Kota Gorontalo-Puluhan juta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 56 Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang disimpan di rekening sekolah, raib dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebanyak 69 Juta Rupiah yang disimpan di rekening Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) tersebut, dilaporkan hilang tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

Menurut Bendahara BOS, Holand Jusuf, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu (07-09) pada pukul 04.00 WITA dini hari, bermula saat ia menerima notifikasi short message service (SMS) dari pihak Bank SulutGo bahwa ada transaksi uang keluar sebanyak empat kali dari rekening sekolah.

Saat di cek terdapat transaksi sebanyak empat kali, dengan rincian transaksi senilai Rp20 juta sebanyak tiga kali dan transaksi senilai Rp9 juta sebanyak satu kali.

“Di transfer itu bertahap yaitu transaksi senilai 20 juta 3 kali dan transaksi senilai 9 juta sekali, tanpa sepengetahuan pihak sekolah,” ungkap Holand.

Menurut Holand, saat mengetahui hal tersebut ia langsung menghubungi pihak kepala sekolah dan operator untuk mengkonfirmasi ada transaksi mencurigakan tersebut.

Kepala sekolah SDN 56 Kota Timur, Hardoni Biludi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa memang telah terjadi pembobolan rekening dana BOS yang disimpan di rekening Bank SulutGo.

Hardoni menjelaskan, saat mengetahui hal tersebut dari bendahara BOS, ia langsung melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tentang terjadinya pembobolan uang di sekolahnya.

“ Setelah mengetahui hal tersebut saya langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo,” ujar Hardoni.

Ia pun menjelaskan bahwa uang tersebut sejatinya akan diperuntukkan untuk membayar gaji honor guru, sewa listrik dan air, serta operasional sekolah selama 3 bulan ke depan.

Selain itu Hardoni, menyatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih didalami oleh pihak kepolisian dan pihak Bank SulutGo.

“Maaf untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena hal ini sementara ditangani Polres dan pihak BSG. Berhubung kami juga masih menunggu hasil investigasi dari pihak BSG,” ungkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran pendidikan terancam akan menyusut ratusan triliun bila nantinya terealisasi menggunakan acuan pendapatan, bukan lagi belanja negara.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto melihat jika mandatory spending 20% untuk pendidikan berdasarkan pendapatan, penurunan anggaran menjadi suatu keniscayaan.

“Pastinya alokasi anggaran pendidikan pasti akan menurun. Perhitungan saya menunjukkan alokasi anggaran pendidikan akan turun sekitar Rp124 triliun,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bila pemerintah mengutak-atik anggaran wajib tersebut, pemerintah tidak akan menurunkan anggaran gaji guru ataupun BOS. Namun, alokasi program-program pendidikan dan pelatihan di berbagai kementerian akan menjadi sasaran penyesuaian.

Sementara berdasarkan perhitungan Bisnis, melalui simulasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 saja, anggaran pendidikan yang menggunakan acuan belanja Rp3.325,1 triliun, memiliki alokasi senilai Rp665 triliun.

Bila menggunakan acuan pendapatan yang direncanakan senilai Rp2.802,3 triliun, artinya pendidikan hanya akan menerima porsi Rp461,8 triliun. Menyusut lebih dari Rp200 triliun.

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyadari memang banyak bahan evaluasi atas anggaran jumbo pendidikan. Mulai dari pengawasan yang lemah, penyerapan rendah, hingga fokus pada gaji guru tanpa peningkatan kualitas fasilitas atau pembelajaran.

Meski demikian, anggaran pendidikan yang menurut UU di alokasikan sebesar 20% terhadap belanja, perlu terus menjadi agenda keberlanjutan pemerintahan berikutnya.

“Artinya, mandatory spending menjadi semacam pengingat untuk meningkatkan kualitas anggaran tanpa harus menghapuskannya. Apalagi saya kira menjadi tidak bijak kalau alokasi anggaran pendidikan diganti berdasarkan pendapatan,” ujarnya.

Justru, pemerintah perlu menggunakan mandatory spending untuk mendorong tetap terbukannya peluang optimalisasi terhadap peningkatan infrastruktur, kualitas guru, dan inovasi pembelajaran, terutama di daerah tertinggal.

Yusuf menyampaikan fakta dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pendapatan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja. Khawatirnya, jika dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan maka potensi anggaran yang didapatkan bisa jadi lebih kecil itu bisa terjadi.

Melihat prognosis akhir tahun ini saja, Kementerian Keuangan optimistis pendapatan negara dari perpajakan yang menjadi kontributor utama, tidak akan mencapai target. Dengan demikian, terdapat potensi ke depannya anggaran pendidikan akan lebih kecil lagi.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk membahas reformulasi mandatory spending anggaran pendidikan.

“Kami sudah membahasnya, ini caranya mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita untuk pendidikan,” ungkapnya.

LAMPUNG UTARA, iNews.id - Polisi menangkap mantan kepala sekolah (kepsek) SMP 3 Bunga Mayang, Lampung Utara berinisial R. Dia diamankan atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi tahun 2019 senilai Rp230 juta.

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna mengatakan, pelaku R yang saat itu menjabat kepsek mendapatkan anggaran dana BOS sebesar Rp230 juta dari APBD tahun 2019. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pembelian alat pembelajaran bagi siswa yang berbasis digital yaitu tablet komputer dan server.

"Pelaku diduga tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, padahal anggarannya telah dicairkan sewaktu pelaku masih menjabat Kepala Sekolah SMP N 3 Bunga Mayang," ujar Teddy, Jumat (9/8/2024).

Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti serta hasil audit penghitungan yang dilakukan Inspektorat Lampung Utara, nilai kerugian negara akibat perbuatan pelaku sebesar Rp230 juta. Pelaku R juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Pelaku kami jerat dengan Pasal 2 dan atau pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) boleh digunakan untuk pembangunan sekolah.

Hal itu disampaikan Budi menanggapi pernyataan anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Sutikno yang menyebut adanya "kongkalikong" antara sekolah dengan Suku Dinas Pendidikan terkait penggunaan dana BOS.

"Sebenarnya dalam pelaksanaan penggunaan bos itu boleh untuk renovasi dan juga untuk hidroponik," kata Budi saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Memang, kata Budi, beberapa sekolah belum mencatatkan penggunaan dana BOS ke rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

"Pada saat itu mereka belum menganggarkan di dalam RKAS, nah ini mau dilakukan dalam pergeseran anggaran," ujarnya.

Oleh karena tak melanggar aturan, Disdik tidak akan memberikan sanksi atau menindak sekolah yang menggunakan dana BOS untuk pembangunan.

"(Karena) boleh, kan latarnya untuk sarana-prasarana boleh," imbuh Budi.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno menduga ada "kongkalikong" antara sekolah dan Suku Dinas Pendidikan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap sekolah.

Dugaan penyelewengan dana BOS disampaikan Sutikno dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

"Jangan sampai nanti yang punya proyek orang Sudin, Kongkalikong sama kepala sekolah. Ujung-ujungnya yang mengerjakan orang-orangnya dia atau mau mendapatkan sesuatu," kata Sutikno.

Sutikno merasa geram ketika mengetahui dana BOS yang diperuntukan untuk siswa, justru digunakan untuk membeli hal yang tidak diperlukan.

"Yang aturan dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun gedung, tetapi malah buat bangun gedung. Yang seharuanya dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak, malah dibuat bangun semacam tanaman hidroponik yang harganya Rp 70-80 juta. Buat apa?" ujarnya.

Menurut Sutikno, masih banyak keperluan prioritas untuk dibeli pihak sekolah, misalnya bangku sekolah yang sudah tak layak digunakan.