Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan dari jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut berada di kabinet Jokowi sejak periode pertama. Dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dia pun menyampaikan terima kasih sekaligus mengenang bagaimana dia bekerja 10 tahun bersama Jokowi.

"Di ujung penugasan saya selama hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Selama 10 tahun hampir menikmati begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dan dapat kita selesaikan bersama-sama," kata Luhut dalam video yang diunggahnya, Sabtu (19/10/2024).

Dia pun mengenang bagaimana pemerintahan Jokowi melawan krisis COVID-19. Luhut juga berterima kasih kepada jajaran Kemenko Marinves, pemerintah daerah dan penegak hukum yang bersatu padu mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian kala itu.

"Yang lebih khusus sebenarnya menyangkut COVID-19 yang betul-betul mencekam waktu itu. Tapi bersyukur bahwa itu semua bisa kita lewati dengan baik karena bantuan anak-anak muda di kantor saya dan masyarakat lain, Bupati, Polsek, Koramil, Kodim, semuanya saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu," lanjutnya.

Selain itu, Luhut juga mengaku bangga karena selama 10 tahun bersama jajarannya di kementerian yang dia pimpin dapat menyelesaikan berbagai program, terutama terkait digitalisasi. Pemerintah juga berhasil memangkas puluhan ribu aplikasi dan dijadikan satu portal.

"Misalnya dalam pendigitalisasian, e-katalog, simbaran, dan juga government technology yang kita panjukan 27.000 apps menjadi hanya satu portal. Itu saya kira pencapaian anak-anak muda Indonesia luar biasa. Dan bahwa negeri kita makin efisien dan kita juga menjadi lebih padu, mengurangi korupsi dan sudah terlihat sekarang banyak sekali," ungkapnya.

Luhut mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan maupun eksekusi.

"Mulai besok tanggal 20, saya sudah tidak jadi menteri lagi, Menko lagi. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta maaf dan terima kasih kita masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dengan kegiatan dinas," terangnya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya selama dirinya menjadi Menko Marinves, terutama para jajarannya hingga semua pihak di daerah.

"Yang saya pikir kalau tanpa mereka atau tanpa anak-anak muda di kantor saya dan juga teman-teman di pelosok tanah air, itu mungkin tidak bisa saya capai. Terima kasih, salam hangat dari saya, Luhut Binsar Pandjaitan," tutupnya.

(ada/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 254 buruh PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, dihadapkan pada situasi pelik di tengah ketidakjelasan urusan pesangon, imbas berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Hal ini otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory Utama Karya (VUK).

Persoalan ini bermula ketika PT CHD akan berakhir kontrak kerja pada akhir September. PT CHD bekerja sama dengan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Dalam hal ini, PT Victory yang berada di bawah naungan PT CHD bertugas menangani perekrutan tenaga kerja.

Dengan berakhirnya kontrak kerja PT CHD otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sementara untuk kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Selanjutnya, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024.

Namun, di sisi lain pengajuan surat pengunduran diri ini berarti pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

“Di situ teman-teman kan disuruh untuk membuat surat lamaran serta surat resign, surat pengunduran diri. Yang mana ketika teman-teman ini-kan ketika membuat surat pengunduran diri berarti dia menyatakan secara sukarela mengundurkan diri tanpa paksaan, ya implikasinya ketika teman-teman membuat surat pengunduran diri berarti tidak berhak atas pesangon,” kata Koordinator Departemen Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK Indonesia), Abdul Gopur, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.

Dalam Surat Pemberitahuan Penerimaan Sementara yang dikeluarkan PT GEB pada 14 September 2024 itu disebutkan bahwa PT GEB bersedia untuk mempekerjakan sementara (karyawan VUK) di PLTU Celukan Bawang selama masa transisi yaitu sejak tanggal pengunduran dirinya dan akan berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024 atau pada saat penunjukan kepada PT GAB dimulai. Namun, Ihwal keberlangsungan pekerja setelahnya belum diketahui.

Menanggapi sengkarut persoalan transisi dan pesangon tersebut, pada 15 September 2024 para pekerja membentuk Serikat Buruh Kerakyatan PLTU Celukan Bawang (Serbuk PLTU CB).

