Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya soal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia menegaskan pembangunan ibu kota baru itu bakal dilanjutkan dan diselesaikan di era kepemimpinannya.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karen itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(hal/rrd)

JAKARTA, investor.id – Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dalam memperingati Hari Batik ini, biasanya masyarakat Indonesia mengenakan busana batik dalam aktivitasnya seperti di perkantoran atau sekolah. Hal ini terlihat pula saat para legislator akan menggelar sidang paripurna kedua tahun 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Rabu (2/10/2024).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Nafa Urbach mengenakan batik model Kutu Baru berwarna coklat saat akan menghadiri sidang. Batik yang dikenakan Nafa memiliki corak bunga berwarna merah muda dan coklat yang dipadankan dengan rok jarik batik coklat. 

"Ini batik sederhana aja dari Jawa Tengah yang pasti. Aku sangat mencintai kebudayaan Indonesia jadi salah satunya batik digabungkan sama kebaya," ujar Nafa Urbach saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan,

Nafa mengaku memiliki banyak koleksi batik, dari batik tulis hingga batik cetak. Baginya jenis apa saja disukai asalkan mencerminkan kebudayaan Indonesia.

"Selamat hari batik, semoga batik semakin terdepan. Batik ciri khas kebudayaan Indonesia jadi kita harus terus mencintai batik," ucapnya.

Selain Nafa, anggota DPR Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka juga mengenakan batik dres terusan berwarna coklat. Rieke berharap ke depan bahan baku pembuatan batik menggunakan bahan dari dalam negeri. 

Rieke berharap, Hari Batik Nasional tidak sekadar seremonial, karena  di dalam batik ini selain ada budaya ada juga UMKM, ada pekerjanya, ada pasar tradisionalnya.

"Jadi menurut saya ketika kita ngomongin batik di hari Batik Nasional di sini ada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, mulai dari bahan bakunya kedepannya seperti benang warna kainnya kita tidak impor lagi karena sebenarnya semua bahan baku itu ada di Indonesia," ujar Rieke Diah Pitaloka di lokasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pansus Angket Haji membacakan hasil kerjanya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta. Ada lima rekomendasi yang dibacakan Nusron Wahid selaku Ketua Pansus.

“Saya melihat rekomendasi Pansus intinya adalah revisi regulasi untuk perbaikan. Ini tentu kita hormati dan apresiasi,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto dalam keterangan pers, Senin (30/9).

Sunanto memberi tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan Pansus. Rekomendasi pertama, dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Yakni dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.

Sunanto menyatakan, sedari awal Kementerian Agama sudah meminta agar ada revisi regulasi, utamanya Undang-undang No 8 Tahun 2019.

"Sebab, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler, Kemenag merasakan betul kebutuhan akan revisi regulasi, terlebih melihat dinamika kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi,” tegas Sunanto.

Dia mencontohkan, Arab Saudi sejak 2023 mengumumkan kuota haji lebih awal dari biasanya. Pada saat yang sama, Kementerian Arab Saudi menerbitkan jadwal tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan kalender hijriah.

Sementara proses pengelolaan program dan anggaran pemerintah Indonesia menggunakan kalender masehi.

“Dalam hal tertentu, ada momen yang menuntut penyelenggara mengambil kebijakan lebih cepat dan melakukan persiapan lebih awal. Hal seperti ini belum terakomodir dalam regulasi,” terang Sunanto.

Contoh lainnya terkait pembiayaan bagi jemaah penggabungan mahram atau pendamping.

Regulasi saat ini tidak membedakan biaya yang harus dibayar jemaah yang ikut penggabungan mahram meski masa tunggu mereka lebih singkat dari jamaah yang masuk kuota.

Masa antrian jemaah yang berangkat dengan penggabungan mahram dan pendamping, secara regulasi paling lama lima tahun.

Namun pembiayaannya disamakan dengan jemaah yang sudah menunggu dalam waktu yang lebih lama, bisa 12 tahun sampai 13 tahun.

“Hal semacam ini perlu direspons dalam perbaikan regulasi. Saat ini kemenag terus melakukan harmonisasi regulasi,” ujar Sunanto.

Rekomendasi kedua, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan.

Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Sunanto menjelaskan, sistem penetapan kuota selama ini bersifat terbuka dan mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2019, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.

