Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut salah satu syaratnya adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja negara.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengatakan Indonesia sampai saat ini rasio wirausaha baru 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja nasional.

Untuk mencapai 4%, maka membutuhkan 800 ribu wirausaha lagi. Dengan begitu, Indonesia memenuhi syarat negara maju dengan rasio wirausaha 4%.

"Saat ini ada 4,9 juta wirausaha, untuk menaikkan 4%, kita membutuhkan 800.000. Itu yang saya punya optimisme. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semua kementerian bergabung insyaallah tercapai," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Azizah mengatakan, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong terciptanya kewirausahaan.

"Kita bandingkan Singapura atau Malaysia itu sudah jauh di atas kita. Kalau di US 12%, jadi 12% dari populasi angkatan kerja mereka itu pengusaha atau wirausaha. Artinya memang mereka telah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar itu yang kita harapkan," terangnya.

Dalam paparannya, Azizah menyebut rasio kewirausahaan di Indonesia telah meningkat sejak 2019 yang tercatat 3,12% dengan pertumbuhan 1,71%.

Pertumbuhan kewirausahaan sempat menurun tajam pada masa COVID-19 mnejadi 2,93% atau minus 7,16%. Lalu pada 2023 meningkat kembali 9,13% menjadi 3,04%. Kemudian pada 2024 ini telah tercatat 3,3% rasio wirausaha atau naik 2,5%.

Kementerian BUMN membuka seleksi penerimaan PPPK tahun 2024. Beberapa jabatan fungsional dan pelaksana dibuka dalam seleksi yang dilakukan Kementerian BUMN.

Hal ini diumumkan lewat akun Instagram resmi @bersamaBUMN. Kementerian jiga menegaskan semua proses tahapan seleksi yang dilakukan tidak dipungut biaya apapun.

"Seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun," tulis Kementerian BUMN dalam pengumumannya, Kamis (10/10/2024).

Seleksi bisa diikuti masyarakat dengan pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga Sarjana. Gaji yang ditawarkan mulai dari Rp 5-9 juta per bulan.

Total ada 4 formasi yang dibuka dengan kebutuhan 27 orang. Berikut rinciannya:

1. Jabatan Fungsional - Pranata Komputer Ahli Pratama
Kebutuhan formasi 5 orang. Kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika atau Sistem Informasi. Unit penempatan di Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN.

Rentang gaji mencapai Rp 7,7 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 9 juta per bulan.

2. Jabatan Pelaksana - Penata Layanan Operasional
Kebutuhan formasi 17 orang. Kualifikasi pendidikan S1/D4 semua jurusan. Unit penempatan Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis dan Biro Umum dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian BUMN, serta Asisten Deputi Bidang Teknologi Informasi pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN.

Rentang gaji mencapai Rp 6 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 7,5 juta per bulan.

3. Jabatan Pelaksana - Pengelola Layanan Operasional
Kebutuhan formasi 2 orang. Kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan. Unit penempatan Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Kementerian BUMN. Rentang gaji mencapai Rp 5,5 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 6,5 juta per bulan.

4. Jabatan Pelaksana - Pengadministrasi Perkantoran
Kebutuhan informasi 3 orang. Kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Unit penempatan Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Kementerian BUMN. Rentang gaji mencapai Rp 5 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 6 juta per bulan.

Kualifikasi umum:
Warga negara Republik Indonesia
Pendidikan minimal SMA Sederajat, Diploma III, Diploma IV/Sarjana
Usia minimal 20 tahun
Wajib memiliki pengalaman 2 tahun pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama

Simak: Jelang Akhir Jabatan, Erick Thohir Mulai Beberes Rumah Dinas

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bercerita mengenai perjalanan beroperasinya Central Counterparty atau CCP dengan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT).

Menurut Perry, kualifikasi CCP berjalan sejak Jumat (27/9/220) lalu. Namun, jika legalitasnya belum diakui secara global, maka tidak jadi diluncurkan hari ini, Senin (30/9/2024).

Menurut Perry, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menjadi bagian dalam mengurus CCP bersama delapan bank dan KPEI sepanjang akhir pekan.

"Saya sudah ngomong sama Bu Destry dan Pak Doni. Saya tidak akan meresmikan kalau mulai Jumat malam dan (sampai) hari ini CCP SBNT ini belum qualify," tutur Perry dalam Peluncuran Central Counterparty di Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Alhamdulillah Bu Destry dan Pak Doni kerja over the weekend bersama delapan Bank dan KPEI, mempersiapkan semuanya. Apa yang paling penting dari ini? Satu, izin pendirian, penyetoran modal, semuanya sudah done," ujarnya menambahkan.

Secara lembaga bisnis, Perry membeberkan BI juga sudah memenuhi 22 prinsipal lembaga pasar keuangan internasional untuk melakukan kajian terhadap CCP, hingga lembaga itu kini diakui mereka.

"Dari 22 principle of financial market international semuanya sudah dipenuhi, dan hari ini kami juga sudah kirim kepada yurisdiksi internasional, para bank sentral, mitra-mitra kita, kita kirim, suratnya kami tandai Jumat malam pukul 12, done dikirim ya. Jadi sudah, sudah assessment principle of financial market international untuk CCP SBNT," kata Perry.

Kemudian, CCP SBNT ini akan fokus dengan dua produk terlebih dahulu, yaitu Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sehingga ke depan sejalan dengan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk bagaimana proyeksi Repo dari Rp14 triliun ke Rp30 triliun dan DNDF dari USD100 juta menjadi USD1 miliar per hari.

"Dan insya Allah ini hadiah kita, legasi kita bersama BI, OJK, industri perbankan, KPEI untuk mari bersama memberikan legasi bagi negara kita," ujar Perry.

(Febrina Ratna)