“Kami juga sudah mengadukan permasalahan ini (ke Disnaker) karena dari pihak perusahaan tidak mau diajak berunding, dalam hal ini karena tidak mau menerima surat pemberitahuan dan tidak mau menerima surat permohonan perundingan,” kata Abdul Gopur menyinggung diterbitkannya Surat Perintah Pencegahan Personil Masuk ke Area atau Lingkungan PLTU Celukan Bawang, selain itu kata dia security yang bertugas juga dilarang menerima surat-surat yang dikirim oleh serikat.

Menanggapi konflik yang terjadi, Kuasa Hukum PT GAB dan PT GSP I Putu Wibawa mengungkapkan, client-nya memprioritaskan pekerja eks Victory apabila mendaftar.“Ada beberapa eks tenaga kerja Victory tidak mau bergabung karena mereka menginginkan pesangon dari Victory. Kalau mau minta pesangon silahkan ke PT Victory kalau mau bekerja kembali di PLTU Celukan Bawang dipersilakan, hanya saja karena banyaknya pelamar maka diprioritaskanlah eks Victory ini untuk bekerja,” kata Putu Wibawa saat dihubungi Tempo pada Senin, 23 September 2024.

Wibawa mengatakan, instruksi untuk melamar ulang di PT GAB dan PT GSP merupakan jalan alternatif yang diberikan kepada para pekerja PT Victory agar dapat melanjutkan aktivitas berkerja di PLTU Celukan Bwang. “Niatnya dari Awal GEB atau GSP memang ingin supaya mereka tetap bekerja tidak ditelantarkan oleh pihak Victory, tapi karena ya itu, iming-iming dapat pesangon sekian-sekian ya maklum lah,” kata dia.

Selanjutnya mengenai syarat yang diajukan yakni surat pengunduran diri, menurutnya tidak etis jika merekrut tenaga kerja yang masih berstatus bekerja di tempat lain. “Terkait dengan permohonan PT GAB dan GSP yang mensyaratkan kalau mau bekerja di sana silahkan mendaftar dengan catatan, harus jelas kalau karywan ini mau bekerja di PT GAB maupun PT GSP, masih berstatus bekerja di tempat lain atau perusahaan lain kan kami tentu tidak etis,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain mantan pimpinan PT Victory Utama Karya Bali, Ian Leonardi mengatakan, sebelumnya dia tidak menerima kabar apapun soal kapan kontrak akan berakhir dari PT CHD. “Karena Victory ada di bawah CHD otomatis ikutan, dari pihak CHD pun nggak ada informasi ke kita bahwa mereka selesai tanggal sekian gitu lo, kita bertanya juga mereka jawabnya nggak tau, nggak tau,” katanya.

Ketidakjelasan pemberian pesangon, kata Ian, urusan keuangan termasuk pesangon itu ditangani PT CHD sementara PT Victory hanya bertugas menyalurkan, terlebih hingga saat ini dia mengatakan, PT CHD menutup komunikasi.

“Segala macam keuangan yang keluar itu dari PT CHD, selama 10 tahun kami bekerja sama seperti itu alurnya, dari sistem penggajian bonus dan lain-lain itu dari PT CHD kirim ke kami, kami langsung sebar, jadi tidak ada yang di-hold sama kami begitu pula isi pesangon, itu tertera jelas dalam kontrak kami,” ujarnya.

Ian mengungkapkan PT Victory sudah tidak memiliki hubungan dengan para pekerja. “Kami sudah tidak ada hubungan dengan karyawan sebenarnya, karena per-tanggal 17 sudah selesai itupun dari pengumuman GAB sendiri. Bahwa semuanya akan di-take over oleh GAB sampai 31 Desember,” kata dia.

Ian mengklaim pihaknya juga tengah mengusahakan hak-hak para pekerja dengan terus menghubungi PT CHD, sebab perusahaan asal China tersebut sangat sulit dihubungi. “Kami sudah kirim surat ke Kedubesnya China, sudah kirim surat ke CHD itu berkali-kali, atasan saya sudah ke kantor CHD yang di Jakarta mereka ngomong itu urusan CHD Bali,” ujarnya.

