REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Senin (19/8/2024). Jumlah dukungan terhadap Dharma-Kun diketahui berubah dibandingkan berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan itu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan pada Senin (19/8/2024). Masukan itu tak lain terkait pencatutan KTP warga menjadi pendukung Dharma-Kun.

"Dalam rapat pleno ini, kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) dini hari.

Ia menyebutkan, Bawaslu menerima total 401 pengaduan pencatutan KTP menjadi data dukungan kepada Dharma-Kun. Dari total 401 data itu, sebanyak 167 di antaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual yang telah dilakukan. Sementara itu, terdapat 234 data yang statusnya memenuhi syarat (MS).

Di luar itu, berdasarkan pengaduan yang diterima Help Desk KPU Provinsi DKI Jakarta, terdapat 249 data yang masuk terkait pencatutan KTP. Dari data itu, sebanyak 80 data sudah berstatus TMS dan 169 data berstatus MS.

Dody mengatakan, total ada 650 warga yang memberikan pengaduan, baik ke Bawaslu maupun KPU, terkait dengan pencatutan KTP menjadi pendukung Dharma-Kun. Dari total data itu, 247 data berstatus TMS dan 403 data berstatus MS.

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan perbaikan terhadap 403 data yang semula berstatus MS menjadi TMS. Alhasil, dilakukan pengurangan dari total data pendukung Dharma-Kun yang sudah ditetapkan dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua sebanyak 677.468 dukungan menjadi 677.065 dukungan.

Dody menjelaskan, pada verifikasi faktual pertama, sebangak 183.001 dukungan terhadap Dharma-Kun hasil verifikasi administrasi dinyatakan MS dan 538.220 tidak MS. Sementara pada hasi verifikasi faktual kedua yang telah dikoreksi terdapat 494.064 dukungan MS dan 332.702 dukungan TMS.

"Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922," kata Dody.

Dengan dukungan yang diperoleh itu, Dharma-Kun tetap mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, syarat untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta adalah mengumpulkan dukungan sebanyak 618.968 KTP warga.

Sementara itu, bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu merupakan rencana Tuhan untuknya dan warga DKI Jakarta.

"Puji syukur, alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh sampai ke titik ini, semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang bekerja untuk rakyat Jakarta," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun), untuk Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar lusa, yakni Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kalau KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait adanya pencatutan data warga menjadi pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim tak tahu-menahu proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan tim pasangan calon tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, pengumpulan data pasangan calon di luar kewenangan KPU. Tugas KPU disebut hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang sudah ada.

Dody mengatakan, verifikasi administrasi itu dilakukan untuk memastikan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan sesuai aturan yang ada, seperti usia harus berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak menjadi anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, KPU kemudian melakukan verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual itu, KPU mengeklaim melakukan sensus untuk mencocokkan data warga yang dijadikan dukungan benar-benar mendukung pasangan calon yang bersangkutan.

"Nah, sekarang, persoalannya sudah lewat tahapan ya, tahapan verifikasi faktual sudah selesai," ujar Dody.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima laporan dari warga. Warga yang merasa dicatut namanya bisa melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," kata dia.

Ia mencontohkan, KPU melakukan verifikasi administrasi secara terbuka. Pihak Bawaslu disebut selalu melakukan tugasnya untuk mengawasi. Begitu pula dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Tentu kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, rekomendasi, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP warga untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Ada warga yang mengaku namanya dicatut mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Kalau ada masyarakat yang memberikan tanggapan, silakan bisa memberikan tanggapan kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait situasi seperti ini," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (15/8/2024).

Menurut dia, KPU DKI Jakarta sudah menjalankan tugasnya dalam proses administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ia mengatakan bahwa pasangan tersebut telah memenuhi ketentuan untuk melakukan proses dukungan pasangan calon perseorangan, mulai dari verifikasi administrasi dukungan, perbaikan, verifikasi kesatu dan verifikasi kedua telah dilakukan.

Untuk itu, kata dia, permasalahan terkait NIK warga yang dicatut oleh pasangan calon juga telah diselesaikan KPU. Ketika melaksanakan verifikasi faktual semua warga ditanya apakah memberikan dukungan atau tidak. Kalau mendukung maka akan lolos dan sebaliknya. Namun untuk permasalahan NIK dicatut, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI karena selama proses verifikasi KPU terus diawasi oleh Bawaslu.

"Bawaslu bisa mengawasi secara melekat, melihat verifikasi yang kami lakukan. Begitu pula ketika verifikasi faktual di lapangan. Kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, maka rekomendasinya akan kami tindaklanjuti," tuturnya.

Dody menambahkan, KPU DKI Jakarta juga mempersilakan masyarakat yang keberatan NIK-nya dicatut oleh pasangan calon perseorangan bisa mendatangi KPU terdekat atau ke KPU Provinsi. "Nanti langsung ditindaklanjuti," katanya.

Selain itu, warga juga bisa memberikan tanggapan melalui laman resmi KPU dengan foto KTP dan pencabutan dukungan.

"Kalau tidak bisa lewat online silakan datang ke Kantor KPU untuk memberikan itu. Jadi bisa langsung klarifikasi seketika," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Bukan hanya keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja yang tercatut namanya, namun sejumlah warga juga mengeluhkan hal yang senada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan dukungan dari putra mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada calon perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, tidak memenuhi persyaratan. Namun, data dua anak Anies itu diakui memang masuk dalam proses verifikasi administrasi.

"KPU ini sebagai penerima, soal sumber data KTP dan lain sebagainya bisa ditanya ke pasangan calon," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, dukungan putra Anies Baswedan kepada calon independen atau perseorangan tersebut lolos pada tahapan seleksi administrasi. Hal itu sesuai dengan data yang diberikan oleh calon independen.

Tetapi, kata Dody, setelah dilakukan verifikasi faktual ternyata dukungan putra mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak memenuhi persyaratan karena memang tidak mendukung calon independen tersebut. "Saat verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya, proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme peraturan yang ada," tuturnya.

Dody menambahkan bahwa KPU DKI Jakarta merupakan penerima data dari calon perseorangan. Sehingga ketika data itu masuk dan terverifikasi maka akan diterima dan itu juga prosesnya panjang.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan maka itu memenuhi syarat. Kalau tidak maka tentu tidak memenuhi syarat," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024) Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno terkait verifikasi faktual kedua bagi calon independen atau perseorangan. Hasilnya calon independen memenuhi persyaratan dengan jumlah dukungan 677.468 orang.

"Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 27 November mendatang," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga dilakukan oleh calon gubernur Jakarta jalur independen.

"Ya kita minta KPU untuk secepatnya (diselesaikan) karena tanggal 27 (Agustus) sudah mulai pendaftaran ya, jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya," kata dia saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Mustopa, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab karena meloloskan NIK yang dicatut itu menjadi syarat pencalonan gubernur Jakarta calon independen. Dia menilai seharusnya KPU melakukan verifikasi dan pemeriksaan dengan detail terhadap keabsahan dari KTP ataupun NIK tersebut.

Di saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa KPU berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan NIK oleh calon perseorangan di Pilkada Jakarta.

"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan.

Budi Arie turut merespons KPU yang meloloskan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta. "Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja," ujarnya.