Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan tanggal penetapan Upah Minimum 2025. Dia meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 paling lambat 21 November 2024. Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 30 November 2024.

Penetapan tanggal itu telah melalui pertimbangan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita semua ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif. Saya dan Mendagri mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan," ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Terkait progres pembahasan Upah Minimum 2025, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait angkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024) lalu.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan 27 tanggal merah sepanjang 2025 nanti. Di antara tanggal merah alias hari libur tersebut ada yang berdekatan pada hari libur akhir pekan sehingga memperpanjang durasi libur akhir pekan (long weekend).

Penetapan tanggal merah 2025 ini tercantum SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Dalam hal ini pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.

Long weekend sendiri merupakan gabungan dari hari libur nasional atau cuti bersama dengan hari Sabtu-Minggu yang pada umumnya bukan merupakan hari kerja. Setidaknya terdapat 10 momen libur panjang akhir pekan tahun depan.

Berikut daftar long weekend 2025:

1 Long weekend Januari

Long weekend 25-29 Januari 2025 (Sabtu-Rabu): Libur Isra Mikraj dan Imlek

2 Long weekend Maret

Long weekend 28-30 Maret 2025 (Jumat-Minggu): Libur Nyepi

Long weekend 31 Maret-7 April 2025 (Senin-Senin depannya): Libur Idul Fitri

1 Long weekend April

Long weekend 18-20 April 2025 (Jumat-Minggu): Libur Wafat Yesus Kristus

2 Long weekend Mei

Long weekend 10-13 Mei 2025 (Sabtu-Selasa): Libur Waisak

Long weekend 29 Mei-1 Juni 2024 (Kamis-Minggu): Libur Paskah

2 Long weekend Juni

Long weekend 6-9 Juni 2025 (Jumat-Senin): Libur Idul Adha

Long weekend 27-29 Juni 2025 (Jumat-Minggu): Libur Tahun Baru Islam

1 Long weekend September

Long weekend 5-7 September 2025 (Jumat-Minggu): Libur Maulid Nabi Muhammad SAW

1 Long weekend Desember

Long weekend 25-28 Desember 2025 (Kamis-Minggu): Libur Natal

Demikian daftar libur panjang akhir pekan atau long weekend 2025. Semoga liburanmu tahun depan menyenangkan ya detikers!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan tanggal merah tahun depan melalui penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Total ada 27 tanggal merah yang sudah ditetapkan untuk sepanjang 2025 nanti.

Penerbitan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025 ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, seluruh tanggal merah yang sudah ditetapkan pemerintah itu terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Namun penetapan ini belum bersifat final khususnya untuk libur dan cuti bersama Ramadhan.

"Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini," tulis diktum pertama SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama," jelas aturan itu lagi.

Dijelaskan juga cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tadi mengurangi hak cuti tahunan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

"Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis diktum kelima SKB 3 Menteri cuti bersama 2025.

"Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing," tulis aturan itu lagi.

Berdasarkan SKB 3 Menteri cuti bersama 2025, berikut daftar tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan.

Daftar Hari Libur Nasional dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Libur Nasional Januari

1 Januari (Rabu): Tahun Baru 2025 Masehi

27 Januari (Senin): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

29 Januari (Rabu): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Libur Nasional Maret

29 Maret (Sabtu): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

31 Maret-1 April (Senin-Selasa): Idul Fitri 1446 Hijriah

Libur Nasional April

18 April (Jumat): Wafat Yesus Kristus

20 April (Minggu): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

Libur Nasional Mei

1 Mei (Kamis): Hari Buruh Internasional

12 Mei (Senin): Hari Raya Waisak 2569 BE

29 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus

Libur Nasional Juni

1 Juni (Minggu): Hari Lahir Pancasila

6 Juni (Jumat): Idul Adha 1446 Hijriah

27 Juni (Jumat): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

Libur Nasional Agustus

17 Agustus (Minggu): Proklamasi Kemerdekaan

Libur Nasional September

5 September (Jumat): Maulid Nabi Muhammad SAW

Libur Nasional Desember

25 Desember (Kamis): Kelahiran Yesus Kristus

Daftar Cuti Bersama dalam SKB 3 Menteri cuti bersama 2025

Cuti Bersama Januari

28 Januari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

Cuti Bersama Maret

28 Maret (Jumat): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

Cuti Bersama April

2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin): Idul Fitri 1446 Hijriah

Cuti Bersama Mei

13 Mei (Selasa): Hari Raya Waisak 2569 BE

30 Mei (Jumat): Kenaikan Yesus Kristus

Cuti Bersama Juni

9 Juni (Senin): Idul Adha 1446 Hijriah

Cuti Bersama Desember

26 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus

Demikian daftar tanggal merah tahun depan menurut SKB 3 Menteri cuti bersama 2025. Semoga bermanfaat ya detikers!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kode MFG terkadang kita temukan pada kemasan berbagai produk dengan masa kedaluwarsa, seperti makanan, obat, dan kosmetik. Simak artikel ini untuk mengetahui apa itu kode MFG dan arti dari berbagai kode tanggal yang biasa tertera pada kemasan.

