Jakarta: Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, mengajak guru aktif mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 terkait gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh tentang Undang-Undang Pilkada. Guru juga diminta kritis terhadap situasi politik yang terjadi.

"Teman-teman guru sekalian sekaranglah saatnya kita bersuara. Jangan biarkan demokrasi kita hilang begitu saja. Karena kita perlu memperjuangkan itu, untuk anak cucu bahkan cicit kita, kita perlu ada dan kita perlu bersuara," kata Henny kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Henny menuturkan guru merupakan bagian dari masyarakat yang diharapkan terus membangun sikap kritis siswa. Guru juga merupakan contoh terdekat setelah orang tua bagi setiap peserta didik.
"Karena itu, penting sekali mengangkat upaya pembangkangan DPR terhadap konstitusi, sebagai bahan diskusi dan refleksi siswa di kelas. Bekal untuk masa depan mereka agar tidak mengulang kesalahan saat ini," ujar dia.

Henny mengatakan apabila guru tak kritis dan tak berani bersuara, masa depan bangsa dipertaruhkan kembali di masa datang. Dia tidak ingin anak-anak yang saat ini masih di bangku sekolah meniru penguasa hari ini.

"Agar saat menjadi pemimpin di masa depan kelak, para siswa tidak membabi buta mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Apalagi dengan menabrak konstitusi yang merupakan kesepakatan bangsa," tegas dia.

Dia mendorong guru bicara di ruang-ruang kelas. "Sebagai contoh kepedulian, cinta Tanah Air yang perlu dirasakan para siswa," ujar dia.

Baca juga: Kampus Diminta Tak Intimidasi Mahasiswa yang Ikut Unjuk Rasa

(REN)

Jakarta: Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, turut bersuara mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 terkait gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh tentang Undang-Undang Pilkada. Meski, DPR telah menyatakan pembatalan pembahasan Revisi UU Pilkada.

"Sangat perlu dikawal. Saya skeptis apalagi DPR hanya menunda. Bahkan bila membatalkan pun, niat awal sudah sangat mengerikan," kata Henny kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Terlebih, kata dia, pembatalan itu hanya karena aturan menggelar Sidang Paripurna bukan untuk menghormati putusan MK ataupun mendengar suara rakyat. Sidang Paripurna Revisi Undang-Undang Pilkada di DPR dibatalkan karena tidak kuorum atau memenuhi syarat anggota yang hadir pada Kamis, 22 Agustus 2024.
"Seharusnya bertanggung jawab dan minta maaf pada rakyat bukannya mencari pembenaran," tegas Henny.

Henny juga menyerukan agar para guru turut bersuara terkait kondisi yang terjadi. Hal itu diperlukan oleh guru untuk membangun sikap kritis pada siswa.

"Guru juga merupakan contoh terdekat setelah orang tua bagi setiap siswanya," kata Henny.

Dia menyebut penting bagi guru memberikan contoh agar siswanya tak lagi mencontoh pemimpin yang melakukan pembegalan terhadap demokrasi.

"Agar saat menjadi pemimpin di masa depan kelak, para siswa tidak membabi buta mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Apalagi dengan menabrak konstitusi yang merupakan kesepakatan bangsa," tegas dia.

Baca juga: Dasco Resmi Tegaskan Revisi UU Pilkada Batal, Putusan MK Otomatis Berlaku

(REN)