JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat di tengah dinamika internal organisasi.

Kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai kontroversial oleh sejumlah pihak, memicu keresahan di kalangan warga Nahdliyin.

Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dianggap kurang produktif dalam memajukan NU.

Sekretaris Steering Committee MLB NU Abdussalam Shohib, menjelaskan keresahan dirasakan di berbagai tingkatan struktural dan kultural NU.

Lelaki akrab disapa Gus Salam itu menyebutkan, pihaknya berinisiatif memfasilitasi penyelenggaraan MLB guna merespons kegelisahan sejumlah pihak.

Ia menjelaskan, wacana MLB ini sudah muncul sejak beberapa waktu setelah PBNU hasil Muktamar Lampung dilantik pada 2021.

Saat itu, Bendahara Umum PBNU Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polemik itu, kata Gus Salam, meluas sampai dugaan politisasi struktural NU buat kepentingan pihak tertentu.

“Mulai sejak kontroversi bendahara umumnya terkena kasus, kemudian politisasi satu abad NU oleh menteri BUMN, kemudian intervensi-intervensi yang dilakukan (terhadap) PWNU dan PCNU di dalam proses-proses organisasi yang itu menyalahi fatsun dan bertentangan dengan aturan yang ada,” kata Gus Salam saat dihubungi Kompas.com melalui telepon pada Senin (16/9/2024) kemarin.

Selain itu, sejumlah pihak juga resah dengan keterlibatan aktif dan masif PBNU dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang dianggap bertentangan dengan khittah NU.

“Itu benar benar menggunakan mesin organisasi,” ucap Gus Salam.

Ia menambahkan, inisiatif MLB lahir dari keinginan merespons kegelisahan sejumlah pengurus NU di daerah yang semakin meluas.

Menurut Gus Salam, sebanyak 326 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU), serta 12 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dari luar negeri diklaim telah siap berpartisipasi dalam MLB ini.

Dia mengatakan, pelaksanaan MLB sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. MLB diharapkan mampu meredam kegaduhan yang melanda NU selama beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, Ketua PBNU Abdullah Latopada membantah adanya dukungan pengurus cabang dan wilayah terhadap gerakan MLB ini.

"Itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (15/9/2024), seperti dikutip dari Antara.

Ia menekankan struktur PBNU tetap kokoh dan tidak ada perebutan kekuasaan. Menurut Latopada, gerakan ini berasal dari kelompok kecil yang tidak mewakili suara mayoritas warga Nahdliyin.

Hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menjadi pemicu ketegangan internal.

Gus Salam mengungkapkan perpecahan di kalangan pesantren dan Nahdliyin semakin terasa akibat konflik kepemimpinan di PKB.

Konflik ini berdampak luas pada stabilitas hubungan internal NU, terutama di lingkungan pesantren.

Panitia MLB kini sedang mempersiapkan Risalah Amanat Bangkalan, dokumen yang dikirimkan ke seluruh PWNU, PCNU, dan PCINU sebagai bagian dari konsolidasi gerakan ini.

Gus Salam menegaskan proses konsolidasi terus berjalan meskipun belum ada keputusan final terkait waktu pelaksanaan MLB.

“Kami masih melakukan konsolidasi dan belum menentukan tanggal pasti pelaksanaan MLB,” ujar Gus Salam.

Wacana MLB diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi NU saat ini. Meski demikian, dampak dari perpecahan internal ini bisa berakibat panjang bagi organisasi.

Gus Salam menegaskan tujuan utama dari gerakan ini adalah menjaga keutuhan Nahdliyin serta memperbaiki arah organisasi demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan NU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim merepons soal kerjasama yang pernah dilakukan organisasi Muhammadiyah bersama Leimena Institute, sebuah lembaga yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Menurut dia, kerjasama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam konteks ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Muhammadiyah dikaitkan dengan kemitraan Leimena yang disebut kuat mempunyai hubungan dengan American Jewish Committee (AJC).

Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 2024 ini genap memasuki usia 26 tahun. Perjalanan seperempat abad lebih memiliki arti penting bagi partai yang lahir dari rahim reformasi ini.

Dalam lanskap politik, PKB menjadi buku berjalan yang menarik untuk dikaji. Di saat bersamaan, PKB yang dari sisi sejarah pendiriannya tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama (NU), juga harus dibaca dalam perspektif politik santri.

Dalam kenyataannya, partai ini mampu berdialektika dengan cuaca politik yang dinamis dengan karakteristik konstituen yang juga tak kalah dinamis. Menariknya, di tengah dialektika tersebut, PKB senantiasa menempatkan ideologi ahlussunnah wal jamaah senantiasa suprematif. Pekerjaan yang tak mudah dan tak banyak yang bisa melakukannya.

