Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Dan sisanya apa? Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Jadi Jargas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia membeberkan tingginya impor gas LPG yang dilakukan Indonesia. Menurutnya industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,7 ton per tahun sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun.

Artinya pemerintah harus mengimpor 6-7 juta ton per tahun untuk menutup selisih tersebut. Oleh karena itu Bahlil menyebut perlu ada pembangunan industri gas dalam negeri demi menekan impor.

"Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka pertanyaan ke depannya yang kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C-3 dan C-4," tutur Bahlil.

Untuk mengembangkan LPG dalam negeri dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menyebut masih ada sekitar 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG.

Bahlil menyebut subsidi energi untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Bahlil menyatakan harga LPG per kilogram yang dibayar masyarakat tidak pernah naik sejak tahun 2006-2007, yakni di kisaran Rp 6.000-an per kilogram.

"Subsidi gas LPG itu sekitar Rp 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih Rp 18 ribu. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih Rp 6.000, Rp 5.700, Rp 6.000 lah maksimal," tutupnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah ingin mendorong industri LPG dalam negeri. Hal ini mengingat impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam begitu besar.

Untuk mengembangkan LPG ini dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Lantas, apa Indonesia memiliki pasokannya?

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Indonesia memiliki pasokan C3 dan C4. Namun, perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Ada, lagi dihitung keekonomiannya. Kembali SKK sama Ditjen Migas kita mencari," katanya di Kementerian ESDM, Jumat (11/10/2024).

Dia mengatakan, karakteristik gas dalam setiap lapangan minyak dan gas bumi (migas) berbeda-beda. Kembali, untuk mengembangkan C3-C4 ini perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Karakteristik gas dari setiap lapangan itu berbeda-beda. Dan kita sudah pegang itu. Jadi dievaluasi dengan Lemigas. Mana sih lapangan gas yang masih mempunyai kandungan C3 dan C4," katanya.

"Tapi itu kan tergantung berapa nilainya. Dilihat keekonomiannya, masih masuk atau nggak. Dan jangan dianggap gas itu semuanya ada C3-C4," paparnya.

Bahlil sebelumnya mengungkap, Indonesia saat ini mengalami ketergantungan impor LPG. Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut adanya potensi propana (C3) dan butana (C4) hingga 1 juta ton per tahun dari lapangan migas tanah air.

Adapun, propana (C3) dan butana (C4) merupakan bahan baku gas khusus untuk liquefied petroleum gas (LPG).

“Kita mendorong karena memang ada potensi untuk bisa kita mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun ya dari situ,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Tjip sapaan akrab Dwi menyampaikan, adanya potensi ini dibarengi dengan tantangan perekonimian terkait dengan harga jualnya.

Maka dari itu, SKK Migas sedang berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina (Persero) agar dapat membeli C3 dan C4 dengan harga yang masuk dengan nilai keekonomian.

Tak sampai situ, Tjip menuturkan, saat ini pihaknya terus mengembangkan lapangan migas agar dapat menggali lebih banyak potensi propana dan butana.

“Ya betul jadi nanti kita pengembangan untuk POD-POD itu sudah harus kita integrasikan dengan pengembangan LPG untuk rich gas kalau yang gak rich gas kan gak bisa,” ucapnya.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya juga sedang dalam rencana untuk membangun industri LPG di Indonesia.

Saat ini, Bahlil menyebut bahwa sudah ada koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina untuk mencari bahan baku C3 dan C4 [propana dan butana].

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” ujar Bahlil.