Diketahui, hingga saat ini terdapat sekitar 200 pekerja PT Victory yang sudah mengundurkan diri dan mendaftar ulang, sementara itu sisanya masih berjuang untuk memperoleh hak-haknya.

Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) PLTU Celukan Bawang kemudian memnuat empat poin tuntutan yang ditujukan kepada:

1. Komnas HAM untuk proaktif melakukan pemeriksaan, dan pemantauan langsung dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Termasuk memastikan agar Negara tidak lepas tanggung jawab dalam persoalan ini

2. Pemerintah daerah Provinsi Bali dan kabupaten buleleng melalui Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik perburuhan yang tidak sehat (unfair labor practice) oleh perusahaan di PLTU Celukan Bawang.

3. Kepolisian Daerah Bali (Polda bali) untuk segera melakukan serangkaian proses penegakan hukum atas dugaan dilakukannya pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan

4. Mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam perjuangan mendorong pemenuhan hak bagi para pekerja di PLTU Celukan Bawang.

Jakarta -

Kerasnya kultur kerja di sejumlah perusahaan di Jepang membuat banyak karyawan memilih untuk resign. Yuki Watanabe (nama samaran) misalnya, pekerja yang biasa menghabiskan waktu hingga 12 jam setiap hari bekerja di kantor.

Pria berusia 24 tahun itu mengaku mengalami gangguan kesehatan di kaki hingga perut karena pola kerja tersebut. Namun, mengajukan resign di Jepang merupakan hal yang lumayan rumit.

Dikutip dari CNN, Senin (2/8/2024), mengundurkan diri bisa dianggap bentuk tidak hormat di Negeri Matahari Terbit. Alhasil banyak yang tetap memaksakan bekerja selama bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup.

Bahkan sekadar pulang kerja tepat waktu atau mengajukan cuti juga tak mudah dilakukan. Persoalan budaya ini menghalangi sebagian besar karyawan untuk keluar dari pekerjaannya.

Dalam kasus yang paling ekstrim, atasan yang tempramen dapat merobek surat pengunduran diri dan melecehkan karyawan untuk memaksa mereka tetap bekerja. Meski tidak senang dengan pekerjaannya, Watanabe tidak berani mengundurkan diri.

"Saya tidak ingin bos saya menolak pengunduran diri saya dan membuat saya bekerja lebih lama," ujarnya.

Akhirnya dia menemukan cara untuk mengakhiri kebuntuan tersebut, yakni menyewa agen pengunduran diri bernama Momuri. Agen itu membantu karyawan yang cenderung pemalu untuk keluar dari pekerjaannya.

Industri ini sudah ada sebelum pandemi Covid-19. Namun popularitasnya meningkat setelah pandemi, setelah bertahun-tahun bekerja dari rumah, bahkan mendorong beberapa pekerja loyal di Jepang untuk merenungkan karier mereka.

Shiori Kawamata, manajer operasi Momuri, mengatakan dalam setahun terakhir mereka menerima hingga 11.000 pertanyaan dari klien.Terletak di Minato, salah satu kawasan bisnis tersibuk di Tokyo, perusahaan ini diluncurkan pada tahun 2022 dengan nama yang berusaha menarik perhatian klien yang tak berdaya.

Momuri berarti 'Saya tidak bisa melakukan ini lagi' dalam bahasa Jepang. Dengan biaya sebesar 22.000 yen atau sekitar US$ 150 atau Rp 2,3 juta, perusahaan menawarkan jasa pengunduran diri bagi para karyawan. Mereka bernegosiasi dengan perusahaan dan memberi rekomendasi bagi pengacara jika timbul perselisihan hukum.

"Beberapa orang datang kepada kami setelah surat pengunduran diri mereka dirobek tiga kali dan atasan tidak membiarkan mereka berhenti bahkan ketika mereka berlutut untuk membungkuk," jelas dia.