Dalam kerja elektoral selama enam kali pemilu di era reformasi, PKB mampu mengorganisasi kekuataan massa, khususnya warga NU, melalui perolehan pemilu yang cemerlang.

Pada titik yang sama, PKB juga konsisten mengkonversi harapan pemilih melalui politik kebijakan dan politik anggaran di legislatif maupun di eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Jangkar perawat tradisi

Partai yang didirikan para kiai NU ini dari awal konsisten menjadi jangkar perawat tradisi Islam Indonesia yang khas. PKB, dapat disebut menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia, setelah sebelumnya terdapat Partai NU pada Pemilu 1955, yang memanggungkan tradisi keislaman-keindonesiaan dalam lanskap politik melalui pelbagai perjuangan politik, baik di parlemen maupun di eksekutif.

Paham keagamaan keislaman moderat yang diusung PKB dalam 26 tahun terakhir ini mewarnai pelbagai nomenklatur, pilihan politik kebijakan, hingga keberpihakan pada kelompok yang pada orde politik sebelumnya selalu dipinggirkan.

Produk legislasi, yang beririsan langsung dengan umat Islam Indonesia, dalam 26 tahun terakhir ini tampak diwarnai dengan khazanah keislaman yang moderat.

Di luar hal tersebut, ruang publik kita saat ini juga tak terlepas dari tampilan karakteristik Islam yang wasathiyyah. Situasi itu, tentu tidak terlepas, salah satunya, dari peran PKB dalam memanggungkan tradisi “Islam Tengah” ke ruang publik yang direpresentasikan melalui gagasan, dialektika, kebijakan yang diperjuangkan oleh PKB dan jejaringnya melalui jalur perjuangan politik.

PKB tampil sebagai naradamping (liassion officer) terhadap pelbagai kelompok kepentingan dengan pluralitas pikiran dan aspirasi politik yang diusung di ruang publik. PKB memosisikan diri sebagai “Partai Negarawan” yang berdiri di atas semua golongan dan kelompok seraya mendorong secara dialektis pada posisi tengah yang kompatibel dengan ideologi negara dan ajaran Islam yang moderat.

Pada titik ini...

Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, menjadi faktor penting dalam membawa partai ini berdialektika dalam tantangan zaman yang telah berbeda dari dua dekade yang lalu. Dalam forum Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 1 Jawa Timur di Malang pada 10 Juli 2024 lalu, Gus Muhaimin secara terbuka mengingatkan pentingnya inovasi dalam menghadapi disrupsi politik saat ini.

Peringatan dari Gus Muhaimin tak sekadar seruan hampa. Pada Pemilu 2024 lalu, menjadi ajang pembuktian inovasi politik PKB. Hal itu tampak diwujudkan melalui tata kelola organisasi, eksekusi persoalan, desiminasi program, kaderisasi, dan lain-lain. Bahkan, Pemilu 2024 lalu, PKB berhasil memperluas ceruk pemilih yang tidak hanya dari kalangan pedesaan, namun juga dari kalangan masyarakat kota. Pemilih PKB tidak hanya dari pemilih akar rumput, tetapi juga dari pemilih kelas elite.

Inovasi politik yang dilakukan PKB dan Gus Muhaimin dalam pengelolaan partai politik tak ubahnya menjalankan kaidah dalam doktrin Ahlsunnah wal Jamaah yakni menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

Praktik politik PKB juga dapat dibaca dengan cara baca maqashid al-syariah yang orientasinya tidak sekadar terbatas pada perkara hukum keluarga semata, namun patut didorong pada tata kelola ketatanegaraan yang berorientasi pada kemaslahatan publik (mashalih al-‘ibad).

Di atas semua itu, inovasi politik yang dilakukan PKB tak terlepas dari figur pemimpin dan model kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar. Seperti diungkapkan Jhon P. Dugan (2024) terdapat empat domain penting dalam kepemimpinan yakni kapasitas, efektivitas, penerapan, dan motivasi.

Perjalanan Gus Muhaimin menjadi nahkoda PKB telah mengalami interaksi panjang hingga melahirkan model yang efektif dalam pengeloalaan partai. Seperti kutipan populer Tan Malaka, Gus Muhaimin dan PKB telah mengalami terbentur, terbentur, terbentur, dan pada akhirnya terbentuk. Selamat harlah ke-26 PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berkaitan dengan pemberitaan tentang RAHIM dan pengurusnya yang telah tersebar di media belakangan ini, kami menilai terdapat beberapa pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan sehingga kami perlu melakukan klarifikasi antara lain sebagai berikut:

Pertama, pemberitaan mengenai RAHIM atau pengurusnya yang disebut sebagai dalang atau diduga dalang pertemuan 5 kader NU dengan Presiden Israel.

