Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK mulai menghantui para karyawan yang jumlahnya mencapai 50 ribu orang

Pihak manajemen mengaku sedang mengupayakan tidak terjadi PHK. Hal ini berdasarkan pertemuan antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, pada Jumat (25/10/2024).

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Sementara itu, Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," terang perusahaan.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tambah Sritex.

Sehingga penting bagi perusahaan untuk berjuang melawan putusan pailit tersebut. Pada akhirnya Sritex hanya bisa meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," jelas Sritex.

Pesan Pemerintah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Rinciannya, hari libur nasional sebanyak 17 hari dan hari cuti bersama sebanyak 10 hari, total terdapat 27 hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2025.

"Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Muhadjir mengatakan, penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.

"Penetapan SKB tahun 2025 merujuk pada Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur," ujarnya.

SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor menyebut bahwa sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan setiap tahun melalui SKB 3 Menteri, maka pihaknya telah mengedarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan.

Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Oleh karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," pungkasnya.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma agar perusahaan membayarkan utang gaji ke karyawan. SP Indofarma mencatat, total utang gaji ke karyawan sebesar Rp 95 miliar.

Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon mengatakan, karyawan sudah berutang kemana-mana karena gaji tak dibayar penuh.

"Kenapa seperti itu karena kami sudah berutang di mana-mana, kalau mendengarkan keluh kesah temen-temen di lapangan, karyawan Indofarma yang lain, bahwasanya mereka sudah berutang ke mana-mana, entah mukanya mau disimpan di mana lagi kita nggak tahu. Makanya kita usul untuk dibayarkan secara tunai," katanya di Komisi VI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Pihaknya juga mengusulkan agar Indofarma Grup untuk diselamatkan dengan memberikan dana talangan (bailout). Dalam penyelamatan Indofarma, pihaknya juga menerima dengan pendekatan rightsizing organisasi atau karyawan.

"Kalaupun ada konsekuensi right sizing atau pensiun dini yang digulirkan oleh manajemen Indofarma Group kami juga siap untuk berdiskusi. Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," katanya.

"Kami sepakat OK proposal kita turunkan untuk meringankan beban Indofarma cukup 3 kali. Namun sampai saat ini belum ada diskusi dengan manajemen untuk besaran pembayaran pesangon terkait right sizing tersebut," katanya.

Selanjutnya, pihaknya meminta agar segera dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat di Indofarma dan anak usaha PT Indofarma Global Medika (IGM) yang diduga melakukan fraud.

"Yang terakhir evaluasi atas kinerja holding BUMN farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," ujarnya.

Simak Video: Bos Bio Farma Bicara Kasus Utang Pinjol Rp 1,26 M yang Menjerat Indofarma

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyosialisasikan aplikasi JMO untuk memudahkan peserta mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJAMSOSTEK Jakarta Pulogebang melakukan sosialisasi kepada seluruh PIC perusahaan binaan cabang Pulogebang terkait program MLT dan penggunaan aplikasi JMO. Kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui zoom.

Dalam sosialisasi tersebut materi paparan disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pulo Gebang Dewi Mulya Sari, menjelaskan Kegiatan tersebut dilaksanakan agar para pekerja yang sudah menjadi peserta BPJamsostek aktif dapat memanfaatkan program MLT sebagai hak pekerja untuk bisa mendapatkan rumah.

Adapun Jenis-jenis Pembiayaan Perumahan Pekerja yaitu KPR, PUMP, PRP, dan FPPP/KK. Kriteria KPR adalah:

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bertujuan agar peserta BPJAMSOSTEK mampu memiliki rumah tapak / rumah susun yang sehat layak dan terjangkau. Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.

KPR maksimal adalah 500 juta rupiah. Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit).

Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) bertujuan membantu peserta dengan menyediakan sebagian atau seluruh uang muka untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun. Kriteria PUMP adalah:

a.Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.

b.Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.

c. Merupakan rumah tapak atau rumah susun pertama.

d. Berlaku untuk rumah subsidi.

e. Besaran pembiayaan PUMP yang disediakan kepada peserta maksimal pembiayaan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

f. Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) bertujuan membantu peserta dengan menyediakan sejumlah dana untuk keperluan renovasi rumah milik peserta. Kriteria PRP adalah:

g. Pinjaman dipergunakan untuk melakukan renovasi rumah peserta yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama peserta/pasangan peserta dan ijin mendirikan bangunan.

h. Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun.

i. Besaran pembiayaan pinjaman renovasi perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

j. Fasilitas pembiayaan perumahan pekerja (FPPP/KK) bertujuan untuk membantu perusahaan pembangunan perumahan sebagai modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaian pembangunan dan biaya pembangunan prasaran dan sarana. Kriteria FPPP/KK adalah:

k. Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.

l. Penerima fasilitas pembiayaan perumahan pekerja adalah perusahaan pembangunan perumahan yang membangun perumahan yang merupakan bagian dari program manfaat lainnya BPJAMSOSTEK.

m. Telah mendapatkan persetujuan dari BPJAMSOSTEK terkait persyaratan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.

n. Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

o. Peserta tidak menunggak membayar iuran selama masa kredit untuk mendapatkan suku bunga khusus

Selain itu, kehadiran JMO memiliki fitur lengkap berupa informasi saldo pekerja, informasi program dan beragam fitur lain seperti co-marketing, jaringan mitra layanan dan kantor cabang, pelaporan kecelakaan kerja dan sebagainya.

"Kegiatan seperti ini juga dilakukan untuk membangun komunikasi dua arah antara BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara dengan perusahaan sebagai peserta,” ungkap Dewi.

Dengan komunikasi yang baik, jika terjadi kecelakaan kerja, maka tanggung jawab materiil maupun pengobatan beralih ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami akan menutup seluruh biaya jika terjadi kecelakaan kerja dan juga akan memberikan santunan kepada ahli waris jika meninggal dunia,” ujar Dewi.