Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan aktivitas penggalangan dana di pasar modal telah menembus nilai Rp159,19 triliun sampai akhir Oktober 2024.

Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penghimpunan dana di pasar modal masih berada dalam tren yang positif hingga Oktober 2024.

"Tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp159,19 triliun, dengan Rp4,06 triliun di antaranya merupakan fundraising dari 29 emiten baru," tutur Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11/2024).

Perincian dari penggalangan dana tersebut adalah penghimpunan dana IPO sebesar 29 IPO, dengan nilai Rp4,06 triliun, 11 Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp36,3 triliun, 7 EBUS sebesar Rp8,18 triliun, serta PUT EBUS Th I, II, dan seterusnya sebesar Rp110,65 triliun.

Friderica melanjutkan nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.719 triliun, atau naik 1,33% month to date, sementara secara year to date naik sebesar 9,02%.

Investor non-resident atau investor asing mencatatkan net sales sebesar Rp9,5 triliun month to date, tetapi secara year-to-date (ytd) masih tercatat net buy sebesar Rp40,14 triliun.

Di pasar obligasi, lanjut Friderica, indeks pasar obligasi ICBI melemah 1,1% month to date atau naik 4,62% year to date ke level 391,9 dan investor non-resident obligasi korporasi mencatatkan net sales sebesar Rp0,1 triliun month to date (mtd) atau net sales year to date (ytd) sebesar Rp2,66 triliun.

Di industri pengelolaan investasi, nilai aset under management tercatat sebesar Rp855,89 triliun, naik 1,52% month to date (mtd) atau naik 3,78% year to date (ytd) pada 29 Oktober 2024. Kemudian net subscription reksa dana tercatat sebesar Rp7,54 triliun month to date, sementara secara year to date masih net redemption sebesar Rp5,26 triliun.

Untuk busa karbon, OJK menyampaikan sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Oktober 2024, tercatat 90 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 614,454 ton CO2 equivalent, dengan akumulasi nilai sebesar Rp37,09 miliar.

Dia menuturkan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang pasar modal, sejak 25 September 2024 sampai Oktober 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp2,7 miliar kepada dua pihak, dan dua manajer investasi.

"Dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri pasar modal, OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan," ujar Friderica.

Ketentuan tersebut di antaranya RPOJK pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek, serta RPOJK pengembangan dan penguatan emiten dan perusahaan publik, serta beberapa peraturan di bidang pengelolaan investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp137,05 triliun sampai September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, dengan nilai penghimpuann dana sebanyak Rp4,39 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 28 emiten baru.

Secara rinci, penghimpunan dana lewat aksi penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) mencapai Rp3,79 triliun. Lalu, ada 11 aksi penawaran umum terbatas dengan nilai Rp36,3 triliun.

Selain itu, ada lima efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) dengan nilai Rp5,18 triliun. Ada pula 95 aksi penawaran umum berkelanjutan (PUB) EBUS dengan nilai Rp91,79 triliun.

"Sementara itu, masih terdapat 127 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp53,8 triliun," ujar Inarno dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Selasa (1/10/2024).

Dalam rinciannya, pipeline aksi korporasi itu terdiri atas rencana 95 IPO dengan nilai indikatif Rp22,01 triliun, 4 penawaran umum terbatas Rp1,93 triliun, 10 EBUS senilai Rp9,56 triliun, dan PUB EBUS sebanyak 18 dengan indikasi nilai penggalangan dana Rp20,31 triliun.

Seperti diberitakan Bisnis, OJK menargetkan penghimpunan dana di pasar modal menembus Rp200 triliun pada tahun ini.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyampaikan terdapat 32 calon emiten yang berada dalam antrean IPO per 1 Oktober 2024. Sebanyak 12 perusahaan merupakan perusahaan aset skala besar.

"Dari 32 calon perusahaan tercatat tersebut, 12 perusahaan memiliki aset skala besar, atau di atas Rp250 miliar," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna pada Selasa (1/10/2024).

Nyoman melanjutkan, terdapat 18 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO. Selain itu, sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan dengan aset skala kecil, atau di bawah Rp50 miliar.

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan dari 32 calon perusahaan tercatat dalam pipeline pencatatan saham, perusahaan yang bergerak pada sektor consumer non-cyclicals menjadi sektor yang paling banyak berada dalam pipeline, yaitu berjumlah enam calon perusahaan tercatat.

