Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

(hns/hns)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meta Platforms Inc., induk perusahaan dari Facebook, telah menghapus beberapa akun di Threads dan Instagram yang digunakan untuk melacak jet pribadi selebriti dan CEO terkenal, termasuk jet pribadi milik CEO-nya sendiri, Mark Zuckerberg. Langkah ini diambil dengan alasan adanya risiko "bahaya fisik" terhadap individu terkait.

Akun-akun yang dihapus ini memanfaatkan informasi yang tersedia untuk umum untuk melacak lokasi pesawat, emisi CO2, dan detail lainnya.

Di antara akun yang dihapus tanpa peringatan minggu ini adalah akun yang melacak pesawat selebriti terkenal seperti Kim Kardashian dan Kylie Jenner, serta pemimpin bisnis seperti Jeff Bezos (mantan CEO Amazon) dan Elon Musk (CEO Tesla dan pemilik X).

Pembaruan Kebijakan Privasi Meta

Meta mengutip rekomendasi dari Dewan Pengawas (Oversight Board) mereka sebagai dasar keputusan untuk melakukan penghapusan ini.

Dewan Pengawas, yang bertugas meninjau aturan perusahaan dan postingan kontroversial, merekomendasikan agar Meta menghapus “informasi tempat tinggal pribadi” dari situsnya, bahkan jika informasi tersebut dapat diakses secara publik. Rekomendasi ini pertama kali disampaikan pada awal 2022.

“Dengan mempertimbangkan risiko bahaya fisik terhadap individu, dan sejalan dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas independen, kami menonaktifkan akun-akun ini karena melanggar kebijakan privasi kami,” jelas juru bicara Meta dalam sebuah pernyataan.

Kontroversi Jack Sweeney

Banyak akun yang terdampak dioperasikan oleh Jack Sweeney, seorang mahasiswa dari Florida yang telah dikenal karena melacak jet pribadi selebriti. Sweeney menjadi sorotan publik karena akunnya, yang mempublikasikan data jet pribadi selebriti serta para miliarder.

Dalam surat yang diunggah ke akun Threads miliknya, Sweeney mengeluhkan bahwa ia “tidak menerima komunikasi apa pun dari Meta” mengenai penghapusan akunnya sebelum tindakan itu dilakukan. Ia juga menuduh bahwa “platform ini beroperasi tanpa transparansi” dan menyatakan bahwa keputusan yang diambil terasa arbitrer.

Ini bukan pertama kalinya Sweeney terlibat dalam perselisihan dengan perusahaan teknologi besar atau para miliarder yang ingin akunnya dihapus. Elon Musk, misalnya, telah lama menentang akun yang melacak pesawat pribadinya, menyebut informasi tersebut sebagai "koordinat pembunuhan".

Setelah membeli X (sebelumnya Twitter) pada akhir 2022, Musk melarang akun Sweeney dan menetapkan aturan baru yang melarang membagikan lokasi seseorang secara real-time. Namun, Sweeney masih melacak pesawat Musk di X dengan menunda publikasi lokasinya selama 24 jam.

Awal tahun ini, pengacara pop star Taylor Swift juga meminta Sweeney untuk berhenti melacak pesawat pribadinya. Pada waktu yang bersamaan, Meta menghapus akun Sweeney yang melacak pesawat Swift, tetapi membiarkan akun-akun lainnya tetap aktif, hingga akhirnya beberapa di antaranya dihapus secara permanen minggu ini.

Penutupan Akun Massal

Secara keseluruhan, Sweeney mengklaim bahwa sebanyak 38 akun miliknya telah diblokir di Meta dan X. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan aktivitas pelacakannya, meskipun dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebijakan privasi baru dari platform-platform tersebut.

Penghapusan akun-akun ini telah memicu perdebatan mengenai kebebasan informasi dan bagaimana platform-platform besar seperti Meta menangani data publik yang digunakan untuk melacak individu.

Di satu sisi, ada argumen yang menyatakan bahwa informasi yang digunakan oleh Sweeney dan akun-akun lainnya adalah data publik yang tersedia untuk siapa pun.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan fisik dari individu-individu yang dilacak, khususnya bagi para selebriti dan tokoh bisnis berpengaruh yang sering menjadi target perhatian media.

Dengan pembaruan kebijakan privasi ini, Meta tampaknya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara melindungi privasi pengguna mereka, terutama figur publik, sekaligus merespons kekhawatiran dari Dewan Pengawas.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Senin (21/10/2024). Pengangkatan Luhut ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut mengatakan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dia akan membantu tata kelola pemerintahan dengan digitalisasi.

?Presiden prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien,? ujarnya dalam keterangannya kepada awak media usai dilantik.

Luhut pun mengatakan bahwa dia akan mengoptimalkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). Presiden Prabowo, kata Luhut, juga ingin agar diterapkan government technology secara masif.

?Seperti e-catalog, Simbara, Simbara Nikel, Simbara untuk kelapa sawit dan juga government technology itu menjadi target Presiden Prabowo,? ujarnya.

?Saya pikir kita bisa melakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama dalam satu atau dua tahun ini, kita quick win daripada Presiden Prabowo saya kira e-catalog versi 6 kita sudah akan segera akan membuat lebih dari 85 persen lebih government procurement,? pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri juga kompak mengenakan dasi berwarna biru muda.

Jakarta: Kuasa hukum anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, Johanes Tobing, menyambangi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Penyidik Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

Johanes menilai Dewas KPK melakukan kekeliruan. Kubu PDIP menilai penggeledahan yang dilakukan oleh Rossa tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Faktanya tidak demikian. Ada satu hal bahwa kami tentu mengawal KPK ini dalam SOP yang diatur secara di KUHAP, bahwa yang namanya penyitaan dan penggeledahan itu harus izin ketua pengadilan setempat,” ucap Johanes.
Menurut Johanes, salah satu kesalahan Rossa ada pada surat tugasnya. Kubu Donny ngotot penggeledahan yang dilakukan tidak didasari asas profesionalitas.

“Nah jadi cukup jelas suratnya bahwa memang ini yang kita protes keras, jadi artinya tindakan yang tidak profesional itu yang dilakukan oleh saudara Rossa itu itu yang juga hari ini kita protes keras,” kata Johanes.

Donny merupakan salah satu pihak yang dicegah penyidik KPK ke luar negeri dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Sejumlah ponsel milikinya diambil penyidik saat melakukan penggeledahan, beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.

KPK enggan memerinci nama lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.

Istri Saeful Bahri, Dona Berisa pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(LDS)