Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memastikan Dharma Pongrekun-Kun Wardana lolos pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dari jalur independen.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Quin Pegagan mengatakan pendaftaran pasangan tersebut telah sah sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

"Kalau dari dasar mendaftar karena ketetapan yang kemarin mereka sudah dapatkan, masih sah saja," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/8/2024).

Dia menjelaskan ketetapan yang dimaksud mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual, perbaikan hingga berita acara.
Sebelumnya, Dharma-Kun dilaporkan telah melanggar Pasal 185 A ayat 1 dan Pasal 185 B UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

Dugaan pelanggaran tersebut terkait kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pencalonan dari jalur independen di Pilkada DKI Jakarta.

Kendati demikian, Bawaslu, Kepolisian, hingga Kejaksaan telah sepakat bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dilimpahkan atau dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
"Dinamikanya dianggap belum cukup," ujarnya.
Bawaslu DKI meminta KPU melakukan uji forensik pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) imbas pencatutan NIK warga DKI Jakarta sebagai evaluasi.
"Kita tetap memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan uji forensik kepada Silon," ujarnya.

Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana ​​​​​​tiba di Kantor KPU DKI pukul 19.30 WIB untuk mendaftarkan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.
Mereka menjadi pasangan bacagub dan bacawagub ketiga yang mendaftar di KPU DKI Jakarta setelah Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta tercatat telah menerima 70 laporan terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh calon perserorangan di Pilkada 2024, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kami masih merekap laporan dari tingkat kabupaten atau kota di DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan di Jakarta, Sabtu (17/8/2024) dilansir dari Antara.

Quin menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, sudah ada 70 warga yang melaporkan pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon perseorangan.

"Sudah ada masuk 70 laporan yang sudah masuk di Bawaslu DKI Jakarta," tutur Quin.

Di antara banyaknya warga yang dicatut, NIK milik anak kandung Anies Baswedan rupanya turut menjadi sasaran. Selain itu, viral di media sosial bahwa NIK seseorang yang sudah meninggal dunia turut tercantum memberikan dukungan bagi calon perserorangan itu.

Quin mengatakan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan terkait pencatutan NIK dapat mengisi formulir tanggapan di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

Selain itu lanjut Quin, masyarakat juga dapat mengirimkan tangkapan layar dengan #SahabatBawaslu yang tercatut sebagai pendukung.

"Atau melalui WhatsApp center Bawaslu dengan nomor 081292566526 dengan keterangan nama, alamat lengkap, NIK jika berkenan," tuturnya.

Sain itu, masyarakat juga dipersilakan datang langsung ke Bawaslu yang berada di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, maupun Kabupaten Kepulauan Seribu.

Quin menambahkan ketika data warga yang mengadukan telah terkumpul, selanjutnya akan bersurat ke KPU DKI untuk merekomendasikan agar diperbaiki data tersebut.

"Segera setelah terkumpul kita akan bersurat ke KPU Provinsi untuk diperbaiki," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun), untuk Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar lusa, yakni Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kalau KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta belum bergerak karena menunggu surat rekomendasi dari Bawaslu untuk menindaklanjuti persoalan catut data warga yang dukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyatakan sudah melakukan tahapan proses pemilu dengan sesuai aturan yang berlaku, dalam meloloskan bacagub dan bacawagub independen tersebut.

"Artinya proses itu kan sudah kami lakukan dengan proper. Jadi kami sekarang menunggu saja dari Bawaslu kalau ada rekomendasi-rekomendasi kami akan tindaklanjuti," ujarnya, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Dia juga menyampaikan, berdasarkan aturan PKPU No. 8/2024 pihaknya telah memberikan waktu dari 13 Mei-26 Juli 2024 untuk masyarakat yang ingin melakukan verifikasi terhadap dukungannya.

Tanggapan masyarakat dapat dilakukan di portal info pemilu atau langsung melaporkan ke kantor KPU Kabupaten atau Kota atau KPU provinsi.

Setelah itu, baru pihaknya akan melakukan klarifikasi, jika memang terdapat dukungan yang keliru maka pihaknya bakal mengurangi jumlah pengurangan terhadap bacagub dan bacawagub.

Di samping itu, Dody menjelaskan bahwa polemik ini terjadi lantaran terdapat data KTP warga yang ada website KPU bercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Perinciannya, terdapat data lolos faktual yang benar-benar mendukung dan ada yang lolos administrasi, namun tidak faktual. Artinya, yang tidak faktual itu tidak mendukung.

"Nah itu tercampur didalam info pemilu tersebut. Nah, kami sudah berikan masukan ke KPU pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis aja harusnya data yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual saja," jelas Dody.