BACA JUGA:Gunung Gede dan Pangrango Membeku dan Makhluk yang Lebih Kuat dari Gunung

Kami menegaskan bahwa RAHIM tidak terlibat sama sekali dalam kunjungan 5 kader NU ke Israel, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta yang muncul bahwa kunjungan lima kader NU ke Israel atas inisiatif pribadi. Termasuk keterlibatan salah satu pengurus RAHIM a.n. Zainul Ma’arif, yang diakui berangkat atas nama pribadi sehingga tidak ada kaitan dengan organisasi pengurus RAHIM yang lain.

Selain itu, fakta yang muncul belakangan juga mengungkap bahwa keberangkatan 5 kader NU ke Israel, difasilitasi oleh WNA Alumni Harvard dan didanai oleh lembaga I-Trek (Israel Trek).

Kami pada dasarnya menyayangkan pemberitaan media yang seolah-olah pertemuan dengan Presiden Israel hanya diikuti 5 kader NU dan dikaitkan dengan RAHIM, padahal dalam foto yang beredar terdapat 8 orang WNI yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel.

Kedua, pemberitaan bahwa RAHIM adalah organisasi lobi Israel

Kami menegaskan bahwa RAHIM bukanlah organisasi agitasi maupun konspirasi. RAHIM merupakan organisasi lintas iman, kajian dan diskusi perdamaian antarumat beragama, tidak terkecuali Yahudi.

Sebenarnya hal ini dapat dilihat dari profil organisasi RAHIM yang telah banyak dikutip oleh media. Komunitas penganut Yudaisme yang tergabung dalam RAHIM yaitu Eits Chaim Indonesia dan Bnei Noah Indonesia yang disebut-sebut terafiliasi dengan (Pemerintah) Israel, tidaklah benar.

Faktanya, keduanya merupakan komunitas agama yang memiliki tokoh panutan yaitu Rabbi, sebagaimana ulama di kalangan Muslim. Amanat konstitusi UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kita ketahui, masih terbatasnya tokoh agama Yahudi di Indonesia, ‘memaksa’ pengikut Yudaisme mencari guru dan pembimbing dari luar negeri dalam hal ini Rabbi. Sehingga, tuduhan sebagai organisasi lobi Israel jelas tidak sesuai dengan fakta.

RAHIM didirikan dengan semangat dan visi yang sama untuk ikut merespons situasi konflik di dunia. Bahkan, launching RAHIM yang dilaksanakan pada bulan April 2022, pada dasarnya justru terdorong oleh situasi dunia yang mengkhawatirkan saat itu, di mana sejak Februari 2022 Rusia mulai berperang dengan Ukraina.

Sejumlah orang pemeluk agama yang akhirnya menjadi pengurus RAHIM, merasa prihatin atas kondisi dunia saat itu dan khawatir akan berpengaruh terhadap Indonesia secara khusus. Sikap dan posisi RAHIM secara jelas tercantum dalam deklarasi yang dibacakan oleh seluruh pengurus RAHIM, yang menyatakan:

a. Kami meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda ras, suku, bangsa dan bahasa, tidak lain untuk saling mengenali, yang diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan memuliakan. Kenyataan bahwa situasi dunia dalam setiap zamannya tidak lepas dari konflik antar ras, suku dan bangsa, merupakan tantangan nyata bagi setiap manusia untuk mewujudkan perdamaian

b. Kami menyadari bahwa Tuhan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi, tidak lain untuk memastikan sistem kehidupan berjalan harmonis, damai dan tenteram.

Datangnya agama menjadi penerang dan sekaligus petunjuk bagi manusia untuk memiliki rasa mengasihi dan menyayangi terhadap segenap alam. Untuk itu, kami berharap kepada para pemimpin dunia baik pemimpin negara, masyarakat maupun agama, agar menjamin perdamaian dan menghindari adanya kekerasan terhadap sesama manusia

c. Kami menilai pentingnya dialog dan keterbukaan sebagai jalan ikhtiar rekonsiliasi konflik menuju perdamaian abadi. Segala kampanye positif perlu digalakkan secara terus menerus guna melawan narasi-narasi negatif yang membawa pada benturan peradaban, bahkan peperangan

d. Kami mendorong keterlibatan segenap unsur masyarakat dunia, berperan aktif dalam membangun persaudaraan yang tulus dan adil, dalam mendukung tercapainya perdamaian dunia. Relasi antar masyarakat dapat menjadi kekuatan yang nyata dalam proses rekonsiliasi konflik dunia

e. Kami mengambil inspirasi dari Ibrahim, bapak dan ikon pemersatu agama-agama monoteisme, menempatkan “Rumah Ibrahim” (RAHIM) sebagai rumah besar yang nyaman dan damai bagi seluruh umat manusia

f. Kami sebagai warga Indonesia, yang tergabung dalam RAHIM berikhtiar membantu NKRI dalam mewujudkan perdamaian di bumi pertiwi, termasuk isu konflik regional maupun internasional, sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kami kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

RAHIM dan pengurusnya...

