JAKARTA - Nama dan tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Mardi Barus diduga dicatut dan dipalsukan untuk mendongkel posisi Ketua DPD Perindo Kabupaten Karo yang kini dijabat Santino Kedaulatan Putra Sinulingga.

Atas pencatutan dan pemalsuan tersebut, Mardi Barus didampingi penasihat hukumnya dari Kantor Hukum Putra Simatupang & Partners, telah membuat laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara pada Selasa (5/11/2024) kemarin. Laporan tersebut tercatat dalam nomor Laporan : STTLP / B / 1585 / XI / 2024 / SPKT/Polda Sumatra Utara.

Mardi Barus yang menjabat sebagai Anggota DPRD periode 2019-2024 itu mengungkapkan, kasus dugaan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini terungkap setelah munculnya surat DPP Partai Perindo yang salinannya mereka dapatkan pada 1 November 2024 lalu. Surat itu pada intinya meminta agar DPW Perindo Sumatra Utara melakukan proses evaluasi atas jabatan Putra Sinulingga sebagai Ketua Perindo Karo, dengan sejumlah alasan.



Setelah ditelusuri, surat DPP Partai Perindo itu terbit karena adanya surat permohonan evaluasi dari sejumlah nama yang mengaku pengurus dan kader Perindo Karo. Nama dan tanda tangan Mardi Barus terdapat pula sebagai pemohon dalam surat tertanggal 16 Oktober 2024 itu.

"Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Sehingga saya dirugikan dan bersama penasihat hukum saya sudah membuat laporan ke Polda Sumut," terang Mardi, Rabu (6/11/2024).

Mardi menyebutkan ia bersama beberapa orang yang namanya tertulis dalam surat permohonan evaluasi itu, memang pernah duduk bersama di salah satu kafe di Kabupaten Karo pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun saat itu tidak ada pembicaraan terkait permohonan evaluasi atas jabatan Ketua Perindo Karo, seperti yang disampaikan dalam surat permohonan tersebut.

"Saat itu saya diundang, saya datang dan hanya makan dan ngobrol-ngobrol saja. Tidak ada pernyataan-pernyataan evaluasi itu. Makanya saya terkejut begitu tahu ada surat itu dan ada tanda tangan saya di dalamnya," terang Mardi.

Penasihat Hukum Mardi Barus, Putra Simatupang, meminta agar penyidik Kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang mereka laporkan ini.

Sehingga aktor intelektual dari peristiwa pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu bisa diungkap dan klien mereka tidak lagi terfitnah sebagai pengkhianat partai.

"Dampaknya terhadap klien kita, atas pencatutan ini, klien kita ini dianggap pengkhianat di tubuh partai. Oleh karena itu kita minta ini segera diusut tuntas," kata Putra Simatupang.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Karo, Putra Sinulingga, juga mendorong agar kasus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini segera diungkap. Karena kasus ini tak sebatas bisa memicu perpecahan di internal partai, tetapi juga menyangkut integritas pribadinya.

"Ada unsur fitnah yang menyangkut nama baik saya dalam kasus ini. Sehingga saya mendorong kasus ini dituntaskan," katanya.

Putra mengaku selama ini kepengurusannya cukup solid dan kerja-kerja kepartaian di Kabupaten Karo berjalan baik. Ia pun langsung melakukan rapat konsolidasi bersama para pengurusnya sehari setelah mendapatkan salinan surat DPP Perindo ke DPW Perindo Sumut itu.

"Tanggal 2 kemarin kita langsung rapat kordinasi dengan seluruh pengurus DPD Perindo Karo. Kita kemudian sudah mengirimkan bantahan ke DPP Perindo atas surat permohonan yang diduga dipalsukan itu dengan melampirkan bukti-bukti yang kita punya. Bantahan itu ditandatangani seluruh pengurus lengkap. Jadi ini harus segera dituntaskan dan semua yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memastikan Dharma Pongrekun-Kun Wardana lolos pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dari jalur independen.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Quin Pegagan mengatakan pendaftaran pasangan tersebut telah sah sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

"Kalau dari dasar mendaftar karena ketetapan yang kemarin mereka sudah dapatkan, masih sah saja," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/8/2024).

