JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, terdapat beberapa anak pelajar yang mendapat tindak kekerasan dari aparat saat mereka diamankan dalam aksi unjuk rasa tolak revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"KPAI menemukan adanya pelanggaran hak anak, termasuk penggunaan kekerasan oleh aparat," ungkap Komisioner KPAI Diyah Puspitarini dalam keterangan resmi KPAI, Jumat (23/8/2024).

Diyah mengatakan, 7 anak pelajar yang ikut demo tolak revisi UU Pilkada diamankan di Polda Metro Jaya.

Sementara itu, 78 anak pelajar lainnya diamankan di Polres Jakarta Barat.

"Pengakuan 2 dari 7 anak-anak yang diamankan (di Polda Metro Jaya) bahwa terjadi pemukulan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan terhadap anak-anak dilakukan pada pukul 21.00 hingga menjelang pagi," kata Diyah.

Lebih lanjut, Diyah mengungkapkan, KPAI turut menyaksikan dan mendapat laporan soal pegiat hak asasi manusia, termasuk pengacara dipersulit saat hendak memberikan pendampingan.

"(Mereka) dihalang-halangi pihak kepolisian saat mau melakukan pendampingan saat anak-anak diproses penyidikan di Renakta PMJ," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pelajar mendatangi lokasi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) sore.

Mereka datang dari sebuah gang di Jalan Gatot Subroto, dari arah Slipi menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan.

Pakaian seragam masih melekat di tubuh mereka. Namun, kemeja seragamnya ditutupi jaket. Sebagian wajah mereka ditutupi slayer dan buff.

Mereka melintasi ruas tol dalam kota, lalu berbaur dengan massa aksi lain di depan Gedung DPR/MPR RI.

Saat itu, kondisi tol dalam kota kosong melompong karena penutupan jalan.

Sambil berlarian menuju depan Gedung DPR/MPR RI, rombongan pelajar berjumlah 20-30 orang itu meneriakkan yel-yel.

"Assalamualaikum, wa'alaikumsalam. STM datang bawa pasukan," seru rombongan tersebut bersahutan.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menyampaikan, puluhan pelajar yang ikut aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024), sempat diamankan anggota kepolisian.

"Ada yang diamankan, 7 orang anak (pelajar) diamankan di Polda (Metro Jaya). Ada 78 anak pelajar diamankan di Polres Jakarta Barat," ungkap Komisioner KPAI Diyah Puspitarini kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Diyah mengatakan, pihaknya melakukan pendampingan terhadap pelajar yang diamankan polisi.

Pada Jumat pagi ini, kata Diyah, pelajar yang diamankan di Polda Metro Jaya telah dijemput oleh orangtuanya masing-masing.

"Kemudian yang di Polres Jakbar ini tinggal 6 orang, selebihnya sudah sudah dikembalikan ke orang tua, dijemput oleh orang tua," jelas Diyah.

Lebih lanjut, Diyah menyampaikan para pelajar mendapatkan perlakuan yang baik saat diamankan polisi.

"Tidak ada (anggota polisi) yang represif, tidak ada selama di Polres. Kami memastikan betul anak-anak (pelajar) tidak mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pelajar mendatangi lokasi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) sore.

Mereka datang dari sebuah gang di Jalan Gatot Subroto, dari arah Slipi menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan.

Pakaian seragam masih melekat di tubuh mereka. Namun, kemeja seragamnya ditutupi jaket. Sebagian wajah mereka ditutupi slayer dan buff.

Mereka melintasi ruas tol dalam kota, lalu berbaur dengan massa aksi lain di depan Gedung DPR/MPR RI.

Saat itu, kondisi tol dalam kota kosong melompong karena penutupan jalan.

Sambil berlarian menuju depan Gedung DPR/MPR RI, rombongan pelajar berjumlah 20-30 orang itu meneriakkan yel-yel.