"Kami terkadang mendapat telepon dari orang-orang yang menangis, menanyakan kepada kami apakah mereka dapat berhenti dari pekerjaan mereka. Kami memberi tahu mereka bahwa itu bukan masalah, dan berhenti dari pekerjaan adalah hak buruh," tambah Kawamata.

(ily/das)

Jakarta -

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB. Pertemuan ini berlangsung di tengah kabar keinginan Risma untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Di lain pihak, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana juga sudah mengonfirmasi pertemuan Risma dengan Jokowi pagi tadi hanya berisi laporan singkat soal rencana Risma untuk maju di kontestasi Pilgub Jatim.

⁠Lebih lanjut, ia menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Pilkada tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat Menteri, atau Kepala Lembaga yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian hingga saat ini Ari juga memastikan Risma belum mengundurkan diri jabatannya sebagai Menteri Sosial, meskipun sudah bertemu Jokowi untuk membicarakan perihal rencananya maju Pilgub 2024.

Terlepas dari itu, jika nanti Risma benar mengundurkan diri untuk fokus Pilgub 2024, apakah dirinya bisa mendapatkan uang pensiun sebagai Menteri?

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 Ayat (1) tertulis hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Artinya pengunduran diri Risma dari jabatannya sebagai Mensos masih masuk dalam kriteria berhenti dengan hormat yang dapat menerima uang pensiun.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian uang pensiun kepada Menteri, termasuk Risma, ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya ditentukan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden," jelas Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1980.

Lebih lanjut dijelaskan untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris Jenderal lembaga tinggi yang bersangkutan mengajukan permintaan pemberian uang pensiun secara tertulis kepada Presiden.

Dengan begitu Sekjen Kemensos harus terlebih dahulu mengajukan surat tertulis kepada Presiden yang menjabat, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), agar Risma bisa menerima uang pensiun. Setelah disetujui barulah uang tersebut akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti.

Namun jika ternyata dalam hal ini Jokowi tidak menyetujui pengajuan pemberian uang pensiun itu, maka Risma secara otomatis tidak dapat menerima hak keuangan tersebut.

Sedangkan untuk besaran pensiunan yang dapat diterima Risma sebagai mantan Mensos sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara beserta Dudanya/Jandanya.

Dalam pasal 11 aturan tersebut, dijelaskan bahwa besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi 75% dari dasar pensiun," bunyi aturan tersebut.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada istri yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia dan tidak punya istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak di mana besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pensiunan diturunkan kepada anak jika anak tersebut belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah menikah. Di luar itu maka pensiunan bekas menteri akan diputus.

Saksikan Live DetikSore

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Sosial Tri Rismaharini merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB. Dia datang ke Istana di tengah kabar dirinya ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Kabar keinginan pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial itu diungkapkan sendiri oleh Risma. Alasannya, Risma ingin fokus dalam kontestasi politik dengan maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024.

Ketika dikonfirmasi usai pertemuan dengan Jokowi, Risma tak mau banyak bicara. Satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya hanyalah berupa konfirmasi bahwa dirinya bertemu langsung dengan Jokowi. Pertemuannya berlangsung sekitar 30 menit.

"Iya," ujar Risma singkat. Risma menjawab pertanyaan wartawan apakah dia bertemu langsung dengan Jokowi di Istana, Jumat (30/8/2024).

Dia juga tak menanggapi pertanyaan lain dari wartawan, termasuk apakah dia mengajukan pengunduran diri. Dia bergegas memasuki mobilnya seusai pertemuan dengan Jokowi dilakukan.

Di lain pihak, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pertemuan Risma dengan Jokowi hanya berisi laporan singkat soal rencana Risma untuk maju di kontestasi Pilgub Jatim.

"Bu Risma melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim," ujar Ari kepada wartawan.

Pada prinsipnya, Ari melanjutkan Jokowi menghormati hak politik dari setiap warga negara, termasuk yang saat ini menjabat sebagai Menteri atau Kepala Lembaga untuk dicalonkan oleh partai politik sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan kepala daerah 2024.