Dia menjelaskan ketetapan yang dimaksud mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual, perbaikan hingga berita acara.
Sebelumnya, Dharma-Kun dilaporkan telah melanggar Pasal 185 A ayat 1 dan Pasal 185 B UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

Dugaan pelanggaran tersebut terkait kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pencalonan dari jalur independen di Pilkada DKI Jakarta.

Kendati demikian, Bawaslu, Kepolisian, hingga Kejaksaan telah sepakat bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dilimpahkan atau dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
"Dinamikanya dianggap belum cukup," ujarnya.
Bawaslu DKI meminta KPU melakukan uji forensik pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) imbas pencatutan NIK warga DKI Jakarta sebagai evaluasi.
"Kita tetap memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan uji forensik kepada Silon," ujarnya.

Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana ​​​​​​tiba di Kantor KPU DKI pukul 19.30 WIB untuk mendaftarkan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.
Mereka menjadi pasangan bacagub dan bacawagub ketiga yang mendaftar di KPU DKI Jakarta setelah Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta tercatat telah menerima 70 laporan terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh calon perserorangan di Pilkada 2024, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kami masih merekap laporan dari tingkat kabupaten atau kota di DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan di Jakarta, Sabtu (17/8/2024) dilansir dari Antara.

Quin menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, sudah ada 70 warga yang melaporkan pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon perseorangan.

"Sudah ada masuk 70 laporan yang sudah masuk di Bawaslu DKI Jakarta," tutur Quin.

Di antara banyaknya warga yang dicatut, NIK milik anak kandung Anies Baswedan rupanya turut menjadi sasaran. Selain itu, viral di media sosial bahwa NIK seseorang yang sudah meninggal dunia turut tercantum memberikan dukungan bagi calon perserorangan itu.

Quin mengatakan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan terkait pencatutan NIK dapat mengisi formulir tanggapan di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

Selain itu lanjut Quin, masyarakat juga dapat mengirimkan tangkapan layar dengan #SahabatBawaslu yang tercatut sebagai pendukung.

"Atau melalui WhatsApp center Bawaslu dengan nomor 081292566526 dengan keterangan nama, alamat lengkap, NIK jika berkenan," tuturnya.

Sain itu, masyarakat juga dipersilakan datang langsung ke Bawaslu yang berada di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, maupun Kabupaten Kepulauan Seribu.

Quin menambahkan ketika data warga yang mengadukan telah terkumpul, selanjutnya akan bersurat ke KPU DKI untuk merekomendasikan agar diperbaiki data tersebut.

"Segera setelah terkumpul kita akan bersurat ke KPU Provinsi untuk diperbaiki," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun), untuk Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar lusa, yakni Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kalau KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta belum bergerak karena menunggu surat rekomendasi dari Bawaslu untuk menindaklanjuti persoalan catut data warga yang dukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyatakan sudah melakukan tahapan proses pemilu dengan sesuai aturan yang berlaku, dalam meloloskan bacagub dan bacawagub independen tersebut.

"Artinya proses itu kan sudah kami lakukan dengan proper. Jadi kami sekarang menunggu saja dari Bawaslu kalau ada rekomendasi-rekomendasi kami akan tindaklanjuti," ujarnya, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Dia juga menyampaikan, berdasarkan aturan PKPU No. 8/2024 pihaknya telah memberikan waktu dari 13 Mei-26 Juli 2024 untuk masyarakat yang ingin melakukan verifikasi terhadap dukungannya.

Tanggapan masyarakat dapat dilakukan di portal info pemilu atau langsung melaporkan ke kantor KPU Kabupaten atau Kota atau KPU provinsi.

Setelah itu, baru pihaknya akan melakukan klarifikasi, jika memang terdapat dukungan yang keliru maka pihaknya bakal mengurangi jumlah pengurangan terhadap bacagub dan bacawagub.

Di samping itu, Dody menjelaskan bahwa polemik ini terjadi lantaran terdapat data KTP warga yang ada website KPU bercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Perinciannya, terdapat data lolos faktual yang benar-benar mendukung dan ada yang lolos administrasi, namun tidak faktual. Artinya, yang tidak faktual itu tidak mendukung.

