JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Ogranisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom membantah klaim TNI/Polri yang menyebut pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens adalah keberhasilan mereka.

Sebby mengklaim, pembebasan Philip merupakan kebijakan TPNPB.

"Philip Mehrtens bukan dibebaskan militer dan polisi Indonesia, namun dia dibebaskan oleh TPNPB sendiri dengan hormat dan bermartabat sesuai standar internasional," ujar Sebby dalam pesan singkat, Senin (23/9/2024).

Ia menilai, selama Philip disandera 19 bulan, TNI dan polisi dianggap tidak mampu membebaskannya. Menurut dia, proses pembebasan dilakukan dengan baik sesuai rencana TPNPB.

"TPNPB secara organisasi telah mengumumkan bahwa demi kemanusiaan siap bebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru dan dalam hal ini TPNPB benar-benar bertanggungjawab dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pejuang bangsa Papua bermartabat demi hak politik kemerdekaan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang tidak boleh diabaikan oleh PBB," katanya.

Sebby juga menjelaskan mengapa pembebasan Philip memakan waktu panjang hingga 19 bulan.

Menurut dia, pembebasan tersebut ditunda karena kesalahan pemerintah Selandia Baru yang mempercayakan pembebasan kepada militer dan polisi Indonesia.

"Indonesia sampaikan kepada Pemerintah NZ bahwa militer dan polisi Indonesia mampu dan akan bebaskan pilot Philip Mehrtens melalui operasi militer. Namun faktanya, militer dan polisi Indonesia tidak mampu bebaskan pilot Philip Mehrtens," tandasnya.

Sebelumnya, Polri mengklaim pembebasan pilot Susi Air sebagai keberhasilan pendekatan dialog dan soft approach yang dilakukan melalui tokoh agama, gereja dan keluarga Egianus Kogoya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, keberhasilan ini tak lain adalah buah dari Operasi Paro dan Damai Cartenz.

"Selamat kepada seluruh anggota TNI/Polri yang tergabung dalam Operasi Paro dan Damai Cartenz, yang berhasil menyelamatkan Pilot Philip dengan selamat," kata Kapolri.

Dia mengklaim, pendekatan yang mengedepankan dialog ini terbukti efektif. Bukan hanya nyawa Philip yang diselamatkan, tetapi juga terhindarnya korban di pihak aparat dan masyarakat sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid ingin soft approach atau pendekatan lunak dilanjutkan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Pasalnya, gaya itu sukses diterapkan untuk membebaskan pilot maskapai Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egianus Kogoya.

“Pendekatan soft approach yang dilakukan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara yang damai dan terukur,” ujar Meutya dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

“Ini adalah sebuah pencapaian yang perlu kita terus kembangkan dalam situasi-situasi serupa ke depan,” sambung dia.

Ia kemudian mendorong agar TNI terus mengedepankan pendekatan lunak untuk menjaga stabilitas negara, khususnya di Papua.

Menurutnya, langkah itu terbukti ampuh ketimbang dengan cara peperangan.

“Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi terciptanya keamanan dan stabilitas yang lebih baik di Papua,” sebut dia.

Terakhir, Meutya berharap agar pencapaian ini menjadi langkah untuk merajut perdamaian di Papua.

Ia menuturkan, masyarakat Papua harus merasa aman dan terteram sehingga bisa sejahtera.

“Semoga keberhasilan ini juga menjadi titik awal bagi tercapainya perdamaian dan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan di Papua,” imbuh dia.

Diketahui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan, pemerintah tidak memberikan imbalan pada OPM dalam operasi penyelamatan Philip.

Ia mengungkapkan kesepakatan bisa terwujud karena pendekatan persuasif aparat gabungan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeklaim bahwa pendekatan lunak adalah bagian dari visi dan misinya.

"Ya visi misi saya kan salah satunya untuk membebaskan sandera dengan soft approach ya," kata Panglima TNI saat ditemui di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, menjadi sorotan publik. Pemerintah memilih pendekatan lunak atau soft approach sebagai strategi utama selama 19 bulan negosiasi.

Keputusan ini dilakukan tanpa tindakan represif, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, demi keselamatan Philip.

Dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (21/9/2024), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menegaskan pemerintah mengedepankan kesabaran.

"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, pembebasan ini hasil kesabaran pemerintah RI tanpa melakukan tindakan represif," kata Hadi.

Hadi menambahkan keselamatan Philip menjadi prioritas utama dalam operasi ini. Tidak adanya tindakan militer memastikan negosiasi berjalan aman dan tanpa ancaman bagi sandera.

"Keselamatan pilot adalah prioritas utama pemerintah RI," ujar Hadi.

Tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat lokal turut berperan besar dalam proses negosiasi. Hadi mengungkapkan keterlibatan mereka membawa pengaruh besar dalam tercapainya kesepakatan dengan Kelomok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan gereja semuanya sangat mempengaruhi proses pembebasan ini," ucap Hadi.

Pendekatan persuasif terbukti menjadi solusi efektif dalam situasi krisis seperti ini. Operasi Damai Cartenz tidak menggunakan pendekatan represif demi memastikan keselamatan sandera.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, AKBP Bayu Suseno, mengonfirmasi Philip berhasil dibebaskan pada Sabtu (21/9/2024), setelah dijemput oleh tim gabungan TNI-Polri di Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan strategi soft approach ini melibatkan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga Egianus Kogoya.

"Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, baik dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri," kata Faizal dalam keterangan resmi.

Proses negosiasi yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun 7 bulan ini akhirnya berbuah hasil positif.

Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembebasan, termasuk Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) merupakan proses negosiasi yang sangat panjang.

"Ya ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Kendati begitu, ia tidak menjelaskan diplomasi seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembebasan Philip.

"Ya tidak perlu disampaikan, sudah ada proses negosiasi," ungkapnya.

Kepala Negara menuturkan, proses panjang yang telah dilakukan TNI-Polri untuk membebaskan sang pilot sudah sangat baik. Ia pun mengapresiasi kerja-kerja aparat keamanan atas capaian ini.

Usai dibebaskan, kata Jokowi, pilot Susi Air akan lebih dulu dibawa dari Yaguru, yang merupakan salah satu kampung di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, ke rumah sakit.

"Untuk dicek kesehatannya, setelah itu akan diterbangkan," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan, setiap kegiatan di Papua harus didampingi oleh aparat keamanan.

Hal ini juga berlaku dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, ataupun pengiriman logistik.

"Pilot yang membawa logistik sampai ke Nduga sampai ke Wamena, sampai di puncak, ini semuanya harus dikawal oleh TNI-Polri untuk keamanannya. Membangun jembatan juga harus ditunggui, oleh aparat keamanan sehingga semuanya berjalan dengan baik," bebernya.

Philip Mark Mehrtens sebelumnya disandera selama 19 bulan sejak 7 Februari 2023. Philip disandera setelah pesawatnya mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pilot asal Selandia Baru tersebut dibebaskan oleh KKB setelah melalui proses negosiasi panjang yang dilakukan oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pembebasan ini tidak dilakukan melalui operasi militer, tetapi pendekatan lunak (soft approach) melalui para tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga dekat dari Egianus Kogoya.

"Pendekatan ini penting untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa, baik dari pihak aparat, masyarakat sipil, maupun untuk menjaga keselamatan pilot itu sendiri," ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/9/2024).

Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya pada hari ini Philip dijemput oleh tim Satgas Damai Cartenz.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 KBP Dr Bayu Suseno menjelaskan, Philip dijemput oleh tim di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga.

Usai dijemput, Philip langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

"Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika," tutur Bayu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) merupakan proses negosiasi yang sangat panjang.

"Ya ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Kendati begitu, ia tidak menjelaskan diplomasi seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembebasan Philip.

"Ya tidak perlu disampaikan, sudah ada proses negosiasi," ungkapnya.

Kepala Negara menuturkan, proses panjang yang telah dilakukan TNI-Polri untuk membebaskan sang pilot sudah sangat baik. Ia pun mengapresiasi kerja-kerja aparat keamanan atas capaian ini.

Usai dibebaskan, kata Jokowi, pilot Susi Air akan lebih dulu dibawa dari Yaguru, yang merupakan salah satu kampung di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, ke rumah sakit.