Kasus tersebut, menurut Dody, mirip dengan dukungan dari anak Anies Baswedan ke paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Dengan demikian, data dukungan dari anak mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," pungkas Dody.

Bisnis.com, JAKARTA - Warga Jakarta Pusat, Samson (45) melaporkan kasus dugaan pencatutan data pribadi yang digunakan untuk mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada 2024.

Kuasa Hukum Samson, Army Mulyanto menyampaikan pihaknya turut membawa barang bukti yakni tangkapan layar hasil pengecekan di situs KPU, identitas milik pelapor, KTP, dan Kartu Keluarga.

Laporan tersebut teregister dalam nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Tercatat, terlapor kasus ini dalam lidik atau penyelidikan.

"Tujuan hari ini adalah membuat LP terkait dengan pencatutan data NIK pak Samson untuk digunakan terhadap pencalonan atau dukungan calon perseorangan individu Gubernur DKI Jakarta atas nama bapak Komjen Purn Dharma Pongrekun dan wakilnya," kata Army di Polda Metro Jaya, Jumat (16/8/2024) malam.

Dia menambahkan, kliennya itu merasa keberatan karena namanya dicatut untuk mendukung paslon balal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma-Kun Wardana.

"Klien saya keberatan makanya buat laporan polisi malam ini karena sama sekali tidak pernah membuat atau melakukan dukungan atau tanda tangan sesuatu," tambahnya.

Di sisi lain, Samson menjelaskan kronologi yang melatarbelakanginya melaporkan kasus tersebut. Awalnya, dia mengaku melihat isu yang ramai soal pencatutan NIK di media sosial.

Kemudian, dia melakukan pengecekan terhadap data pribadinya. Hasilnya, Samson menemukan data NIK-nya sudah terdaftar untuk memberikan dukungan terhadap Dharma-Kun Wardana.

"Lalu kemudian saya juga cek apakah keluarga saya yang lain ada? Saya minta anak saya dan istri saya ternyata tidak ada. Khusus saya sendiri, awalnya begitu. Nah, ternyata di media sosial sudah berseliweran dan banyak, bukan hanya saya. Tapi berkaitan dengan itu saya kira saya juga punya kekhawatiran ini data saya darimana dia dapat," kata Samson.

Sebagai informasi, Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan bahwa polemik ini terjadi lantaran terdapat data KTP warga yang ada website KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Perinciannya, terdapat data lolos faktual yang benar-benar mendukung dan ada yang lolos administrasi, namun tidak faktual. Artinya, yang ridak faktual iru tidak mendukung.

"Nah itu tercampur didalam info pemilu tersebut. Nah, kami sudah berikan masukan ke KPU pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis aja harusnya data yang sudah lolos verifikaai administrasi dan faktual saja," jelas Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait adanya pencatutan data warga menjadi pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim tak tahu-menahu proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan tim pasangan calon tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, pengumpulan data pasangan calon di luar kewenangan KPU. Tugas KPU disebut hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang sudah ada.

Dody mengatakan, verifikasi administrasi itu dilakukan untuk memastikan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan sesuai aturan yang ada, seperti usia harus berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak menjadi anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, KPU kemudian melakukan verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual itu, KPU mengeklaim melakukan sensus untuk mencocokkan data warga yang dijadikan dukungan benar-benar mendukung pasangan calon yang bersangkutan.

"Nah, sekarang, persoalannya sudah lewat tahapan ya, tahapan verifikasi faktual sudah selesai," ujar Dody.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima laporan dari warga. Warga yang merasa dicatut namanya bisa melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," kata dia.

Ia mencontohkan, KPU melakukan verifikasi administrasi secara terbuka. Pihak Bawaslu disebut selalu melakukan tugasnya untuk mengawasi. Begitu pula dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Tentu kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, rekomendasi, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu," ujar Dody.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suaran soal polemik dugaan pencatutan NIK warga untuk mendukung calon gubernur dan wakil Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan bahwa sebelum terjadi polemik ini, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas dukungan paslon cagub-cawagub.

Berdasarkan aturan PKPU No.8/2024, tanggapan masyarakat itu dilakukan pada 13 Mei-26 Juli 2024. Tanggapan itu, kata Dody, dapat dilakukan di portal info pemilu atau langsung melaporkan ke kantor KPU terdekat.

"Jadi tanggapan masyarakat di PKPU Nomor 8 itu tahapannya dari 13 Mei sampai 26 Juli. Masyarakat bisa memberikan tanggapan melalui portal info pemilu atau datang langsung ke kantor KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi. Kemudian nanti akan dilakukan namanya tahapan klarifikasi," ujar Dody di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selanjutnya, jika klarifikasi itu benar, maka data dukungan masyarakat yang tidak benar bakal mengurangi jumlah pengurangan terhadap cagub dan cawagub.