Sementara itu, tiga perusahaan dari sektor basic materials, lima perusahaan dari sektor consumer cyclicals, empat perusahaan sektor energi, dan dua perusahaan finansial. Lalu, dua perusahaan healthcare, empat perusahaan industrials, dua perusahaan sektor infrastruktur, tiga perusahaan properti dan real estate, serta satu perusahaan transportasi dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA—Memasuki paruh kedua 2024, kalangan korporasi mengantre untuk mencari dana di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran saham perdana kepada public (initial public offering/IPO), penerbitan saham baru dengan rights issue, hingga penerbitan surat utang.

Antre cari dana di pasar modal hingga nasib kontrak baru BUMN Karya menjadi berita pilihan editor BisnisIndonesia.id yang terangkum dalam Top 5 News edisi Senin (8/7/2024). Berikut selengkapnya:

1. Ragam Cara Korporasi Cari Dana di Bursa

Memasuki paruh kedua 2024, kalangan korporasi mengantre untuk mencari dana di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran saham perdana kepada public (initial public offering/IPO), penerbitan saham baru dengan rights issue, hingga penerbitan surat utang.

Mengacu data pipeline Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Jumat (5/7/2024), untuk aksi IPO, mayoritas calon emiten yang antre memiliki aset berskala menengah. Selanjutnya, ada enam perusahaan dengan aset skala besar di atas Rp250 miliar yang antre IPO, sedangkan tiga perusahaan lainnya memiliki aset skala kecil di bawah Rp50 miliar.

Sementara itu, ada 15 perusahaan lainnya yang memiliki aset skala menengah di antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar yang masih antre untuk tercatat atau listing di Bursa. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga Jumat (5/7/2024), 27 emiten anyar resmi melantai di Bursa dengan menghimpun dana Rp4,05 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujar Nyoman dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Ditinjau berdasarkan sektornya, perusahaan dari sektor consumer non-cylicals mendominasi dengan total delapan perusahaan, disusul sektor industrial sebanyak empat perusahaan, dan tiga perusahaan mewakili sektor layanan kesehatan.

Berikutnya, ada perusahaan sektor finansial, teknologi, dan consumer cyclicals dengan masing-masing dua perusahaan. Disusul sektor energi, properti dan real estat, serta sektor transportasi dan logistik masing-masing satu perusahaan. Perlu diketahui, Bursa Efek Indonesia menargetkan ada 62 emiten yang mencatatkan saham perdana di pasar modal hingga akhir 2024. Artinya, realisasi hingga awal paruh kedua tahun ini masih kurang dari separuh target otoritas pasar modal.

2.Menagih Percepatan EOR Blok Rokan di Tangan Pertamina

Percepatan penerapan teknologi pengurasan minyak tahap lanjut atau enhanced oil recovery (EOR) di dua lapangan minyak dan gas bumi Blok Rokan, Riau menjadi salah satu upaya yang ditempuh pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan produksi migas di blok migas tua itu.

Tak mau menunggu lama, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta proyek EOR Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A) yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan dapat segera onstream pada tahun depan.

Adapun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui usulan rencana pengembangan (plan of development/PoD) chemical EOR Lapangan Minas Tahap-1 dengan investasi Rp1,48 triliun tersebut pada 14 Desember 2023.

Sebelumnya, persetujuan PoD juga diberikan kepada PHR untuk rencana steamflood EOR Lapangan Rantaubais Tahap-1 dengan nilai investasi Rp3,7 triliun. Kedua proyek EOR itu menjadi bagian dari pemenuhan komitmen kerja pasti (KKP) di Blok Rokan yang telah dibuat pada saat alih kelola blok pada 9 Agustus 2021 dari Chevron.

“Diharapkan tahun depan dapat on-stream,” kata Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto saat dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Lapangan Minas bakal menjadi lapangan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan metode chemical EOR (CEOR) pada skala komersial dengan menggunakan bahan kimia injeksi alkali-surfaktan-polimer (ASP).

Komersialisasi proyek CEOR Lapangan Minas tersebut merupakan tonggak bersejarah setelah perjalanan panjang pengembangan proyek CEOR yang diinisiasi oleh operator Wilayah Kerja Rokan sebelumnya (Caltex/Chevron) dengan penelitian-penelitian intensif sejak tahun 2000-an dalam upaya mencari formulasi surfaktan yang cocok dengan karakteristik Lapangan Minas.