"Untuk dicek kesehatannya, setelah itu akan diterbangkan," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan, setiap kegiatan di Papua harus didampingi oleh aparat keamanan.

Hal ini juga berlaku dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, ataupun pengiriman logistik.

"Pilot yang membawa logistik sampai ke Nduga sampai ke Wamena, sampai di puncak, ini semuanya harus dikawal oleh TNI-Polri untuk keamanannya. Membangun jembatan juga harus ditunggui, oleh aparat keamanan sehingga semuanya berjalan dengan baik," bebernya.

Philip Mark Mehrtens sebelumnya disandera selama 19 bulan sejak 7 Februari 2023. Philip disandera setelah pesawatnya mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pilot asal Selandia Baru tersebut dibebaskan oleh KKB setelah melalui proses negosiasi panjang yang dilakukan oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pembebasan ini tidak dilakukan melalui operasi militer, tetapi pendekatan lunak (soft approach) melalui para tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga dekat dari Egianus Kogoya.

"Pendekatan ini penting untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa, baik dari pihak aparat, masyarakat sipil, maupun untuk menjaga keselamatan pilot itu sendiri," ujar Faizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/9/2024).

Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya pada hari ini Philip dijemput oleh tim Satgas Damai Cartenz.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 KBP Dr Bayu Suseno menjelaskan, Philip dijemput oleh tim di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga.

Usai dijemput, Philip langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

"Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika," tutur Bayu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang/jasa kebutuhan pokok lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah hingga kaya daripada kelompok miskin dan rentan.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (16/8/2024).

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara negara ini mengungkap data tersebut karena merasa banyak pihak yang tidak senang dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Padahal, dia menekankan barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, Sri Mulyani meyakini kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat seperti yang tampak data yang dibeberkannya.

"Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat agar consumption [konsumsi] itu tetap terjaga stabil," katanya.

Sebagai informasi, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya bisa batal apabila ada UU lain yang hapus Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021.

Kendati demikian, masih banyak pihak yang mengkritisi kebijakan kenaikan PPN tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, yang meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan PPN tersebut.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani meyakini kebijakan tersebut malah akan memperburuk perekonomian karena sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat.

Apalagi, dia mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," kata Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Perbesar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aparat keamanan Indonesia menanggapi dingin pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) perihal pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens yang hingga kini dalam penyanderaan. Operasi Damai Cartenz menilai penyampaian TPNPB - OPM tersebut cuma kebohongan dan propaganda yang terus diulang-ulang oleh kelompok bersenjata Papua Merdeka itu.

“Bahwa itu cuma propaganda KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata-OPM) saja,” kata Kasatgas Humas Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) Bayu Suseno saat dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Bayu mengatakan, penyampaian separatis bersenjata untuk membebaskan Kapten Philip bukan sekali ini saja disampaikan. Dalam catatannya, selama Kapten Philip dalam penyanderaan oleh kelompok bersenjata Egianus Kogeya sejak Februari 2023 lalu, sedikitnya dua kali separatis menyampaikan akan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

Kombes Bayu meniali, penyampain akan membebaskan Kapten Philip pernah disampaikan kelompok Egianus Kogeya pada Januari 2024 lalu. Penyampaian serupa, kata Bayu, juga pernah disampaikan pada Februari 2024. Penyampaian akan membebaskan Kapten Philip, pun kata Kombes Bayu pernah disampaikan pada tahun lalu.

“Sejak tahun lalu kan mereka sampaikan mau melepas. Nyatanya, mana?,” ujar Kombes Bayu. Karena tak ada satupun komitmen separatis yang ditepati, kata Bayu, masyarakat agar tak perlu percaya pada kelompok Papua Merdeka itu.

“Mereka itu penjahat, melakukan propaganda itu sudah biasa mereka lakukan,” begitu ujar Bayu. S

Selama ini, kata dia, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus melakukan usaha-usaha untuk dapat membebaskan Kapten Philip melalui pendekatan-pendekatan yang tak berisiko. Yaitu dengan mengandalkan komunikasi-komunikasi dengan sejumlah tokoh-tokoh, dan masyarakat adat di Papua.

