Ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Dalam aksi tersebut, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 10.40 massa aksi sudah melakukan aksi long march di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, melalui Balai Kota Jakarta, gedung Kementerian BUMN, dan sempat berhenti di depan Kantor Kementerian ESDM.

Meski hujan rintik sempat turun beberapa saat, buruh tetap melanjutkan aksi mereka. Dari orasi yang disampaikan, Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi mereka tidak didengar.

Buruh juga menyinggung proses pelantikan Presiden yang sudah selesai, sehingga menuntut pemerintah segera bekerja untuk rakyat.

"Naikkan upah minimum tahu 2025 sebesar minimal 8-10 persen," tulis salah satu spanduk yang dibawa buruh, Kamis (24/10/2024).

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani," tulis spanduk lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Simak: Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode pertama Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong ikut dalam demo #KawalputusanMK di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Aksi unjuk rasa ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, NGO, hingga artis-artis ibu kota. Adapun Demo ini diselenggarakan dalam rangka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pemda) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Sebut RI Dalam Momen Kritis

Dalam kesempatan tersebut, ia menyempatkan diri untuk menyampaikan orasi terkait dengan keruntuhan demokrasi. Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah momen historis dan kritis bagi Bangsa Indonesia. Katanya, saat ini Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

2. Demokrasi Runtuh, Langkah Menuju Kemiskinan

Menurutnya, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, lanjut Tom Lembong, apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," ujarnya.

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang!," sambungnya.

3. Ikut Demo Mewakili Diri Sendiri

Lebih lanjut Tom Lembong mengatakan, ia hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut mewakili dirinya sendiri, tanpa mewakili kepentingan pihak manapun. Eks tim sukses Anies-Cak Imin itu mengaku juga turut mewakili istri dan anaknya.

"Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata dia.

Ia juga turut mengajak masyarakat untuk berjuang Bersama, namun dengan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegakkan konstitusi," ujar dia.

Merek minuman lokal, Haus! membagikan 1.000 cup minuman secara gratis kepada massa demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat kemarin. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk protes menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Founder & CEO Haus! Indonesia, Gufron Syarif mengatakan hal tersebut datang dari aspirasi internal. Begitu mengetahui keesokan harinya ada aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, dia langsung berkoordinasi dengan tim terkait untuk ikut berkontribusi dalam aksi tersebut.

"Kita sebagai rakyat muak dengan politisi yang semena-semena di negara ini. Begitu dapat info dari WhatsApp keluarga kalau akan ada demo di Senayan, saya langsung koordinasi sama team Haus buat kontribusi apa yang kita bisa buat teman-teman yang turun ke jalan 22 Agustus," kata Gufron kepada detikcom, Jumat (23/8/2024).

Gufron menyebut persiapannya serba mendadak dan instan. Untuk itu, pihaknya hanya menyediakan 1.000 gelas minuman.

Selain pihaknya, dia juga melihat ada beberapa pedagang kaki lima yang membagikan dagangannya secara gratis ke massa aksi. Melihat hal tersebut, dia menilai banyak pedagang yang lain juga peduli dengan masyarakat yang turun ke jalan.

"Kemarin juga di lapangan saya melihat banyak juga teman-teman kaki lima yang bantu kasih dagangannya secara cuma-cuma buat teman-teman yang turun ke jalan kemarin. Artinya banyak kok teman-teman pedagang lain yang peduli juga dengan perjuangan temen-teman yang unjuk rasa kemarin," imbuhnya.

CEO Haus! Indonesia Gufron Syarif Foto: detikFinance

Perkiraan biaya untuk mendanai aktivitas tersebut mencapai Rp 10 juta. Dia menegaskan dirinya tidak memikirkan untung dan rugi dalam melawan kesewenang-wenangan penguasa. Dia berkomitmen akan menyediakan 10.000 gelas gratis untuk aksi demonstrasi selanjutnya.

"Next kalo ada aksi lagi kita bawain 10.000 cup. Pokoknya buat ngelawan kesewenangan penguasa kayak gini kita udah nggak mikir untung rugi. We do what we cando," jelasnya.

Seperti diketahui, buruh beserta mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI kemarin. Hal ini sebagai respons untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada.

Ribuan orang berkumpul di Jalan Gatot Subroto, persis di depan pintu utama Gedung DPR/MPR RI. Berdasarkan informasi di lapangan, massa mulai meramaikan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB kemarin.

Massa aksi dari kalangan buruh serta mahasiswa dari berbagai kampus hadir di lokasi. Tidak hanya itu, sejumlah Non Governmental Organization (NGO) seperti Walhi dan Greenpeace, masyarakat umum, serta sejumlah artis dan influencer juga turut hadir.

Eks Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut menyuarakan aspirasinya saat demo #KawalputusanMK. Ia menyoroti terkait dengan runtuhnya demokrasi.

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan gedung DPR/MPR RI. Adapun Demo ini diselenggarakan dalam rangka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pemda) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tom Lembong mengatakan, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, katanya apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan, itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," ujar Tom Lembong, dalam orasinya, Kamis (22/2024).

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang!," sambungnya.

Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah momen historis dan kritis bagi Bangsa Indonesia. Katanya, saat ini Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," ujar dia.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berjuang. Meski begitu, ia mengajak agar prosesnya berjalan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," tegasnya.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]