Sebagai organisasi yang dibangun secara mandiri dan dikelola dengan sukarela sebagai ruang aktualisasi pada isu lintas iman, yang mana dalam hal ini masing-masing pengurus RAHIM pada dasarnya memiliki kesibukan masing-masing, mengakui masih lemah dalam hal manajemen organisasi.

Penyertaan logo LBM NU pada website RAHIM, semata-mata bentuk antusiasme kami dan tidak terdapat maksud lain dan kalau memang itu keliru, maka kami memohon maaf dan sudah langsung kami takedown (matikan).

Keenam, pemberitaan tentang adanya Hubungan RAHIM dengan Niruban Balachandran yang diduga fasilitasi kunjungan 5 kader NU ke Israel

Beberapa pemberitaan di media menyebutkan bahwa Niruban Balachandran yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Israel, merupakan pengurus atau orang yang terafiliasi dengan RAHIM.

Kami menegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah pengurus atau orang yang terafiliasi dengan RAHIM, serta tidak pernah mendapatkan apapun dari yang bersangkutan.

Apabila terdapat pernyataan maupun referensi tentang yang bersangkutan terafiliasi dengan RAHIM, hal tersebut di luar pengetahuan kami. Berkenaan hal tersebut, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya.

Ketujuh, vakum aktivitas dan pembubaran yayasan RAHIM

RAHIM telah vakum/tidak beraktivitas sejak November 2023, yang diakhiri dengan doa bersama lintas iman pada 5 November 2023, sehingga bisa dipastikan bahwa RAHIM tidak terlibat dalam keberangkatan 5 kader NU ke Israel yang terjadi di bulan Juni-Juli 2024.

RAHIM hanya berkegiatan yang sebagian besar via daring sejak April 2022 sampai dengan November 2023. Praksis berjalan hanya 20 bulan saja. Kekeliruan kami adalah sejak RAHIM sudah tutup dan tidak ada kegiatan sama sekali, tapi facebook dan websitenya masih aktif. Sehingga ketika diseret-seret dan dikait-kaitkan dengan persoalan 5 Nahdliyin itu mengingatkan kami untuk menghapus facebook dan websitenya.

Sebagai informasi tambahan, RAHIM tidak memiliki kantor definitif. Sebab didirikan pada saat pandemi, di samping tidak ada dana untuk menyewa kantor.

Berkenaan dengan hal-hal yang kami sampaikan di atas, kami minta kepada setiap media yang telah memberitakan RAHIM atau pengurus RAHIM, agar mengoreksi atau mengklarifikasi pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan penjelasan dari kami.

Selain itu, kami meminta kepada media yang telah salah memberitakan tentang RAHIM dan pengurusnya berkaitan dengan kunjungan 5 kader NU ke Israel, ataupun terkait relasi RAHIM atau pengurusnya dengan Israel, dan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, agar meminta maaf kepada publik dan menghapus/take down pemberitaan dimaksud.

Terima kasih

Jakarta: Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Sukron Makmun, menyebut bahwa tidak hanya pihaknya yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Dia menyebut organisasi masyarakat (ormas) lain juga pernah bertemu Isaac.

"Sebenarnya kalau di cek di imigrasi misalkan ya pak ya, itu kan sebelumnya kan banyak ormas lain yang diundang dari lembaga lain itu, tidak hanya nahdliyin, pak oke. Cuma jadi booming, jadi viral ya karena NU itu menjual, mungkin seperti itu ya," kata Sukron dalam Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Sukron tak mengungkap nama-nama ormas tersebut. Dia mengeklaim bahwa ormas lain yang mengunjungi Israel tidak hanya belakangan ini. Namun, beberapa waktu lampau.
"Bukan presiden yang sekarang kan ya, sebelumnya sampean cek aja itu," ujar Sukron.

Baca juga: Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel Samakan Kunjungannya dengan Jokowi ke Ukraina

Dia menekankan bahwa kedatangannya ke Israel merupakan kapasitas pribadi, tidak membawa NU. Kedatangannya untuk berdialog terkait antargama.