TPNPB - OPM, pada Sabtu (3/8/2024) menyampaikan kabar tentang nasib sandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens. Melalui siaran pers video pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka, Egianus Kogeya di Nduga, Papua Pegunungan, yang disampaikan kepada Republika, Sabtu (3/8/2024) pihaknya bersedia membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Egianus mengatakan, pembebasan Kapten Philip tersebut akan dilakukan segera. Egianus mengatakan, agar tokoh-tokoh gereja, maupun kelompok masyarakat yang selama ini menjadi mediator pembebasan Kapten Philip, datang ke Nduga, membicarakan pemulangan sandera itu.

“Kami bicara kemanusian tentang pilot. Saya pesan, untuk tokoh-tokoh gereja, maupun tokoh-tokoh semua, dan masyarakat, saya minta yang mau biara dengan pilot, datang ke lapangan, berhadapan dengan saya,” begitu ujar Egianus.

Menurut Egianus, tak ada pihak lain yang berhak membicarakan soal nasib Kapten Philip selain pihaknya. Sebab itu, Egianus juga menegaskan, pihak-pihak dari kelompok bersenjata Papua Merdeka yang berada di Bumi Papua untuk tak mencoba mengatasnamakan dirinya dalam pembicaraan tentang pembebasan Kapten Philip. Pun Egianus meminta, agar pihak TNI, tak coba-coba melakukan intimidasi, serta mengajak bicara pihak yang salah dalam usaha membebaskan Kapten Philip.

Juru Bicara TPNPB - OPM Sebby Sambom kepada Republika menerangkan, internalnya sudah membahas nasib pilot Susi Air tersebut. Dari pembicaraan, Egianus Kogeya, kata Sebby setuju membebaskan Kapten Philip.

“Kami sudah berbicara, dan akan membebaskan pilot (Kapten Philip). Saya, juga sudah memberikan saran, dan briefing, tentang untung rugi pilot ini kami tahan, dan semuanya, mereka (kelompok Egianus Kogeya) mengerti, dan menyetujui bebaskan pilot,” begitu ujar Sebby.

Sebby mengatakan, selanjutnya pihaknya meminta agar TNI maupun pemerintah Indonesia, serta tokoh-tokoh mediator yang menjadi perpanjangan komunikasi dengan TPNPB - OPM untuk hanya berbicara dengan Egianus Kogeya dalam rencana pembebasan Kapten Philip. “Mulai dari tanggal ini (3/8/2024), kita butuh waktu satu, atau dua bulan, untuk membebaskan pilot,” begitu ujar Sebby.

Kapten Philip Mark Marthens sudah lebih dari satu setengah tahun dalam panyenderaan kelompok OPM di Nduga yang dikuasai Egianus Kogeya. Kelompok bersenjata tersebut, menyandera Kapten Philip sejak Februari 2023. Sejumlah negosiasi sempat dilakukan untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Bahkan sejumlah operasi militer juga dilakukan oleh TNI dalam misi pembebasan. Namun operasi militer berujung pada pertempuran bersenjata yang membawa gugur belasan pasukan TNI, maupun dari kelompok Egianus Kogeya.

Bahkan misi-misi militer dalam usaha membebaskan Kapten Philip tersebut, juga berujung pada banyaknya korban sipil. Sejumlah tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh gereja diandalkan memediasi pembebasan pilot tersebut. Tetapi, tarik ulur komunikasi, hingga kini, juga tak ada jalan terang dalam misi membebaskan Kapten Philip dari penyanderaan. Pernyataan Egianus Kogeya, dan Jubir TPNPB - OPM kali ini diharapkan dapat merealisasikan membebaskan Kapten Philip dari penyanderaan yang sudah berlangsung lama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, terus menuai kritik dari publik. Putusan tersebut dirasa janggal, karena banyak fakta persidangan yang dinilai menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Kasus Gregorius ini, terjadi pada Oktober 2023. Ketika Dini Sira mendatangi Gregorius di tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya. Mereka berada di dalam ruang nomor 7. Pada malam karaoke itu, keduanya pun asik dengan minum-minuman beralkohol berupa Jose Tequilla sampai dini hari. Keduanya, pun dikatakan dalam kondisi mabuk, namun masih mampu untuk pulang. Pada saat hendak pulang itulah peristiwa penganiayaan sampai mati itu terjadi.

