BANDUNG, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui warga Dago Elos di Mapolda Jabar, Jumat (18/10/2024). Di hadapan warga, AHY menegaskan siap memberantas kejahatan mafia tanah.

Sekitar 100 warga Dago Elos datang ke Polda Jabar karena tahu AHY menghadiri konferensi pers terkait kasus mafia tanah di Jawa Barat yang berhasil diungkap Satgas Antimafia Tanah Kementerian ATR/BPN.

Mereka mengucapkan terima kasih langsung kepada AHY yang membantu menuntaskan kasus sengketa tanah Dago Elos dengan terpidana Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Muller bersaudara dengan hukuman 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara karena memalsukan akta otentik untuk menguasai Dago Elos.

AHY yang didampingi Ketua Satgas Antimafia Tanah Brigjen Pol Arif Rachman, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Ilyas Tedjo, Stafsus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Irjen Pol Widodo, menyambut kedatangan warga Dago Elos. Kepada warga, AHY berjanji menuntaskan kasus sengketa tanah Dago Elos sampai ke akar-akarnya.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ada dua kasus mafia tanah yang menonjol di Jawa Barat. Pertama terjadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat perizinan pembangunan perumahan.

Pelaku Setiadjie Munawar alias Adjai Gunawan yang merupakan residivis kasus penipuan. Akibat penipuan ini mengakibatkan kerugian Rp996 juta. Potensial lost yang berhasil diselamatkan Rp40 miliar lebih karena di atas tanah yang dipersengketakan akan dibangun sebanyak 264 unit rumah.

"Kasus ini menyebabkan dunia usaha merugi, ada real lost yang harus diderita dan potensial lost dari itu semua karena rencana pembangunan termasuk juga upaya untuk meningkatkan ekonomi terhenti. Sekarang sudah bisa diselesaikan," kata AHY.

Kasus kedua yang menjadi perhatian luas, ujar AHY,  adalah sengketa tanah Dago Elos, Kota Bandung. Kasus ini telah berlangsung sejak 2016. Warga yang menjadi korban 2.000.

"Jadi, lokasi Dago Elos diklaim oleh sekelompok orang, bagian dari mafia tanah. Mereka memalsukan berbagai dokumen. Bahkan mereka memalsukan dokumen-dokumen lama sebelum Indonesia merdeka, tapi mirip sekali. Jadi mirip sekali seolah olah itu dokumen asli," kata AHY.

Padahal, tutur AHY, semua itu palsu. Secara kasat mata, surat-surat yang dimiliki mafia tanah terlihat asli, tapi penyidik yang teliti bisa menemukan dokumen itu palsu dan ada tekniknya. Kasus ini diselidiki secara serius dan benar-benar dikawal dalam waktu 1 tahun," tutur Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.

Hasilnya, kata AHY, satu per satu bisa dicarikan solusi. Satgas Antimafia Tanah ATR/BPN bisa menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Kedua mencegah semakin berkembangnya situasi tidak menentu yang dampaknya bukan hanya ekonomi tapi juga sosial, potensi kerugian negara, termasuk masyarakat yang jumlahnya signifikan besar.

"Tadi dihitung potensi kerugian lebih dari Rp3,6 triliun, karena ini lokasi (Dago Elos) sangat strategis. Lokasi yang kalau dikembangkan secara ekonomi punya nilai tinggi. Penuntasan kasus ini merupakan pesan kuat kepada siapa pun yang mencoba melawan hukum, menindas masyarakat, maka kami, negara hadir, Satgas Antimafia Tanah siap menghadapi dan menindak mereka secara tegas," ucap AHY.

AHY meminta kasus Dago Elos terus dikembangkan tidak hanya berhenti kepada Muller bersaudara tapi kelompok di belakangnya.

"Saya berharap ini (kasus Dago Elos) terus dikembangkan, tidak berhenti di sini, akan terus kami ungkap. Saya berharap masyarakat memberikan dukungan, bersabar, dalam arti ada proses yang harus dijalankan, gak bisa satu hari selesai, sehingga benar-benar pada saatnya tuntas. Kita kawal terus supaya benar-benar tuntas sampai ke akarnya," ujarnya.

Artinya, tutur AHY, kasus Dago Elos terus dipelajari dan dikembangkan. Ini komitmen Kementerian ATR BPN, Polri, dan Kejaksaan.