"Justru ya ini yang kadang banyak diketahui yang berangkat itu sebenarnya bukan hanya teman-teman nahdliyin, di situ ada beberapa agama lain karena memang tujuannya dialog antaragama," ucap Sukron.

Lima tokoh NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog belum lama ini. Kelima nahdliyin itu adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Sukron Makmun, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Pertemuan para nahdliyin itu menuai komentar netizen hingga sikap keras Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas buntut pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, ada warga dari kalangan NU yang pergi ke Israel. Saya merasakan hal ini tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini," kata Gus Yahya, Selasa, 16 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Sukron Makmun, salah satu nahdliyin, menyamakan pertemuannya dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dengan kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni, ketika Jokowi menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia.

"Justru sama lah misalkan Pak Jokowi datang ke Ukraina itu kan ketika sedang terjadi konflik," kata Sukron dalam Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Menurut Sukron, dia bersama empat nahdliyin lainnya menemui Isaac untuk membawa pesan perdamaian Israel-Palestina. Dia menilai pesan itu harus terus disuarakan dari berbagai pihak. Bahkan di luar pihak yang berkonflik.
"Karena perdamaian, hidup damai, ketenangan, itu kan sebenarnya dirindukan oleh semua orang, dan itu akan terjadi kalau dari para pihak yang bertikai itu mau duduk bareng," ucap Sukron.

Diplomat RI periode 1988-2021, Ple Priatna, mengatakan bahwa situasi di Ukraina-Rusia dengan Israel-Palestina tidak bisa disamakan. Kondisi di Palestina merupakan kejahatan genosida yang dilakukan Israel.

Israel terus memborbardir Palestina. Padahal, masyarakat dunia sudah mengecam tindakan keji itu.

"Genosida, kalau kita sepakat dengan kalimat genosida dan (bahkan) ini semuanya sudah diambil alih oleh kekuatan besar, oleh Dewan Keamanan PBB," ujar Ple.

Upaya mendamaikan dua pihak yang berkonflik tidak bisa dari membawa pesan kelompok masyarakat sipil, bahkan lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Butuh otoritas yang setara membawa pesan tersebut.

"Posisinya harus sama tidak mungkin masyarakat luas, NGO atau apa ujug-ujug oh ini salaman nih, enggak. Karena itu di situ ada level representativeness, anda mewakili siapa, anda berbuat apa, anda punya kredensial apa. Ya anda harus punya sesuatu kekuatan di belakang itu," jelas Ple.

Lima tokoh NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog belum lama ini. Kelima nahdliyin itu adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Sukron Makmun, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Pertemuan para nahdliyin itu menuai komentar netizen hingga sikap keras Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas buntut pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, ada warga dari kalangan NU yang pergi ke Israel. Saya merasakan hal ini tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini," kata Gus Yahya, Selasa, 16 Juli 2024.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tak ada yang mengira dan membaca dengan baik betapa aksi lobi-lobi Yahudi pro Zionis Israel telah menggurita di Indonesia. Cengkeraman tentakelnya telah menyentuh sejumlah lembaga baik di pemerintahan atau swasta, tak terkecuali lembaga keislaman.

Di antara lembaga itu adalah American Jewish Committee (AJC). Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah Leimena Institute. Lantas siapa Leimena Institute? Dikutip dari laman resminya, Institut Leimena adalah lembaga non profit yang berdiri pada 2005, Institut Leimena dibentuk sebagai respons atas perkembangan situasi bangsa dan negara, serta harapan para pimpinan lembaga gereja aras nasional.

BACA JUGA:Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

Partisipasi warga gereja dalam membangun bangsa dan negara sebetulnya telah mendapat perhatian umat Kristiani sejak lama. Oleh karena itu, Sidang Raya X DGI/PGI 1984 di Ambon memutuskan agar PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) membentuk lembaga kajian yang dinamai Akademi Leimena dengan Letjen. T.B. Simatupang sebagai ketua yang pertama.

Pada 2004, atas masukan dan harapan dari para pimpinan lembaga gereja aras nasional, beberapa pengurus Akademi Leimena sepakat untuk mendirikan Institut Leimena sebagai lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini.

Para pendiri, sekaligus anggota Board of Trustees yang pertama adalah Jakob Tobing, Mangara Tambunan, Matius Ho, Radja Kami Sembiring Meliala, dan Viveka Nanda Leimena.

Di antara program unggulan Leimena Institute adalah Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dalam bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

Yaitu sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi kolaboratif), berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi (kompetensi pribadi) dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi komparatif).

LKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau bahkan dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, baik dalam konteks lokal maupun global.