Setelah minum-minum alkohol sampai teler, Greogorius bersama Dini Sari hendak ke parkir mobil basement. Keduanya menggunakan lift menuju turun. Namun sebelum masuk lift, keduanya dikatakan mulai terjadi cekcok. Gregorius, pada kondisi di depan lift tersebut, masih membawa sebotol minuman. Di dalam lift, terungkap di persidangan, Greogorius menampar Dini Sari. Bahkan botol minuman yang masih dibawa Gregorius dihantamkan kepada Dini Sari. Keributan tersebut, tetap terjadi sampai keduanya tiba di parkir basement.

Di parkiran itu, Gregorius melindas Dini Sari dengan mobil. Dini Sari terkapar tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, sejumlah saksi menemukan Dini Sari sudah dalam kondisi luka-luka, dan sempat melakukan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit. Akan tetapi dalam perjalanan, Dini Sari dinyatakan tewas.

Kasus tersebut berujung pada pengusutan oleh kepolisian, dan berhasil menangkap Gregorius Tannur. Penangkapan oleh kepolisian, sempat menjadi perhatian masyarakat mengingat Gregorius Tannur adalah anak dari politikus Edward Tannur.

Dalam proses di kepolisian di Surabaya, penyidik saat itu hanya menetapkan Gregorius sebagai tersangka Pasal 351 dan Pasal 359 tentang penganiayaan dan membuang fakta tentang dugaan pembunuhan. Akan tetapi, pada saat kasus tersebut disidangkan di PN Surabaya, tim JPU menambahkan penjeratan dakwaan menggunakan sangkaan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan.

Dan dalam tuntutan jaksa, menebalkan hukuman 12 tahun atas perbuatan Gregorius yang dinilai terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi, majelis hakim, dalam putusannya berkata lain dengan vonis bebas.

Kejaksaan memastikan akan melawan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (GRT) selaku terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung (Kejakgung) memerintahkan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya segera melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas anak mantan anggota DPR RI Edward Tannur tersebut.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024). Kata Harli tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya. Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejakgung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi. “JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

Harli menerangkan alasan mengapa putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius tersebut harus dikasasi ke MA. Kata dia, kejaksaan tak terima dengan putusan bebas itu lantaran tak sesuai dengan tuntutan JPU. JPU pada saat penuntutan meminta majelis hakim PN Surabaya, agar memvonis Gregorius bersalah telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera, perempuan 29 tahun meninggal dunia. Tuntutan JPU itu sesuai dengan dakwaan, yang menjerat Gregorius dengan Pasal 338 KUH Pidana.

Atas tuntutan tersebut, JPU meminta majelis hakim menghukum Gregorius 12 tahun penjara dan restitusi senilai Rp 263 juta. Akan tetapi, hakim dalam putusannya mengabaikan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU dengan vonis tak bersalah dan tak menjatuhkan pidana. Kata Harli, vonis bebas tersebut patut untuk dikoreksi. “Karena sepertinya hakimnya ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,” begitu kata Harli.

Harli melanjutkan, penilaiannya tersebut melihat pertimbangan putusan hakim yang mengabaikan bukti-bukti perbuatan Gregorius. “Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itu, hanya didasarkan tidak ada saksi. Dan itu sangat tidak beralasan. Karena hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum, misalnya bukti CCTV,” begitu ujar Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan memastikan akan melawan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (GRT) selaku terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya segera melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas anak mantan anggota DPR RI Edward Tannur tersebut.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024). Kata Harli tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya.

Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejagung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi. “JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

Harli menerangkan alasan mengapa putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius tersebut harus dikasasi ke MA. Kata dia, kejaksaan tak terima dengan putusan bebas itu lantaran tak sesuai dengan tuntutan JPU. JPU pada saat penuntutan meminta majelis hakim PN Surabaya, agar memvonis Gregorius bersalah telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera, perempuan 29 tahun meninggal dunia. Tuntutan JPU itu sesuai dengan dakwaan, yang menjerat Gregorius dengan Pasal 338 KUH Pidana.

