SUKABUMI, iNews.id - Pasangan Achmad Fahmi-Dida Sembada tampil memukau di acara Debat Publik Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada Pilkada Serentak 2024 di Gedung Grand Cikareo, Kota Sukabumi, Jumat (8/11/2024) malam.

Pasangan yang diusung Partai Perindo, PKS, Gerindra, PKB, dan Partai Ummat tersebut, tampak taktis memaparkan visi misi dan menjawab pertanyaan dari panelis serta lemparan pertanyaan dari Paslon lain. 

Setiap pertanyaan yang dilontarkan dari pasangan lain kepada Paslon Serasi, dijawab oleh pengalaman dan prestasi Achmad Fahmi selama menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi dan Dida Sembada sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi pada periode kemarin.

Momen saat Pasangan Serasi Fahmi-Dida ditanya terkait pembangunan Gedung Seni Aher yang hingga saat ini belum dipergunakan, dengan santai Achmad Fahmi menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Paslon nomor urut 3, HM Muraz.

"Perlu saya sampaikan bahwa Gedung Aher sejak awal pembangunan telah disampaikan, secara teori, secara skema dan secara teknis tidak layak menjadi gedung seni, sehingga itu yang membuat menjadi tidak digunakan dengan baik," ujar Fahmi.

Sesi demi sesi pada debat tersebut, dapat diselesaikan baik oleh Pasangan Fahmi-Dida, terutama saat ada pertanyaan lemparan khusus dari Paslon lain yang ditujukkan kepada Paslon nomor urut 1 tersebut, dapat dijawab dengan cerdas, jelas dan tidak lari dari konteks pertanyaan.

Dalam pernyataan penutup yang disampaikan Calon Wakil Wali Kota, Dida Sembada mengatakan, Pasangan Serasi mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada KPU, Bawaslu dan Paslon 02 serta 03 jika ada dalam kesalahan dalam tahapan kampanye.

"Kami meyakini di tanggal nanti 27 November siapa yang jadi wali kota dan wakil wali kota sudah ada takdirnya dari Allah SWT. Kami hadir di sini untuk menjemput takdir dengan melakukan ikhtiar sebaik-baiknya," ujar Dida Sembada dalam pernyataannya.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, BANDUNG -- Debat Publik Perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung hari ini akan digelar di Sudirman Grand Ballroom, pukul 21.00 WIB- 23.00 WIB.

Empat pasangan calon yakni Haru Suandharu-Ridwan Dhani Wirianata, Muhammad Farhan-Erwin, Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Masoem, dan Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya disebut harus mampu menjawab dan menjelaskan tema yang telah diusung oleh KPU Kota Bandung dalam debat nanti.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira mengatakan tema yang diusung oleh KPU ini cukup mewakilkan dengan permasalahan yang menjadi laten di Kota Bandung saat ini.

KPU sendiri sudah menetapkan tema yakni Tantangan Masa Depan Kota Bandung: Mengintegrasikan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Keberlanjutan Lingkungan, dan Tata Ruang yang Efisien. Dengan mengangkat isu terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Kebijakan; Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkungan; Infrastruktur dan Tata Ruang.

"KPU menurut saya bagus bisa mengangkat tema itu, setiap calon harus bisa menjawab permasalahan itu kepada publik," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan, permasalahan tata Kelola pemerintahan harus benar-benar bisa dijawab oleh setiap Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Pasalnya, Wali Kota Bandung yang terbaru menjabat beserta Sekretaris Daerah dan sejumlah perangkat daerah lainnya tersandung masalah korupsi.

"Di situ sisi pembangunan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, ada transparansi, akuntabilitas an sebagainya, jadi saya kira wajar KPU mengangkat isu itu," jelas dia.

Selain itu, soal lingkungan dan tata ruang juga harus bisa dijelaskan oleh setiap Paslon bagaimana saat ini Kota Bandung dinilainya tumbuh dan berkembang seperti tidak direncanakan.

Alhasil, pembangunan yang sporadis ini menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari sampah, kebanjiran hingga kemacetan yang menjadi laten di Kota Bandung.

"Soal tata ruang itu Kota Bandung berkembang seperti tidak direncanakan sama sekali sama Pemkot [Bandung], naturalis saja dimana pemukiman berkembang suka-sukanya sendiri gitu kan kayaknya nggak ada perencanaan jangka panjang.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang akan menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti, untuk mencermati janji-janji dari para Paslon kepala daerah ini.

