JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.

Din mengimbau warga Jakarta untuk tidak terpengaruh isu mengenai pernyataan Suswono terkait "kartu janda". Ia meminta masyarakat tetap fokus pada program-program yang ditawarkan pasangan tersebut.

“Pak Suswono telah mengaku bersalah, meminta maaf, dan mencabut pernyataan yang dipermasalahkan itu,” kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Setelah permintaan maaf tersebut, Din berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu itu untuk kepentingan politik.

“Dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan, tidak malah digoreng ke mana-mana,” ujar Din.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat fokus pada hal-hal substansial agar program-program pasangan Ridwan Kamil-Suswono, seperti peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta, dapat terlaksana.

“Jika sudah meminta maaf, maka perlu dimaafkan. Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politik,” lanjut Din.

Selain itu, Din mengapresiasi Suswono yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, Suswono memiliki pemikiran berkualitas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan.

“Pemikiran-pemikiran Suswono dinilai berkualitas dan bernas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan,” ucapnya.

Din juga menyebut bahwa pencalonan Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat memberikan harapan baru bagi keterwakilan umat beragama dan kerja sama lintas elemen masyarakat.

“Pak Suswono bisa menjadi harapan baru yang menitikberatkan pentingnya mewujudkan kesejahteraan umat dan kerja sama antar-elemen masyarakat,” kata Din.

Sebelumnya, Suswono menyatakan komitmen untuk menambah kartu yatim sebagai bagian dari program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.

Namun, dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar pada Sabtu (26/10/2024), ia sempat berkelakar tentang "kartu janda" yang kemudian menimbulkan kontroversi.

“Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujar Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Suswono menegaskan, meski kelakar itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya perhatian pada anak yatim dan janda, ia menyadari bahwa penyampaiannya kurang tepat.

Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Prof. Dr. M. Din Syamsuddin menghadiri Konperensi Tahunan Community of Sant' Egidio di Paris yang digelar Selasa (24/9). Acara itu dibuka langsung Presiden Marcon dan Pendiri Komunitas Sant' Egidio Prof. Se. Andre Riccardi.

Acara yang mengusung tema Imagine Peace (Perancis: Imaginer La Paix) itu dikuti seribu lebih peserta dari manca negara terdiri dari tokoh agama, cendekiawan, dan mahasiswa.

Dalam forum asosiasi awam Katolik yang didedikasikan untuk pelayanan sosial itu, Din bicara persoalan yang dihadapi peradaban saat ini. Dia mengatakan solusi dari semua persoalan itu adalah agama harus tampil.

"Terhadap kerusakan peradaban dewasa ini agama harus tampil sebagai solusi atau problem solver (penyelesaian masalah)," kata Din dalam keterangannya, Kamis (26/9).

Menurut pengamatan Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN ini, selama ini agama lebih banyak tampil sebagai bagian dari masalah. Sebab, keberagamaan lebih berorientasi pada individualisme belum pada kesalehan sosial. Bahkan, sampai membiarkan meluasnya fobia dan genosida terhadap suatu agama.

Padahal seharusnya, lanjut Din, keberagaman agama harus menampilkan paradigma etiknya untuk perdamaian dan peradaban kepentingan orang yang lebih luas.

"Agama-agama selama ini lebih banyak tampil sebagai bagian dari masalah (part of the problem) yakni dengan aneka masalah yang melilit sebagian pemeluk agama-agama seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan berbagai bentuk kekerasan," ujar Din.

"Ini disebabkan karena keberagamaan lebih berorientasi formal-ritualistik, belum etikal-operasional; keberagamaan lebih untuk meraih kesalehan individual belum kesalehan sosial. Agama-agama belum menampilkan paradigma etiknya untuk perdamaian dan peradaban. Umat beragama masih ada yang berdiam diri terhadap krisis lingkungan hidup, genosida, dan fobia terhadap pemeluk sesuatu agama," lanjutnya.

Dialog Antar Umat Beragama Harus Diimplementasikan dalam Aksi Nyata

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai dialog antar umat beragama yang marak selama ini terhenti pada kata-kata, kurang berlanjut pada aksi nyata.

Menurutnya, dialog selama ini sesungguhnya masih bersifat dua-tiga monolog. Dialog antar umat beragama perlu bersifat dialogikal, yakni dialog yang berpangkal pada ketulusan, keterbukaan, keterusterangan untuk penyelesaian masalah.

"Harus diakui ada masalah di antara umat berbagai agama berupa persaingan untuk dominasi dan supremasi, akibatnya sesungguhnya ada ketegangan tersembunyi," ujar Din.

