Valencia: Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Valencia, Spanyol, sepanjang Sabtu kemarin dalam menyuarakan kemarahan mereka atas penanganan banjir oleh otoritas setempat yang dinilai buruk sehingga menelan banyak korban jiwa.

Ribuan orang juga berunjuk rasa di kota-kota Spanyol lainnya. Otoritas regional Valencia memperkirakan jumlah peserta di ibu kota regional mencapai 130.000 orang.

Mengutip dari Malay Mail, Minggu, 10 November 2024, sejumlah pengunjuk rasa meneriakkan "Pembunuh! Pembunuh!" dan beberapa membawa plakat yang mengecam presiden regional Valencia serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
Valencia merupakan wilayah paling terdampak banjir bulan lalu, bencana paling serius dalam beberapa dekade terakhir di Spanyol, yang menewaskan sedikitnya 220 orang dan membuat kota-kota terendam lumpur.

Penduduk Valencia geram dengan kurangnya peringatan dari otoritas setempat. Sejumlah warga mengatakan bahwa peringatan resmi tentang banjir baru masuk ke smartphone mereka saat mobil-mobil sudah hanyut terbawa banjir.

Ada juga kemarahan atas lambannya respons pihak berwenang Valencia, setelah banjir bandang mematikan melanda sekitar 80 kota di wilayah tersebut.

Polisi dan pengunjuk rasa saling berhadapan pada hari Sabtu dalam suasana menegangkan, dengan beberapa bentrokan meletus, lapor seorang jurnalis AFP.

Unjuk rasa dimulai di alun-alun di depan balai kota, sebelum kemudian berlangsung sebuah pawai ke kantor pusat regional Valencia.

Para pengunjuk rasa melontarkan kata-kata kasar kepada presiden regional Valencia Carlos Mazon, seorang pengacara berusia 50 tahun yang merupakan anggota partai oposisi sayap kanan Partai Populer.

Baca juga: Banjir Valencia: Spanyol Kirim Tambahan 10.000 Tentara, Korban Tewas 211


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta:Massa aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024 menciptakan suasana yang memanas dengan seruan yel-yel "Ganyang Fufufafa."

Yel-yel ini digunakan sebagai bentuk kritik terhadap seorang pejabat tinggi negara yang dianggap terlibat dalam kebijakan yang mereka tentang.

Yel-yel "Ganyang Fufufafa" terus diulang selama demonstrasi dan memicu reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa pihak menganggapnya sebagai ekspresi kekecewaan, sementara yang lain menilai hal ini adalah bentuk protes sah di negara demokratis.

Lirik Yel-yel 'Ganyang Fufufafa'

Ayo, ayo, ganyang Fufufafa
Ganyang Fufu Fafa sekarang juga
Ayo, ayo, ganyang Fufufafa
Ganyang Fufu Fafa sekarang juga
Ayo, ayo, ganyang Fufufafa
Ganyang Fufu Fafa sekarang juga

Fufufafa musuh demokrasi
Fufufafa penyubur korupsi
Fufufafa anak haram konstitusi
Fufufafa cukuplah sampai di sini

Ayo, ayo, ganyang Fufufafa
Ganyang Fufu Fafa sekarang juga
Ayo, ayo, ganyang Fufufafa

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Fakta-fakta FPI Gelar Reuni di Depan Istana
1.904 Personel Dikerahkan Jaga Aksi 'Reuni 411' di Depan Istana


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Ribuan buruh melakukan sujud syukur saat unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ribuan buruh bersuka cita usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa tuntutan mereka soal Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Beberapa tuntutan yang dikabulkan tersebut terkait upah dan tenaga kerja asing.

Perkara tersebut diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Pada amar putusannya, MK mengabulkan pengujian isu konstitusionalitas 21 norma pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon.

Selain itu, MK juga memerintahkan untuk membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Ciptaker. MK memberi waktu paling lambat dua tahun. MI/Usman Iskandar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta -

Ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Dalam aksi tersebut, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 10.40 massa aksi sudah melakukan aksi long march di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, melalui Balai Kota Jakarta, gedung Kementerian BUMN, dan sempat berhenti di depan Kantor Kementerian ESDM.

Meski hujan rintik sempat turun beberapa saat, buruh tetap melanjutkan aksi mereka. Dari orasi yang disampaikan, Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi mereka tidak didengar.

Buruh juga menyinggung proses pelantikan Presiden yang sudah selesai, sehingga menuntut pemerintah segera bekerja untuk rakyat.

"Naikkan upah minimum tahu 2025 sebesar minimal 8-10 persen," tulis salah satu spanduk yang dibawa buruh, Kamis (24/10/2024).