"Assalamualaikum, wa'alaikumsalam. STM datang bawa pasukan," seru rombongan tersebut bersahutan.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Diyah Puspitarini menyebutkan, sejumlah pelajar terluka saat ikut melakukan aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"(Pelajar) ada yang menjadi korban. Jadi saya berada di lokasi (demo) melihat sendiri ada anak yang terluka. Kemudian ada yang dibawa ke ambulans, dibawa ke rumah sakit," ungkap Diyah kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Diyah mengatakan, dirinya tidak dapat memastikan berapa jumlah pasti pelajar yang terluka.

Di lain sisi, Diyah mengungkapkan, sejumlah pelajar turut diamankan polisi dalam aksi demo kemarin.

"Kemudian juga ada yang diamankan 7 orang anak (pelajar) diamankan di Polda. Ada 78 anak pelajar diamankan di Polres Jakbar," jelas Diyah.

Diyah berujar, pihaknya melakukan pendampingan terhadap pelajar yang diamankan.

Pada Jumat pagi ini, kata Diyah, pelajar yang diamankan di Polda telah dipulangkan ke orangtuanya.

"Kemudian yang di Polres Jakbar ini tinggal 6 orang. Selebihnya sudah sudah dikembalikan ke orangtua, dijemput oleh orang tua. Mereka mendapatkan perlakuan yang baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pelajar mendatangi lokasi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) sore.

Mereka datang dari sebuah gang di Jalan Gatot Subroto, dari arah Slipi menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan.

Pakaian seragam masih melekat di tubuh mereka. Namun, kemeja seragamnya ditutupi jaket. Sebagian wajah mereka ditutupi slayer dan buff.

Mereka melintasi ruas tol dalam kota, lalu berbaur dengan massa aksi lain di depan Gedung DPR/MPR RI.

Saat itu, kondisi tol dalam kota kosong melompong karena penutupan jalan.

Sambil berlarian menuju depan Gedung DPR/MPR RI, rombongan pelajar berjumlah 20-30 orang itu meneriakkan yel-yel.

"Assalamualaikum, wa'alaikumsalam. STM datang bawa pasukan," seru rombongan tersebut bersahutan.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

"Justice and power must be brought together, so that whatever is just may be powerful, and whatever is powerful may be just." (Blaise Pascal)

PADA satu titik, publik akan sampai pada satu kesadaran bahwa kekuasaan yang terlalu jauh melenceng dari keadilan bukanlah kekuasaan yang layak dan pantas untuk didukung.

Tidak berbeda dengan suara-suara mahasiswa yang dalam beberapa tahun belakangan kerapkali diabaikan, kini mulai dipahami oleh publik secara jelas, dan kemudian mendapatkan banyak dukungan.

Apa yang dilakukan mahasiswa dalam kurun beberapa waktu belakangan, adalah upaya menyatukan apa yang disebut oleh Blaise Pascal di atas "keadilan dan kekuasaan".

Toh, dalam kacamata zaman semodern hari ini, kekuasaan yang tidak adil sudah semestinya dipertanyakan.

Jika kekuasaan tak merespons pertanyaan dan kritisisme tersebut dengan baik, maka sudah selayaknya digugat dan bahkan didobrak, lalu didorong kembali agar kekuasaan dan keadilan bisa berjalan beriringan.

Pada konteks inilah gerakan mahasiswa harus dilihat dan dipahami. Mereka telah berjuang sekuat tenaga selama ini untuk mendorong kekuasaan kembali kepada aras keadilan, tapi selama itu pula mereka dipojokkan dan dinyinyiri, bahkan diakali oleh senior-senior mereka di berbagai institusi negara yang notabene adalah mantan mahasiswa juga.

"We didn’t invent resistance, we didn’t discover injustice. The only thing that is different about this movement is our ability to story tell it and use the power of storytelling as actual power.” ucap DeRay Mckesson, aktifis Black Lives Matter, beberapa tahun lalu.

