TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar dari IPB University Bustanul Arifin memaparkan produktivitas pertanian,khususnya padi di Indonesia, melandai sejak era Presiden Soeharto. Menurut dia, Indonesia sempat hampir mencapai swasembada pada era 80-an sebelum akhirnya terngantung impor beras.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu mengatakan Indonesia kini kalah dari Vietnam soal produktivitas, sehingga tidak heran RI kini mengimpor beras dari negara tersebut. “Ada sesuatu yang salah dalam konteks ini,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Survei Ekonomi Pertanian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa, 24 September 2024.

Bustanul Arifin mengatakan setidaknya ada beberapa masalah yang menyebabkan produksi beras dalam negeri stagnan. Berdasarkan data sensus pertanian, Indonesia masih kekurangan pendampingan penyuluh pertanian. Selain itu inovasi di sektor ini juga lamban.

Sensus BPS juga memaparkan usaha tani perorangan turun. Selama satu dekade, petani yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare atau petani gurem naik jadi 2,64 juta orang. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam peningkatan kesejahteraan petani. “Mau ada ahli ekonomi pertanian setinggi langit, kesejahteraan petani masih sulit,” ujarnya.

Hasil usaha tani pun masih belum bisa meningkat signifikan. Masalahnya, menurut Bustanul Arifin, adalah pola produksi padi yang masih musiman. Sebanyak 65 persen beras Indonesia dihasilkan hanya pada periode 2 hingga 3 bulan, saat musim panen raya tiba.

Keberlanjutan lahan produksi juga masih jadi tantangan besar. Data BPS pada 2021, sebesar 89,54 persen lahan pertanian Indonesia berada pada status tidak berkelanjutan dengan faktor kapasitas produksi berkurang sangat signifikan. Musababnya, menurut Bustanul Arifin, adalah paparan pupuk kimia yang merusak kesuburan tanah.

Sebanyak 67 persen lahan pertanian, bahan organiknya lebih rendah dari 2 persen. Artinya tanah pertanian sebagian besar kurang sehat sehingga ke depan, ia berharap pemerintah menjalankan program harus menyehatkan tanah. “Pupuk kimia menjadi penyebabnya, perlu jeda, kalau terus menerus diberikan pupuk kimia maka produktivitas tidak akan bertambah,” kata Bustanul Arifin.

Adapun tahun ini, Bulog mendapatkan amanat untuk mengimpor beras sejumlah 3,6 juta ton. Sampai akhir tahun, Bulog masih harus mengimpor beras sekitar 1,2 juta ton.

IDXChannel - Pemerintah diminta untuk mewaspadai turunnya daya beli dan jumlah kelas menengah di Indonesia.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin, apabila hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi mengarah kepada revolusi.

"Dalam beberapa pengalaman negara lain, terutama di Amerika Latin, kekosongan kelas menengah juga berdampak buruk. Jika menurun terlalu jauh dan menjadi kosong, kita khawatir akan terjadi revolusi," kata Bustanul dalam diskusi publik bertajuk "Kelas Menengah Turun Kelas," Senin (9/9).

Apalagi di negara-negara Amerika Latin dengan struktur kelas yang sangat timpang itu sering mengalami tekanan dan guncangan akibat kekosongan kelas menengah.

"Lihat sejarah di Amerika Latin, seperti di Kolombia, Panama, dan Venezuela. Di sana, kelas menengahnya kosong. Jumlah tuan tanah besar, tetapi kelas menengahnya sedikit, dan mereka melompat ke kelas bawah yang informal. Ini sangat berbahaya," ujar dia.

Bustanul berpendapat, jika struktur perekonomian mengalami kekosongan kelas menengah, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.

"Indonesia harus belajar banyak dari konteks negara-negara Amerika Latin. Demokrasi mereka semu. Apakah kita akan menuju ke sana dengan oligarki yang turun ke bawah?" ujarnya.

(Fiki Ariyanti)