Arti Kode MFG

Dikutip dari situs BL Bio Lab, MFG adalah singkatan dari manufacturing date atau tanggal pembuatan. Tanggal MFG adalah indikator kapan produk tersebut diproduksi.

Contohnya MFG 091224, maka produk tersebut dibuat pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2024. Namun urutan angka ini mungkin berbeda di negara lain. Misalnya di Amerika, kode tersebut berarti bulan 9 tanggal 12 tahun 2024.

Biasanya kode MFG juga disertai keterangan masa pakai, tanggal kedaluwarsa, atau baik digunakan sebelum tanggal tertentu.

Arti Kode Tanggal pada Kemasan

Selain MFG atau manufacturing date, masih ada beberapa macam kode tanggal lain yang sering dicantumkan pada kemasan produk. Dilansir dari Codex Alimentarius International Food Standard dari Food and Agriculture Organization (FAO), berikut macam-macam arti kode tanggal pada kemasan:

1. EXP

Expiration date sering disingkat EXP adalah kode yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk dalam kondisi penyimpanan apa pun, bahkan jika produk masih tertutup rapat. Jika sudah melebihi tanggal yang tercantum, maka produk tidak boleh digunakan karena alasan keamanan dan kualitas.

2. Best Before Date

Best before date adalah label yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk di masa yang terbaik. Jika sudah lewat dari tanggal yang tercantum, produk masih boleh digunakan, dengan catatan masih disimpan dalam kondisi layak dan belum dibuka.

3. Date of Packaging

Date of packaging menunjukkan kapan suatu produk dimasukkan ke dalam kemasan yang selanjutnya didistribusikan untuk dijual. Label ini tidak ada kaitannya dengan jangka waktu suatu produk layak digunakan.

Fungsi Label Tanggal pada Kemasan Produk

Mengutip laman Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, berikut beberapa fungsi adanya kode tanggal pada kemasan produk:

1. Jaminan Kualitas Produk

Adanya label tanggal MFG, EXP, maupun Best Before dapat memberi jaminan bahwa produk tersebut masih berkualitas dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi atau digunakan.

2. Melindungi Konsumen

Mencantumkan label tanggal adalah salah satu aturan yang dibuat pemerintah kepada produsen untuk melindungi konsumen. Dengan demikian, konsumen bisa mengetahui apakah produk tersebut berbahaya bagi dirinya.

3. Membantu Konsumen Mengambil Keputusan

Dengan melihat label tanggal, konsumen akan tahu kapan produk dibuat dan kapan produk kedaluwarsa. Hal ini membantu konsumen memutuskan apakah dia akan membelinya.

4. Alat Promosi

Produk berlabel tanggal menunjukkan bahwa produsen menjalankan usaha secara profesional, sehingga menambah kepercayaan konsumen. Selain itu, label tanggal juga menjadi patokan penjual kapan menarik produk tersebut. Biasanya, barang yang sudah mendekati kedaluwarsa akan dipromosikan dengan diskon.

Demikian penjelasan mengenai arti MFG pada kemasan produk serta fungsi dari kode lain, seperti EXP dan Best Before.

(bai/inf)

Makassar -

Sejumlah momen penting diperingati setiap tanggal 4 September. Lantas, tanggal 4 September 2024 memperingati hari apa saja?

Berdasarkan kalender Masehi, tanggal 4 September 2024 jatuh pada hari Rabu. Hari ini merupakan Rabu pertama di bulan September 2024.

Sedikitnya, terdapat 3 momen yang diperingati hari ini. Satu hari peringatan nasional dan dua hari peringatan internasional.

Penasaran ada hari apa? Berikut daftar serta ulasannya.

Hari Pelanggan Nasional

Setiap tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas). Dikutip dari situs resminya, diperingati pertama kali pada tahun 2003.

Hari Pelanggan Nasional merupakan cetusan dari sebuah pemikiran dan pengalaman bertahun-tahun memahami tingkah laku berbagai perusahaan di Indonesia. Harpelnas diperingati untuk mendorong terciptanya ekosistem pelanggan yang puas, loyal, dan maju.

Dengan begitu, harapan perekonomian di Indonesia dapat lebih maju dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Tak hanya itu, hari ini juga diperingati agar setiap perusahaan dapat belajar tentang esensi dari Harpelnas.

Hari Solidaritas Hijab Internasional

Hari Solidaritas Hijab Internasional atau International Hijab Solidarity Day (IHSD) juga diperingati setiap 4 September. Dilansir dari situs Salam UI, IHSD lahir dari sebuah konferensi yang diadakan di Kota London, Inggris pada tanggal 4 September 2004.

Hari ini menjadi momen para muslimah untuk merayakan dan menyuarakan kebebasan mereka menggunakan hijab.

Awalnya, IHSD diprakarsai oleh para pemeluk Islam di empat negara, yakni Prancis, Jerman, Tunisia dan Turki. Pasalnya, di negara tersebut para muslimah berhijab sering kali mendapat diskriminasi dan kesulitan.