"Nah itu tercampur didalam info pemilu tersebut. Nah, kami sudah berikan masukan ke KPU pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis aja harusnya data yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual saja," jelas Dody.

Kasus tersebut, menurut Dody, mirip dengan dukungan dari anak Anies Baswedan ke paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Dengan demikian, data dukungan dari anak mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," pungkas Dody.

Bisnis.com, JAKARTA - Warga Jakarta Pusat, Samson (45) melaporkan kasus dugaan pencatutan data pribadi yang digunakan untuk mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada 2024.

Kuasa Hukum Samson, Army Mulyanto menyampaikan pihaknya turut membawa barang bukti yakni tangkapan layar hasil pengecekan di situs KPU, identitas milik pelapor, KTP, dan Kartu Keluarga.

Laporan tersebut teregister dalam nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Tercatat, terlapor kasus ini dalam lidik atau penyelidikan.

"Tujuan hari ini adalah membuat LP terkait dengan pencatutan data NIK pak Samson untuk digunakan terhadap pencalonan atau dukungan calon perseorangan individu Gubernur DKI Jakarta atas nama bapak Komjen Purn Dharma Pongrekun dan wakilnya," kata Army di Polda Metro Jaya, Jumat (16/8/2024) malam.

Dia menambahkan, kliennya itu merasa keberatan karena namanya dicatut untuk mendukung paslon balal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma-Kun Wardana.

"Klien saya keberatan makanya buat laporan polisi malam ini karena sama sekali tidak pernah membuat atau melakukan dukungan atau tanda tangan sesuatu," tambahnya.

Di sisi lain, Samson menjelaskan kronologi yang melatarbelakanginya melaporkan kasus tersebut. Awalnya, dia mengaku melihat isu yang ramai soal pencatutan NIK di media sosial.

Kemudian, dia melakukan pengecekan terhadap data pribadinya. Hasilnya, Samson menemukan data NIK-nya sudah terdaftar untuk memberikan dukungan terhadap Dharma-Kun Wardana.

"Lalu kemudian saya juga cek apakah keluarga saya yang lain ada? Saya minta anak saya dan istri saya ternyata tidak ada. Khusus saya sendiri, awalnya begitu. Nah, ternyata di media sosial sudah berseliweran dan banyak, bukan hanya saya. Tapi berkaitan dengan itu saya kira saya juga punya kekhawatiran ini data saya darimana dia dapat," kata Samson.

Sebagai informasi, Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan bahwa polemik ini terjadi lantaran terdapat data KTP warga yang ada website KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Perinciannya, terdapat data lolos faktual yang benar-benar mendukung dan ada yang lolos administrasi, namun tidak faktual. Artinya, yang ridak faktual iru tidak mendukung.

"Nah itu tercampur didalam info pemilu tersebut. Nah, kami sudah berikan masukan ke KPU pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis aja harusnya data yang sudah lolos verifikaai administrasi dan faktual saja," jelas Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait adanya pencatutan data warga menjadi pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim tak tahu-menahu proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan tim pasangan calon tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, pengumpulan data pasangan calon di luar kewenangan KPU. Tugas KPU disebut hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang sudah ada.

Dody mengatakan, verifikasi administrasi itu dilakukan untuk memastikan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan sesuai aturan yang ada, seperti usia harus berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak menjadi anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, KPU kemudian melakukan verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual itu, KPU mengeklaim melakukan sensus untuk mencocokkan data warga yang dijadikan dukungan benar-benar mendukung pasangan calon yang bersangkutan.

"Nah, sekarang, persoalannya sudah lewat tahapan ya, tahapan verifikasi faktual sudah selesai," ujar Dody.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima laporan dari warga. Warga yang merasa dicatut namanya bisa melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," kata dia.

Ia mencontohkan, KPU melakukan verifikasi administrasi secara terbuka. Pihak Bawaslu disebut selalu melakukan tugasnya untuk mengawasi. Begitu pula dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Tentu kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, rekomendasi, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP warga untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Ada warga yang mengaku namanya dicatut mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Kalau ada masyarakat yang memberikan tanggapan, silakan bisa memberikan tanggapan kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait situasi seperti ini," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (15/8/2024).

