Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi, apalagi jika masih di bawah umur seperti para pelajar. FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya.

Setiap kekerasan dan tindakan represi aparat merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana serta melanggar kode etik kepolisian. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dalam salah satu butir Rekomendasi FSGI menyikapi sejumlah pelajar yang ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi #KawalputusanMK.

FSGI menyerukan aparat penegak hukum untuk melindungi peserta aksi yang masih pelajar sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini, kata Heru, mengingat banyak peristiwa penangkapan para pelajar yang sedang menuju lokasi aksi kerap terjadi di setiap aksi demo besar, ketika tertangkap mereka juga mengalami Tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti di telanjangi dan dijemur.
"Pada aksi demo besar tahun 2019, KPAI menerima laporan dari berbagai daerah, di mana ratusan pelajar yang hendak mengikuti aksi demo ditangkap sebelum tiba dilokasi, tak jarang diancam tidak mendapatkan SKCK dan masih mendapatkan sanksi dari pihak sekolah," beber Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Masih dalam butir rekomendasi lainnya, FSGI mengingatkan pihak kepolisian untuk bertindak pada massa aksi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Di mana di sana jelas disebutkan, pihak kepolisian tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan bahkan di saat situasi kerumunan massa tidak terkendali.

Untuk itu, FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya. Ini sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

"FSGI mendesak KPAI dan KPPPA untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di kantor-kantor Kepolisian di bawah Polda Metro Jaya untuk memastikan perlindungan dan penanganan sesuai peraturan perundangan terhadap peserta aksi yang masih usia anak," tegas Heru.

Sebelumnya, ksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari lalu menjasi salah satu bentuk reaksi masyarakat atas adanya upaya DPR menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Aksi ini menjadi puncak kemarahan masyarakat atas rentetan praktik penghancuran Demokrasi yang dilakukan oleh Penguasa.

Aksi yang terjadi disejumlah kota diikuti sejumlah elemen Masyarakat, termasuk pelajar. Namun sejumlah pelajar yang ikut aksi di duga mengalami kekerasan oleh oknum aparat.

Baca juga: FSGI: Pelajar Ikut Demonstrasi Wajib Dilindungi Bukan Dihalangi dan Ditangkap

Baca juga: Polisi Tangkap 85 Anak dalam Unjuk Rasa Kawal Putusan MK, KPAI: Jangan Represif!

(CEU)

Jakarta: Setidaknya lima orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam dua insiden terpisah di Bangladesh saat kekerasan berlanjut di kampus-kampus perguruan tinggi di Dhaka dan di tempat lain terkait skema kuota pegawai pemerintah atau PNS, Selasa, 16 Juli 2024.

"Setidaknya tiga di antara yang tewas adalah mahasiswa dan satu adalah pejalan kaki," kata laporan media. Seorang pria lain yang tewas di Dhaka, ibu kota, masih belum teridentifikasi.

Kematian dilaporkan setelah kekerasan semalam di sebuah universitas negeri dekat Dhaka. Kekerasan melibatkan anggota organisasi mahasiswa pro-pemerintah dan demonstran. Sementara polisi menembakkan gas air mata dan menyerang para pengunjuk rasa dengan tongkat. "Bentrokan menyebar di Universitas Jahangirnagar di Savar, di luar Dhaka," menurut para mahasiswa dan pihak berwenang.

Para pengunjuk rasa, beberapa di antaranya mendukung oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), telah menuntut diakhirinya kuota yang disediakan untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, yang memungkinkan mereka untuk menduduki hingga 30 persen pekerjaan pemerintah.

Mereka berpendapat bahwa penunjukan kuota bersifat diskriminatif dan bahwa pekerjaan pemerintah seharusnya berdasarkan prestasi. Beberapa bahkan mengatakan sistem saat ini menguntungkan kelompok yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Sementara peluang kerja telah meluas di sektor swasta Bangladesh, banyak yang menganggap pekerjaan pemerintah stabil dan menguntungkan. Setiap tahun, sekitar 3.000 pekerjaan semacam itu terbuka untuk hampir 400.000 lulusan.

Hasina mengatakan bahwa para veteran perang — yang umumnya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan — harus menerima penghormatan tertinggi atas pengorbanan mereka pada 1971, terlepas dari ideologi politik mereka saat ini. AFP PHOTO/Munir Uz Zaman

(WWD)