Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari lender perorangan kepada P2P lending mencatatkan kontraksi 14,23% year to date (ytd) per Agustus 2024. Hal ini disebut menjadi isu ketidakpercayaan masyarakat menempatkan dananya di industri P2P lending.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan pasar fintech P2P lending berbentuk two-sided market sehingga perubahan di sisi borrower pasti memengaruhi sisi lender. Dengan demikian, ketika ada penyesuaian manfaat ekonomi atau bunga pinjaman P2P lending, hal itu akan berpengaruh juga di sisi lender.

"Ketika bunga sisi borrower turun, manfaat dari sisi lender juga pasti akan turun. Maka fintech P2P lending bisa berkurang penyalurannya, terutama dari sisi lender individu/ritel yang semakin rendah porsinya. Lender ritel, melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya," kata Huda kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Seperti yang diketahui, OJK telah menetapkan aturan penurunan bunga pinjaman P2P lending secara bertahap yang dimulai tahun depan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19 tahun 2023.

SE OJK tersebut mengamatkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman online untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Huda mengatakan, tantangan akan berkurangnya minat lender karena bunga yang makin murah ini dibarengi dengan terbukanya opsi instrumen investasi lainnya yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

"Misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat adanya keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kurang dari 3 bulan mendatang, rencana penurunan batas maksimum bunga pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending akan berlaku. Rupanya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih melakukan peninjauan komprehensif atas rencana penurunan bunga pinjol pinjol itu.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Edi Setijawan mengatakan, pihaknya senantiasa membuka komunikasi dan mendengar aspirasi dari industri peer-to-peer (P2P) lending.

Salah satu aspirasi industri adalah meminta OJK unutk mengkaji ulang implementasi penurunan manfaat ekonomi P2P lending, atau familiar disebut sebagai penurunan bunga pinjaman.

Menurut Edi, OJK sedang melakukan peninjauan kebijakan manfaat ekonomi layanan P2P lending tersebut, sejalan dengan masukan para pelaku industri.

"Kelayakan penurunan batas maksimum manfaat ekonomi tentunya perlu mengacu kepada reviu komprehensif yang sedang dilakukan oleh OJK," kata Edi kepada Bisnis, belum lama ini.

Seperti diketahui, penurunan bunga pinjaman secara bertahap tercantum dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

OJK telah menetapkan bahwa penurunan bunga pinjaman online (pinjol) secara bertahap dimulai tahun depan. Suku bunga pinjol akan turun menjadi 0,2% pada 2025.

SE OJK mengamanatkan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sektor konsumtif untuk turun, dari 0,3% per hari sejak 1 Januari 2024, menjadi 0,2% per hari mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Lalu, batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sektor harus turun dari 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 menjadi 0,067% per hari mulai 1 Januari 2026.

Menurut Edi, saat ini reviu terhadap pembatasan maksimum manfaat ekonomi tersebut kata dia masih dilakukan pendalaman oleh OJK.

Dalam pendalaman tersebut, OJK mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen.

Edi menegaskan pada dasarnya OJK senantiasa mendorong industri P2P lending untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan serta manajemen risiko agar dapat menjadi industri yang sehat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pembiayaan produktif dan UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri fintech P2P lending atau pinjaman online bersiap atas implementasi pemangkasan manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online.

Sesuai ketentuan, manfaat ekonomi untuk pinjaman konsumtif akan turun menjadi 0,2% per hari mulai 1 Januari 2025, dari yang saat ini berlaku 0,3% per hari. Sementara manfaat ekonomi pinjaman produktif mulai 1 Januari 2026 menjadi 0,067% per hari dari yang saat ini berlaku sebesar 0,1% per hari.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, karena hitungan bunganya ini harian, menurutnya bila diakumulasikan dalam sebulan termasuk tinggi. Dia mencontohkan bunga pinjaman konsumtif yang saat ini sebesar 0,3% per hari bila dalam sebulan menjadi 9%.

"Kalau dibandingkan dengan suku bunga BI ini kan sudah berlipat-lipat sehingga memang penurunan bunga ini perlu untuk menjadi pertimbangan OJK karena bunga yang tinggi juga mengakibatkan banyak dampak," kata Heru kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dampak dari bunga yang menurutnya tinggi tersebut adalah tingkat pengembalian pinjaman. Heru mengatakan, meskipun secara industri TWP90 P2P lending per Agustus 2024 ini masih aman di level 2,38%, tetapi tidak menutup kemungkinan ada penyelenggara yang mencatatkan TWP90 lebih dari 5%.