⁠Berdasarkan ketentuan UU Pilkada, Ari juga menjelaskan tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat Menteri, atau Kepala Lembaga yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mundur dari jabatannya.

Risma sendiri dipastikan belum mengundurkan diri jabatannya sebagai Menteri Sosial, meskipun sudah bertemu Jokowi pagi tadi.

"Keputusan untuk mundur dari jabatan tersebut menjadi hak atau pilihan pribadi yang bersangkutan yang patut dihormati. Tapi sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial," sebut Ari.

(hal/das)

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Rumah sakit pelatihan lokal di Korea Selatan (Korsel) telah menyelesaikan pemrosesan pengunduran diri hampir 7.700 dokter magan. Para dokter ini telah meninggalkan posisi mereka selama lima bulan terakhir untuk memprotes kenaikan kuota sekolah kedokteran.

Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dikutip Jumat (19/6)7/2024), sebanyak 56,5 persen dari 14.531 dokter peserta pelatihan menyatakan niatnya untuk keluar sejak meninggalkan rumah sakit pada akhir Februari.

Karena 7.707 kandidat telah mendaftar untuk program pelatihan yang dimulai pada September, kementerian mengatakan akan menyelesaikan perekrutan peserta pelatihan baru pada Agustus untuk meminimalisasi dampak pengunduran diri dokter peserta pelatihan.

"Kami berencana menerapkan langkah-langkah untuk membantu dokter magang yang kembali melanjutkan pelatihan mereka dan meminimalkan dampak terhadap jangka waktu izin mereka sebagai spesialis medis," kata Jung Yoon-soon, pejabat senior kesehatan.

"Kami meminta para dokter junior untuk kembali sebanyak mungkin pada perekrutan babak kedua dan melanjutkan pelatihan mereka," katanya.

Pemerintah telah menuntut agar rumah sakit menyelesaikan penerimaan pengunduran diri mereka pada Senin, dan berjanji tidak akan mencabut izin medis para peserta aksi mogok, terlepas dari apakah mereka kembali ke rumah sakit atau tidak.

Pemerintah juga menawarkan perlakuan khusus bagi mereka yang kembali mengikuti pelatihan dan mendapatkan lisensi spesialis.

Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Kesehatan Korsel Cho Kyoo-hong mengatakan dalam sebuah pertemuan mengenai pemogokan tersebut bahwa "sangat disayangkan" bahwa sebagian besar dokter peserta pelatihan kemungkinan besar tidak akan kembali.

Pemerintah akan memulai proses....

Setelah memastikan lowongan tersebut, pemerintah akan memulai proses perekrutan dokter peserta pelatihan untuk semester kedua, kata Cho, menekankan bahwa para dokter junior bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lisensi spesialis jika mereka mendaftar untuk sesi mendatang.

Pemerintah akan meningkatkan pemantauan kondisi medis dan semakin memperkuat sistem darurat dalam upaya meminimalkan kekosongan layanan medis," kata Cho.

Pemogokan tersebut telah mengganggu sistem layanan kesehatan, karena sebagian besar rumah sakit besar telah secara signifikan mengurangi perawatan, pembedahan dan layanan lainnya bagi pasien.

Menteri juga berjanji akan melakukan "reformasi mendasar" pada sistem medis untuk mengurangi ketergantungan berlebihan rumah sakit-rumah sakit besar terhadap dokter yang masih dalam masa pelatihan.

Meski mendapat tentangan keras dari para dokter, pemerintah telah menyelesaikan kenaikan kuota penerimaan sekitar 1.500 siswa sekolah kedokteran untuk tahun depan dalam upaya mengatasi masalah yang timbul dari kekurangan dokter.

Para dokter telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa sekolah kedokteran tidak akan mampu menangani peningkatan pendaftaran, yang akan membahayakan kualitas pendidikan kedokteran dan pada akhirnya layanan medis di negara tersebut.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pihaknya telah merujuk 18 dokter, mahasiswa kedokteran, dan pihak lain ke pihak penuntut untuk penyelidikan dugaan keterlibatan mereka dalam menyusun atau merilis daftar dokter junior yang kembali ke rumah sakit setelah pemogokan mereka.