Penetapan kuota haji memang wewenang atribusi yang diberikan undang-undang kepada Menteri Agama.

"Pasal 64 juga jelas bahwa alokasi kuota haji khusus sebesar 8% itu dari Kuota Haji Indonesia yang itu adalah kuota pokok, bukan kuota tambahan,” jelasnya.

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia setidaknya tiga kali menerima kuota tambahan. Praktik pembagiannya tidak pernah sama. Tahun 2019, Indonesia mendapat 10.000 kuota tambahan dan itu seluruhnya diberikan untuk jemaah haji reguler.

Tahun 2023, Indonesia mendapat 8.000 kuota tambahan. Sebanyak 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Sementara pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan, dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.

Pada tahun 2022, Indonesia mendapat kuota 100.051, dibagi 92.825 untuk haji reguler dan 7.226 untuk haji khusus.

"Presentase kuota haji khusus hanya 7,2% tidak sampai 8%. Kemenag waktu itu akan digugat PIHK. Tapi memang keputusan dari Arab Saudinya pembagiannya sudah seperti itu,” terang Sunanto.

Sunanto mengatakan, Kemenag tentu melakukan berbagai kajian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi kuota tambahan.

Kemenag juga saat ini memperbaiki prosedur dan mekanisme pengisian kuota serta memperkuat transparansi dalam menyampaikan informasi ke publik yang lebih luas.

"Misalnya, kuota dasar dan kuota tambahan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui kanal-kanal berita resmi Kemenag,” imbuhnya.

Rekomendasi ketiga, dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan, hendaknya dalam pelaksanaan mendatang, peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus, harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Sunanto mengatakan, rekomendasi ketiga ini sejalan dengan semangat untuk melakukan penguatan pengawasan. Kemenag sudah melakukan beberapa hal, terutama untuk penyelenggaraan umrah.

"Kita sudah bentuk satgas pengawasan umrah. Ke depan ini bisa diperluas termasuk pada satgas pengawasan haji khusus,” ucap dia.

Rekomendasi keempat, panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP). Hal ini agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Sunanto menyebut, dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, Kemenag sudah melibatkan berbagai pihak, untuk pengawasan, mulai dari Itjen, BPK, DPR, dan DPD RI. Serta kementerian dan lembaga lain sebagai pengawas internal dan eksternal.

Dalam hal tertentu, misalnya, dalam layanan akomodasi/hotel di Arab Saudi, klausul kontrak membuka peluang keterlibatan aparat penegak hukum Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Kemenag sedari awal juga telah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pencegahan dan mitigasi segala bentuk penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji," imbuhnya.

Rekomendasi kelima, Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola ibadah haji.

Sunanto menyebut fakta baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kementerian Agama dalam tiga tahun terakhir berhasil mencapai prestasi sangat memuaskan dalam pelayanan ibadah haji.

“Soal menteri, ini hak prerogatif Presiden. Termasuk penilaian kecakapan dan kompetensinya," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menolak program pensiun tambahan yang sedang direncanakan pemerintah. Penolakan ini ia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 10 September 2024.

Rieke menolak program pensiun tambahan dengan berbagai alasan. Pertama, kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia saat ini tengah melonjak. "Kedua, fakta membuktikan adanya kerugian dana pensiun yang dimobilisasi pemerintah," kata dia.

Ia membeberkan kasus Asabri yang merugikan negara senilai Rp22,78 triliun; kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun; serta adanya indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar Rp1 triliun.

Rieke juga menolak karena saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja dalam skema jaminan sosial sudah cukup tinggi. "(Upah) pekerja dipotong 4 persen dan pemberi kerja 10,24 persen hingga 11,74 persen," tuturnya.

Pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri itu mengkritik pemerintah yang berdalih program pensiun tambahan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, khususnya pasal 189. Ia menilai UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 3, dan pasal 34 ayat 3.

Karenanya, Rieke meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan. "Ini bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan program dana pensiun tambahan diatur UU P2SK. Dalam pasal 189 ayat 4, ia menjelaskan, pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Program ini di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang telah dilaksanakan oleh BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Menurut Ogi, rencana yang akan melibatkan pekerja dengan penghasilan tertentu ini akan meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, pengaturan batas gaji pekerja yang akan dikenakan pensiun tambahan masih menunggu peraturan pemerintah atau PP. Ia mengatakan OJK hanya berkapasitas sebagai pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam UU P2SK.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta: Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, turut bersuara mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 terkait gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh tentang Undang-Undang Pilkada. Meski, DPR telah menyatakan pembatalan pembahasan Revisi UU Pilkada.