Ketegangan tersebut, menurut Ketua Poros Dunia Wasatiyat Islam, kalau tidak diselesaikan, seperti kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan politik, akan menjadi bom waktu bagi konflik antar umat berbagai agama.

Terakhir, Din menuturkan, Konferensi Tahunan Komunitas Orang Awam Katholik Dunia berperan penting dalam merajut persahabatan antara para tokoh berbagai agama dunia.

"Konferensi yang sudah dimulai pada awal 1990-an ini diadakan sekali di Italia, dan kali berikutnya di luar Italia. Pada 2025 konferensi akan diadakan di Roma, Italia. Terima kasih," tutupnya.

Dari Indonesia turut hadir KH Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaria Umum PP Muhammadiyah, dan Anik Khamim Thohari, Sekjen Indonesian Conference on Religion for Peace (ACRP).

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim sowan ke kediaman Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9).

Luluk dan Lukmanul dijamu di ruang keluarga Din. Mereka berbincang-bincang sambil minum teh dan kudapan bersama.

Di momen itu, Din pun menyampaikan bahwa ia mendukung pasangan Luluk dan Lukmanul di Pilgub Jawa Timur 2024.

“Saya secara khusus dan bersengaja menerima kedatangan Mbak Luluk dan Mas Lukman dalam posisi sebagai cagub dan cawagub, dan oleh karena itu penerimaan ini sudah menunjukkan dukungan,” kata Din.

Dukungan ini pun disambut gembira oleh paslon yang diusung secara independen oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

“Alhamdulillah,” kompak Luluk dan Lukman setelah mendengarkan pernyataan dukungan dari Din.

Menurut Din, tidak ada hal yang aneh dari sikapnya sebagai tokoh Muhammadiyah mendukung Luluk-Lukmanul yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama.

“Tidak aneh kalau tokoh Muhammadiyah mendukung kader NU, saya SMS tokoh Muhammadiyah Jawa Timur tadi. Kira-kira bunyinya, di antara 3 wanita ini siapa yang kita didukung pada Pilgub Jawa Timur, di bawahnya sore ini insyaallah saya menerima kedatangan Mbak Luluk dan Mas Lukman" cerita Din.

Namun saat ditanya apakah nantinya Din juga akan turun gunung terlibat dalam kampanye Luluk-Lukmanul di Pilgub Jawa Timur, Din mengatakan caranya mendukung pasangan ini tidak dengan turun langsung.

“Saya nggak turun gunung karena saya nggak tinggal di gunung. Mohon izin kalau diizinkan saya cawe-cawe, kalau dulu nggak boleh cawe-cawe, dalam arti sosialisasi sebagai seseorang yang sangat concern dengan wilayah Jawa Timur,” kata Din.

Lebih lanjut, Din kemudian juga berpesan kepada Luluk dan Lukmanul. Jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur jangan melupakan Muhammadiyah.

“Kebetulan dua-duanya PKB, kalau jadi gubernur Jatim pesan saya jangan jadi gubernur untuk PKB saja, tapi jadi gubernur juga untuk partai mana pun, dari suku mana pun, dari organisasi mana pun,” kata Din.

“Saya hanya berpesan jangan lupa Muhammadiyah,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) akan kembali menggelar aksi bela di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Ahad (18/8/2024) pagi. Aksi itu diperkirakan akan dihadiri 200 ribu peserta, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, artis, dan pejabat negara.

Ketua Komite Pengarah ARI-BP Din Syamsudin mengatakan, aksi itu digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap agresi militer Israel ke wilayah Palestina. Ia menyatakan, kegiatan itu sengaja digelar 18 Agustus karena tanggal itu menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia.

“Aksi besar ARI BP pada 18 Agustus 2024 di Patung Kuda adalah untuk memperingati konstitusi, yang hari itu para pendiri bangsa Indonesia bersepakat menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Din menyebutkan, dalam pembukaan UUD 1945 tertulis bahwa Indonesia berkomitmen mewujudkan perdamaian dan menghapus penjajahan dari muka bumi. Karena itu, menurut dia, aksi bela Palestina pada 18 Agustus sangat relevan dengan momentum tersebut.

“Sangat tepat karena kita memperingati hari lahirnya konstitusi itu, karena kita menolak penjajahan Israel atas Palestina,” ujar dia.