Oleh karena itu, International Hijab Solidarity Day sendiri memberikan penekanan pada makna kata Solidarity (solidaritas) yakni rasa senasib dan setia kawan.

Hari Akuisisi Bakat Global

Hari Akuisisi Bakat Global diperingati setiap tahun pada Rabu pertama bulan September. Tahun 2024 ini, jatuh pada tanggal 4 September.

Hari ini diperingati untuk mengakui kontribusi para profesional akuisisi bakat dalam sebuah organisasi mana pun. Apalagi sejumlah perusahaan tidak akan memiliki tenaga kerja apabila tanpa agen akuisisi bakat.

Akuisisi bakat merekrut karyawan dengan keterampilan dan kualifikasi yang tepat. Mereka memainkan peran penting dalam sektor pekerjaan.

Itulah momen yang diperingati pada 4 September 2024. Semoga menambah wawasan, detikers.

(alk/hsr)

Jakarta: Pada hari ini, 79 tahun yang lalu atau tepatnya 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tujuan pembentukan PPKI untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, pemindahan kekuasaan, dan membentuk undang-undang dasar, serta tata kenegaraan republik.

Dilansir dari esi.kemdikbud.go.id, PPKI merupakan sebuah panitia bentukan Jepang yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk menggantikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) yang telah habis masa tugasnya pada 18 Juli 1945.

Fungsi PPKI semacam parlemen sementara dari negara Indonesia yang akan dibentuk. Sebagai kelanjutan dari BPUPKI, keanggotaan PPKI sebagian berasal dari BPUPKI dan sebagian ditunjuk langsung oleh panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara, yaitu Jenderal Hisaichi Terauchi.
Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda kecil (Nusa Tenggara), seorang dari Maluku dan seorang dari golongan Cina.

Saat itu, Sukarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Sedangkan, Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasihat.

Sehari sebelum pembentukan PPKI, yaitu 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat yang menewaskan 78 ribu orang. Pimpinan PPKI diundang Marsekal Hisaichi Terauchi, panglima Angkatan Darat Daerah Selatan dengan markas besarnya di Saigon.

Pada pagi 9 Agustus 1945, Sukarno, Mohammad Hatta, Radjiman Widiodiningrat, dr. Suharto (dokter pribadi Sukarno), Letnan Kolonel Nomura dan penerjemah Kapten Miyoshi dengan menggunakan pesawat militer berangkat dari lapangan udara Kemayoran menuju kota Saigon Vietnam.

Pesawat terpaksa mendarat di lapangan udara Rontan karena Saigon sedang banjir. Kemudian, melanjutkan perjalanan menuju Dalat, sebuah kota sejuk di dataran tinggi Langbian.

Mereka diundang ke Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dan melantik pemimpin PPKI. Pada 11 Agustus 1945 di Dalat, disepakati Sukarno dan Hatta dilantik sebagai ketua PPKI dan PPKI akan melangsungkan sidang pertama pada 18 Agustus 1945.

Rombongan tiba kembali di Tanah Air pada 14 Agustus 1945 dan mendapat sambutan yang mengesankan dari Jenderal Yuichiro Nagano dan laksamana Tadashi Maeda. Pada saat itu, keanggotaan PPKI yang terdiri dari 21 orang diumumkan, yaitu:

1. Ir. Sukarno (Ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)
3. B.P.H. Poerbojo
4. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat
5. Soetardjo Kartohadikoesoemo
6. Andi Pangeran
7. I.G.K. Pudja, S.H.
8. dr. Mohammad Amir
9. Otto Iskandardinata
10. R. Pandji Soeroso
11. B.P.K.A. Soerjohamidjojo
12. Ki Bagus Hadikusumo
13. Abdul Abbas, S.H.
14. Latuharhary, S.H.
15. A.A. Hamidhan
16. Abdul Kadir
17. dr. Soepomo
18. K.H. Wahid Hasjim
19. Teuku Mohammad Hassan, S.H.
20. Dr. G.S.S.J. Ratulangie
21. Drs. Yap Tjwan Bing

Tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah enam anggota lagi, yaitu

1. Ahmad Subardjo (penasihat)
2. Sayuti Melik
3. Ki Hajar Dewantara
4. A.A. Wiranatakusuma
5. Kasman Singodimedjo
6. Iwa Kusumasumantri

Sehari setelah pengumuman keanggotaan PPKI, Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu. Hal itu mengakibatkan semua rencana kemerdekaan yang disponsori Jepang terhenti.

Sebab, Jepang terikat perjanjian dengan Sekutu untuk menjaga status quo atas Indonesia. Setelah melalui proses menegangkan akibat perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945.

Sehari kemudian, PPKI bersidang dengan mengambil keputusan:

1. Memilih Ir Sukarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu tugas-tugas Presiden.

Selain itu, sidang PPKI juga menghasilkan keputusan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi dan menetapkan 12 Kementerian sebagai kabinet presidensiil yang pertama.

Itulah sejarah 7 Agustus 1945 yang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Semoga informasi ini bermanfaat yaa.

Baca juga: 10 Lagu Wajib Nasional yang Cocok Diputar pada 17 Agustus Beserta Liriknya

(REN)