Pekan lalu, daftar dokter junior yang memutuskan untuk mengakhiri mogok kerja selama berbulan-bulan dan kembali bekerja beredar secara daring, dan polisi melakukan penyelidikan atas permintaan kementerian.

"Polisi menemukan 18 dokter, mahasiswa kedokteran dan lainnya yang dicurigai terlihat dalam insiden tersebut dan mengirim mereka ke kejaksaan untuk diselidiki,"

"Pemerintah telah berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus stigmatisasi terhadap dokter yang baru kembali menjalani pelatihan," tambahnya.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang diisiukan maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 disebut belum juga mengirimkan surat pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, batas waktu resign sudah habis.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Aang Witarsa Rofik mengatakan batas akhir penyerahan surat pengunduran diri adalah sampai 17 Juli 2024. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mendagri nomor 100.2.1.3/2314/SJ tentang pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan maju dalam Pilkada serentak nasional tahun 2024.

"Pj kepala daerah untuk paling lama menyerahkan surat pengunduran diri 17 Juli jika maju pilkada," ujar Aang saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 18 Juli 2024.
Meski sudah menyerahkan surat pengunduran diri, Aang menyebut para pj kepala daerah tak langsung berhenti dari jabatannya. Mereka masih tetap bekerja seperti biasa hingga nantinya diterbitkan surat keputusan (SK) dari Mendagri dan keputusan presiden (Keppres).

"Bagi yang mengundurkan sebelum keluar SK ya tetap bekerja. Bukan pada saat mengundurkan diri selesai. Mundur itu permohonan, setelah itu SK, sebelum Keppres keluar baru berhenti sebagai pj-nya. Jadi tetap bekerja," ungkap dia.

Baca juga:Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Diminta Mundur Paling Lambat 17 Juli

Pemberian tenggat waktu ini disebut Aang bertujuan memberi waktu kepada Kemendagri untuk mencari pengganti. Sebab, penunjukan Pj baru tak bisa langsung dilakukan dan harus melewati beberapa tahapan.

"Karena waktu menyiapkan pengganti. Harus surati DPRD, surati gubernur untuk bisa mendapatkan masukan, surati kementerian lembaga, sidang Pra-TPA dengan KPK, PPATK, jika ada masalah hukum. Jadi paling lambat tanggal 17 Juli 2024," ucapnya.

Meski 17 Juli, SE Mendagri itu tak memberitahukan tanggal pastinya batas pengunduran diri. Hanya saja dituliskan paling lambat penyerahan surat pada 40 hari sebelum pendaftaran.

Sementara itu, pendaftaran kepala daerah jalur partai politik dimulai dari 27 sampai 29 Agustus. Jika mengacu pada 40 hari sebelum 29 Agustus, masih ada waktu sampai 19 Juli bagi Pj kepala daerah untuk menyerahkan surat pengunduran diri.(Mohamad Farhan Zuhri)





(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — Simon Tak Leung Ho telah memiliki rekam jejak yang panjang di industri keuangan sejak 1997 sebelum nantinya menduduki kursi Chief Financial Officer (CFO) PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). Salah satunya mengisi kursi komisaris di fintek pinjol AdaKami.

Dilansir dari keterangan resmi Rabu (17/7/2024), Manajemen GoTo Gojek Tokopedia memaparkan bahwa Simon memiliki pengalaman di deretan perusahaan terkemuka seperti BNP Paribas di China, Citigroup, dan ABN Amro, serta berpengalaman menjabat sebagai direktur sejak tahun 2004 di China.

Sebelumnya, Simon juga pernah menduduki posisi CFO di FinVolution Group, platform teknologi finansial di China yang tercatat di Bursa Efek New York (NYSE). Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di perusahaan pembayaran dan perbankan digital Filipina, Maya.

Adapun, Simon diketahui menjadi salah satu komisaris di perusahaan pinjol AdaKami.

