REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua Komisi III DPR RI Pieter C Zulkifli, mengatakan, keputusannya untuk mendaftar seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena prihatin dengan kondisi KPK.

“Kondisi KPK yang terus mengalami berbagi masalah internal dan terpaan skandal yang merusak citra KPK,” kata Pieter dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, KPK adalah benteng terakhir rakyat dalam melawan korupsi, namun KPK tidak pernah keluar dari berbagai krisis berkepanjangan. Krisis ini menggerogoti marwah KPK melalui skandal dan konflik internal dan eksternal. Akibatnya hubungan KPK dengan lintas lembaga negara kurang harmonis.

Pieter menyoroti peristiwa-peristiwa penting seperti perseteruan "Cicak vs Buaya", insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hingga kasus pemerasan pimpinan KPK yang telah merusak tidak hanya reputasi KPK tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

"Dengan pengalaman selama memimpin Komisi III DPR RI, di mana tugas sehari hari berinteraksi dengan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menkopolhukam, Komisi Yudisial, ombusdman, hingga elite partai, dan kunjungan rutin diberbagai provinsi di tanah air, akhirnya saya berharap masih mendapat kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” papar Pieter, yang pernah memimpin Partai Demokrat di Jawa Timur itu.

Masa depan KPK, kata dia, harus menjadi lembaga yang sejalan dan mendukung semua kebijakan negara. “KPK harus keluar dari jurang krisis dan berbagai persolan, KPK harus memiliki Integritas dan bisa dipercaya rakyat,” tambah Pieter.

Menurutnya, KPK membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi, tapi mampu menciptakan sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi. Para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan dan berani melakukan komunikasi politik lintas lembaga negara. Termasuk bisa mengelolah konflik internal untuk menyamakan persepsi positif.

Bagi Pieter, perlunya langkah-langkah berani dan terukur untuk mengatasi masalah internal dan eksternal untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap KPK. "Saya sangat berharap, Pansel KPK memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan yang menghambat KPK menjadi lembaga yang sangat dipercaya,” paparnya.

Pieter berpandangan, KPK membutuhkan figur-figur kepempinan yang tegas, berani tapi memiliki hati nurani, dan yang sepenuh hati mencintai kepentingan bangsa dan Negara.

“Diperlukan langkah kongktit dan terukur untuk membangun kembali komunikasi politik lintas lembaga penegak hukum, mengubur luka lama dengan komitmen untuk taat dan setia dengan perintah Konstitusi. KPK harus dipimpin dan dikelolah menjadi lembaga antirasuah yang kredibel, berintegritas, bisa dipercaya,” kata Pieter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Hadyan Yunhas Purba mengatakan, penilaian terhadap calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah berdasarkan kemampuan personal dan integritas pribadi mereka, bukan sekadar latar belakang kelembagaan.

“Kita tidak mau menjustifikasi asal muasal lembaga seseorang, ketika mungkin ada insan atau oknum melakukan kesalahan, jangan justifikasi lembaganya. Itu kesalahan orangnya,” kata Hadyan dalam siaran pers, Ahad (21/7/2024).

Saat ini, para kandidat Capim KPK memiliki latar belakang yang beragam. Mulai dari anggota Polri, kejaksaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi hukum, akademisi, swasta, mantan menteri, hingga mantan Ketua Komisi III DPR.

Salah satunya mantan ketua Komisi III DPR, Pieter C. Zulkifli Simabuea. Eks Ketua Komisi III DPR ini menjadi salah satu dari 318 orang yang ikut mendaftar sebagai Capim KPK. Mengenai Pieter, Hadyan menyambut positif keikutsertaan Pieter.

“Saya katakan penting melihat track record. Katakanlah ada orang mantan anggota DPR, bagus itu, apalagi dia mantan anggota Komisi III, artinya dia sudah pengalaman,” ungkap Hadyan.

Pieter saat ini sudah tidak menjadi anggota partai politik manapun, Hadyan menegaskan, berbicara KPK selain soal track record dan integritas juga harus melihat kompetensinya dan semaksimal mungkin mengesampingkan aspek politik.

“Sah sah saja (Eks Ketua Komisi III daftar capim KPK) malah lebih bagus dia (Pieter Zulkifli) sudah tidak terikat lagi dengan partai, bahkan lebih bagus karena tidak ada lagi istilahnya kuasa partai untuk mengintervensi dia,” paparnya.

Pieter Zulkifli merupakan mantan politikus Partai Demokrat. Setelah bertahun-tahun menghilang dari hiruk pikuk perpolitikan nasional, tiba-tiba Pieter Zulkifli mengikuti kontestasi Capim KPK.

“Pastikan semua yang daftar itu lihat track recordnya apakah memiliki kasus atau hal-hal yang membuat kita menjadi ragu untuk mempercayai dia memimpin lembaga anti rasuah. Ini personnya, karena dia dari latarbelakang lembaga yang kemarin bermasalah, terus enggak boleh, enggak bisa begitu juga. Kita harus obyektif,” kata Hadyan.

Selama menjabat sebagai ketua Komisi 3 DPR RI, Pieter Cannys Zulkiflidikenal cukup berani menyikapi berbagai persoalan lintas lembaga. Ia juga memiliki kedekatan emosional dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, MA, KY, dan lembaga pemerintahan lainnya.

Pada masa kepemimpinan Pieter, Komisi III DPR dalamfit & proper test calon hakim agung, berani mengatakan, 9 calon Hakim agung yang diajukan oleh KY dinyatakan tidak lolos. Alasannya mereka tidak memenuhi syarat sebagai calon hakim agung.

Diketahui, Pansel Capim dan Dewas KPK untuk periode 2024—2029 sudah berakhir pada Senin 15 Juli 2024. Ponsel Capim KPK mencatat total 525 (Capim dan Dewas KPK) pendaftar sejak pendaftaran mulai 26 Juni hingga 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB. Nantinya, verifikasi dokumen akan diumumkan pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi laman kpk.go.id dan setneg.go.id.