Penarasian kekuasaan oleh mahasiswa beberapa tahun belakangan, memang kalah oleh cerita-cerita "entertaining" para influencer dan buzzer peliharaan para penopang kekuasaan.

Namun, pertarungan narasi tidak pernah berakhir sampai kapan pun. Perkelahian makna dan interpretasi adalah perkelahian yang harus kita jabani hingga akhir jaman. Kawan-kawan mahasiswa tentu sangat menyadari hal itu.

Jika tahun lalu, atau dua tahun lalu, atau empat dan lima tahun lalu narasi mahasiswa tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembegalan konstitusi, dinasti politik, dan sejenisnya tidak mendapatkan ruang gema besar, tentu tak selamanya akan seperti itu.

Saya meyakini sedari semula bahwa mahasiswa pasti akan mendapatkan momennya pada satu waktu.

Karena akumulasi kekecewaan demi kekecewaan terus terjadi, sehingga narasi-narasi mahasiswa yang dilemparkan ke ruang publik semakin terbukti validitasnya.

Nyatanya, kekuasaan di negeri ini memang semakin menipulatif, semakin "suka-suka", dan semakin menjauh dari elan keadilan dan nilai-nilai demokrasi.

ANTARAFOTO/ARNAS PADDA Perwakilan mahasiswa berorasi saat melakukan aksi unjuk rasa di bawah jembatan layang Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/8/2024)

Lambang Garuda berlatar birupun pecah di lini media sosial. Tanda bahaya menyala, sebuah pertanda yang tak perlu lagi banyak diceritakan atau dijelaskan memakai terlalu banyak kata-kata.

Karena akumulasi kekecewaan selama ini berbicara dengan sendirinya di dalam hati dan pikiran para mahasiswa dan anak muda yang sesungguhnya adalah pemilik masa depan negeri ini.

Story telling dan penarasian sederhana kali ini "magnitudonya" ternyata sangat gigantis, sampai-sampai para influencer dan buzzer besutan kekuasaan kehilangan "teori-teori semu" tentang keadilan dan demokrasi yang sering mereka semburkan selama ini di lini media sosial.

Kekuasaan yang semestinya diaplikasikan secara adil untuk kemaslahatan ratusan juta rakyat Indonesia sudah tercerai dengan keadilan dan akal sehat kini menjadi narasi yang tidak lagi imaginer dan mengada-ada seperti tuduhan para pembela kuasa selama ini, karena faktanya sudah nyata hadir secara telanjang di hadapan mata satu bangsa.

Tak ada lagi keadilan, jika kekuasaan yang dititipkan oleh ratusan juta pemilih ternyata hanya diabdikan untuk kepentingan dan kebahagiaan satu keluarga semata. Sama sekali tak ada keadilan lagi di sana.

Karena itulah permintaan mahasiswa dan anak muda untuk menyatukan kembali antara kekuasaan dan keadilan serta akal sehat mendadak menjadi sangat kuat magnitudonya.

Para anggota DPR yang semula masih berusaha untuk mencoba menelikung putusan MK akhirnya tak mampu lagi melanjutkan niat awalnya. Mereka pun melempem.

Upaya DPR sehari sebelumnya, jelas-jelas merupakan upaya manipulasi kekuasaan DPR untuk menceraikan kekuasaan dari keadilan dan akal sehat, yang akhirnya mendelegitimasi kepentingan orang banyak.

Jauh di dalam hati kecil kawan-kawan legislator di Senayan, saya yakin, masih terbersit keinginan untuk memperjuangan suara rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan segelintir elite, bahkan satu keluarga, yang kian hari ternyata kian dibutakan oleh kekuasaan dan ketidakadilan, tanpa harus mereka akui secara terbuka.

Dalam hemat saya, faktor "hati kecil" ini juga berperan dalam membuat sebagian anggota DPR mengurungkan niatnya untuk merevisi UU Pilkada.