"Harus betul-betul kita cermati kalua mereka janji, kalua jalan gimana konsepnya? mereka harus tahu dong," ungkapnya.

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) mengumumkan tiga nama calon rektor yang lolos seleksi tahap penyaringan untuk memimpin universitas terdepan di Indonesia ini pada periode 2024–2029. Pengumuman ini dilakukan setelah tujuh calon rektor mempresentasikan program mereka di hadapan para panelis.

Tiga calon yang melaju ke tahap selanjutnya adalah (urutan sesuai abjad) Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, FACG (Fakultas Kedokteran UI); Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU (Fakultas Teknik UI); dan Teguh Dartanto, Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI).

“Saya mengucapkan selamat kepada calon yang berhasil masuk ke tahap ini dan kami menunggu presentasi terbaik, yang kemudian mendiskusikan keputusan mengenai proses seleksi selanjutnya," kata Ketua Majelis Wali Amanat UI, Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya secara daring, Rabu, 18 September 2024.
Selama acara berlangsung, kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus Pemilihan Rektor (Pansus Pilrek) Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A., dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.

Pada proses penyaringan yang dilaksanakan di Auditorium Gedung Institute for Advancement of Science Technology and Humanity (IASTH), Kampus UI Salemba ini, melibatkan sejumlah panelis. Mereka terdiri atas anggota MWA UI dan dua panelis eksternal, yaitu Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., CertDA., CfrA., CIAE., CnSA., ChFA.; dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011-2014 sekaligus Pendidik, Pengusaha, Host of Endgame Podcast, Gita Irawan Wirjawan, B.B.A., M.B.A., M.P.A.

Pada kesempatan tersebut, selain memaparkan program kerja yang berfokus dalam bidang keuangan dan entrepreneurship, Ari juga menjelaskan langkah apa saja yang akan ia lakukan dalam 100 hari pertama jika menjadi Rektor UI. Di antaranya adalah meluncurkan program riset multidisiplin; penyerapan aspirasi seluruh stakeholders UI; pengembangan blueprint pengabdian masyarakat; penyusunan jenjang karir untuk dosen dan tenaga kependidikan (tendik); manajemen dokumen dan arsip elektronik; penyusunan strategi komunikasi dan branding internasional; dan penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.

Saat menyampaikan presentasi, Heri memaparkan rencana yang akan dilakukannya membawa UI selama lima tahun ke depan. Secara komprehensif ia memaparkan tantangan yang dihadapi UI dan terobosan untuk menyelesaikannya.

Ia menawarkan 5 strategi yang diturunkan menjadi 15 program unggulan. Strategi tersebut, di antaranya empowering entrepreneurship; improving education access and quality; impactful research-innovation-community engagement (RICE); global competitiveness; dan good governance and cultural transformation.

Selanjutnya, dengan mengusung tema “Membangun UI yang Inklusif, Relevan, Bereputasi, dan Berkelanjutan”, Teguh menyampaikan 9 rencana strategis pengembangan UI dan 9 program kerja unggulan. Namun dalam paparannya tersebut, Teguh fokus pada lima hal utama, yaitu perubahan organisasi dan tata kelola; pengelolaan keuangan, dana abadi dan creative financing; dialog bersama rektor dan pengembangan mahasiswa; kesejahteraan dosen dan tendik; dan pengembangan sistem/teknologi informasi dengan HATI (Hamdal, Aman, Terintegrasi, dan Interoperabilitas).

Sebagai salah seorang panelis Slamet Edy Purnomo berharap, UI dapat memperoleh seorang rektor yang memiliki kepemimpinan untuk melakukan transformasi, terutama dalam bidang digital ekonomi. Selain itu, calon Rektor UI juga harus memiliki komunikasi strategi yang bagus dan hal tersebut terlihat bagi mereka yang mempunyai jam terbang tinggi.

“Ini sudah terbukti, mereka memiliki keberhasilan baik dalam rangka menaikkan kualitas pendidikan maupun kolaborasi internasional, sehingga Indonesia akan bisa semakin maju jika UI dipimpin oleh rektor yang mumpuni di tingkat global, karena peran UI sangat penting dan strategis dalam agenda pembangunan nasional kita,” kata Slamet Edy Purnomo.

Sementara itu, menurut Gita Irawan Wirjawan selama kegiatan presentasi dari tujuh calon rektor berlangsung, dialektika yang terjadi sangat kaya. “Dari proses ini, saya sangat bangga bahwa kepemimpinan UI ke depan, harus bisa mewakili kepentingan UI untuk dapat menopang Indonesia menjadi anggota komunitas global yang lebih keren ke depannya," katanya.

