IDXChannel - Penyelesaian perkara dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah jadi fokus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham sepanjang lima tahun mendatang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku, banyak kasus korupsi dapen di internal perseroan negara. Perkara ini pun jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

“Di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN, yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kementerian BUMN kembali menggalakkan program ‘bersih-bersih’ BUMN. Salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun,” ujarnya.

Pencegahan korupsi harus dilakukan agar tidak merugikan para pensiunan perusahaan di masa mendatang.

Erick sebelumnya mengatakan akan menuntaskan tindak pidana korupsi dapen. Tercatat 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola perusahaan bermasalah atau 'sakit'.

Pembenahan dana pensiun menjadi tanggung jawab utama pemegang saham.

Erick menyebut, Kementerian BUMN harus mengambil langkah pembenahan yang agresif agar pensiunan bisa menikmati atau mendapatkan haknya.

(Fiki Ariyanti)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun. Mulai Oktober 2024 nanti, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Mengenai hal ini, Perencana Keuangan Ahmad Gozali berpendapat aturan ini ingin mengembalikan proses pensiun anuitas sesuai dengan skema aslinya, yaitu para peserta bisa mendapatkan penghasilan pensiun secara bulanan seperti halnya pensiun PNS.

"Selama ini kan diatur agar hanya 20% bisa diambil sekaligus, dan sisanya 80% harus masuk program anuitas. Tapi nyatanya banyak yang 'ambil paksa' program anuitasnya walaupun terkena penalti. Akibatnya mereka tidak menikmati penghasilan bulanan pensiunan," kata Ahmad Gozali kepada Kontan, Rabu (4/9).

Produk anuitas ini adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan. OJK menyebut, bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Adapun mulai Oktober 2024, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun. Pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

Ahmad Gozali mengatakan, terdapat hal positif terhadap kebijakan baru dana pensiun ini yaitu nasabah bisa tetap berpenghasilan rutin di masa pensiun mereka. Kemudian juga mencegah terjerumusnya investasi bodong dengan mewajibkan masuk ke program anuitas yang diresmikan oleh lembaga keuangan.

Namun, tentu saja terdapat sentimen negatif atas kebijakan ini. Ahmad Gozali menilai, sebagian orang yang memiliki jiwa bisnis tidak leluasa untuk menggunakan uangnya sebagai modal usaha untuk masa pensiun. Sementara itu, sebagian nasabah lainnya yang fokus berinvestasi bisa merasa tidak leluasa, karena investasinya menjadi terbatas hanya pada anuitas yang berisiko rendah.

"Tapi saya rasa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak pada banyak orang jika batas minimalnya adalah Rp 500 juta. Karena biasanya selama ini hasil akumulasi dana pensiun itu berkisaran belasan sampai 20-an kali gaji bulanan," kata Ahmad.

Selain itu, Perencana Keuangan Mike Rini menuturkan, hal positif dari kebijakan ini, dengan pembayaran melalui anuitas, peserta bisa mendapatkan aliran pendapatan yang stabil selama periode waktu tertentu, sehingga membantu perencanaan keuangan jangka panjang.

Ia bailang pembayaran bertahap juga dapat mencegah peserta menghabiskan seluruh dana pensiun sekaligus, yang sering kali terjadi jika diambil semua di depan.

"Pembayaran melalui anuitas dapat dirancang untuk memberikan penyesuaian terhadap inflasi, sehingga menjaga daya beli peserta," kata Mike Rini kepada Kontan, Rabu (4/9).

Sementara dampak negatifnya, peserta tidak dapat menarik seluruh dana sekaligus, hal ini menjadi masalah jika mereka membutuhkan uang tunai untuk keperluan mendesak. Pembayaran yang terikat pada jangka waktu tertentu dapat mengurangi fleksibilitas peserta dalam mengelola keuangannya.

