Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar hukum pemiluhan umum (pemilu) Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa jumlah calon tunggal yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan tetap banyak. Konsolidasi elit partai menjadi salah satu faktornya.

Titi menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan terjadi penurunan jumlah wilayah dengan kandidat atau calon tunggal, yakni dari 41 menjadi 38 daerah. Namun, Titi tidak meyakini bahwa penurunan akan terus berlanjut.

"Dari 41 daerah tersebut, lebih banyak daerah yang tetap bercalon tunggal daripada yang bertambah akibat rekomendasi pencalonan yang sudah solid di tingkat elite partai," ujar Titi, dilansir dari Antara pada Senin (16/9/2024).

Dia mengatakan bahwa kemungkinan hanya enam daerah lagi yang tidak akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal. Artinya, bisa tersisa 35 daerah dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.

Menurut Titi, perpanjangan pendaftaran dan penghapusan syarat persetujuan partai koalisi yang lama turut mempengaruhi jumlah calon tunggal di sejumlah daerah.

Keputusan memperpanjang pendaftaran tersebut tercantum dalam surat nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang diterbitkan pada 11 September 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB.

Kemudian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 saat meninjau simulasi pencoblosan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9).

"Setelah pendaftaran perpanjangan penerimaan berkas kembali yang kemarin kami lakukan, adalah satu provinsi dan 37 kabupaten/kota. Kepastiannya nanti dilakukan update [pembaharuan] pada saat penetapan pasangan calon," kata Afifuddin, dilansir dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalahnya calon tunggal saat melawan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diatur dalam undang-undang. Apabila itu terjadi, Pilkada diulang pada tahun berikutnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menjelaskan bahwa Pasal 54D Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau UU Pilkada mengatur hal tersebut.

"Artinya, kalau calon tunggal kalah pada tahun 2024, pilkada berikutnya pada tahun 2025," kata Titi dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Constitutional Democracy Initiative (CONSID), dilansir dari Antara pada Senin (2/9/2024).

Titi menjelaskan bahwa Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada mengatur calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50% suara. Kemudian, Pasal 54D ayat (2) mengatur bahwa calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada tertulis bahwa pemilihan berikutnya tersebut diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

"Kenapa kemudian ada kata-kata jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan? Ini tidak lepas dari praktik bahwa sebelumnya kita melakukan penataan jadwal pilkada sebelum menuju pilkada serentak nasional," ujar Titi yang juga
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pilkada serentak sebelumnya berlangsung pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Menurut Titi, penataan itu telah tuntas karena akan berlangsungnya Pilkada serentak secara nasional pada 2024, setelah itu Pilkada akan berlangsung secara reguler setiap 5 tahun.

Sementara itu, Pasal 54D ayat (4) UU Pilkada menegaskan bahwa jika belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah menugaskan penjabat untuk memimpin daerah tersebut.

Oleh karena itu, Titi menilai bahwa dalam batas penalaran yang wajar , apabila calon tunggal kalah dalam Pilkada 2024, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya alias 2025.