Tahapan klarifikasi itu, seperti halnya terjadi pada kasus data dukungan dari anak Anies Baswedan ke paslon Dharma-Kun Wardana.

"Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS [tidak memenuhi syarat]," tambahnya.

Alhasil, untuk saat ini pihaknya menyatakan bahwa telah selesai dalam melakukan verifikasi baik secara administrasi dan faktual. Hasilnya, telah meloloskan Dharma-Kun Wardana sebagai bacagub dan bacawagub independen Jakarta.

Namun demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk soal peluang menindaklanjuti persoalan dari paslon Dharma-Kun Wardana. Hal tersebut bisa terjadi apabila Bawaslu memberikan surat rekomendasi.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari bawaslu dki jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, vermin pertama, perbaikan kedua, verfak kesatu, verfak kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal banyaknya data warga yang dicatut menjadi pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim telah melakukan proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data pendukung yang diserahkan oleh Dharma-Kun untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan atau independen. Dari hasil verifikasi itu, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Jadi pada prinsipnya terkait dengan proses verifikasi, baik administrasi dan faktual, tahapannya kemarin sudah selesai, dengan penetapan hasil verifikasi faktual yang kami lakukan Kamis kemarin," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Ihwal adanya dugaan pencatutan data pendukung pasangan calon tersebut, Doddy mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan. Ia mencontohkan, pengecekan dilakukan terhadap data dua anak Anies Baswedan yang datanya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun.

Menurut dia, data dua anak Anies Baswedan itu memang masuk sebagai pendukung Dharma-Kun. Data itu juga dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual.

"Kami cek memang yang bersangkutan (dua anak Anies) dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," ujar Dody.

Ihwal data warga yang masih muncul dalam situs infopemilu.kpu.go.id sebagai pendukung pasangan Dharma-Kun, Dody menjelaskan, hal itu dikarenakan data dalam situs tersebut masih tergabung. Artinya, data yang memenuhi syarat verifikasi administrasi masih tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual, sehingga data yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak lagi muncul di situs itu.

Dody mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI untuk melakukan pembaruan data di situs infopemilu.kpu.go.id. Dengan begitu, data yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tidak lagi muncul sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Kami sudah lakukan verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah seharusnya sudah tidak muncul dalam infopemilu. Nah informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyoroti kasus pencatutan KTP warga untuk memenuhi syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pencatutan itu disebut buka saja tidak sesuai prinsip pemilu, melainkan juga melanggar pidana.

Dwi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan kroscek ke lapangan untuk memastikan informasi terkait pencatutan data tersebut. Pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada warga melakukan pengecekan terhadap datanya, mengantisipasi data mereka ikut dicatut sebagai dukungan untuk Dharma-Kun.

"Kebetulan saya dan beberapa staf saya juga mengalami kejadian pencatutan ini, padahal tidak pernah merasa mendukung pasangan calon independen mana pun," kata dia, Jumat (16/8/2024).

Ia menegaskan, pihaknya menolak apabila ada rekayasa politik yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Menurut dia, hal itu sama saja membuat kemunduran dalam praktik demokrasi.

Dwi juga mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, apabila terjadi pencatutan data warga.

Menurut dia, pencatutan data itu tidak hanya tak sesuai dengan prinsip pemilu. Lebih dari itu, pencatutan data juga telah melanggar undang-undang.

"Menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pribadi yang bersangkutan merupakan perbuatan tindak pindana," kata Dwi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) akan mengambil langkah hukum terkait pencatutan data identitas warga untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pencatutan data KTP itu merupakan tindak pidana.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan korban pencurian data pribadi untuk pencalonan kepada daerah. Menurut dia, hingga saat ini sudah cukup banyak warga yang melapor bahwa datanya telah dicatut sebagai dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. "Saat ini masih bergulir cukup deras pelapornya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, laporan yang masuk itu akan menjadi bahan untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. "Yang demikian harus dilakukan pemeriksaan ulang," ujar Julius.

Ia juga mempertanyakan tugas dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Bahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga ikut melakukan pengawasan. "Kok bisa sampai seperti ini kok bisa lolos? Ini harus ditindak tegas," kata dia.

Julius mengatakan, pihaknya berencana melakukan upaya hukum terkait kasus itu. Langkah hukum yang dilakukan bisa berupa gugatan perdata atau pidana, karena terjadi pencurian data pribadi berupa KTP.

"Karena pencurian data pribadi berupa KTP yang dicatut utk pencalonan pemilukada di Jakarta ini selain mencederai HAM ini juga dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.