"Kita lihat penyedia yang besar-besar akhirnya kolaps juga karena tidak mampu mengembalikan. Saya pikir ini [pemangkasan] bukan masalah, [justru] salah satunya masalah bunga tinggi. Kalau bunga tinggi orang sulit mengembalikan," kata dia.

Meski demikian, Heru juga memahami keberlangsungan industri P2P lending ini harus dijaga. Untuk itu, menurutnya, OJK harus benar-benar ketat memberikan izin kepada penyelenggara P2P lending.

"Dan masyarakat juga harus diedukasi untuk bijak menggunakan pinjaman online dan berhati-hati menjadi investor pinjaman online," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pemangkasan bunga pinjaman online ini akan berdampak pada sisi permintaan pinjaman yang meningkat karena bunganya semakin kecil.

Akan tetapi, pemangkasan bunga pinjaman ini akan berdampak pada penurunan minat lender atau pihak pemberi pinjaman dana P2P lending, khususnya bagi lender P2P ritel.

"Bagi lender ya akan semakin sedikit pengembalian investasinya. Ini menurunkan minta investasi. Apalagi ini BI rate turun, investor lender akan mencari yang lebih menguntungkan secara pengembalian investasinya. P2P lending bisa menjadi salah satu alternatif investasi bagi mereka. Jadi harus berhitung dari sisi borrower, lender, dan industrinya," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons permintaan penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online untuk mengkaji implementasi pemangkasan manfaat ekonomi atau bunga pinjaman.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Edi Setijawan mengatakan, pihaknya senantiasa membuka komunikasi dan mendengar aspirasi dari industri P2P lending.

Dia menuturkan, berbagai masukan dari industri tersebut kemudian akan dipelajari oleh OJK sebagai bagian dari upaya OJK dalam melakukan tinjauan terhadap kebijakan manfaat ekonomi di sektor P2P lending ini.

"Kelayakan penurunan batas maksimum manfaat ekonomi tentunya perlu mengacu kepada reviu komprehensif yang sedang dilakukan oleh OJK," kata Edi kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Saat ini, reviu terhadap pembatasan maksimum manfaat ekonomi tersebut kata dia masih dilakukan pendalaman oleh OJK. Dalam pendalaman tersebut, OJK mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen.

Edi menegaskan pada dasarnya OJK senantiasa mendorong industri P2P lending untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan serta manajemen risiko agar dapat menjadi industri yang sehat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pembiayaan produktif dan UMKM.

Seperti yang dia jelaskan, kinerja industri ini akan menjadi salah satu acuan dalam implementasi pemangkasan bunga pinjaman onilne. Namun, pada faktanya, OJK masih mencatat terdapat 19 dari 100 penyelenggara P2P yang kredit macetnya alias TWP90 di atas 5%, serta masih terdapat 16 penyelenggara belum memenuhi modal minimal sebesar Rp7,5 miliar.

"Terhadap penyelenggara yang belum dapat memenuhi ketentuan, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Edi.

Seperti yang diketahui, OJK telah menetapkan aturan penurunan bunga pinjaman online secara bertahap yang dimulai tahun depan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

SE OJK tersebut mengamatkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman online untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Sebelumnya, Direktur Bisnis dan Operasional PT Kredit Pintar Indonesia Kokko Cattaka berharap OJK memberikan relaksasi pemangkasan bunga pinjaman ini.

"Kami berharap agar kebijakan penurunan bunga ditunda agar industri LPBBTI dapat terus memberikan layanan yang berkelanjutan serta dapat tumbuh dan bersaing dengan industri keuangan lainnya," kata Kokko kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) 360Kredi Kuseryansyah mengatakan, pihaknya berharap OJK mempertimbangkan masyarakat segmen unbanked sebelum mengimplementasikan pemangkasan bunga atau nilai manfaat ekonomi pinjaman online tahun depan.

Apalagi, menurutnya, P2P lending merupakan sektor penting bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan akses pembiayaan.

