Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menurut unggahan pemerintah AS, aturan resmi yang akan melarang investasi AS tertentu dalam bidang kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok sedang dalam peninjauan akhir. Kondisi ini menunjukkan pembatasan investasi AS akan segera diberlakukan.

Melansir Reuters, aturan tersebut mengharuskan investor AS untuk memberi tahu Departemen Keuangan tentang beberapa investasi dalam AI dan teknologi sensitif lainnya.

Aturan ini berasal dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada bulan Agustus 2023 yang bertujuan untuk mencegah investor Amerika membantu militer Tiongkok dalam hal teknologi.

Aturan akhir, yang menargetkan investasi keluar ke Tiongkok dalam AI, semikonduktor dan mikroelektronika serta komputasi kuantum, sedang ditinjau di Kantor Manajemen dan Anggaran AS. Ini berarti, aturan tersebut kemungkinan akan dirilis paling cepat minggu depan atau lebih.

"Sepertinya bagi saya, mereka mencoba menerbitkan ini sebelum pemilihan," kata mantan pejabat Departemen Keuangan AS Laura Black, seorang pengacara di Akin Gump di Washington, mengacu pada pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November.

Black menambahkan bahwa kantor Departemen Keuangan yang mengawasi peraturan tersebut umumnya menyediakan waktu setidaknya 30 hari sebelum peraturan tersebut mulai berlaku.

Departemen Keuangan menerbitkan rancangan aturan dengan sejumlah pengecualian pada bulan Juni dan memberi publik kesempatan untuk berkomentar.

Rancangan aturan tersebut menempatkan tanggung jawab pada individu dan perusahaan AS untuk menentukan transaksi mana yang akan dibatasi.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan menolak berkomentar.

Black berharap, aturan final tersebut akan lebih memperjelas cakupan kecerdasan buatan dan ambang batas untuk mitra terbatas.

Aturan yang diusulkan melarang transaksi dalam AI untuk penggunaan tertentu, dan melibatkan sistem yang dilatih dalam menggunakan daya komputasi dalam jumlah tertentu.

Aturan tersebut mengharuskan pemberitahuan transaksi yang terkait dengan pengembangan sistem AI atau semikonduktor yang tidak dilarang.

Tonton:China Memangkas Suku Bunga untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sekuritas yang diperdagangkan secara publik seperti dana indeks atau reksa dana, investasi kemitraan terbatas tertentu, dan pembiayaan utang sindikasi tertentu termasuk di antara pengecualian yang diusulkan.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Diplomat ekonomi utama Departemen Keuangan AS meminta Dana Moneter Internasional (IMF) dan bank-bank pembangunan multilateral untuk bekerja pada cara-cara baru guna menyediakan dukungan likuiditas jangka pendek bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk menangkal krisis utang.

Mengutip Reuters, Jumat (11/10), Jay Shambaugh, wakil menteri keuangan internasional Departemen Keuangan, mengatakan pada acara Atlantic Council bahwa Departemen Keuangan bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini "untuk menemukan jalan yang lebih baik" bagi negara-negara dengan utang yang tinggi tetapi berkelanjutan yang menghadapi tekanan likuiditas.

Shambaugh, yang menyoroti kepemilikan saham dominan AS di IMF dan Bank Dunia, mengatakan ia berharap bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat membuat kemajuan pada pertemuan tahunan mereka akhir bulan ini dalam mengembangkan mekanisme baru dan perubahan desain program yang memenuhi kebutuhan sejumlah besar negara yang menghadapi guncangan sementara.

"Jika Anda adalah negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan jika Anda bersedia bekerja sama dengan IMF dan MDB untuk membuka pembiayaan yang signifikan di samping langkah-langkah reformasi yang signifikan, perlu ada paket pembiayaan dari sumber-sumber bilateral, multilateral, dan sektor swasta untuk menjembatani kebutuhan likuiditas Anda dengan cara yang mendukung pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan," kata Shambaugh.

Rencana tersebut akan membutuhkan kerja keras dan inovasi di lembaga-lembaga keuangan internasional.

Ia menambahkan bahwa mereka perlu merancang program pinjaman dan reformasi mereka dengan cara yang menghindari penyesuaian fiskal sementara yang menyebabkan kerugian permanen karena pemotongan investasi penting, seperti untuk infrastruktur.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada jaringan penggalangan dana internasional Hamas. AS menuduh Hamas memainkan peran penting dalam penggalangan dana eksternal untuk kelompok militan Palestina, dalam aksi yang menandai peringatan pertama perang Gaza.

Mengutip Reuters, Senin (7/10), Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi kepada tiga orang dan "badan amal palsu" yang dituduhnya sebagai pendukung keuangan internasional terkemuka Hamas, serta Bank Al-Intaj di Gaza yang disebut dikendalikan oleh kelompok tersebut.

Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya mengungkapkan, yang juga menjadi sasaran adalah pendukung lama Hamas, seorang warga negara Yaman yang tinggal di Turki, dan sembilan bisnisnya.

"Saat kita menandai satu tahun sejak serangan teroris brutal Hamas, Departemen Keuangan akan terus tanpa henti melemahkan kemampuan Hamas dan proksi Iran yang mengganggu stabilitas lainnya untuk membiayai operasi mereka dan melakukan tindakan kekerasan tambahan," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pernyataan tersebut.

“Departemen Keuangan akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban Hamas dan para pendukungnya, termasuk mereka yang berusaha mengeksploitasi situasi untuk mengamankan sumber pendapatan tambahan.”

Dalam serangan mereka melalui kota-kota Israel dan desa-desa kibbutz di dekat perbatasan Gaza setahun yang lalu, militan yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa sekitar 250 sandera kembali ke Gaza, menurut data Israel.

Serangan Hamas memicu serangan Israel di Gaza yang sebagian besar telah meratakan daerah kantong berpenduduk padat itu dan menewaskan hampir 42.000 orang, kata otoritas kesehatan Palestina.

Departemen Keuangan pada hari Senin mengatakan bahwa: "Hamas telah mengeksploitasi penderitaan di Gaza untuk meminta dana melalui badan amal palsu dan palsu yang secara keliru mengklaim membantu warga sipil di Gaza."

Departemen Keuangan AS menambahkan bahwa pada pada awal tahun ini, kelompok tersebut mungkin telah menerima sebanyak $10 juta per bulan melalui sumbangan tersebut.

Departemen Keuangan mengatakan Hamas menganggap Eropa sebagai sumber utama penggalangan dana.

Tindakan hari Senin tersebut menargetkan seorang anggota Hamas yang berbasis di Italia, yang menurut Departemen Keuangan mendirikan Asosiasi Amal Solidaritas dengan Rakyat Palestina palsu, yang dituduh membantu membiayai sayap militer Hamas.

Yang juga menjadi target adalah seorang perwakilan senior Hamas di Jerman dan seorang perwakilan Hamas yang bertanggung jawab atas aktivitas kelompok tersebut di Austria.