Din juga mengajak umat lintas agama untuk menghadiri kegiatan tersebut. Pasalnya, penjajahan Israel atas Palestina bukan sekadar masalah agama, melainkan urusan kemanusiaan. Oleh sebab itu, ARI-BP tidak akan lelah memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Tragedi kemanusiaan dalam bentuk genosida, pembantaian massal oleh tentara zionis Israel atas Palestina, masih terus berlangsung. Karena itu, sebagai rakyat Indonesia yang cinta damai, keadilan dan kebenaran, kita harus terus bersuara karena tanpa aksi berarti kita mati,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Komite Pengarah ARI-BP Hidayat Nur Wahid alias HNW menambahkan, Indonesia masih memiliki utang atas kemerdekaan Palestina. Hal ini ditafsirkan dari pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia menolak adanya penjajahan di muka bumi.

“Indonesia masih berutang kepada satu negara yang dulu diundang dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, semua sudah merdeka kecuali satu, yaitu Palestina,” kata HNW.

Wakil Ketua MPR itu juga mendorong pemerintah pusat agar memperjuangkan negara Palestina supaya mereka bisa merdeka dari penjajahan Israel. Apalagi organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan, Israel harus menghentikan serangannya kepada Palestina.

“Ketika Mahkamah Internasional menegaskan bahwa Israel melakukan aneksasi ilegal atau penjajahan yang harus ditinggalkan, Israel tidak berhenti. Sekolah-sekolah diserang, perkemahan dan tempat pengungsian diserang bahkan 39 ribu orang Palestina sudah syahid, Insyaallah,” kata dia.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan. Menurutnya isi PP itu merusak mental anak-anak bangsa.

"Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 jelang lengser sungguh merupakan anti klimaks bagi rezim Presiden Jokowi. Betapa tidak, gegap gempita Revolusi Mental di awal masa kepresidenan, kini berubah 180 derajat dengan Dekonstruksi Mental, yakni perusakan mental anak-anak bangsa," kata Din dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Din mempermasalahkan isi PP tersebut yang di antaranya memuat anjuran membawa kontrasepsi oleh pelajar dan pembolehan melakukan aborsi. Ia menilai hal itu merupakan kejahatan hukum dan konstitusi.

"UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan tujuan pendidikan nasional antara lain adalah mewujudkan manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Apalagi jika dikaitkan dengan UUD 1945 yang memuat Pancasila dengan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 33 menegaskan negara berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa," tutur Din.

Maka itu, mantan Ketua Umum MUI itu meminta Jokowi membatalkan PP tersebut. Din memandang masih ada waktu untuk pembatalan sebelum masa jabatan Jokowi habis.

"Masih ada waktu bagi Presiden Jokowi untuk meralat bahkan membatalkan Peraturan Pemerintah tersebut. Jika dijawab seperti biasa dengan ungkapan rapopo (tidak apa-apa dikritik/kafilah berteriak anjing tetap berlalu), maka konsekuensinya gugatan pelanggaran konstitusi tak terelakkan," tutur Din.

PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai pro dan kontra yakni poin soal penyediaan alat kontrasepsi. Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Pasal 103

Ayat 1

(1) Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi.

Hal itu tertera dalam ayat 4. Berikut bunyinya:

(4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. deteksi dini penyakit atau skrining;

b. pengobatan;

c. rehabilitasi;

d. konseling; dan

e. penyediaan alat kontrasepsi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan PP ini turut mengatur edukasi soal kesehatan reproduksi bagi remaja. Budi mengatakan, pemerintah tak bisa mencegah pernikahan dini, tapi bisa mencegah kehamilan muda. Menurutnya, pernikahan dini sudah jadi budaya di Indonesia.

Padahal kehamilan di bawah usia 20 tahun berisiko tinggi. Ibu dan bayi bisa meninggal. Kemungkinan stunting bagi bayi yang lahir juga tinggi.

“Kita nggak bisa memaksa bahwa nggak boleh menikah karena budaya kita kan belum sampai ke sana. Yang kita mintakan adalah yuk untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah dini, tolong kalau bisa kehamilannya ditunda sampai usia 20 tahun ke atas,” kata Budi kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Selasa (6/8).

“Jadi ini memang difokuskan kepada remaja-remaja usia sekolah yang menikah dini. Kita kasih alat kontrasepsi,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di Jakarta pada Ahad (21/7/2024), turun ke jalan menggelar aksi internasional mendesak pencoretan Israel sebagai peserta Olimpiade 2024 di Prancis. Desakan yang disampaikan sejumlah tokoh nasional tersebut sebagai respons atas penjajahan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Ribuan massa ARI-BP melayangkan kartu merah terhadap Israel, sebagai desakan agar Komite Olimpiade Internasional (IOC) mem-black list kontingen Israel. Dalam aksi yang digelar damai di Silang Monas, Jakarta Pusat, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus Dewan Pengarah ARI-BP Prof Din Syamsuddin dan Wakil Ketua Majelis Purmusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid turut hadir.

