JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan kondisi terkini keuangan dan bisnis perusahaan pelat merah. Dari 47 BUMN , 40 perusahaan dinyatakan sehat dan ada7 BUMN sakit -sakitan.

Dia menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Kita sampaikan juga, ini untuk menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cash flow negatif atau rugi,? ujar Erick saat saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

?Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada tujuh yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,? paparnya.

Adapun, tujuh BUMN ?sakit-sakitan? diantaranya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, alias KRAS, PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Berikut kondisi terkini 7 BUMN masih merugi:

1. Krakatau Steel

Erick menjelaskan, proses restrukturisasi keuangan KRAS sudah dilakukan sejak 2019. Hanya saja, insiden kebakaran Pabrik di Hot Strip Mill 1 (HSM1) di Cilegon, Banten, mengganggu operasional emiten secara menyeluruh.

?Misalnya Krakatau Steel, sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi tahun 2019, cuman kemarin ada kebakaran, ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh,? paparnya.

Sekalipun begitu, pemegang saham tetap mengambil beberapa inisiatif agar KRAS kembali pulih.

2. Bio Farma

Holding BUMN Farmasi ini mengalami impairment atau penurunan nilai aset, akibat pengadaan vaksin Covid-19 sepanjang pandemi. Kala itu, Bio Farma ditugaskan pemerintah membeli jutaan dosis vaksin yang diproduksi beberapa negara mitra.

?Tetapi tentu ketika Covid sudah tidak ada, sisa vaksinnya ya kita mesti impairment. Karena memang kan sudah lewat expiring date-nya, jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang memang dilihat sebagai kerugian negara,? ucap dia.

3. Wijaya Karya

WIKA memang berhasil memperbaiki kinerja keuangan di semester I/2024. Perusahaan konstruksi pelat merah ini membalik rugi menjadi laba di paruh pertama tahun ini.

Dalam laporan keuangan, WIKA membukukan laba bersih Rp 401,95 miliar di semester I/2024. Raihan ini berbalik dari posisi rugi Rp 1,88 triliun pada semester I/2023 dan rugi sebesar Rp 1,13 triliun pada kuartal I/2024.

Meski demikian, emiten masih dimasukan dalam kategori BUMN ?sakit-sakitan?.

?Lalu kita juga Wijaya Karya, kemarin kita sudah ada jalan untuk restrukturisasi, termasuk daripada Wika Realty yang kemarin over expansion di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita lagi lakukan penelitian lebih dalam,? katanya.

4. Waskita Karya

Erick menjelaskan, proses penyehatan WSKT masih berlanjut, setelah perusahaan mendapat persetujuan restrukturisasi dari 21 bank dengan nilai Rp26,3 triliun.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) antara Waskita Karya dengan 21 perbankan Himbara dan swasta.

?Dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Bapak Menteri PU. Bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh karya menjadi tiga. Sehingga lebih sehat lagi,? tutur dia.

5. Jiwasraya

Berbeda dengan BUMN lainnya, Erick memastikan Jiwasraya bakal dilikuidasi alias dibubarkan.

6. Perumnas

Perumnas harus fokus pada bisnis hunian vertikal. Karena itu, Kementerian BUMN bakal mengarahkan perusahaan menggarap hunian bertingkat.

?Lalu juga Perumnas ini kemarin kita sudah duduk, rencana di dalamnya, di internal Kementerian BUMN bahwa untuk bisnis model Perumnas ke depan tidak lagi landed house,? ucap Erick.

7. PNRI

PNRI jadi salah satu BUMN yang kalah saing di pasar Tanah Air. Pasalnya, bisnis di bidang percetakan kurang relevan dengan kondisi pasar saat ini.

?PNRI ini sebenarnya percetakan. Ini karena dulu semuanya harus cetak disini, surat-surat negara. Sekarang tentu dengan terbukanya market tentu ini mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI, tentu sejalan dengan yang disampaikan,? jelas Erick.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Dalam perkembangan terkini, PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2024 yang diteken 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, dan potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya sehingga perseroan perlu dibubarkan.

“PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan,” tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP No. 43/2024. Alhasil, perseroan resmi dibubarkan setelah beroperasi sejak 1974.

PROGRES PENYEHATAN

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis dari tiap BUMN titip kelola merupakan keharusan. Jika tidak, langkah pembubaran atau likuidasi kemungkinan bakal ditempuh.

“Keberlanjutan bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bertahan, jalan. Jika bisnisnya tidak sustain, mungkin arahnya ke sana [likuidasi],” tutur Ridha.

Dia menyatakan bahwa PPA terus mengkaji progres dari keberlanjutan usaha masing-masing BUMN berstatus titip kelola. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN, selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan pelat merah titip kelola yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“BUMN titip kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya pada Juli 2024.

Jakarta -

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengatakan masih ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam kondisi sakit. Saat ini 14 BUMN tersebut masih menjadi 'pasien' PPA.

