Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Dalam perkembangan terkini, PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2024 yang diteken 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, dan potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya sehingga perseroan perlu dibubarkan.

“PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan,” tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP No. 43/2024. Alhasil, perseroan resmi dibubarkan setelah beroperasi sejak 1974.

PROGRES PENYEHATAN

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis dari tiap BUMN titip kelola merupakan keharusan. Jika tidak, langkah pembubaran atau likuidasi kemungkinan bakal ditempuh.

“Keberlanjutan bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bertahan, jalan. Jika bisnisnya tidak sustain, mungkin arahnya ke sana [likuidasi],” tutur Ridha.

Dia menyatakan bahwa PPA terus mengkaji progres dari keberlanjutan usaha masing-masing BUMN berstatus titip kelola. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN, selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan pelat merah titip kelola yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“BUMN titip kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Persiapan rencana penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari sejumlah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih bergulir sembari menunggu titah dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Kementerian BUMN sebelumnya memastikan tidak ada perusahaan pelat merah yang menggelar penawaran saham perdana IPO pada 2024. Namun, persiapan sejumlah BUMN dan anak usaha yang hendak IPO masih bergulir.

Sejumlah anak usaha BUMN yang disebut-sebut siap melantai alias IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Indonesia Asahan Inalum, dan subholding PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PalmCo.

Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyatakan bahwa rencana penawaran umum saham perdana PalmCo akan ditunda, sembari menunggu kebijakan dari era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” ujar Ghani melalui pesan singkat kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Dia tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada 24 September 2024, Ghani menuturkan bahwa secara prinsip PalmCO udah siap untuk melantai di BEI.

Perihal kesiapan, Ghani kala itu menuturkan perseroan telah melakukan kajian dan menilai PalmCo sudah layak untuk melantai di BEI. Hal ini mengingat subholding PTPN tersebut merupakan perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan.

“Sudah lama kami siapkan, kajian dan tingkat kelayakannya sudah oke. Bicara soal kelapa sawit, PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Jangan salah, perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan PHE, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan sebelum nantinya dipertimbangkan untuk melaksanakan IPO.

Kartika mengatakan PHE saat ini sedang difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi (M&A) di luar negeri.

“Dengan harapan, nanti produksi dan kapasitas mereka dalam negeri bisa meningkat dan mempunyai sumur-sumur luar negeri. Dan, baru setelah itu kami akan pertimbangkan lagi [untuk IPO],” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Begitu pun dengan Inalum. Dia menyatakan rencana IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter, Kuala Tanjung.

Inalum sempat berencana untuk melantai di BEI pada 2024. Namun, karena pertimbangan proyeksi kondisi pasar modal yang melambat pada tahun pemilu membuat Inalum menunda rencana tersebut.

Inalum turut menargetkan persiapan terkait rencana prapenawaran umum saham perdana rampung pada tahun ini. Hanya saja, rencana itu molor dari perkiraan awal selepas pergelaran pemilihan presiden atau Pilpres pada Februari 2024.

IPO BUMN dan Harapan Investor

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), menilai IPO dari BUMN menjadi harapan bagi investor karena dapat meningkatkan likuiditas di pasar modal.

“Calon emiten pelat merah yang ditunggu tentu adalah yang bisa memberikan efek signifikan, paling tidak setara dengan saham yang masuk LQ45,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, salah satu anak usaha BUMN yang berpotensi IPO adalah PT Pupuk Kaltim. Sebab, perusahaan ini merupakan salah satu produsen pupuk terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan kinerja solid dan rencana ekspansi yang menjanjikan.

Dia juga menilai IPO perlu menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo, terutama jika momentum pasar berada dalam kondisi yang tepat, seperti pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil atau situasi keuangan global membaik.

Dihubungi terpisah, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menyampaikan bahwa peluang IPO perusahaan negara sejatinya terbuka lebar, karena banyak entitas anak BUMN yang mencatatkan kinerja impresif.

Kendati demikian, dia menilai diperlukan komitmen besar dari induk perusahaan negara untuk mempersiapkan anak usahanya melantai di BEI.

“Dengan holdingisasi, hanya perusahaan holding yang berstatus BUMN dan entitas di bawahnya tidak. Oleh karena itu, peluang IPO menjadi lebih besar, tetapi holding harus legawa karena aspek transparansi akan makin ketat,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.