Ketua Pelaksana Aksi ARI-BP KH Zaitun Rasmin dan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan juga terlihat di lokasi. Dalam orasinya, para tokoh tersebut menyampaikan agar masyarakat Indonesia terus mengkampanyekan boikot Israel.

Ribuan massa aksi, juga mendengar seruan tersebut dengan komitmen untuk tak lagi menggunakan produk yang terafiliasi, dan yang mendukung gerakan Zionis Israel. Tentu, para orator dalam aksi damai itu mengingatkan kembali dunia internasional untuk mengakui negara Palestina.

Dan ribuan massa saling menyemangati dengan seruan Free Palestina. Di sela-sela seruan, para orator mengkoordinasikan ribuan massa Bela Palestina tersebut, dengan meniupkan pluit, dan mengangkat kartu merah sebagai simbol penolakan atas partisipasi Israel pada Olimpiade 2024.

Pada akhir gelaran, ARI-BP menyampaikan enam tuntutan kepada IOC. Yang utama meminta komite tertinggi olahraga internasional tersebut mencoret kepesertaan Israel dalam gelaran kompetisi olahraga lima tahunan itu.

IOC seharusnya menyadari penjajahan dan pendudukan yang sengaja melakukan genosida oleh Israel di tanah Palestina adalah tindakan brutal. Aksi sepihak pemerintah dan tentara Zionis Israel di Palestina, pun dikatakan tak menjunjung tinggi sikap kemanusiaan, dan sportifitas yang menjadi seruan utama IOC dalam gelanggang kompetisi olahraga.

Selain meminta IOC agar mencoret partisipasi Israel, ARI-BP juga mendesak agar pemerintah Prancis sebagai tuan rumah menolak kehadiran Kontingen Zionis Israel dalam gelaran tersebut. Berikut enam tuntutan massa ARI-BP tersebut:

1. Menolak dan mendesak Komite Olimpiade Dunia (IOC) untuk menolak Kontingen Israel ikut serta pada Olimpiade Dunia di Paris 26 Juli 11 Agustus 2024. Ajang perlombaan olahraga yang meniscayakan sportifitas dan kejujuran tidak layak diikuti oleh kontingen bangsa yang biadab menjajah, menduduki, dan melakukan genosida terhadap bangsa lain.

2. Menuntut pemerintah Prancis agar menolak memberikan atau membatalkan visa kepada kontingen Israel yang hendak bertanding di Olimpiade Paris 2024.

3. Menyesalkan dan memproteskan keras kunjungan dan pertemuan warga negara Indonesia dengan petinggi Israel dan organisasi yang pro Israel. Perilaku demikian sungguh tidak bertoleransi dan berempati dengan rakyat Palestina yang menderita atas kekejaman Zionis Israel.

4. Meyakinkan Pemerintah Indonesia untuk tidak membiarkan aparat pemerintah atau pun rakyat warga negara menjalin hubungan dengan semua pihak yang mendukung kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel dalam bentuk apapun.

5. Menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk terus melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel dan pro Israel.

6. Menolak secara kategoris keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang meniadakan Negara Palestina. Kami menegaskan bahwa Negara Israel tidak ada tempat di Peta Dunia.

Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Bela Palestina (ARI-BP), Din Syamsuddin, mengajak masyarakat agar terus menyuarakan penolakan keikutsertaan Israel dalam ajang Olimpiade Paris.

Din menilai ada dua langkah yang dapat dilakukan agar Israel dikeluarkan dari ajang tersebut. Cara pertama, yakni dengan mendesak negara yang tergabung ke dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar membuat semacam pernyataan penolakan keikutsertaan dalam Olimpiade Paris.

"Kalau 57 (negara yang tergabung di OKI) plus ditambah sekian komite dari negara yang cinta keadilan mengundurkan diri, tidak ikut serta di Olimpiade Paris, saya yakin olimpiade tersebut tidak akan terlaksana," kata dia dalam kegiatan Sport Solidarity Day yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Minggu (21/7).

Cara yang kedua, menurut Din, yakni dengan cara para atlet dari negara yang menentang perlakuan Israel pada Palestina agar menolak bertanding dengan atlet dari Israel.

"Kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan dan kontingen Israel akan hadir, maka kita minta kepada atlet kontingen dari negara cinta keadilan untuk tidak bersedia bertanding dengan atlet Israel," ujar dia.

