Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) menjanjikan jika terpilih akan memberi cuti kerja seluas-luasnya bagi ibu menyusui. Hal itu untuk menjawab salah satu solusi mencegah stunting.

"Kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui," kata Ridwan Kamil dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta yang dilihat virtual, Minggu (27/10/2024).

Ridwan Kamil memastikan di setiap kantor di Jakarta akan didukung dengan tempat menyusui yang private.

"Kami akan memastikan di setiap tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi yang private," imbuhnya.

Bagi ibu menyusui golongan menengah bawah, Ridwan Kamil menjanjikan akan memberikan subsidi untuk pasok tambahan gizinya.

"Kami ingin pastikan yang menyusui dari golongan menengah bawah kita akan berikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang sudah kami siapkan sehingga mendapatkan suplai gizi baik selain asi," pungkasnya.

Di samping itu, Ridwan Kamil menyebut program kesehatan akan diberikan dari ibu hamil. Pasalnya permasalahan stunting dianggap telat jika ditangani saat anaknya sudah lahir.

"Syarat menuju Indonesia Emas adalah tidak boleh ada generasi cucu kita, anak kita yang kena stunting. Memberantas stunting terlalu telat jika sudah lahir, kita harus berikan program kesehatan sejak ibunya masih hamil," ucapnya.

Pada debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10), ketiga paslon memberikan solusinya agar ibu menyusui tetap dapat memberi ASI eksklusif selama 6 bulan sembari bekerja.

Hal itu bagian dari pertanyaan panelis terkait mengatasi stunting.

Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menjanjikan cuti untuk ibu menyusui agar anak terhindar dari stunting. Menurutnya, mencegah stunting sejak anak lahir sudah terlalu terlambat. Harus dilakukan sejak anak sedari kandungan.

“Memberantas stunting terlalu telat jika sudah lahir, kita harus berikan program kesehatan sejak ibunya hamil harus menyertai, setelah program ibu hamil,” ujarnya.

Maka, untuk mencegah stunting tersebut, RK menjanjikan cuti untuk ibu yang sedang menyusui. Hal ini menurutnya akan disesuaikan dengan produktivitas kerja sang ibu.

“Sehingga sebagai calon gubernur Jakarta kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya,” jelasnya.

Selain itu, RK juga menjanjikan adanya ruang laktasi di setiap kantor yang ada di Jakarta bila ia terpilih nantinya.

“Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi atau ruang menyusui,” tuturnya.

Kemudian, Cagub Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut ibu menyusui harus banyak-banyak makan daun katuk. Menurutnya, dengan memakan daun itu, air susu dari ibu akan lancar sehingga tak perlu lagi memompa secara paksa.

“Saya akan tambahkan sedikit bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan disedot air susu ibunya,” ujar dia.

Selain itu, Dharma berpendapat bahwa ibu-ibu yang menyusui harus diberikan waktu lebih banyak bersama anak oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Ia meminta setiap perusahaan menyediakan tempat dan waktu untuk itu.

“Dan tentunya berikanlah waktu yang luas untuk seorang ibu mengasuh anaknya, ada tempat-tempat yang harus disiapkan di setiap perusahaan atau pabrik sehingga si ibu bisa punya waktu untuk menyusui anaknya,” ujar dia.

Sedangkan, Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, menyebut tiga solusinya secara singkat. Salah satu yang ia sebut adalah pengadaan posyandu.

“Harus ada yang namanya dokter, yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi, yang ketiga adalah Posyandu,” ujarnya.

Pramono menyebut angka stunting di Jakarta masih tinggi. Ia yakin dengan solusinya, stunting dapat dikurangi.

“Maka, aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan dan saya yakin ini akan mencegah stunting yang ada,” tuturnya.

Pemerintah telah menetapkan 27 tanggal merah sepanjang 2025 nanti. Di antara tanggal merah alias hari libur tersebut ada yang berdekatan pada hari libur akhir pekan sehingga memperpanjang durasi libur akhir pekan (long weekend).

Penetapan tanggal merah 2025 ini tercantum SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Dalam hal ini pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.