LKLB menyediakan suatu kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membahas dan menyelesaikan tantangan global bersama, tanpa mengorbankan substansi keyakinan sendiri.

Program ini telah menghasilkan alumni. Merujuk pada data yang dirilis pada 5 Juli 2024, LKLB telah meluluskan 8.352 peserta dan alumni, 56 program internasional bersertifikat tentang pengenalan LKLB, 28 online upgrading course, 17 webinar internasional, dan 15 hybrid upgrading workshop.

Lembaga ini juga telah bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. Menurut laman resminya, di antara organisasi yang bekerja sama adalah:

1. Masjid Istiqlal

2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM)

3. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

4. Maarif Institute

5. Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah

6. Universitas Alkhairaat Palu Sulteng

7. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia

9. RBC Institute A Malik Fadjar

10. The Sanneh Institute

11, Templeton Religion

12. Bridge Projects.

Sebagaimana diketahui, upaya lobi Yahudi untuk melakukan penetrasi terhadap pemahaman hubungan antara Indonesia dan Israel dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya, melalui dialog lintas agama dan budaya. Salah satu lembaga yang bekerjasama aktif melakukan hal tersebut adalah Leimena Institute. Kerja sama ini secara jelas ditegaskan langsung oleh Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel. Ari Gordon, belakangan batal mengisi kuliah umum di Masjid Istiqlal pada Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Dikutip dari..

Siapa AJC?

Dlansir dari laman resminya, American Jewish Committee (AJC) merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

Pendakwah asal Indonesia yang bergiat di Amerika Serikat (AS), Imam Shamsi Ali mengingatkan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam di Tanah Air. Pasalnya, menurut dia, kini lembaga global yang pro-zionisme terus menggencarkan penetrasi.

"Saat ini, AJC menembus banyak ke jantung dunia akademik, termasuk universitas Islam negeri (UIN) dan institusi-institusi Islam. Kalau tidak paham dan kurang strategi, kita bisa dipakai sebagai stempel untuk tujuan mereka," kata Imam Shamsi Ali, dalam keterangan tertulis yang telah dikonfirmasi, Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Imam Shamsi Ali menyoroti penetrasi AJC di Indonesia. Lebih lanjut, dai kelahiran Sulawesi Selatan itu meminta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua ormas Islam terbesar di Tanah Air, untuk waspada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah Leimena Institute. Lantas siapa Leimena Institute? Dikutip dari laman resminya, Institut Leimena adalah lembaga non profit yang berdiri pada 2005, Institut Leimena dibentuk sebagai respons atas perkembangan situasi bangsa dan negara, serta harapan para pimpinan lembaga gereja aras nasional.

Partisipasi warga gereja dalam membangun bangsa dan negara sebetulnya telah mendapat perhatian umat Kristiani sejak lama. Oleh karena itu, Sidang Raya X DGI/PGI 1984 di Ambon memutuskan agar PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) membentuk lembaga kajian yang dinamai Akademi Leimena dengan Letjen. T.B. Simatupang sebagai ketua yang pertama.

Pada 2004, atas masukan dan harapan dari para pimpinan lembaga gereja aras nasional, beberapa pengurus Akademi Leimena sepakat untuk mendirikan Institut Leimena sebagai lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini.

Para pendiri, sekaligus anggota Board of Trustees yang pertama adalah Jakob Tobing, Mangara Tambunan, Matius Ho, Radja Kami Sembiring Meliala, dan Viveka Nanda Leimena.

Di antara program unggulan Leimena Institute adalah Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang dalam bahasa Inggris, sebagaimana dijelaskan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

Yaitu sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi kolaboratif), berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi (kompetensi pribadi) dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan (kompetensi komparatif).

LKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau bahkan dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, baik dalam konteks lokal maupun global.

LKLB menyediakan suatu kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membahas dan menyelesaikan tantangan global bersama, tanpa mengorbankan substansi keyakinan sendiri.

Program ini telah menghasilkan alumni. Merujuk pada data yang dirilis pada 5 Juli 2024, LKLB telah meluluskan 8.352 peserta dan alumni, 56 program internasional bersertifikat tentang pengenalan LKLB, 28 online upgrading course, 17 webinar internasional, dan 15 hybrid upgrading workshop.