Selain kepada MK (dengan kepemimpinan dan spirit baru tentunya) dan mahasiswa, kredit poin juga perlu diberikan kepada sikap ciamik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum mahasiswa turun ke jalan.

Ternyata pergantian Ketua KPU akhirnya mampu membayar citranya yang sudah terlanjur negatif selama ini. Pernyataan sikap KPU, tak lama berselang setelah putusan MK diumumkan hari Selasa, 20 Agustus 2024, memperjelas arah gerakan mahasiswa.

Sikap KPU yang menyatakan akan patuh putusan MK dan akan segera menyesuaikannya dengan aturan-aturan teknis KPU untuk menyongsong Pilkada serentak menjadi awal mula harapan baru bagi penguatan kembali elan demokrasi di negeri ini, setelah bertubi-tubi tertimpa gempa tektonik politik di satu sisi dan goncangan konstitusional di sisi lain.

Sebagaimana saya sebutkan di atas, pada satu titik, satu per satu pihak akan menyadari kapan kekuasaan secara jelas terdeviasi dari keadilan dan demokrasi.

Dan titik itu akhirnya juga ditemui oleh MK dan KPU, sehingga membuat narasi dan teori semu yang ditawarkan kekuasaan beserta dengan buzzer-buzzer-nya selama ini pelan-pelan tergoyahkan.

Bahkan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota DPR, tak mampu lagi menandingi narasi simbolis Garuda berlatar biru yang trending nyaris di semua lini media sosial di satu sisi dan tak mampu lagi menahan benturan rasa kekecewaan kawan-kawan mahasiswa yang telah menumpuk begitu banyak di sisi lain, alih-alih mendikte MK dan KPU.

"The greater the power, the more dangerous the abuse", kata Edmund Burke.

Dan saya meyakini kata-kata ini. Pun saya sangat meyakini kawan-kawan mahasiwa, KPU, dan MK, juga meyakini hal sama. Karena itulah akhirnya proses menuju ke sana harus dihentikan.

Proses menuju kekuasaan yang monolitis dan monoton harus dihentikan, karena akan digunakan untuk kepentingan yang tidak terkait dengan keadilan dan tidak terkoneksi dengan kepentingan orang banyak alias rakyat.

Pelemahan KPK, politik dinasti, pembegalan konstitusi, serta pelemahan institusi-institusi demokrasi, semuanya akan bermuara kepada "the greater the power", dan berujung kepada "the abuse of power".

Karena itu, harus keras dan konsisten diingatkan, lalu dihentikan. Dan dalam konteks inilah kita harus memaknai pergerakan mahasiswa semalam.

Semoga konsistensi membela demokrasi dan keberanian melawan kekuasaan yang melenceng dari keadilan seperti hari ini terus bertahan dan bertambah di dalam diri kita sebagai anak bangsa.

Dengan demikian, "teori-teori palsu dan busuk" yang dititipkan penguasa "jahat" kepada para pendengung dan politisi manipulatif bisa dikikis dan dimusnahkan di ruang publik kita.

Selamat datang kembali mahasiswa dan akal sehat. Indonesia; negeri yang kita cintai ini, sudah sangat merindukan kalian!

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kejadian tak menyenangkan menimpa Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman.

Hal itu terjadi dalam aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Disoraki

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, mulanya Habiburokhman hendak keluar Gedung DPR/MPR RI untuk menemui massa aksi.

Melihat ada Habiburokhman, massa langsung menyorakinya karena mereka merasa bahwa politikus itu adalah pihak yang hendak merevisi UU Pilkada.

Mendapatkan sorakan yang riuh, Habiburokhman tak jadi keluar dari pintu pagar kecil gedung DPR/MPR RI. Dia terlihat hanya mengintip dari balik pagar.

Namun, massa yang terhadang barikade polisi tetap menyoraki hingga mencaci maki Habiburokhman.