Ketiga calon yang lolos dalam tahap ini akan melaksanakan debat publik pada Senin, 23 September 2024, pukul 09.00 WIB di Balai Sidang, Kampus UI Depok dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Universitas Indonesia dan UI Teve.

Baca juga: Ini 7 Calon Rektor UI Periode 2024-2029

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Faisal Basri lantangmengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang habis-habisan dikritisi ekonom Universitas Indonesia (UI) itu adalah hilirisasi yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, di tahun 2023 lalu Faisal Basri sempat debat hingga adu data dengan Jokowi soal kebijakan hilirisasi. Meski tidak langsung, saling jawab terjadi antara Faisal Basri dan Jokowi.

Kala itu, mulanya Faisal Basri menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentasenya mencapai 90% dari total keuntungan yang jadi buah hasil hilirisasi.

Kebijakan hilirisasi seperti hilirisasi nikel dinilai Faisal hanya menguntungkan negara lain, salah satunya China yang memiliki smelter nikel di RI. Indonesia hanya mendapatkan 10% dari keseluruhan keuntungan dari kebijakan tersebut.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99% diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10%, 90% ke China," kata Faisal Basri dalam acara Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, yang dikutip dari CNN Indonesia.

Jokowi pun membela diri. Dia memberikan jawaban tegas soal kritik Faisal Basri yang menyatakan kebijakan hilirisasi hanya menguntungkan China itu. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan Indonesia tetap untung besar dari hilirisasi mineral.

Dia menerangkan untuk nikel saja, hitungannya sampai saat ini nilai ekspor produk olahan nikel jauh lebih besar daripada nilai ekspor nikel secara mentah. Nikel yang diekspor mentah setahun nilainya cuma Rp 17 triliun, tapi nikel yang sudah diolah menjadi beragam produk nilai ekspornya melonjak jadi Rp 510 triliun.

"Kalau hitungan kita ya, saya contoh nikel, saat diekspor mentahan bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk downstreaming hilirisasi menjadi Rp 510 triliun," ungkap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) silam.

Jokowi membeberkan negara untung dengan mengambil pajak dari proses hilirisasi produk nikel yang diekspor. Mulai dari PPN, PPh badan dan karyawan, royalti tambang, bea ekspor, hingga beragam PNBP. Menurutnya, pajak yang ditarik jelas lebih besar apabila yang diekspor adalah produk olahan, bukan barang mentah.

"Bayangkan saja kita kan hanya ambil pajak, ambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 510 triliun itu gede banget. Karena dari situ dari hilirisasi kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, PNBP, semuanya ada di situ," beber Jokowi.

"Coba dihitung saja, pajak dari Rp 17 triliun sama Rp 500 triliun, gedean mana," tegasnya.

Faisal Basri Buka Data

Tak mau kalah, Faisal Basri juga buka-bukaan soal data dengan Jokowi. Pada blog pribadinya, Faisal Basri secara gamblang menjawab semua hitungan Jokowi yang dinilainya tidak tepat dan tidak jelas hitungannya.

"Angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya. Presiden hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh China," beber Faisal Basri.

"Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujarnya lagi.

Lebih jauh Faisal Basri membeberkan pada 2014 nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya Rp 1 triliun. Angka itu didapat dari ekspor senilai US$ 85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yaitu Rp 11,865 per dolar Amerika.

Dia juga membeberkan pada 2022, nilai ekspor besi dan baja dengan kode HS 72 yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah US $27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per dolar Amerika maka nilai ekspor besi dan baja setara dengan Rp 413,9 triliun.

Dari paparan itu, Faisal Basri mengaku dia sepaham dengan Jokowi pada satu poin, hilirisasi memang memberikan lonjakan ekspor yang fantastis. Dari data di atas menurut Faisal Basri ada kenaikan nilai ekspor hingga 414 kali lipat.

"Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis," ungkap Faisal Basri.

Namun, yang menjadi masalah bagi Faisal Basri adalah apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia? Pasalnya, dia mengatakan hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel yang memiliki nilai tambah sampai 100% justru dimiliki oleh China.

"Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri," papar Faisal Basri.

Hal itu menurut Faisal Basri jauh berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit. Sebaliknya, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," tegas Faisal Basri.