Dilansir dari laman resmi AdaKami Rabu (17/7/2024), Simon lahir di Hong Kong pada 1974. Dia meraih gelar dari Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat

“Saya telah lama mengagumi kemampuan Grup GoTo yang telah membawa banyak perubahan dan memberikan solusi bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan negara GoTo beroperasi di Asia Tenggara. Saya menyambut baik kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan Grup GoTo dan akan bekerja sama secara erat dengan jajaran manajemen untuk memastikan pertumbuhan optimal perseroan,” tulis Simon dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Simon akan berdomisili di Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Grup GoTo Patrick Walujo. Simon akan membawahi divisi keuangan dan hubungan investor GoTo.

Manajemen GoTo Gojek Tokopedia menjelaskan Simon akan resmi memulai jabatannya pada 30 Agustus 2024. Hal tersebut akan bergantung pada persetujuan pemegang saham yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2024 mendatang.

Dengan demikian, Simon Ho juga akan menduduki jajaran direksi GOTO setelah RUPSLB GOTO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Simon Tak Leung Ho telah memiliki rekam jejak yang panjang di industri keuangan sejak 1997 sebelum nantinya menduduki kursi Chief Financial Officer (CFO) PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). Salah satunya mengisi kursi komisaris di fintek pinjol AdaKami.

Dilansir dari keterangan resmi Rabu (17/7/2024), Manajemen GoTo Gojek Tokopedia memaparkan bahwa Simon memiliki pengalaman di deretan perusahaan terkemuka seperti BNP Paribas di China, Citigroup, dan ABN Amro, serta berpengalaman menjabat sebagai direktur sejak tahun 2004 di China.

Sebelumnya, Simon juga pernah menduduki posisi CFO di FinVolution Group, platform teknologi finansial di China yang tercatat di Bursa Efek New York (NYSE). Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di perusahaan pembayaran dan perbankan digital Filipina, Maya.

Adapun, Simon diketahui menjadi salah satu komisaris di perusahaan pinjol AdaKami.

Dilansir dari laman resmi AdaKami Rabu (17/7/2024), Simon lahir di Hong Kong pada 1974. Dia meraih gelar dari Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat

“Saya telah lama mengagumi kemampuan Grup GoTo yang telah membawa banyak perubahan dan memberikan solusi bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan negara GoTo beroperasi di Asia Tenggara. Saya menyambut baik kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan Grup GoTo dan akan bekerja sama secara erat dengan jajaran manajemen untuk memastikan pertumbuhan optimal perseroan,” tulis Simon dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Simon akan berdomisili di Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Grup GoTo Patrick Walujo. Simon akan membawahi divisi keuangan dan hubungan investor GoTo.

Manajemen GoTo Gojek Tokopedia menjelaskan Simon akan resmi memulai jabatannya pada 30 Agustus 2024. Hal tersebut akan bergantung pada persetujuan pemegang saham yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2024 mendatang.

Dengan demikian, Simon Ho juga akan menduduki jajaran direksi GOTO setelah RUPSLB GOTO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

MALANG, iNews.id - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat segera mengajukan pengunduran diri karena berniat mencalonkan diri maju di Pilkada 2024. Surat pengunduran diri tersebut akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan tembusan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Wahyu Hidayat mengatakan, hasil salat istikharah untuk mempertimbangkan maju di Pilkada Kota Malang sudah menemukan titik terang.

"Insya Allah (akan maju Pilkada). Suratnya kepada Mendagri tembusan ke Pemprov Jatim dikirim hari ini. Doakan saja yang terbaik," ujar Wahyu seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/7/2024) siang.

Selama surat pengajuan pengunduran diri belum diproses dan disetujui Mendagri, dia masih tetap menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. Sebab masih akan menunggu pengganti untuk mengisi jabatannya.

"Sebelum ada surat dari Mendagri, jadi saya tetap menjadi penjabat wali kota sampai ada penggantinya," kata Wahyu./

"Ini kan pengajuan (pengunduran diri), jadi bukan dianggap hari ini saya mengundurkan diri nggak. (Masih) Pengajuan, ada beberapa bupati, wali kota di Jawa Timur juga pengajuan, tapi dia tetap menjabat, kan itu pribadi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dianakartika mengatakan, seharusnya pengajuan pengunduran diri itu memang harus diajukan agar tidak ada politik kepentingan dan tumpang tindih sebagai pejabat publik.