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani," tulis spanduk lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Simak: Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Ribuan buruh hari ini menggelar massa aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10:00 WIB.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah unjuk rasa, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut dinilai berdampak pada buruh lantaran mengatur beberapa hal terkait industri tembakau.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai pemerintah dalam membuat aturan sebagai alat untuk tawar-menawar. Menurutnya, implementasi di lapangan tidak sejalan bahkan justru membuat ketidakpastian hukum. Apabila pemerintah ingin membuat stereotip bagi perokok, dia bilang perlu mempertimbangkan dampaknya bagi tenaga kerja di industri tersebut.

Misalnya, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam pasal 434 PP 28/2024. Menurut dia, aturan tersebut belum tertulis jelas yang dimaksud tempat pendidikan seperti apa.

"Saya bicara radius 200 meter. Saya bilang, itu kan implementasi lapangannya nggak sesederhana hanya ditulis di aturan contoh, di situ sudah ada warung rokok berikutnya ternyata, ada orang buka les di situ ternyata tadi diurai, yang dimaksud itu tempat pendidikan itu apa memang juga belum dijelaskan," kata Sudarto saat ditemui di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/10/2024).

Kemudian aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2024. Dia menjelaskan aturan tersebut dapat memicu rokok gelap di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak dapat membedakan kelas-kelas rokok.

"Karena argumen kita mengatakan begini kalau rokok itu polos, kita mana taju rokok ini kelas A, kelas B, kelas C golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan termasuk rokok gelap. Kan buat negara sendiri susah. Padahal rokok itu ada kelompok golongannya, grid-grid-nya," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk kalangan industri tembakau. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, Badan Aspirasi Rakyat akan menjadi wadah bagi anggota Dewan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Badan ini merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru yang akan dibentuk pada periode 2024-2029.

“DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kita akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti,” ujar Cucun kepada wartawan pada Rabu (9/10/2024).

Cucun menjelaskan, salah satu fungsi Badan Aspirasi Rakyat adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Badan ini akan menjadi pihak yang menerima perwakilan masyarakat yang berdemo, mengingat penanganan unjuk rasa dari internal DPR selama ini masih kurang terstruktur.

“Jadi justru kita DPR menerimanya, betul-betul ini bagian dari rumah rakyat. Jangan sampai seolah selama ini demo tidak diterima oleh DPR. Dan kalau demo, ya jangan sampai diterima secara sporadis. Sehingga ada badan yang menangani khusus,” kata Cucun.

Selain itu, Badan Aspirasi Rakyat akan memfasilitasi harapan rakyat soal proses legislasi, penganggaran, pengawasan terhadap undang-undang (UU) dan program pemerintah, hingga diplomasi Parlemen.

"Bukan hanya terkait demostrasi, misalkan ada keluhan di bawah seperti korban mafia tanah, korban pinjol, korban judol, atau lainnya seperti korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, Badan Aspirasi Rakyat akan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada setiap komisi DPR sesuai dengan bidang kerja dan isu yang diangkat.

Masing-masing komisi kemudian akan membawa aspirasi tersebut dalam rapat kerja dengan pemerintah (kementerian/lembaga) untuk mencari solusi.

“Kalau soal hukum akan dikasih ke Komisi III, kalau soal pemerintahan ya kita masukkan ke Komisi II. Misalkan soal pekerja migran Indonesia yang ada masalah, keluarganya mengadu berapa tahun tidak bisa bertemu, kita kasih ke Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan, silakan tangani,” papar Cucun.

Cucun menambahkan, meskipun DPR selama ini sudah membuka ruang pengaduan melalui surat, email, dan saluran lainnya, mereka ingin penanganan pengaduan lebih optimal dengan dibentuknya badan ini.

“Kalau misalnya masuk surat lewat email atau kotak surat DPR, tapi apakah suratnya ini sampai ke orang alamat yang benar atau AKD yang benar yang menanganinya. Ini yang mau kami optimalkan, jadi terstruktur akan disampaikan sesuai dengan AKD terkait,” terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini menyatakan, pengaduan masyarakat tidak hanya akan disampaikan ke AKD, tetapi juga akan disalurkan kepada fraksi-fraksi di DPR.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pihak yang melakukan pengawalan terhadap aspirasi rakyat.

“Jadi fraksi juga paham apa yang menjadi aspirasi rakyat itu,” sebut Cucun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengonfirmasi bahwa akan ada AKD baru, yakni Badan Aspirasi Rakyat.

Menurut Dasco, keputusan final mengenai jumlah AKD di DPR RI masih dalam kajian dan akan dimatangkan dalam rapat pimpinan fraksi pada 14 Oktober mendatang.

“Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu Badan Aspirasi Rakyat,” kata Dasco pada 7 Oktober 2024.

Jakarta: Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina mengelar aksi di depan gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika yang ada di Jakarta. Aksi ini digelar untuk memberikan perlawanan atas satu tahun genosida di Gaza dan tujuh puluh enam tahun perlawanan Palestina untuk merdeka.