Menurut dia, KPU DKI Jakarta sudah menjalankan tugasnya dalam proses administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ia mengatakan bahwa pasangan tersebut telah memenuhi ketentuan untuk melakukan proses dukungan pasangan calon perseorangan, mulai dari verifikasi administrasi dukungan, perbaikan, verifikasi kesatu dan verifikasi kedua telah dilakukan.

Untuk itu, kata dia, permasalahan terkait NIK warga yang dicatut oleh pasangan calon juga telah diselesaikan KPU. Ketika melaksanakan verifikasi faktual semua warga ditanya apakah memberikan dukungan atau tidak. Kalau mendukung maka akan lolos dan sebaliknya. Namun untuk permasalahan NIK dicatut, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI karena selama proses verifikasi KPU terus diawasi oleh Bawaslu.

"Bawaslu bisa mengawasi secara melekat, melihat verifikasi yang kami lakukan. Begitu pula ketika verifikasi faktual di lapangan. Kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, maka rekomendasinya akan kami tindaklanjuti," tuturnya.

Dody menambahkan, KPU DKI Jakarta juga mempersilakan masyarakat yang keberatan NIK-nya dicatut oleh pasangan calon perseorangan bisa mendatangi KPU terdekat atau ke KPU Provinsi. "Nanti langsung ditindaklanjuti," katanya.

Selain itu, warga juga bisa memberikan tanggapan melalui laman resmi KPU dengan foto KTP dan pencabutan dukungan.

"Kalau tidak bisa lewat online silakan datang ke Kantor KPU untuk memberikan itu. Jadi bisa langsung klarifikasi seketika," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Bukan hanya keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja yang tercatut namanya, namun sejumlah warga juga mengeluhkan hal yang senada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal data nomor induk kependudukan (NIK) sejumlah warga yang menjadi pendukung pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, di situs infopemilu.kpu.go.id. KPU mengeklaim situs itu masih menampilkan data dukungan yang memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, data dukungan yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi, tapi tidak memenuhi syarat verifikasi faktual, masih tercantum memenuhi syarat di situs infopemilu.kpu.go.id hingga Jumat (16/8/2024) siang. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap data dukungan yang diserahkan Dharma-Kun.

"Data itu ada yang lolos tahap verfikasi administasi, lolos faktual berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi, tapi enggak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenernya. Nah itu tercampur didalam infopemilu," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Dody mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada KPU RI untuk melakukan pembaruan. Dengan begitu, data yang muncul di situs infopemilu.kpu.go.id hanya yang sudah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Kami sih sudah sampaikan ke KPU RI ya soal updating-nya. Kan di luar jangkauan atau kapasitas kami, tapi hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat tadi sudah kami sampaikan seperti itu," ujar Dody.

Kendati demikian, sejumlah warga mengaku tak didatangi petugas KPU untuk diverifikasi faktual. Padahal, datanya masuk menjadi pendukung Dharma-Kun.

Dody mengeklaim, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual satu per satu terhadap data yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi. Namun, ia meminta warga yang merasa dicatut untuk membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

Ihwal proses pengumpulan data oleh Dharma-Kun, Dody mengaku tak tahu. Pasalnya, KPU hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan dukungan dari putra mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada calon perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, tidak memenuhi persyaratan. Namun, data dua anak Anies itu diakui memang masuk dalam proses verifikasi administrasi.

"KPU ini sebagai penerima, soal sumber data KTP dan lain sebagainya bisa ditanya ke pasangan calon," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, dukungan putra Anies Baswedan kepada calon independen atau perseorangan tersebut lolos pada tahapan seleksi administrasi. Hal itu sesuai dengan data yang diberikan oleh calon independen.

Tetapi, kata Dody, setelah dilakukan verifikasi faktual ternyata dukungan putra mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak memenuhi persyaratan karena memang tidak mendukung calon independen tersebut. "Saat verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya, proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme peraturan yang ada," tuturnya.

Dody menambahkan bahwa KPU DKI Jakarta merupakan penerima data dari calon perseorangan. Sehingga ketika data itu masuk dan terverifikasi maka akan diterima dan itu juga prosesnya panjang.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan maka itu memenuhi syarat. Kalau tidak maka tentu tidak memenuhi syarat," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024) Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno terkait verifikasi faktual kedua bagi calon independen atau perseorangan. Hasilnya calon independen memenuhi persyaratan dengan jumlah dukungan 677.468 orang.

"Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 27 November mendatang," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga dilakukan oleh calon gubernur Jakarta jalur independen.

"Ya kita minta KPU untuk secepatnya (diselesaikan) karena tanggal 27 (Agustus) sudah mulai pendaftaran ya, jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya," kata dia saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Mustopa, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab karena meloloskan NIK yang dicatut itu menjadi syarat pencalonan gubernur Jakarta calon independen. Dia menilai seharusnya KPU melakukan verifikasi dan pemeriksaan dengan detail terhadap keabsahan dari KTP ataupun NIK tersebut.

Di saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa KPU berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan NIK oleh calon perseorangan di Pilkada Jakarta.

"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan.

Budi Arie turut merespons KPU yang meloloskan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta. "Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal banyaknya data warga yang dicatut menjadi pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim telah melakukan proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data pendukung yang diserahkan oleh Dharma-Kun untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan atau independen. Dari hasil verifikasi itu, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Jadi pada prinsipnya terkait dengan proses verifikasi, baik administrasi dan faktual, tahapannya kemarin sudah selesai, dengan penetapan hasil verifikasi faktual yang kami lakukan Kamis kemarin," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Ihwal adanya dugaan pencatutan data pendukung pasangan calon tersebut, Doddy mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan. Ia mencontohkan, pengecekan dilakukan terhadap data dua anak Anies Baswedan yang datanya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun.

Menurut dia, data dua anak Anies Baswedan itu memang masuk sebagai pendukung Dharma-Kun. Data itu juga dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual.

"Kami cek memang yang bersangkutan (dua anak Anies) dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," ujar Dody.

Ihwal data warga yang masih muncul dalam situs infopemilu.kpu.go.id sebagai pendukung pasangan Dharma-Kun, Dody menjelaskan, hal itu dikarenakan data dalam situs tersebut masih tergabung. Artinya, data yang memenuhi syarat verifikasi administrasi masih tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual, sehingga data yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak lagi muncul di situs itu.

Dody mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI untuk melakukan pembaruan data di situs infopemilu.kpu.go.id. Dengan begitu, data yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tidak lagi muncul sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Kami sudah lakukan verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah seharusnya sudah tidak muncul dalam infopemilu. Nah informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Dody.

Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang KTP-nya dicatut sepihak untuk mendukung pasangan calon (paslon) Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub DKI 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2024.

“Saya akan berikan penekanan, pulang dari sini langsung lakukan koordinasi dengan staf di kantor untuk segera membuat posko pengaduan terhadap pencatutan nama dari pasangan calon yang sudah ditetapkan memenuhi syarat,” kata Munandar.

Baca juga: Waduh, KTP 2 Anak Anies Turut Dicatut Dukung Dharma-Kun di Pilgub DKI

Munandar juga mengatakan telah meminta jajarannya membuat spanduk untuk memudahkan masyarakat memahami proses pengaduan. Tidak lupa menyertakan kontak yang bisa dihubungi oleh warga.

“Flyer yang sudah dibuat Bawaslu provinsi segera dibuat juga oleh kabupaten kota, ganti nomor WA centrenya, silakan dikreasikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mempersilakan masyarakat yang menduga KTP-nya dicatut untuk kebutuhan calon independen Dharma-Kun di Pilgub DKI 2024 segera melapor ke polisi.

Baca juga: Kacau! Warganet Ngamuk KTP Dicatut Dukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta

“Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan stakeholder, bekerja sama, silakan apabila ada yang merasa dirugikan membuat laporan ke instansi terkait,” jelasnya kepada wartawan.

Ade Ary lantas mengimbau warga untuk berhati-hati dalam menggunakan data pribadi. Sementara itu, aduan terkait penyalahgunaan data pribai yang dianggap merugikan secara pidana akan ditangani oleh kepolisian.

“Apabila ada yang dirugikan secara pidana, dapat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atau menghubungi 110. Itu call center gratis yang bisa cepat direspons oleh petugas kami,” tuturnya.

(WAN)