"Ada surat edaran Kemendagri bahwa 40 hari kerja. Artinya seharusnya tanggal 2 Juli kemarin sudah harus mengajukan pengunduran diri. Karena sudah jelas arahnya Pj Wali kota Malang ini akan running di pilkada, tidak bisa dibantah lagi," ujar Made Rian Dianakartika.

Dia menjelaskan, bila jabatan Pj Wali Kota Malang sifatnya administratif dan pelayanan ke masyarakat, maka jangan campur adukkan antara kepentingan pejabat publik serta bakal calon wali kota.

"Fokus saja ke pilkada. Kalau memang itu jangan ganggu kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik. Karena sifatnya pj adalah sifat administratif, pelayanan pada masyarakat," katanya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan Prabowo Subianto tak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Apabila presiden terpilih periode 2024-2029 itu mundur dinilai aneh.

Hal itu disampaikan Deddy merespons perlu atau tidaknya Prabowo mundur dari jabatannya seperti Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Gibran mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Solo.

"Ya kalau menurut saya aneh kalau mundur sekarang. Kan sama aja sama Pak Prabowo. Ngapain Pak Prabowo mundur sekarang?" kata Deddy saat dihubungi Selasa, 16 Juli 2024.
Anggota Komisi VI DPR itu menyampaikan Prabowo memiliki tim khusus menyiapkan peralihan pemerintahan. Sehingga, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu dinilai masih bisa fokus menjalankan pekerjaannya saat ini.

Baca juga: Gibran Sudah Izin Prabowo Sebelum Mengundurkan Diri

"Kan dia punya tim untuk menyiapkan itu. Semua program-programnya sudah disiapkan waktu dia tampaknya, sudah bentuk tim yang untuk merumuskan setelah dia dinyatakan pemenang," ungkap dia.

Menurut Deddy, Prabowo harus menuntaskan tugasnya hingga akhir masa jabatan karena tak punya masalah. Dia menilai yang perlu mundur yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi.

Budi Arie sempat disorot karena peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Peretasan itu sempat berlarut-larut.

"Kalau yang harus mundur tuh ya Menkominfo gitu loh kerja enggak bener gitu kan? Itu pantas lah mundur. Kecuali ada masalah gitu loh," ujar Deddy.

Sebelumnya, Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatannya, Selasa, 16 Juli 2024. Surat pengunduran dirinya diberikan langsung ke para pimpinan DPRD Kota Solo.

"Terimakasih teman-teman media, hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Solo, selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada," kata Gibran di Gedung DPRD Solo.

(ABK)

SOLO, iNews.id - Wakil Wali Kota SoloTeguh Prakosa mengaku telah berkomunikasi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dalam perbincangan tersebut, Gibran menyampaikan soal rencana pengunduran dirinya. 

Dia juga mengungkap beberapa pesan dari Gibran bila nanti sudah resmi mundur dari jabatannya.

“Iya sudah komunikasi (pengunduran diri). Dia menyampaikan biasa, ‘Pak Wakil ini dengan pengunduran diri saya berarti sisanya Pak Wakil yang memimpin nanti’. Ada beberapa yang dititipkan,” ujar Tegur mengulang penyampaian Gibran kepadanya, Selasa (16/7/2024). 

Dia mengatakan, salah satu yang dititipkan Gibran  terkait dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) untuk Kota Solo. 

“Nitip CSR UEA, kan sudah turun semu. Sebagian turun semua, sebagian belum, berarti di penghujung harus dilaporkan semua," katanya. 

Dia juga dimintai mengawal terkait APBD Perubahan 2025 dan rencana pembangunan Kota Solo 20 tahun mendatang. 

"Termasuk hal-hal lain APBD perubahan, APBD 2025 termasuk RPJMD selama 20 tahun ke depan,” katanya.

Diketahui, Gibran akan dilantik sebagai Wakil Presiden Oktober 2024. Dia bersama Presiden terpilih Prabowo Subinato merupakan pemenang Pilpres 2024.

Editor: Donald Karouw