“Free Palestina, free Palestina, free Palestina,” kata salah satu orator di depan kedubes Amerika, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga turut serta dalam aksi ini. Ia menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan Israel sudah sangat luar biasa.

“Kejahatan Israel sudah sangat luar biasa, banyak korban-korban dari masyarakat sipil, perempuan, anak-anak dan termasuk rekan-rekan pers,” ucap Hidayat.

Asik ini diawali dengan long march dari patung kuda menuju depan Kedubes Amerika. Masyarakat yang hadir dari berbagai daerah dan diperkirakan dihadiri belasan ribu orang. Medcom.id/Joy Jones

(CDE)

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 4.294 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Monas hingga Kementerian ATR/BPN yang akan berlangsung pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan ribuan personel itu terdiri dari Satgasda 2.830 personel, Satgasres 330 personel, BKO TNI, Mabes Polri hingga Pemda 1.134 personel.

"Kuat libat personil pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 4.294 personel," kata Ade kepada wartawan, Selasa (24/9/2024).

Dia juga merincikan untuk pengamanan masing-masing wilayah, seperti di area DPR RI sebanyak 3.517 personel disiagakan, di Monas sebanyak 497 personel. Sementara untuk pengamanan Kementerian ATR/BPN 280 personel.

Ade menambahkan, untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional, jika eskalasi demonstrasi meningkat maka pihaknya akan melakukan penutupan jalan.

"Untuk rekayasa lalulintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan," tambahnya.

Di samping itu, dia mengimbau kepada pendemo agar menyampaikan aspirasi secara damai tanpa melakukan aksi provokatif hingga tidak merusak fasilitas umum.

Sementara itu, Ade juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan masyarakat.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," pungkasnya.

Jakarta -

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengendus adanya dugaan fraud di perusahaan sejak tahun 2021. Namun, permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dugaan fraud pada tahun 2021 ke Komisi VI DPR. Namun, ia menyebut, suara pekerja tidak pernah didengar. Bahkan, komisaris perusahaan juga telah mencium adanya dugaan fraud tersebut.

"Di 2021 kita sudah bilang, di 2021 kita sudah beraudiensi, di 2021 juga kita sudah masuk ke Komisi VI, mungkin aksesnya nggak seperti sekarang langsung jadi online tersebar. Waktu itu juga RDPU sudah dibilang, artinya sudah ada indikasi-indikasi ke sana, namun suara kami tidak lagi juga didengar secara istilahnya diseriuskan. Artinya di komisaris kami juga sudah mengatakan ini harus diaudit, ada indikasi-indikasi," paparnya di DPR Jakarta, Senin (2/9/20224).

Ia mengatakan, dugaan indikasi fraud itu seperti menumpuknya pasokan masker. Bukan hanya itu, obat COVID-19 juga banyak yang tidak terjual.

"Kalau dari kami lihat penumpukan barang ya, contoh masker ketika dibuat ada 2 juta box tidak terjual, terus obat-obat COVID yang ada setelah COVID ini kok banyak yang nggak terjual, artinya banyak sekali obat-obat yang menumpuk. Kalau ada penumpukan obat, penumpukan barang, artinya modal kerjanya tertahan di situ, nggak ada akses juga," ungkapnya.

Kondisi semakin terasa parah ketika perusahaan mulai sulit membayarkan gaji. Akhirnya, karyawan pun memberanikan diri untuk buka suara.

"Nah yang semakin parah ketika terjadi di tahun kemarin memang sudah agak susah gajian, tapi masih mampu dibayarkan. Nah yang benar-benar akhirnya kita berani untuk speak up, ya sudah lah ini juga sudah kelihatan kok ketika diaudit ada rasa-rasanya tidak beres, dan ketika melihat ini kok tidak ada akses untuk penyelesaian," ungkapnya.

Jelasnya, SP Indofarma telah menggelar unjuk rasa sebanyak dua kali. Ia menyebut, setelah unjuk rasa ini akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.

"Nah baru setelah kita unras (unjuk rasa) lagi yang kedua kali BPK langsung kan. Kan kita dua kali demo, di 31 Januari dan di 6 Mei," ungkapnya.

(acd/rir)

Jakarta -

Para driver ojek online (ojol) tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran siang ini di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Selaras dengan itu, sejumlah driver memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi ojolnya dan tidak melayani pesanan.

Lalu, apakah saat demo berlangsung layanan ojol akan sulit diakses?

Detikcom mencoba memesan ojol saat demo tengah berlangsung, menggunakan aplikasi Gojek. Saat mencoba memesan ojol di pukul 14.00 WIB untuk pick up sekitar kawasan Medan Merdeka, ternyata prosesnya tidak membutuhkan waktu lama. Kurang dari satu menit, pesanan pun diambil oleh seorang driver.