Lembaga ini juga telah bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. Menurut laman resminya, di antara organisasi yang bekerja sama adalah:

1. Masjid Istiqlal

2. Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2PPM)

3. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

4. Maarif Institute

5. Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah

6. Universitas Alkhairaat Palu Sulteng

7. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia

9. RBC Institute A Malik Fadjar

10. The Sanneh Institute

11, Templeton Religion

12. Bridge Projects.

Sebagaimana diketahui, upaya lobi Yahudi untuk melakukan penetrasi terhadap pemahaman hubungan antara Indonesia dan Israel dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya, melalui dialog lintas agama dan budaya. Salah satu lembaga yang bekerjasama aktif melakukan hal tersebut adalah Leimena Institute. Kerja sama ini secara jelas ditegaskan langsung oleh Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel. Ari Gordon, belakangan batal mengisi kuliah umum di Masjid Istiqlal pada Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Dikutip dari..

Menanggapi pertanyaan dari The Jewish Link mengenai kurangnya pengakuan resmi terhadap agama Yahudi di Indonesia, dia menyatakan bahwa negara ini sedang bergumul dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelestarian demokrasi yang beragam, yang memiliki mayoritas Muslim, namun tidak memiliki karakter Islam secara eksplisit dalam konstitusi, sebanyak 87 persen warga negara beragama Islam-dan menurutnya akan ada perubahan di bidang ini di tahun-tahun mendatang.

Gordon mengatakan bahwa meskipun ada beberapa hubungan perdagangan swasta yang terbatas dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Israel, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

Kebijakan resmi pemerintah Indonesia mendukung “solusi dua negara,” dan dalam banyak percakapan di sana, dia mendengar optimisme bahwa segala sesuatunya dapat berubah jika dan seiring dengan membaiknya hubungan Israel-Palestina, dan tidak ada seorang pun yang dia ajak bicara yang mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Salah satu intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zainul Maarif telah menyadari atas kesalahannya berkunjung ke Israel dan meminta maaf. Dia pun menegaskan bahwa kunjungannya ke Israel tersebut bukan berarti mendukung Israel.

Sebab menurut dia, apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina saat ini merupakan kebiadaban.

"Bagi saya yang dilakukan oleh Israel sekarang, ini harus digarisbawahi, itu adalah kebiadaban. Ini jelas ini. Jangan katakan saya itu pro-Israel. Tidak. Saya pro-kemanusiaan, bahwa yang dilakukan oleh Israel itu biadab," ujar Zainul saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, apa yang dikakukan Israel terhadap warga Gaza sangat biadab. Namun, dia mengaku hanya bisa melakukan upaya dengan cara berdialog. Karena, tidak mungkin dia melakukan tindak kekerasan terhadap Presiden Israel langsung.

"Cuma tidak mungkin saya masa pukulin presiden? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang memungkinkan bagi saya dan saya bisanya ngomong, ya saya ngomong," ucap dia.

Kendati telah melakukan dialog dengan Israel, dia tidak yakin bisa mengubah situasi yang terjadi di Palestina. Namun, menurut dia, harus tetap optimis dengan berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian.

"Ada yang mengatakan 70 tahun upaya untuk berdamai, upaya PBB sekalipun tidak berhasil. Tapi jangan patah semangat, teman-teman semua. Jangan patah semangat, kita berusaha agar mendamaikan," kata Zainul.

Menurut dia, upaya mendamaikan Israel dan Palestina juga telah dilakukan Almarhum Gus Dur pada masa lalu. Karena, menurut dia, Indonesia juga punya tugas untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih..

"Maka kemudian kita Alhamdulillah sudah punya hubungan bagus dengan Palestina. Dan ini, kalau kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang berantem, gak mungkin kita hanya fokus pada satu saja. Maka itulah yang dilakukan oleh Gus Dur dan juga Gus Yahya. Dan saya, dengan segala keterbatasan saya, itu juga berharap itu juga bisa dilakukan," jelas Zainul.

Sebelumnya, lima foto...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Salah satu intelektual muda NU, Zainul Maarif akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam atas kunjungannya ke Israel pada 30 Juni-5 Juli 2024 lalu dan salah satu agendanya bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Dia juga meminta maaf kepada organisasi NU yang ikut tercoreng akibat perbuatannya. "Kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus umat Islam, wabil khusus lagi kepada Nahdatul Ulama, dan organisasi yg dimana saya berada di sana atas apa yang ketidaknyamanan yg muncul akhir-akhir ini terkait dengan kunjungan saya ke Palestina dan Israel," ujar Zainul saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Masalah ini menjadi pelajaran penting bagi Zainul. Karena, menurut dia, meskipun memiliki niat yang baik, belum tentu dampaknya baik.

"Sekali lagi saya mohon maaf dan ini adalah suatu pelajaran besar bagi saya pribadi bahwa niat baik, tindakan baik, kadang efeknya belum tentu baik. Itu pelajaran besar bagi saya pribadi," ucap dia.