Lebih lanjut, Din menilai Israel layak untuk dikeluarkan dari ajang Olimpiade Paris karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bertentangan dengan prinsip sportivitas yang dianut dalam olahraga.

"Bahwa ajang lomba olahraga yang meniscayakan adanya sportivitas, adanya kejujuran, tidak layak untuk diikuti oleh kontingen negara yang biadab, oleh negara yang kejam, yang zolim," tegas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, CIRENDEU -- Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta (BPH UMJ) Prof Din Syamsuddin mendorong penguatan hubungan antar negara untuk mengatasi konflik global yang mengarah kepada krisis kemanusiaan yang semakin melebar. Penguatan itu dilakukan melalui diplomasi lintas agama dan budaya. Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam pelatihan diplomasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah di Training Center, UMJ, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, diplomasi lintas agama dan budaya belum menyasar kepada penguatan hubungan antarnegara. Namun, penguatan tersebut justru hanya terjadi antara pemeluk agama antarnegara.

“Saya tidak melihat prakarsa, misal dari kalangan agamawan bahwa kita berkelompok untuk memperkuat hubungan antar bangsa, kecuali mengenalkan budaya dan mendekatkan hubungan personal saja,” ungkap Din Syamsuddin melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Hal itu, ia lihat dalam konteks diplomasi agama dan budaya dalam pendekatan interfaith dialogue yaitu mengacu pada interaksi yang kooperatif, dan positif antara orang orang yang berbeda tradisi melalui pendekatan personal, komunitas, agama, dan kebudayaan. Pendekatan itu dilakukan dengan mengadakan mengundang berbagai tokoh lintas agama dan budaya dalam satu forum untuk membahas isu perdamaian dan diplomasi.

Ia menyampaikan bahwa strategi ini kerap digunakan oleh berbagai negara, terlebih lagi organisasi masyarakat karena mengedepankan soft diplomacy dengan pendekatan yang lebih personal. Pendekatan ini lebih dipilih karena mengutamakan diplomasi menggunakan hubungan relasi agama dan budaya.

Ia mengungkapkan, umat Islam di Indonesia punya potensi besar dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan internasional, mendampingi peran strategis pemerintah melalui pendekatan tersebut.

Potensi yang dimaksud berupa jaringan pertemanan global, menyebarkan nilai-nilai Islam moderat, serta konsep relasi agama-negara yang dapat menjadi kunci penting dalam komunikasi diplomasi kemanusiaan global.

Kendati memang pada konteks ini Muhammadiyah sudah banyak berperan aktif dalam diplomasi kemanusiaan melalui strategi diplomasi lintas agama dan budaya menggunakan jaringan pertemanan global.

Salah satu contohnya, World Peace Forum maupun dialog kemanusiaan di level internasional dengan menjadi utusan penting dalam membantu perdamaian di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Melalui forum pelatihan diplomasi, Dewan Pakar LHKI PP Muhammadiyah ini mengajak para kader Muhammadiyah terus berperan aktif dalam memperkuat hubungan antar negara melalui diplomasi lintas budaya dan agama.

Kerja-kerja diplomasi di level global penting untuk mendorong peradaban yang lebih manusiawi. “Saya mengapresiasi forum pelatihan ini karena untuk mewujudkan tatanan tersebut. Muhammadiyah memerlukan dukungan dari para kader yang memiliki pengetahuan diplomasi,” ucapnya.

Pelatihan Diplomasi ini berlangsung dua hari, Senin hingga Selasa di Training Center UMJ (7-8/07/2024). Pelatihan ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang di antaranya mantan duta besar, akademisi, serta praktisi.

Peserta yang berjumlah 60 orang ini antusias mengikuti rangkaian pelatihan. Mereka adalah kader Muhammadiyah yang berasal dari berbagai latar belakang yaitu akademisi dan praktisi.

Pada usianya yang ke-68 tahun Universitas Muhammadiyah Jakarta mendapatkan Akreditas Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 5 Maret 2024. Di tahun ini, UMJ yang menjadi kampus tertua diantara 163 PTMA, telah memiliki 16 Prodi dengan akreditasi Unggul, 2 Prodi dengan akreditas A, dan memiliki jumlah dosen bergelar Doktor 238, serta yang sedang studi lanjut ke jenjang S3 sejumlah 92 orang.

Dengan akreditasi unggul, UMJ sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) tertua, UMJ dapat meningkatkan profesionalitas dan produktivitas serta penguatan budaya ilmiah unggul berdasarkan Al Islam Kemuhammadiyahan. UMJ telah melahirkan tidak kurang dari 51.093 alumni yang tersebar dan berkpirah dalam berbagai bidang dan telah memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.