"Hei, keluar kamu pengecut, dasar pengkhianat," ucap salah satu massa aksi.

"Keluar kamu Dewan Penindas Rakyat, Dewan Perwakilan Rezim," tutur salah satu pedemo lagi.

Dalam kesempatan itu, ada salah satu massa aksi yang melempar botol air mineral ke arah pintu pagar yang di baliknya ada Habiburokhman. Polisi sontak menyiagakan tameng untuk melindungi Habiburokhman.

Massa pun makin emosi melihat Habiburokhman yang tak jadi menemui mereka.

Ditimpuki botol air minum

Beberapa waktu kemudian, Habiburokhman keluar dari pintu pagar kecil depan Gedung DPR/MPR RI.

Terlihat anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi dan Presiden Partai buruh Said Iqbal juga ikut keluar dari Kompleks DPR.

Saat keluar, rombongan itu dalam pengawalan ketat Kepolisian. Melihat hal itu, massa tidak menyukai dan menimpuki mereka dengan botol air minum.

"Hai penghianat rakyat. Dewan Perwakilan Rezim. Kenapa dikawal ketat. Seharusnya kami yang dikawal," ucap salah satu massa aksi.

Rombongan itu terus jalan ke arah mobil komando. Beberapa massa aksi mendorong-dorong laju mereka.

Tak lama, mereka sampai dan naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan orasi ke massa.

Tak ada senyum di wajah Habiburokhman. Raut wajahnya tegang dan cemas lantaran lemparan botol air ke arahnya terus terjadi, bahkan beberapa hampir mengenai tubuhnya.

Setelah kader dari Partai Buruh menenangkan massa, Habiburokhman mulai berorasi.

"Hari ini saya sampaikan, tidak ada pengesehan RUU Pilkada," kata Habiburokhman.

Reaksi massa bercampur. Ada yang senang, tetapi ada yang tetap kesal. Lemparan botol air minum pun tak berhenti.

Tak lama rombongan Habiburokhman turun, tetapi massa aksi mengejarnya. Ada yang membawa botol dan menimpuk dari jarak dekat, maupun memukul dengan kayu kecil.

Perlindungan polisi semakin ketat. Tak lama, Habiburokhman dan rombongan berhasil masuk kembali ke dalam pagar Gedung DPR.

Risiko wakil rakyat

Saat ditanya soal insiden pelemparan botol air minum terhadap dirinya, Habiburokhman mengaku tak mempersoalkannya.

Ia merasa hal itu harus diterima karena menjadi risiko sebagai anggota DPR yang jadi representasi wakil rakyat.

"Tadi kena lempar beberapa kali, risiko wakil rakyat," kata Habiburokhman saat ditemui di halaman Gedung DPR usai temui pedemo.

Habiburokhman mengaku juga pernah melakukan demonstrasi sebelum menjadi anggota DPR.

Saat berdemonstrasi, ia juga mengaku pernah melempar botol air minum seperti yang dilakukan para demonstran terhadap dirinya.

"Dulu kita yang demo di depan kita suka lempar-lempar sekarang enggak apa-apa. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan," ungkapnya.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

(Penulis: Rizky Syahrial, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Jessi Carina, Fabian Januarius Kuwado, Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, mahasiswa yang ditangkap polisi merupakan pemuda yang mencintai Indonesia dengan caranya sendiri.

“Mereka ini anak-anak muda yang mencintai Indonesia, dengan cara yang mungkin tidak sama dengan yang lain yang mencintai Indonesia,” ujar Adian di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024) malam.

Menurut dia, mahasiswa yang ditangkap polisi ini mengekspresikan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang berbeda-beda.

“Nah, mereka menyayangi Indonesia, menyayangi konstitusi. Jadi, tidak ada alasan untuk ditahan lama-lama,” tutur Adian.

Menurut catatan yang dia terima, setidaknya lebih dari 50 demonstran yang ditangkap polisi.