Long weekend sendiri merupakan gabungan dari hari libur nasional atau cuti bersama dengan hari Sabtu-Minggu yang pada umumnya bukan merupakan hari kerja. Setidaknya terdapat 10 momen libur panjang akhir pekan tahun depan.

Berikut daftar long weekend 2025:

1 Long weekend Januari

Long weekend 25-29 Januari 2025 (Sabtu-Rabu): Libur Isra Mikraj dan Imlek

2 Long weekend Maret

Long weekend 28-30 Maret 2025 (Jumat-Minggu): Libur Nyepi

Long weekend 31 Maret-7 April 2025 (Senin-Senin depannya): Libur Idul Fitri

1 Long weekend April

Long weekend 18-20 April 2025 (Jumat-Minggu): Libur Wafat Yesus Kristus

2 Long weekend Mei

Long weekend 10-13 Mei 2025 (Sabtu-Selasa): Libur Waisak

Long weekend 29 Mei-1 Juni 2024 (Kamis-Minggu): Libur Paskah

2 Long weekend Juni

Long weekend 6-9 Juni 2025 (Jumat-Senin): Libur Idul Adha

Long weekend 27-29 Juni 2025 (Jumat-Minggu): Libur Tahun Baru Islam

1 Long weekend September

Long weekend 5-7 September 2025 (Jumat-Minggu): Libur Maulid Nabi Muhammad SAW

1 Long weekend Desember

Long weekend 25-28 Desember 2025 (Kamis-Minggu): Libur Natal

Demikian daftar libur panjang akhir pekan atau long weekend 2025. Semoga liburanmu tahun depan menyenangkan ya detikers!

Pemerintah telah menetapkan tanggal merah tahun depan melalui penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Total ada 27 tanggal merah yang sudah ditetapkan untuk sepanjang 2025 nanti.

Penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025 ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, seluruh tanggal merah yang sudah ditetapkan pemerintah itu terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Namun penetapan ini belum bersifat final khususnya untuk libur dan cuti bersama Ramadhan.

"Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini," tulis diktum pertama SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama," jelas aturan itu lagi.

Dijelaskan juga cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tadi mengurangi hak cuti tahunan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

"Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis diktum kelima SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing," tulis aturan itu lagi.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, berikut daftar tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Daftar Hari Libur Nasional dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Libur Nasional Januari

1 Januari (Rabu): Tahun Baru 2025 Masehi

27 Januari (Senin): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

29 Januari (Rabu): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Libur Nasional Maret

29 Maret (Sabtu): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

31 Maret-1 April (Senin-Selasa): Idul Fitri 1446 Hijriah

Libur Nasional April

18 April (Jumat): Wafat Yesus Kristus

20 April (Minggu): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

Libur Nasional Mei

1 Mei (Kamis): Hari Buruh Internasional

12 Mei (Senin): Hari Raya Waisak 2569 BE

29 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus

Libur Nasional Juni

1 Juni (Minggu): Hari Lahir Pancasila

6 Juni (Jumat): Idul Adha 1446 Hijriah

27 Juni (Jumat): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

Libur Nasional Agustus

17 Agustus (Minggu): Proklamasi Kemerdekaan

Libur Nasional September

5 September (Jumat): Maulid Nabi Muhammad SAW

Libur Nasional Desember

25 Desember (Kamis): Kelahiran Yesus Kristus

Daftar Cuti Bersama dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Cuti Bersama Januari

28 Januari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Cuti Bersama Maret

28 Maret (Jumat): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Cuti Bersama April

2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin): Idul Fitri 1446 Hijriah

Cuti Bersama Mei

13 Mei (Selasa): Hari Raya Waisak 2569 BE

30 Mei (Jumat): Kenaikan Yesus Kristus

Cuti Bersama Juni

9 Juni (Senin): Idul Adha 1446 Hijriah

Cuti Bersama Desember

26 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus

Demikian daftar tanggal merah tahun depan menurut SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Semoga bermanfaat ya detikers!

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Rinciannya, hari libur nasional sebanyak 17 hari dan hari cuti bersama sebanyak 10 hari, total terdapat 27 hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2025.

"Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Muhadjir mengatakan, penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.

"Penetapan SKB tahun 2025 merujuk pada Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur," ujarnya.

SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor menyebut bahwa sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan setiap tahun melalui SKB 3 Menteri, maka pihaknya telah mengedarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan.

Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Oleh karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim," tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10).

Tak hanya itu, menurut Dasco, pihaknya juga segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk periode DPR RI 2024-2029.

Harapannya, kata Dasco, tugas para hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas keadilan tidak terhambat. Selain itu hakim juga sejahtera dan tidak mudah disuap oleh siapapun

“Insya Allah kami semua sudah sama-sama sepakat, ada beberapa hal yang kita akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini, untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," katanya.

Sebelumya, Prabowo Subianto mengaku terkejut mendengar dan mengetahui kondisi para hakim selama ini, terutama soal keluhan para hakim terkait permintaan kenaikan gaji.

Untuk itu, Prabowo meminta para hakim bersabar sampai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 karena dia menyatakan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

“Mohon sabar, saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian,” kata Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa aksi mogok kerja atau cuti berjamaah para hakim tidak akan mengganggu penanganan perkara di semua pengadilan.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Bagus Sudjatmiko mengemukakan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan tetap akan dilayani para hakim dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang ingin mencari keadilan di setiap pengadilan.

"Apalagi perkara-perkara yang memang harus diselesaikan di hari itu, kami [pengadilan] tetap akan melayani dengan baik," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Bagus, tidak ada pengadilan yang ditutup sementara karena aksi mogok kerja para hakim di seluruh Indonesia.

Bahkan, dia memastikan seluruh layanan tetap bakal dibuka dan akan dilayani di semua pengadilan di Indonesia.

"Artinya cuti bersama kita ini tidak akan mengganggu pelayanan di pengadilan mana pun," katanya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang mengambil pekerjaan sampingan, seperti mengajar dan berjualan. Namun, dia memastikan hal tersebut dilakukan tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendukung aksi cuti "mogok" massal yang dilakukan hakim se-Indonesia. Aksi ini menuntut kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak berubah selama 12 tahun.

"Memang kita tidak bisa tutupi ya, bahwa kenyataan memang (gaji dan tunjangan) Hakim itu 12 tahun tidak berubah," kata Pejabat Humas PN Jakpus, Zulkifli Atjo, kepada wartawan, Senin (7/10).

"Jadi tentunya rekan-rekan kita yang Solidaritas Hakim Indonesia mengadakan aksi cuti bersama itu, ya Jakarta Pusat sikap kita itu mendukung," tambah Atjo.

Meski demikian, Atjo mengatakan Hakim di PN Jakpus tak ada yang mengambil cuti. Sebab, mesti menyidangkan berbagai perkara yang memiliki batas waktu singkat.

Sementara, Wakil Humas PN Jakpus, Bintang, menyebut perkara yang mesti diselesaikan secara cepat di antaranya perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Perkara ini hanya memiliki tenggat waktu selama 20 hari.

Selain itu, ada beberapa perkara lain yang perlu segera dirampungkan karena masa penahanan terdakwanya yang hampir habis.

"Jika misalnya perkara itu masih kira-kira panjang waktunya, penahanannya masih lama, ada beberapa perkara juga yang kami tunda persidangannya, sebagai bentuk aksi kami," ujar Bintang.

Untuk seluruh sidang yang telah dijadwalkan hari ini, Bintang menyebut, tak ada yang ditunda. Namun, masing-masing majelis hakim membatasi pemeriksaan saksi.

"Jadi yang dijadwal hari ini itu tidak ditunda, tetap kita sidang hari ini. Termasuk tipikor kan, kasus timah hari ini sidang. Tapi nanti kemungkinan Majelisnya bersikap membatasi saksi dulu sementara sebagai bentuk solidaritas itu mungkin bisa dilakukan oleh ketua majelisnya," kata dia.

Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan cuti "mogok" massal sebagai bentuk protes terhadap sejumlah hal di antaranya gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik, mulai hari ini, Senin (7/10).