Faisal Basri memaparkan keuntungan perusahaan sawit dan olahannya dikenakan pajak keuntungan perusahaan atau pajak penghasilan badan, sedangkan perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Dia pun menyimpulkan penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel adalah nihil. Lebih lanjut, Faisal Basri menilai perusahaan-perusahaan smelter China menikmati karpet merah dari pemerintah karena dianugerahi status proyek strategis nasional.

"Kementerian Keuangan lah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," kata Faisal Basri.

Dia pun kembali mempertanyakan apakah perusahaan smelter China juga tidak membayar royalti? Pasalnya, menurut Faisal Basri hal itu sama sekali tidak terjadi, selama ini yang membayar royalti justru perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Beda cerita saat perusahaan masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

Faisal Basri mengaku sebetulnya dirinya mendukung sepenuhnya industrialisasi yang mau dilakukan pemerintah, tetapi dirinya menolak mentah-mentah kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang. Dia mencap kebijakan hilirisasi sangat ugal-ugalan.

"Seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia," terang Faisal Basri.

Dia memaparkan kebijakan hilirisasi nikel sudah berlangsung hampir satu dasawarsa. Namun, justru peranan sektor industri manufaktur nyatanya terus menurun. Data yang dia paparkan, peranan sektor manufaktur turun dari 21,1% di tahun 2014 menjadi hanya 18,3% pada tahun 2022. Bahkan, peranan sektor manufaktur berada di titik terendah sejak 33 tahun terakhir.

Keberadaan smelter nikel juga dinilainya tidak memperdalam struktur industri nasional. Produk smelter dalam bentuk besi dan baja tidak semuanya bisa langsung dipakai di dalam negeri. Misalnya untuk industri otomotif, pesawat terbang, kapal, bahkan untuk industri peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, garpu, dan pisau sekalipun.

Produk besi dan baja yang diproduksi dan diekspor terdiri dari banyak jenis, menurutnya yang dikatakan oleh Jokowi adalah produk induknya atau produk di kelompok kode HS 72.

Sementara itu, hampir separuh ekspor HS 72 adalah dalam bentuk ferro alloy atau ferro nickel. Ada pula yang masih dalam bentuk nickel pig iron dan nickel mate. Hampir semua produk-produk itu tidak diolah lebih lanjut, melainkan hampir seluruhnya diekspor ke China.

Sejauh ini menurutnya tidak satu pun pabrik smelter yang berada di Sulawesi telah memproduksi baterai untuk kendaraan listrik atau besi baja sebagai finished products. Rel untuk kereta cepat saja seluruhnya masih diimpor dari China.

"Di China, produk-produk seperempat jadi itu diolah lebih lanjut untuk memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Lalu, produk akhirnya dijual atau diekspor ke Indonesia. Dalam porsi yang jauh lebih rendah adalah semi-finished products," beber Faisal Basri.

Tantang Luhut Debat

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengkritik program hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Ia menilai program hilirisasi punya konsep yang sesat.

"Hilirisasi itu konsep yang sesat. Nggak ada yang bilang sesat itu, nggak ada (di debat pilpres). Konsep yang sangat sesat itu," katanya dalam Diskusi Publik INDEF di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, pada awal tahun 2024.

Ia mengaku sanggup berdebat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuktikan hal itu. Faisal Basri juga mengajak Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong melawan Luhut.

"Saya bisa debat deh dengan Luhut secara terbuka gitu. Anda organisir aja. Saya sama Tom Lembong deh berdua, lawan Luhut Pandjaitan dengan Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves)," tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Faisal Basri juga mengkritik keras hilirisasi. Menurutnya keputusan pemerintah melarang ekspor sejumlah komoditas justru merugikan produsen dalam negeri.

"Sebejat-bejatnya kebijakan adalah melarang. Karena melarang itu mematikan pasar. Nggak boleh dagang ke luar negeri, yang paling menderita produsen dalam negeri. Harganya anjlok kan dalam negeri karena (stok) jadi banjir," katanya dalam Seminar Nasional Presisi Cegah Korupsi di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

"Harga anjlok dibeli China, dibikin smelter, dijual ke China. Pinter nggak kita. Itulah sebejat-bejatnya kebijakan. Kalau bisa jangan larang melarang, norak," tambahnya.

Simak juga Video 'Pemerintah Diminta Alihkan Subsidi Energi ke Sektor Tepat Sasaran':

[Gambas:Video 20detik]

(hal/rrd)