“Di sini (Polda Metro Jaya) kalau tidak salah 11, ditambah 25, 36. Yang baru datang (di Polda Metro Jaya) ada 36,” kata Adian.

“Kalau tidak salah, di Jakarta Barat ada 52. Kemudian, di Jakarta Pusat ada 23,” ucap Adian.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan usai pagar di Gedung DPR/MPR RI dijebol massa aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Ya nanti evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan akan terus dilakukan secara internal agar pelayanan pelaksanaan itu terlaksana lebih optimal lagi," ungkap Ade Ary saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

Ade Ary menyampaikan, setiap aksi yang dilakukan oleh para demonstran harus dilaksanakan dengan aman dan tertib.

Dengan begitu, pesan yang ingin disampaikan oleh para demonstran bisa tersampaikan dengan baik dan tak menyebabkan kekacauan.

"Kan di sekitar lokasi (unjuk rasa) ada masyarakat ya yang beraktivitas lalu lalang, ada aktivitas rumah, kantor, pusat-pusat perbelanjaan juga, harus aman semuanya. Itu juga bagian yang diamankan Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pagar Gedung DPR RI, Jakarta, dijebol massa yang unjuk rasa menolak putusan revisi Undang-undang Pilkada, Kamis (22/8/2024).

Dalam pantauan Kompas.com, pagar dibobol pukul 14.21 WIB dibarengi dengan teriakan "Revolusi, revolusi".

Ada tiga orang yang meminta massa masuk setelah pagar dirusak.

Melihat kesempatan itu, massa yang berada di dekat pagar berbondong-bondong masuk ke halaman DPR RI.

Namun, seorang peserta aksi meminta massa mundur demi keselamatan masing-masing. Ia juga mengingatkan untuk menyampaikan aspirasi dengan damai.

"Hati-hati provokasi," kata sang orator.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan, ada salah satu peserta aksi yang ditangkap polisi dengan kondisi bibir pecah.

Hal tersebut dia ketahui setelah bertemu dengan beberapa peserta aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI yang ditangkap polisi lalu digelandang ke Polda Metro Jaya.

“Tadi kami sudah lihat beberapa di dalam, ada yang bibirnya pecah. Itu dari BSI Kramat. Tapi sudah kita minta lawyer, dia mengisi surat kuasa,” kata Adian di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024) malam.

Selain bibir pecah, Adian juga menyebut ada salah satu mahasiswa yang turut serta dalam demo di depan gedung DPR RI mengalami patah tulang hidung.

“Bibir pecah. Yang ketemu dari DPR hidungnya patah,” ujar Adian.

Menurut catatan yang dia terima, setidaknya lebih dari 50 demonstran yang ditangkap polisi.

“Di sini (Polda Metro Jaya) kalau tidak salah 11, ditambah 25, (jadi) 36. Yang baru datang (di Polda Metro Jaya) ada 36,” kata Adian.

“Kalau tidak salah, di Jakarta Barat ada 52. Kemudian, di Jakarta Pusat ada 23,” ucap Adian.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya akan memastikan soal pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu yang menyebut 50 pedemo di Depan Gedung DPR/MPR RI ditangkap polisi.

"Kami pastikan lagi (soal 50 pedemo ditangkap). Kami belum dapat informasi tersebut," jelas Ade Ary saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

Ade Ary mengklaim, situasi unjuk rasa di Depan Gedung DPR/MPR RI aman dan terkendali.

Menurutnya, proses pengamanan yang dilakukan anggotanya berjalan lancar.

"Potensi-potensi gangguan ketertiban, gangguan keamanan itu dapat dilakukan komunikasi dengan baik oleh Polda Metro Jaya, dengan stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengamanan ini," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menyebut sekitar 50 orang ditangkap polisi saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Yang di DPR, tadi ditahan itu sekitar 50-an orang,” kata Adian di Polda Metro Jaya, Kamis (22/8/2024) malam.