"Ini bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan perlindungan hakim," kata Jusran Ipandi, Koordinator SHI, melalui siaran pers.

Jusran memaparkan agenda SHI pada Senin ini adalah menemui p0impinan Mahkamah Agung, pimpinan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), serta Menteri Hukum dan HAM.

"Pertemuan dilaksanakan pukul 13.00 WIB di dua lokasi berbeda," kata Jusran.

Selain membawa draf Rancangan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, SHI membawa 3 tuntutan:

Berdasarkan data per Sabtu (5/10), jumlah hakim yang menyatakan akan ikut dalam gerakan cuti "mogok" massal ini mencapai 1.748 hakim.

Jumlah hakim yang ikut dalam gerakan cuti bersama menuntut kenaikan gaji dan tunjangan terus bertambah. Tercatat, hingga Sabtu (5/10), ada 1.748 hakim yang ikut gerakan mogok kerja tersebut.

"Hingga saat ini, 1.748 Hakim telah bergabung dalam grup solidaritas SHI," kata Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), Aulia Ali Reza, dalam keterangannya.

"Berdasarkan data terbaru, diperkirakan hampir seluruh Hakim di Indonesia kini mendukung gerakan ini, baik secara langsung maupun melalui afiliasi mereka dengan organisasi profesi," tambah dia.

Aulia mengungkapkan, 148 hakim di antaranya yang berada di Jakarta akan hadir secara langsung dalam berbagai upaya advokasi. Adapun audiensi akan digelar dengan berbagai instansi, yakni:

"Kami sangat mengapresiasi respons positif dari lembaga-lembaga ini, yang menunjukkan keterbukaan untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi dari para-Hakim di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya itikad baik untuk mencari solusi bersama terkait kesejahteraan dan hak-hak Hakim yang selama ini belum terpenuhi," jelas Aulia.

Di sisi lain, Aulia menjelaskan, pihaknya juga telah bersurat ke beberapa kementerian lain, mulai dari Kemenpan-RB, Kemensetneg, Kemenkeu, hingga Kemenko Polhukam. Namun, sederet instansi tersebut belum merespons permintaan para hakim.

"Kami menuntut agar segera mungkin permintaan audiensi gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dapat dikonfirmasi," ujar dia.

Gerakan cuti bersama ini rencananya akan dimulai pada 7-11 Oktober 2024 mendatang. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tak berubah selama 12 tahun terakhir.

Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai, memaklumi gerakan cuti bersama sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang menuntut kenaikan gaji dan tunjangan.

Ia mengeklaim, selama ini, KY selalu melakukan berbagai pembahasan dengan sejumlah pihak untuk membahas kesejahteraan hakim.

"Selama ini KY juga baik secara terbuka ataupun melalui pertemuan tertutup dengan lembaga lain terus juga berusaha meningkatkan kesejahteraan hakim," kata Amzulian dalam keterangannya, Jumat (4/10).

Salah satu pertemuan membahas kesejahteraan hakim dilakukan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di rumah dinas Menhan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 20 Mei 2024 lalu.

Ia menyebut, Prabowo sendiri menyambut baik soal wacana perbaikan kesejahteraan hakim itu. Utamanya dalam bidang keuangan, kesehatan, hingga tempat tinggal.

"Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambut baik usulan dari Ketua KY tersebut, secara khusus beliau memberikan atensi terhadap perumahan hakim dan berencana membangun/apartemen yang layak bagi para hakim terutama di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi," ungkap Amzulian.

"Prabowo bersimpati dengan fasilitas kerja yang diterima oleh para hakim oleh karenanya akan memberikan atensi soal ini," sambung dia.

Terkait gerakan cuti bersama yang rencananya akan digelar pada 7-11 Oktober itu, Amzulian meminta agar pelaksanaan peradilan tak terganggu.

"Para hakim bersikap bijak dalam menyampaikan aspirasi dan tidak mengganggu proses Peradilan demi terpenuhinya hak-hak mendasar para pencari keadilan," tutur dia.