"Ketergantungan pada penyedia anuitas, stabilitas, dan kinerjanya yang bisa menjadi risiko jika penyedia mengalami masalah keuangan. Belum lagi, adanya potensi kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan yang dapat mempengaruhi manfaat anuitas dana pensiun itu sendiri," tuturnya.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun (Dapen) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berhasil mencatatkan imbal hasil investasi atau return of investment (ROI) yang positif meskipun Indonesia tengah mengalami gejolak inflasi.

Pada Juni 2024, Dapen BTN mencapai imbal hasil investasi sebesar 13,78%, jauh melebihi tingkat inflasi Indonesia yang berada pada kisaran 2,51% di periode yang sama.

Direktur Utama Dapen BTN, Mas Guntur Dwi Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan tata kelola yang baik dalam penempatan dana investasi agar memperoleh imbal hasil yang positif.

Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para peserta dana pensiun.

Anak usaha Bank BTN ini mengalokasikan dana investasinya ke berbagai instrumen, termasuk Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi, dan penyertaan saham di anak usaha Dapen.

"Dapen BTN adalah Dapen PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), sehingga kami memiliki amanah untuk memastikan manfaat pensiun dibayarkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat," ujar Mas Guntur kepada KONTAN belum lama ini.

Selain mencetak imbal hasil positif, Dapen BTN juga memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang mencapai 106%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan Dapen BTN cukup sehat dan mampu menjalankan amanah sebagai Dapen PPMP.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu laporan pengelolaan dana investasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Laporan tersebut diperlukan sebagai langkah penyehatan dana pensiun BUMN yang sakit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, tidak semua perusahaan BUMN dapat mengelola investasi seperti BUMN yang memang bergerak di sektor keuangan. Hal ini mejadi alasan BUMN untuk membentuk konsolidasi pengelolaan dana investasi.

Menurut Ogi, jika suatu perusahaan tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas di sektor keuangan, maka pengelolaan investasinya kurang optimal. Bahkan return atau imbal hasilnya bisa rendah dan nilai investasi juga bisa anjlok.

"Jadi ada upaya untuk menyatukan pengelolaan investasinya, jadi bukan holding. Dana nya (dapen BUMN) itu dikelola satu suatu lembaga," kata Ogi kepada Katadata.co.id di Yogyakarta, dikutip Selasa (9/7).

Saat ini, OJK masih menunggu hasil tinjauan final dana pensiun BUMN. Tetapi dia menyebut perusahaan BUMN mana telah mempresentasikan soal konsolidasi dana investasi tersebut. " Itu yang sedang dilakukan oleh kementerian [BUMN], tapi kami belum menerima final laporannya seperti apa," ujarnya.

Menyatukan Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Sejak empat tahun lalu, Kementerian BUMN memang berencana menyatukan pengelolaan dana pensiun di seluruh perusahaan pelat merah. Dengan begitu, dana itu bisa dikelola oleh satu pihak.

Saat itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, tujuan penyatuan dana pensiun tersebut agar bisa dikelola oleh kalangan profesional. Selain itu, pengawasannya juga dinilai lebih efisien. “Selama ini, satu BUMN punya sendiri [pengelolaan dana pensiun]. Ini disatukan jadi lebih efisien," kata Arya

Arya juga sempat mengatakan, 65% dana pensiun BUMN yang bermasalah disebabkan oleh para pengurus yang tidak paham dan ahli dalam bidang investasi. Pengurus dana pensiun BUMN tersebut didominasi oleh para pensiunan.

"Dapen-dapen banyak diisi pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Jadi sudah pensiun, mereka tidak punya kerjaan di Dapen," kata Arya dalam acara temu wartawan bersama Staf Khusus III BUMN, Jumat (3/2).

Untuk mengatasi masalah Dapen tersebut, pihaknya bakal menerjunkan direksi aktif BUMN untuk mengelola investasi Dapen. Salah satu peran mereka adalah sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan investasi dana pensiun.