Atas tuntutan tersebut, JPU meminta majelis hakim menghukum Gregorius 12 tahun penjara dan restitusi senilai Rp 263 juta. Akan tetapi, hakim dalam putusannya mengabaikan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU dengan vonis tak bersalah dan tak menjatuhkan pidana. Kata Harli, vonis bebas tersebut patut untuk dikoreksi. “Karena sepertinya hakimnya ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,” begitu kata Harli.

Harli melanjutkan, penilaiannya tersebut melihat pertimbangan putusan hakim yang mengabaikan bukti-bukti perbuatan Gregorius. “Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itu, hanya didasarkan tidak ada saksi. Dan itu sangat tidak beralasan. Karena hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum, misalnya bukti CCTV,” begitu ujar Harli.

Kasus Gregorius ini, terjadi pada Oktober 2023. Ketika Dini Sira mendatangi Gregorius di tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya. Mereka berada di dalam ruang nomor 7. Pada malam karaoke itu, keduanya pun asik dengan minum-minuman beralkohol berupa Jose Tequilla sampai dini hari. Keduanya, pun dikatakan dalam kondisi mabuk, namun masih mampu untuk pulang. Pada saat hendak pulang itulah peristiwa penganiayaan sampai mati itu terjadi.

Setelah minum-minum alkohol sampai teler, Greogorius bersama Dini Sari hendak ke parkir mobil basement. Keduanya menggunakan lift menuju turun. Namun sebelum masuk lift, keduanya dikatakan mulai terjadi cekcok. Gregorius, pada kondisi di depan lift tersebut, masih membawa sebotol minuman. Di dalam lift, terungkap di persidangan, Greogorius menampar Dini Sari. Bahkan botol minuman yang masih dibawa Gregorius dihantamkan kepada Dini Sari. Keributan tersebut, tetap terjadi sampai keduanya tiba di parkir basement.

Di parkiran itu, Gregorius melindas Dini Sari dengan mobil. Dini Sari terkapar tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, sejumlah saksi menemukan Dini Sari sudah dalam kondisi luka-luka, dan sempat melakukan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit. Akan tetapi dalam perjalanan, Dini Sari dinyatakan tewas.

Kasus tersebut berujung pada pengusutan oleh kepolisian, dan berhasil menangkap Gregorius Tannur. Penangkapan oleh kepolisian, sempat menjadi perhatian masyarakat mengingat Gregorius Tannur adalah anak dari politikus Edward Tannur.

Dalam proses di kepolisian di Surabaya, penyidik saat itu hanya menetapkan Gregorius sebagai tersangka Pasal 351 dan Pasal 359 tentang penganiayaan dan membuang fakta tentang dugaan pembunuhan. Akan tetapi, pada saat kasus tersebut disidangkan di PN Surabaya, tim JPU menambahkan penjeratan dakwaan menggunakan sangkaan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan.

Dan dalam tuntutan jaksa, menebalkan hukuman 12 tahun atas perbuatan Gregorius yang dinilai terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi, majelis hakim, dalam putusannya berkata lain dengan vonis bebas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Alfath mendukung penuh langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas terhadap Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dia menilai, putusan bebas terhadap Ronald Tannur mencederai rasa keadilan publik.

“Kami mendukung penuh langkah yang diambil jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi putusan bebas Ronald Tannur terdakwa pembunuhan Dini Sera ke Mahkamah Agung. Kami menilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan publik,” ujar Rano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, Ronald Tanur divonis bebas dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/7/2024). Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

Legislator asal Banten III ini menegaskan, jika Fraksi PKB berkomitmen penuh agar ada keadilan bagi pelaku dan korban dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Menurutnya, meskipun terduga pelaku adalah anak mantan anggota Fraksi PKB, tetapi secara kelembagaan PKB berkomitmen untuk berdiri di pihak korban.

“Kami tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah secara hukum meskipun mereka anggota kami atau keluarga dari anggota kami,” ujar dia.

