelaran, juga ada aplikasi permainan dan lain sebagainya," kata Menparekraf Sandiaga.

Kehadiran workshop ini menjadi dukungan Kemenparekraf dalam menghadirkan ruang diskusi antara Kemenparekraf, Pemerintah Kabupaten, hingga pelaku seni agar menemukan inovasi, ide, atau langkah strategis yang mampu membawa Buleleng nantinya mendapat pengakuan UNESCO sebagai Creative Cities Network kategori seni kriya.

"Oleh karena itu kami juga harus mempersiapkan melalui peningkatan interkoneksinya. Tadi ada bicara mengenai jalan tol, bandara, maupun jalur laut,"ujar Menparekraf Sandiaga.

"Kami juga melihat peluang untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan promosi dan produk-produk karya ekonomi kreatif yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik Buleleng yang lebih baik," pungkasnya.

• Bali Punya 238 Desa Wisata, Terbanyak di Buleleng
• Pemkab Buleleng Harapkan Kemudahan Akses Wisata ke Bali Utara
• 5 Kuliner Wajib Coba Khas Buleleng

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

BALI, KOMPAS.com - Selain punya sederet daya tarik wisata alam, Kabupaten Buleleng di Bali utara juga punya sederet wisata sejarah yang wajib disambangi.

Saat Kompas.com berkunjung ke Buleleng pada Sabtu (10/8/2024), setidaknya ada tiga tempat wisata sejarah yang bisa dikunjungi sekaligus.

Ketiga tempat ini terpusat di satu area, jadi cukup strategis dan bisa ditempuh dengan jalan kaki.

• 7 Tempat Wisata di Buleleng, Ada Wisata Alam, Sejarah, dan Budaya
• Itinerary 3 Hari 2 Malam di Buleleng Bali, Bisa ke TN Bali Barat

Tempat wisata sejarah di Buleleng

1. Rumah Asal Nyoman Rai Srimben

Kisah hidup Nyoman Rai Srimben, ibu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dari semasa hidup hingga akhirnya bertemu dan menikah dengan Raden Soekemi dapat diketahui ketika berkunjung ke Rumah Asal Nyoman Rai Srimben di Buleleng.

Lokasinya ada di Jalan Gunung Batur Nomor 24, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Utara.

Di tempat ini, wisatawan dapat mengetahui kisah hidup Nyoman Rai Srimben secara lengkap dari penjelasan pemandu di lokasi.

Area rumah asal Nyoman Rai Srimben ini terbuka untuk kunjungan wisatawan. Tidak ada tiket masuk yang perlu dibayar, alias gratis.

Wisatawan yang hendak datang ke kawasan ini bisa datang setiap hari, tapi disarankan datang selain hari libur atau hari upacara adat di Bali.

• Mengunjungi Rumah Asal Nyoman Rai Srimben, Kampung Halaman Ibu Soekarno
• Cagar Budaya Rumah Asal Nyoman Rai Srimben: Lokasi, Jam Buka, dan Tiket

2. Gedong Kirtya

Di Kabupaten Buleleng terdapat perpustakaan lontar yang menyimpan jutaan cerita masa lampau. Perpustakaan ini bernama Gedong Kirtya, didirikan pada 2 Juni 1928 dan mulai dibuka untuk umum pada 14 September 1928.

Di tempat ini, wisatawan bisa belajar bagimana sejarah lontar, mengetahui teknik dan alat yang dipakai untuk menulis di atas lontar, serta mengintip isi lembaran lontar kuno.

Bila tertarik datang berkung, Gedong Kirtya beralamat di Jalan Veteran Nomor 20, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.

• 5 Tips Wisata ke Pura Melanting di Buleleng Bali, Bawa Uang Tunai
• Bali Punya 238 Desa Wisata, Terbanyak di Buleleng

3. Puri Agung Buleleng

Sekitar 500 meter dari Gedong Kirtya, wisatawan bisa berkunjung ke Puri Agung Buleleng. Puri ini dijuluki sebagai "Istana Kerajaan Singaraja" di Buleleng, dibangun oleh Raja Ki Gusti Anglurah Pandji Sakti pada 30 Maret 1604.

Puri ini mulai dibuka untuk kunjungan wisatawan sejak 2007, setelah sempat digunakan sebagai tuan rumah acara pertemuan raja-raja di Nusantara.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)