Sebagai informasi, PPA merupakan anak usaha Danareksa. PPA dan Danareksa mendapat mandat dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengelola perusahaan pelat merah yang sakit.

Direktur Investasi PT PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan pihaknya masih memastikan keberlanjutan bisnis dari 14 perusahaan pelat merah tersebut. Dia bilang pihaknya harus memastikan beberapa hal, mulai dari stabilitas keuangan perusahaan hingga pengelolaan aset dapat optimal.

"Total kan 22 (perusahaan). Dari 22 itu kan 6 sudah ada PP pembubarannya, 2 masih on progress. Nah yang 14 tadi saya jelaskan masih dalam memastikan bisnisnya sustain, memastikan breakthrough keuangannya juga sudah stabil, memastikan efisiensinya terjadi dan asetnya juga optimal. Kira-kira itu 14 masih dalam kajian," katanya saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Dia menegaskan pihaknya tidak bisa sembarang memutuskan perusahaan tersebut dibubarkan. Sebab, dia harus melaporkan terlebih dahulu kajiannya tersebut ke Menteri BUMN. Terkait dibubarkan atau tidak, dia bilang keputusannya berada di tangan Menteri BUMN.

"Target waktu kami belum bisa tentukan. Karena gini, kami ini kan mendapatkan mandat dari Menteri. Tentunya hasil kajian kami kan kami harus laporkan dulu ke Menteri. Bukan kami memutuskan. Jadi memang kita nggak boleh langsung, ini bisa," jelasnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan pelat merah yang dapat diselamatkan. Dia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis.

"Jadi kami belum bisa mengatakan sekarang. Karena sustainability bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bisa sustain, jangan. Kalau bisnisnya tetap nggak sustain, ya mungkin arahnya ke sana," tegasnya.

(hns/hns)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisi keuangannya kritis.

Menurutnya, ada dua penyebab utama beberapa BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, sambungnya, tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian kedua, karena bisnis yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis, namun manajemen terlambat melakukan transformasi bisnis tersebut.

"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis, dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) di Gedung DPR, ditulis Selasa (9/7).

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai kondisi kesehatan keuangan. Dari hasil klasterisasi itu, dia bilang, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dalam mengklasterisasi BUMN itu, dia membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama, adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut Sri Mulyani, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara, namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

"Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus," kata Sri Mulyani.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024), menyatakan pihaknya mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PT Perusahaan PT Pengelola Aset atau PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan, sehingga menjadi perusahaan pelat merah yang dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola itu adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya adalah PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PPA sejauh ini tengah melakukan penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ke-14 BUMN tersebut, antara lain stabilisasi kondisi keuangan terhadap BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum ataupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, serta efisiensi operasional.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN untuk melakukan restrukturisasi atas 14 BUMN Titip Kelola.

Dia menuturkan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola. Hal ini bertujuan mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN tersebut.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” kata Ridha.

Adapun langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU, yakni Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Industri Telekomunikasi, Dok dan Perkapalan Surabaya, Amarta Karya, dan Barata Indonesia.

Sementara itu, kata Ridha, terdapat dua perusahaan pelat merah berstatus titip kelola yang sedang dalam proses PKPU yakni Djakarta Lloyd dan Indah Karya.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan perlunya penyelamatan terhadap bisnis PT Indofarma Tbk, BUMN Farmasi yang kelilit utang Pinjol (Pinjaman Online) Rp1,26 miliar. Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan, bakal dilakukan sejumlah langkah penyelamatan yang bakal ditempuh pemegang saham.

Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan, anggota Holding BUMN Farmasi itu harus dikelola secara profesional. Dia pun memastikan, bakal menindak tegas oknum-oknum tertentu yang terlibat kasus fraud atau korupsi di internal perusahaan.

?Bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita kelola dengan baik, ya kita harus melakukan penyelamatan,? ujar Erick saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

?Kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, ya kasus fraud ya fraud, korupsi ya kita tangkap gitu,? paparnya.

Erick mengaku punya strategi untuk menyelamatkan anak usaha PT Bio Farma (Persero) tersebut, namun Ia enggan merinci lebih jauh. ?Banyak strategi yang bisa kita lakukan, termasuk utang vendor dan macam-macamnya, tentu kita harus selesaikan,? beber dia.

Adapun, dugaan kasus korupsi di Indofarma membuat cash flow perusahaan tertekan berat. Struktur keuangan yang ?berdarah-darah? ini membuat perusahaan menyedot anggaran dari induk usahanya, Biofarma dengan nilai fantastis.

BUMN farmasi itu tidak hanya mengalami kesulitan keuangan hingga tidak sanggup bayar gaji karyawan, tetapi juga sampai terjerat Pinjol (Pinjaman Online). Permasalahan pinjol yang menjerat Indofarma terungkap dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR.

Saat itu Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka mengutarakan, masalah di dalam Indofarma yang mengakibatkan total kerugian sebesar Rp459,6 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan karena adanya transaksi jual beli fiktif.