Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak ada intervensi soal kabinet saat melakukan pertemuan santap makan malam dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Selasa (8/10/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa meskipun membahas topik obrolan mulai dari politik hingga urusan ekonomi dengan Ketua partai Gerindra itu, tetapi tak ada intervensi dalam diskusi tersebut.

Hal ini disampaikannya saat membuka agenda Kompas 100 CEO Forum Tahun 2024, di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (11/10/2024).

“Meskipun kemarin kami makan malam 2,5 jam, ndak, kalo ndak ditanya, saya gak [merekomendasikan]. Karena saya sama, saya juga gamau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu di transfer ke saya,” tuturnya dalam forum itu.

Oleh sebab itu, Kepala Negara pun juga meminta masyarakat menunggu untuk mengetahui siapa saja menteri yang masuk ke kabinet Prabowo.

Bahkan, Presiden ke-7 RI itu mengaku tak akan mengintervensi hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

“Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu [daftar menteri Prabowo], karena orang akan langsung negativisme lagi, saya engga ikut-ikut, intervensi, juga Ndak,” katanya sambil menggelengkan kepala.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakan bahwa dirinya tak akan mau untuk cawe-cawe dalam pembentukan kabinet dari Prabowo Subianto. Mengingat, selama menjabat dirinya menolak untuk diintervensi.

“Saya pun tak pernah mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya tak mau ikut-ikutan, tetapi kalo ditanya ya saya jawab. Kalo ditanya, kalo gak ditanya saya gak akan jawab. 'Pak gimana ini menurut Bapak? Pak Andre Rosiade, nah saya jawab.

Dia pun buka-bukaan terkait sosok yang lebih mengetahui sosok yang akan mengisi kursi menteri di Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani lebih mengetahui siapa saja tokoh yang dirangkul oleh presiden terpilih periode 2024—2029 itu untuk dijadikan sebagai menteri.

“Nanti tunggu saja hari senin, seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, investor.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah adanya cawe-cawe Presiden Jokowi ke internal Partai Golkar, melalui pencalonan dirinya dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar berikutnya.

"Enggak ada. Apa cawe-cawe? ini proses internal saja," kata Bahlil seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (14/8/2024).

Terkait viralnya potret yang menampilkan pertemuan empat mata antara dirinya dengan Jokowi maupun wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Bahlil mengaku kegiatan itu bukanlah terkait Partai Golkar.

"Silaturahmi biasa saya dengan Pak JK (Jusuf Kalla). Silaturahmi biasa. Kalau pas ketemu dengan Pak Presiden Jokowi kan memang saya pembantunya. Harus terus melaporkan perkembangan kerja saya di Kementerian Investasi," jelas Bahlil.

Sementara itu, terkait marak dukungan untuknya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto, Bahlil mengaku masih akan melihat perkembangan dalam Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar yang akan digelar pada 20 Agustus 2024 mendatang.

"Saya kebetulan belum mengikuti secara langsung apa dinamika di DPP Golkar. Nanti saja waktu Munas kita lihat perkembangannya," kata Bahlil.

Bahlil menilai apa yang terjadi di Partai Golkar dan dinamika yang ada berjalan secara alamiah saja.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus (Stafsus) Presiden Grace Natalie membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggalang dukungan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Menurutnya, setiap partai politik (parpol) memiliki kajian yang matang untuk mengusung seorang tokoh. Salah satunya, melalui pertimbangan hasil survei elektabilitas calon kepala daerah.

“Zaman sekarang, setiap partai pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai. bagaimana popularitas dan elektabilitas setiap calon. Dengan cara begini bisa terlihat suara rakyat menginginkan pemimpin seperti apa,” ujarnya kepada wartawan lewat pesan teks, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Grace mengatakan bahwa parpol pun mengkaji setiap hasil survei untuk melihat kecondongan pemilih.

Namun, dia menegaskan meskipun memilih salah satu tokoh tertentu, tetapi tak mengartikan parpol langsung merebut tiket kemenangan. Sebab, setiap kandidat harus dapat memenangkan suara masyarakat secara personal.
"Karena dalam demokrasi langsung, suara rakyatlah yang menentukan. Selanjutnya para kandidat harus berjuang meyakinkan pemilih. Tidak ada seorang pun kandidat yang bisa otomatis memenangkan kontestasi dan mendapatkan jabatan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Grace pun menyayangkan apabila ada yang mengaitkan pengusungan Bobby rekat dengan melanggengkan dinasti politik Jokowi.

Menurutnya, setiap parpol sudah sejak lama mengkaji hasil survei dan ragam pertimbangan lainnya untuk mengusung tokoh tertentu.

“Dalam Pilkada Sumut, parpol yang bukan koalisi KIM pun ikut mendukung mas Bobby. Berarti elektabilitasnya tinggi berdasarkan survei. Kita layak menduga isu dinasti hanya dilontarkan mereka yang takut bertarung,” pungkas Grace.