Dengan demikian, tidak terjadi pengaruh signifikan dengan layanan ojol saat demo berlangsung. Sebagian ojol pun masih terpantau wara-wiri di jalan, walau sebagian besar lainnya tengah aksi di depan Patung Kuda.

Kondisi serupa juga terjadi pada pagi hari tadi, sebelum demo berlangsung. Masih banyak ojol yang wira-wiri di jalan, baik membawa penumpang maupun mengantar barang. Hal tersebut seperti yang dilakukan Jeff.

"Saya masih narik, masih mau nyari duit. Tapi sebagian besar banyak yang nggak menerima orderan," kata Jeff, saat ditemui detikcom pagi tadi, di kawasan Casablanca.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya muncul edaran dari Koalisi Ojol Nasional kepada customer kalau hari ini Mitra pengemudi ojol tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun.

"Dikarenakan akan diadakannya Aksi Demonstrasi terkait ketidakadilan dalam bisnis Antara Aplikator (GRAB, GOJEK, MAXIM, SOPHEE & LALAMOVE) dengan Mitra pengemudi Ojek Online (Ojol), maka kami atas nama Driver Ojek Online se-jabodetabek dan se Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun (Food, Ride, dan Paket) pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai jam yang belum bisa di tentukan," bunyi edaran tersebut.

Saksikan Live DetikSore:

(shc/das)

Jakarta -

Ribuan driver ojek online (ojol) memenuhi kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka melangsungkan aksi unjuk rasa dan menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait pengenaan tarif potongan aplikasi hingga 30%.

Salah satu driver ojol, Jay mengatakan, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan menyangkut tarif ojol dibandingkan beberapa tahun silam. Dulunya, beban potongan aplikasi kepada mitra driver ojol hanya sebesar 10%. Namun jumlah ini berangsur naik.

"Dulu 10%, kemudian 2018 naik ke 20%. Perlahan-lahan naik lagi. Sekarang kalau di total-total potongannya sekitar 30%," kata Jay, ditemui saat demo, Kamis (29/8/2024).

Selain itu menurutnya ada potongan-potongan tambahan sehingga kalau ditotal-total porsi yang diterima para driver hanya sekitar 70% dari hasil narik ojek. Itu pun belum ditambah dengan fitur-fitur tambahan lainnya seperti aceng atau narik goceng.

"Itu kalau ada slot-slot cuma sekitar Rp 5.000-6.000. Berarti kalau dipotong drivernya, ya bisa cuma dapet hampir setengahnya," ujarnya.

Driver ojek lainnya juga turut menyuarakan aspirasinya terkait tarif ini. Katanya, mereka tidak yakin berapa besar potongan tarif yang saat ini diterapkan operator. Pasalnya, kenaikan terus terjadi perlahan hingga dalam realitanya di lapangan perolehan tidak sebesar yang disepakati sebelumnya.

"Dulu 10%, sekarang ini kita nggak tahu berapa, bisa 30%. Betul dulu sempat naik 20%, tapi ke sini-sini nggak ada segitu," ujar driver ojol tersebut.

Hal senada juga disampaikan Yono. Saat pertama kali dirinya menjadi mitra driver di 2016 silam, ia bisa mengantongi pemasukan kotor hingga Rp 700 ribu per hari. Sekarang kondisinya jauh berbeda.

"Sehari itu bisa dapet Rp 700 ribu. Dulu mah kita dapat bonus aja bisa Rp 200 ribu," kata Yono, ditemui detikcom di kawasan Casablanca.

Bahkan menurutnya, saat ini nominal Rp 100 ribu saja bisa mendatangkan syukur luar biasa apabila bisa diperoleh dalam sehari. "Paling banyak sehari Rp 200.000-an. Paling sedikit bisa Rp 60.000- 70.000. Itu Kotor. Pokoknya kita bawa Rp 100.000 pulang aja sudah alhamdulillah sekarang," imbuhnya.

Menurutnya, salah satu hal utama yang menyebabkan perbedaan kondisi ini ialah kenaikan persentase untuk operator. Dulu, persentase pembagiannya hanya sebesar 10% untuk porsi operator. Namun kini besarannya sudah naik sekitar 20-30%. Kondisi ini diperberat dengan persaingan yang makin ketat.

"Awalnya kan cuma 10%, terus naik. Karena dulu kan ibaratnya, persaingan ini kan jarang ya. Dulu kan cuma ada Grab, sama Gojek doang. Itu lumayan lah pendapatan kita gede. Dipotong gede, nggak masalah kan. Sekarang itu pendapatan kita, bawa pulang duit Rp 100 ribu aja udah bagus kan," kata dia.

Simak Video: Isi Tuntutan Driver Taksi Online yang Gelar Demo di Depan Kantor Gojek

[Gambas:Video 20detik]

(shc/das)