Rano menegaskan, penetapan Ronald Tanur sebagai tersangka telah melalui proses penyidikan mendalam. Polisi pun telah mengumpulkan berbagai barang bukti mulai dari CCTV hingga memeriksa saksi di sekitar tempat lokasi kejadian perkara.

“Terdakwa juga diketahui merupakan orang terakhir yang bersama korban dan diketahui tengah cekcok sebelum korban meninggal. Jadi agak janggal jika kemudian dengan konstruksi kasus yang ada lalu ada putusan bebas murni,” katanya.

Rano menegaskan, pembunuhan Dini Sera Afrianti ini merupakan kasus yang menjadi perhatian publik. Tidak hanya karena proses kematian korban yang tergolong sadis, tetapi juga karena status terdakwa pembunuhan sebagai anak pejabat negara.

“Maka wajar jika perhatian publik terhadap kasus ini cukup besar karena khawatir adanya perlakukan berbeda dalam proses penyidikan maupun proses peradilan kepada terduga pelaku,” katanya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, lanjut Rano, menebalkan persepsi publik jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka Fraksi PKB DPR RI mendukung sepenuhnya langkah JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya untuk melakukan Kasasi.

“Kami mendukung langkah tersebut dan berharap ada keputusan adil dari majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung,” katanya.

Kejaksaan memastikan akan melawan putusan PN Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur selaku terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kejari Surabaya segera melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas anak mantan anggota DPR RI Edward Tannur tersebut.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024).

Kata Harli, tim JPU masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya. Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejagung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi. “JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29 tahun). Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu.

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," tegasnya.

Hakim pun menegaskan, agar jaksa penuntut umum segera membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," katanya.

Mendengar vonis bebas ini, terdakwa Ronald Tannur pun langsung menangis dan menyebut, bahwa putusan hakim itu dianggapnya sudah cukup adil.

"Nggak apa-apa, yang penting Tuhan yang membuktikan," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ronald Tannur, Lisa Rahmat hanya menyatakan rasa syukurnya atas putusan itu. "Alhamdulillah," ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Diketahui, Dini Sera Afriyanti (29), tewas usai dugem bersama teman kencannya Gregorius Ronald Tannur di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jalan Mayjen Jonosewejo, Lakarsantri, Surabaya pada Rabu (4/10) malam.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, M Darwis, terdakwa dijerat dengan pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai polisi serampangan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Sebab, kasus yang terjadi sejak 2016 itu tidak langsung dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan, setelah sidang terhadap delapan pelaku selesai digelar.

Polisi baru mengusut kembali setelah publik menyorot kasus tersebut karena muncul film yang mengisahkan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Menurut saya ini serampangan. Serampangannya kenapa? Serampangan begini, karena kasus ini kan 2016, dikatakan ada buron A B C. Kemudian Hilang kasus ini, baru muncul lagi sesudah ada film,” ujar Mahfud dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

“Setelah Film Vina sebelum 7 hari. Baru orang ingat lagi itu, lalu dikejar lagi oleh polisi,” sambungnya.

Menurut Mahfud, polisi tetap melanjutkan pencarian 3 tersangka yang dinyatakan kabur dan belum tertangkap, setelah majelis hakim memutus bersalah 8 tersangka pembunuhan.

Apalagi, kata Mahfud, penetapan 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu juga dicantumkan dalam dakwaan jaksa dan putusan pengadilan.

“Kemudikan kan katanya tiga DPO. Lalu diumumkan yang dua itu fiktif, tidak ada. Padahal itu putusan pengadilan, dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya,” kata Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud menilai bahwa tindakan kepolisian sudah lebih dari sebuah ketidakprofesionalan.

Patut diduga ada upaya-upaya melindungi sosok tertentu dan mencari kambing hitamnya.

“Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan ya itu lebih dari unprofessional. Itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang sudah terbukti,” ungkap Mahfud.

Bukti yang dimaksud Mahfud terkait putusan sidang praperadilan terhadap Pegi Setiawan bahwa penetapan tersangka pembunuhan tidak sah dan harus dibebaskan.

Diberitakan sebelumnya, dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.