"Ini negara kita. Gak boleh ada orang yang kebal hukum. Negara hukum itu harus dipatuhi oleh semua. Ini menjadi tantangan sekaligus komitmen kita," kata AHY.

Editor: Kastolani Marzuki

Dua terdakwa kasus sengketa tanah Dago Elos, Heri Hermawan dan Dodi Rustandi Muller, divonis penjara 3 tahun 6 bulan. Vonis tersebut dibacakan Pimpinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Hakim Syarif, dalam sidang putusan yang digelar Senin (14/10).

Syarif menyatakan putusan ini menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 266 Ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian. Heri dan Dodi Muller memang diduga melakukan tindak pemalsuan dokumen akta kelahiran untuk mengklaim lahan tanah warga Dago Elos.

Namun, vonis ini berbeda dengan tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) semula, yakni lewat Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1. Heri Hermawan dan terdakwa 2. Dodi Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan," ujar Syarif, di PN Bandung, Jalan R.E Martadinata, Senin (14/10).

Usai bacaan putusan itu, Hakim Syarif memberikan kesempatan selama sepekan atau tujuh hari baik bagi pihak penggugat maupun tergugat guna mengajukan banding.

Terkait hal ini, penasihat hukum Heri dan Dodi Muller, yakni Jogi Nainggolan mengatakan pihaknya akan mengajukan banding. Upaya hukum ini akan pihaknya tempuh, meski mengaku telah berterima dengan putusan hakim tadi.

“Ya suka tidak suka, karena ini masih berproses, kami terima dan kami akan melakukan upaya hukum berupa banding,” katanya saat dihubungi, Senin (14/10).

Sementara itu, terpisah, JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukanda, mengatakan masih akan mendiskusikan soal pengajuan banding atas vonis yang telah dibacakan hakim tadi. Dia bilang, waktu satu pekan ini akan dimanfaatkan untuk menyiapkan pengambilan sikap.

“Nanti kita didiskusikan lagi dengan teman-teman. Apakah kita juga upaya hukum atau enggak,” kata dia.

“Jadi kita juga, sebagai JPU berpikir dulu dalam waktu satu minggu untuk menentukan sikap,” ucapnya

BANDUNG, iNews.id - Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara (3,5 tahun) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/10/2024). Muller bersaudara ini dinilai terbukti bersalah memalsukan surat dan dokumen akta otentik untuk menguasai tanah Dago Elos, Kota Bandung. 

Ketua Majelis Hakim Syarif mengatakan, terdakwa I Herry Hermawan Muller dan terdakwa II Dody Rustandi Muller secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu namun seolah-olah benar.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan kurungan," ujarnya saat membacakan vonis, Senin (14/10/2024).

Syarif mengatakan, hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu tindakan mereka merugikan orang lain. Sementara yang meringankan yaitu tidak pernah dihukum dan berperilaku sopan di persidangan.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut proses penerbitan akta kelahiran dengan menambah nama Muller tidak pernah ada pada penetapan dari pengadilan negeri. 

"Termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung tidak terdapat nama Muller pada nama masing-masing terdakwa," ujar Syarif. 

Dalam putusannya, para terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif keempat yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Akta otentik yang digunakan tidak sesuai sebenarnya. 

Dengan putusan tersebut, majelis hakim mengatakan putusan akan berpengaruh terhadap perkara gugatan sengketa lahan Dago Elos yang dimenangkan oleh Duo Muller pada tahun 2017.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 5 tahun 6 bulan penjara (5,5 tahun). 

JPU Sukanda mengatakan pikir-pikir untuk merespons putusan majelis hakim terkait hukuman 3 tahun 6 bulan penjara terhadap kedua terdakwa.

"Kami pikir-pikir," kata Sukanda.

Sementara kuasa hukum Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller, Jogi Nainggolan menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut termasuk untuk melakukan langkah hukum banding atau tidak.

"Kami nyatakan pikir-pikir," ujar Jogi.

Sementara itu, ratusan warga Dago Elos yang menghadiri ruang sidang dan di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung menyambut suka cita putusan tersebut. Mereka menangis dan sujud syukur atas putusan tersebut.

"Puas alhamdulillah, ya Allah," kata Gustini, warga RT 01 Dago Elos.

Gustini berharap ke depan tidak ada lagi mafia tanah dan masyarakat yang kehilangan tanahnya.

"Semoga ke depan tidak ada lagi mafia tanah," ucapnya.

Editor: Donald Karouw