"Tentu kami berharap hal-tersebut menjadi pertimbangan bagi OJK untuk menguatkan kinerja platform dan memberi ruang gerak beroperasi dengan manfaat ekonomi yang saat ini berjalan lebih lama," kata Kuseryansyah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan menimbang ulang implementasi pemotongan bunga atau batas maksimum manfaat ekonomi fintech peer to peer lending alias pinjaman online (pinjol) yang rencananya berlaku tahun depan.

Sebagai konteks, dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya mengatakan untuk implementasinya regulator tengah melakukan pendalaman. Salah satu pertimbangannya adalah melihat kinerja industri P2P lending.

"Implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri LPBBTI masih dilakukan pendalaman, mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen," kata Agusman dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (7/10/2024).

OJK mencatat per Agustus 2024 industri P2P lending berhasil mencatatkan peningkatan laba dibandingkan dengan posisi bulan Juli 2024 menjadi sebesar Rp656,80 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

Sementara itu, outstanding pembiayaan P2P lending per Agustus 2024 sebesar Rp72,03 triliun, tumbuh 35,62% year-on-year (yoy), melanjutkan pertumbuhan di periode Juli 2024 sebesar 23,97% yoy. Kemudian tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%, membaik dibanding Juli 2024 sebesar 2,53%.

Agusman menjelaskan, penyesuaian batasan manfaat ekonomi yang dilakukan bertahap sesuai dalam SEOJK 19/2023 dilakukan agar penyelenggara P2P lending dapat melakukan persiapan yang baik terhadap ekosistem dan infrastruktur yang dimiliki sehingga diharapkan industri dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

"Sesuai dengan SEOJK 19/2023 dimaksud, penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri LPBBTI," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, laba P2P lending pada Juni 2024 turun 25,41% yoy menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar di Juni 2023. Dengan adanya potensi laba industri terus turun karena penurunan bunga pinjaman, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya percaya OJK akan melakukan evaluasi tersebut.

Enjtik juga mengatakan pihaknya intens koordinasi dengan OJK. Pasalnya, profit para pemain P2P lending sangat banyak terpengaruh oleh manfaat ekonomi tersebut, selain juga faktor kenaikan beberapa cost perusahaan.

"Dalam hal manfaat ekonomi yang semakin mengecil, saya yakin OJK akan melakukan monitoring dan evaluasi," kata Entjik kepada Bisnis, beberapa waktu lalu (29/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Data OJK menunjukkan penyaluran pendanaan fintech di luar Jawa masih rendah. Faktor kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang belum merata menjadi penyebab utamanya.

"Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai efisiensi beban operasional," kata dia dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, Selasa (1/10/2024).

Adapun, pada tahun depan industri fintech lending akan kembali mengalami penurunan suku bunga pinjaman atau manfaat ekonomi.

Untuk itu, ia menambahkan, pentahapan batasan penurunan manfaat ekonomi ini tersebut telah diatur dalam Beleid baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang terbit November 2023.

Hal tersebut bermaksud agar penyelenggara fintech lending dapat melakukan siapan yang baik dan memadai terhadap ekosistem dan infrastruktur yang dimiliki.

"Sehingga industri fintech lending ini dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan, pada dasarnya batasan manfaat ekonomi tersebut dapat dievaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

"Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi industri fintech lending itu sendiri," tutup dia.

SHUTTERSTOCK/FIZKES POJK 3/2024 menandai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan

1. Bunga pinjol pendanaan produktif

Ketentuan batas maksimum bunga pinjol untuk pendanaan produktif turun secara bertahap menjadi sebagai berikut.

• Sebesar 0,1 persen per hari dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian (berlaku mulai 1 Januari 2024).
• Sebesar 0,067 persen per hari dari nilai pinjaman yang tercantum dalam perjanjian (berlaku mulai 1 Januari 2026 dan seterusnya).

2. Bunga pinjol pendanaan konsumtif

Berikut perincian batas maksimum bunga pinjol untuk pendanaan konsumtif jangka pendek atau kurang dari satu tahun.

• Sebesar 0,3 persen per hari dari nilai pinjaman yang tercantum dalam perjanjian (berlaku mulai 1 Januari 2024).
• Sebesar 0,2 persen per hari dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian (berlaku sejak 1 Januari 2025).
• Sebesar 0,1 persen per hari dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian (berlaku mulai 1 Januari 2026).

Demikian adalah aturan bunga pinjol yang telah ditetapkan OJK.