CEOR merupakan salah satu metode pengurasan lapangan minyak tahap tersier yang dilakukan dengan menginjeksikan bahan kimia tertentu (polimer atau surfaktan-polimer) secara berpola dari sumur injeksi untuk mengubah karakteristik fluida dan batuan reservoir sehingga dapat melepaskan minyak yang terikat di batuan agar dapat mengalir ke sumur produksi.

3. Bersih-Bersih Blok Migas Terlantar

Pemerintah terus berupaya mencari cara untuk menggenjot realisasi produksi minyak dan gas bumi nasional yang masih sulit terungkit, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber migas potensial seperti sumur-sumur dan blok migas menganggur alias terlantar.

Sebagai tahap awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menginventarisasi bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak lagi diusahakan (idle) dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kemudian dioptimalkan kembali.

Terlebih, pemerintah masih berkeinginan untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030. Itu sebabnya, berbagai upaya dan strategi terus digiatkan agar investasi dan produksi di hulu migas terus meningkat.

Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut. Jika tak mampu, pemerintah meminta KKKS untuk mengembalikannya kepada pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya. Tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Hal itu, jelasnya, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Adapun, sejumlah kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan rencana pengembangan (plan of development/PoD), selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, dikatakan WK migas potensial yang idle, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery tetapi tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut. “Setidaknya, ada empat upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan,” kata Ariana.

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut. “Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh,” tutur Ariana.

4. Diduga Gagal Kelola Dana, OJK Ganjar Sanksi kepada Pemengaruh

atuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK mengganjar sanksi kepada Ahmad Rafif Raya, pemengaruh atau influencer yang terindikasi melakukan penawaran investasi ilegal yang berujung pada kegagalan mengelola dana publik.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK Hudiyanto mengatakan Satgas Pasti menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Rafif adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manager Investasi dan Penasihat Investasi,” tulis Hudiyanto dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/7/2024).

Ahmad Rafif Raya tercatat memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

Sayangnya, kedua izin tak memberikan kewenangan untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan. Satgas Pasti juga telah memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan aktivitas investasi serta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang menitipkan dana serta mengembalikan dana yang telah dititipkan.

Adapun, tidak lanjut dari kondisi tersebut adalah Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi. Kemudian, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

5.Beda Nasib Kontrak Baru WIKA, ADHI dan PTPP

Di antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), hanya WIKA yang merealisasikan penurunan kontrak baru pada periode tersebut.

Sampai dengan Mei 2024, WIKA memperoleh kontrak baru Rp8,86 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp10,48 triliun. Artinya, kontrak baru perseroan turun sekitar 15,46% year-on-year (YoY). Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan perolehan kontrak baru Mei 2024 termasuk proyek Muara Wahau Road Diversion, Water Treatment Plant Batam, dan sejumlah kontrak baru lainnya baik dari induk maupun anak usaha.

“Kontribusi terbesar pada kontrak baru berasal dari segmen industri, disusul oleh segmen infrastruktur dan gedung, dilanjutkan oleh segmen properti, dan EPCC,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/7/2024).

Agung menambahkan bahwa sebagian besar proyek WIKA berasal dari pemerintah dan BUMN dengan skema pembayaran progres bulanan. Di sisi lain, perolehan kontrak baru Mei 2024 membuat posisi kontrak di tangan atau order book perseroan naik menjadi Rp52,31 triliun. Dari jumlah ini, sebesar 97% memiliki pola pembayaran termin bulanan atau sesuai dengan stream penyehatan WIKA.

“Implementasi ini membuahkan hasil dengan diterimanya arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp7,66 triliun sampai dengan bulan Mei 2024,” tutur Agung.

Sementara itu, WIKA kembali ditunjuk oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengerjakan Rediversion Muara Wahau Road Diversion (MWRD) sepanjang 18,9 km. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp550 miliar. Agung menyatakan WIKA dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tanah, yang mencakup persiapan badan jalan, pengerasan jalan, penanganan tanah yang ada, serta konstruksi baja, dengan target rampung pada Desember 2025.

“Ini merupakan sinergi lanjutan antara KPC dan WIKA. Menunjukan KPC sebagai pemilik proyek tetap percaya dengan kualitas pekerjaan dan project delivery WIKA,” katanya.

Adapun pengerjaan proyek ini ditujukan memindahkan jalur MRWD guna memperluas area operasi KPC. Sebagaimana diketahui, jalur itu semula dibangun sebagai jalan alternatif nasional di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.