Dia menjelaskan, kunjungannya ke Israel tersebut tidak ada urusannya dengan NU secara kelembagaan. Ia mengaku pergi ke sana atas kepentingan pribadi untuk berdoalog dengan tokoh lintas agama.

"Ini secara personal dan ini adalah dialog lintas iman, pesertanya ada dari Kristen, katolik, juga dari Yahudi dan Muslim. Jadi ini kegiatan lintas iman dan saya dalam hal ini sekali lagi saya meminta maaf atas segala yang terjadi," kata dosen UNUSIA ini.

Di samping itu, Zainul juga mengucapkan terimakasih atas masukan dari para kiai, dari dari PBNU, PWNU DKI Jakarta, dan UNUSIA yang telah memberikan nasihat terkait masalah ini.

"Mohon saudara-saudara semua jangan ganggu organisasi tersebut juga mohon jangan menyerang keluarga-keluarga kami ini. Kami mengaku salah karena tadi membuat ketidaknyamanan semacam ini. Mohon jangan hukum kami," jelas dia.

Imbas dari kunjungannya ke Israel ini, Zainul pun telah resmi diberhentikan sebagai pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta.

Tidak hanya memecat Zainul Maarif, PWNU DKI Jakarta juga memberhentikan tiga pengurus lainnya yang bekerjasama dengan Israel, yaitu Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI, Mu'ti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.

"Kami pengurus PWNU dari jajaran Syuriah dan Tanfidziyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta," ujar Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Maarif saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dua orang anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinonaktifkan karena diduga terlibat sebuah organisasi (NGO) yang terafiliasi dengan zionis Israel.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, MUI punya mekanisme sesuai pedoman dasar rumah tangga, peraturan organisasi dan kode etik. Dengan dasar itu, MUI melakukan proses sesuai dengan prosedur untuk menonaktifkan yang bersangkutan.

"Di antaranya ada inisial MA dan ada inisial AR (yang dinonaktifkan karena diduga terlibat organisasi terafiliasi zionis Israel)," kata Buya Amirsyah kepada Republika di MUI, Kamis (18/7/2024).

Buya Amirsyah mengatakan, MA dan AR diproses sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan dengan sebaik-baiknya. Dilakukan sesuai dengan tata kelola organisasi MUI.

Menurut Sekjen MUI ini, dua orang aktivis tersebut sungguh sangat membuat hati pilu dan merasa sedih. Mereka melukai hati, padahal semua tahu bangsa Indonesia sedang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membela kemerdekaan Palestina

"Tapi kedua aktivis ini telah kehilangan hati nurani," ujarnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan, langkah menonaktifkan itu ditempuh setelah MUI melakukan konsolidasi internal, sebagai respons atas kunjungan lima warga negara Indonesia ke Israel.

Kiai Niam mengatakan, dari hasil konsolidasi internal MUI tersebut, diketahui ada NGO bentukan beberapa orang yang salah satu visinya membangun hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia mengungkapkan, kedua pengurus NGO tersebut tercatat sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI berinisial MA dan AR.

"Karena sikap kelembagaan MUI jelas mengutuk tindakan genosida yang dilakukan Israel serta mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, pengurus itu jelas bertentangan dengan MUI dan konstitusi," kata Kiai Ni'am dikutip dari MUI Digital, Kamis (18/7/2024).

Kiai Ni'am mengungkapkan, rapat Ketua MUI Bidang Fatwa bersama Pimpinan Komisi Fatwa MUI, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kedua anggota Komisi Fatwa tersebut.

"Hasil rapat bidang dan komisi itu akan dibawa ke rapat pimpinan MUI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan langkah-langkah organisasi," ujar Kiai Ni'am.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengungkapkan, telah melakukan tracing (penelusuran) dan profiling.

Selain itu, ia juga telah mengkonfirmasi kepada kedua anggota tersebut mengenai informasi keterlibatan mereka dalam NGO yang terafiliasi dengan Zionisme Israel.

Kiai Ni'am menegaskan, hasil dari penelusuran tersebut sudah valid dan terkonfirmasi bahwa kedua anggota tersebut memang terbukti berada di organisasi yang terafiliasi dengan Israel.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini menerangkan, kedua anggota tersebut juga kedapatan telah berkunjung ke Kedutaan Besar Israel di Singapura tahun lalu.

"Ini cukup bagi kita untuk menonaktifkan keduanya sambil kita akan meminta penjelasan lebih lanjut. Kita sudah komunikasikan dengan keduanya," ujarnya.

Kiai Ni'am menegaskan, langkah selanjutnya terhadap nasib kedua pengurus Komisi Fatwa itu akan dilakukan dengan mekanisme organisasi di MUI.