Oleh karena itu, Adian menyambangi Polda Metro Jaya untuk memastikan berapa jumlah demonstrasi yang ditangkap oleh polisi.

“Kami mau cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka. Menurut saya, itu penting ya,” imbuh dia.

Adian mengaku, kehadirannya di Polda Metro Jaya bukan atas instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Spontanitas saja. Tadi melihat di jalan. Terus ngobrol sama teman-teman, 'eh, kita harus berbuat sesuatu. Paling tidak, kita harus melihat mereka, tanya, apakah semua sesuai prosedur hukum atau sebagainya',” ungkap Adian.

Terlepas dari itu, Adian ingin memastikan bahwa tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan berlangsung.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Aksi penyampaian aspirasi di area Gedung DPR/MPR RI mulai memasuki Tol Dalam Kota. Representative Office 2 sebagai pengelola Ruas Tol Dalam Kota dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) selaku service provider pengoperasian Jalan Tol bersama Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas.

Atas Diskresi Kepolisian, mulai pukul 16.55 WIB, pengguna jalan yang melintasi Ruas Tol Dalam Kota arah Slipi, dialihkan putar balik di KM 8+100 dan KM 9+800 untuk kembali menuju arah Cawang. Sedangkan pengguna jalan yang hendak menuju arah Cawang, dialihkan putar balik di KM 12+400 untuk kembali menuju arah Slipi.

Atas Diskresi Kepolisian juga, sementara waktu dilakukan penutupan Gerbang Tol (GT) Senayan arah Slipi, serta GT Slipi 2 dan Pejompongan arah Cawang Ruas Tol Dalam Kota.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demi keamanan, untuk sementara waktu, pengguna jalan diimbau untuk menghindari Ruas Tol Dalam Kota, khususnya sekitar kawasan Semanggi dan Senayan sampai dengan berakhirnya aksi masa," tulis Jasa Marga dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Antisipasi jadwal dan arah perjalanan, serta terus perbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

Simak Video: Momen Arie Kriting hingga Bintang Emon Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

[Gambas:Video 20detik]

Eks Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut menyuarakan aspirasinya saat demo #KawalputusanMK. Ia menyoroti terkait dengan runtuhnya demokrasi.

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan gedung DPR/MPR RI. Adapun Demo ini diselenggarakan dalam rangka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pemda) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tom Lembong mengatakan, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, katanya apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan, itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," ujar Tom Lembong, dalam orasinya, Kamis (22/2024).

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang!," sambungnya.

Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah momen historis dan kritis bagi Bangsa Indonesia. Katanya, saat ini Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," ujar dia.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berjuang. Meski begitu, ia mengajak agar prosesnya berjalan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," tegasnya.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Demonstrasi besar-besaran terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Jalan Tol Dalam Kota yang letaknya bersebrangan dengan Gedung DPR pun mulai dijaga ketat.

Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) menyatakan pihaknya sudah mulai melakukan pengamanan imbas gelaran aksi penyampaian aspirasi oleh Konfederasi Serikan Pekerja dan unsur lainnya di sekitar Gedung DPR/MPR.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini, menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan. Akses keluar tol Senayan pun akhirnya ditutup sejak pukul 10.15 WIB.

"Sebagai bentuk antisipasi, Jasa Marga berkoordinasi dengan Kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas. Atas diskresi Kepolisian, mulai pukul 10.15 WIB, akses keluar Slipi (DPR/MPR) pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota diberlakukan penutupan sementara untuk menghindari kepadatan," tulis Jasa Marga dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan dapat mengantisipasi jadwal dan arah perjalanan. Operator jalan tol itu berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama aksi masa berlangsung.

"Pengguna juga diimbau untuk memperbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan," tulis keterangan Jasa Marga.

Simak Video: Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Warga Diminta Hindari Jalan Sekitar DPR-MK

[Gambas:Video 20detik]