"Sangat perlu dikawal. Saya skeptis apalagi DPR hanya menunda. Bahkan bila membatalkan pun, niat awal sudah sangat mengerikan," kata Henny kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Terlebih, kata dia, pembatalan itu hanya karena aturan menggelar Sidang Paripurna bukan untuk menghormati putusan MK ataupun mendengar suara rakyat. Sidang Paripurna Revisi Undang-Undang Pilkada di DPR dibatalkan karena tidak kuorum atau memenuhi syarat anggota yang hadir pada Kamis, 22 Agustus 2024.
"Seharusnya bertanggung jawab dan minta maaf pada rakyat bukannya mencari pembenaran," tegas Henny.

Henny juga menyerukan agar para guru turut bersuara terkait kondisi yang terjadi. Hal itu diperlukan oleh guru untuk membangun sikap kritis pada siswa.

"Guru juga merupakan contoh terdekat setelah orang tua bagi setiap siswanya," kata Henny.

Dia menyebut penting bagi guru memberikan contoh agar siswanya tak lagi mencontoh pemimpin yang melakukan pembegalan terhadap demokrasi.

"Agar saat menjadi pemimpin di masa depan kelak, para siswa tidak membabi buta mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Apalagi dengan menabrak konstitusi yang merupakan kesepakatan bangsa," tegas dia.

Baca juga: Dasco Resmi Tegaskan Revisi UU Pilkada Batal, Putusan MK Otomatis Berlaku

(REN)

IDXChannel - Rapat Paripurna DPR ke-21 menyetujui Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 di Badan Anggaran (Banggar) pada hari ini, Selasa (9/7).

Dalam Rapat Paripurna kali ini, DPR juga menerima sejumlah surat presiden (surpres) terkait pencalonan duta besar luar biasa hingga usul hak angket tentang pengawasan haji.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati bahwa DPR berkomitmen memberikan kelonggaran seluasnya pada presiden terpilih agar bisa menjalankan visi misinya.

"Dalam kaitan memberikan kelonggaran presiden terpilih untuk menjalankan visi misinya sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih," ujar Cucun dalam paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (9/7).

DPR menyepakati defisit fiskal untuk tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, pendapatan negara ditarget pada rentang 12,30 persen-12,36 persen dari PDB. Sementara belanja negara dipatok pada rentang 14,59 persen-15,18 persen dari PDB.

Kemudian, rasio utang diproyeksikan akan terkendali dalam batas terkelola pada kisaran 37,98-38,71 persen dari PDB.

Lebih lanjut, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan berada pada kisaran 5,1 persen-5,5 persen pada RAPBN 2025. Lalu, imbal hasil yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9 persen-7,3 persen

Dalam asumsi makro 2025, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berada pada kisaran Rp15.300-Rp16.000 per USD. Inflasi pada 2025 diperkirakan akan dapat dikendalikan di kisaran 1,5 persen-3,5 persen.

Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), pemerintah memproyeksikan berada pada USD75-USD85 per barel dan lifting minyak bumi, pemerintah menargetkan berada pada 580.000-601.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas berada pada 1.004.000-1.047.000 barel setara minyak per hari.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen - 5,5 persen
Laju inflasi: 1,5 persen - 3,5 persen
Nilai tukar Rupiah: Rp15.300 - Rp15.900 per USD
Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen - 7,2 persen
Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 - USD85 per barel
Lifting minyak bumi: 580 ribu - 605 ribu barel per hari
Lifting gas bumi: 1.004 ribu - 1.047 ribu barel setara minyak per hari

RKP 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen - 5,6 persen
Tingkat pengangguran terbuka: 4,5 persen - 5,0 persen
Tingkat kemiskinan: 7 persen - 8 persen
Nilai tukar petani: 113 - 115
Rasio Gini: 0,379 - 0,382
Nilai tukar nelayan: 104 - 105
Indeks modal manusia: 0,56
Emisi gas rumah kaca: 38,6.

(FAY)