Jakarta -

Peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran berhak memperoleh layanan pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap. Peserta juga dapat mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga tingkat lanjut (FKTL).

Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, detikers harus mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi jika detikers harus berobat di luar FKTP terdaftar, yang menerapkan pembatasan kedatangan.

Berapa Kali BPJS Kesehatan Dapat Digunakan dalam Sebulan?

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat dalam waktu sebulan tidak dibatasi. Peserta dapat menggunakannya untuk berobat sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan (faskes) tempatnya terdaftar.

Namun, detikers yang berobat di FKTP luar wilayah terdaftar hanya bisa mengaksesnya maksimal tiga kali kunjungan dalam waktu sebulan. Hal ini sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama," tulis aturan tersebut.

Dilansir situs resmi BPJS Kesehatan, FKTP merupakan faskes pertama yang harus didatangi peserta jika ingin berobat. Faskes tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi dan umum, klinik pratama atau yang setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

Sedangkan FKTL adalah faskes yang menyediakan perawatan lanjutan dengan penanganan dokter spesialis dan subspesialis bagi peserta BPJS Kesehatan. Faskes tingkat lanjut ini meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

Cara Berobat di FKTP Menggunakan BPJS Kesehatan

Detikers yang hendak berobat memakai BPJS Kesehatan di FKTP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Datang ke FKTP yang sesuai pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di faskes tingkat pertama. Bila memerlukan pengobatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke FKTL.
3. Di faskes lanjutan, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien akan mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di faskes lanjutan sesuai rujukan dokter.
5. Dokter FKTL dapat memberikan surat rujuk balik bila pengobatan sudah selesai, sehingga pelayanan kesehatan selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama.

Perlu diketahui, surat rujukan ke faskes lanjutan umumnya perlu diperpanjang di FKTP pada jangka waktu tertentu. Pastikan memperpanjangnya agar tetap dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Cara Berobat di FKTP Luar Kota Menggunakan BPJS Kesehatan

Untuk berobat di FKTP luar kota, ikuti langkah yang dikutip dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berikut:

1. Datang ke FKTP dengan membawa KTP dan Kartu BPJS Kesehatan atau kartu non fisik di aplikasi Mobile JKN.
2. Tunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan ke petugas untuk mendaftar.
3. Peserta selanjutkan akan diperiksa oleh dokter di FKTP.

Lantaran hanya dibatasi sebanyak tiga, detikers yang berada di luar dalam jangka waktu lama dapat memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke lokasi sesuai tempat tinggal. Prosesnya dapat dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat.

Cara Mengubah FKTP di BPJS Kesehatan Online

Detikers yang di luar kota bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkah mengubah faskesnya:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Bila belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri, meliputi nomor BPJS Kesehatan, NIK, nomor handphone, hingga email dan password.
3. Jika sudah punya, langsung login ke aplikasi menggunakan nomor BPJS Kesehatan.
4. Pilih menu "Perubahan Data Peserta" pada halaman utama.
5. Pada kategori FKTP, pilih provinsi, kota/kabupaten, serta faskes yang ingin dituju.
6. Ikuti instruksi selanjutnya dan lengkapi data baru.

Perlu diketahui, perubahan faskes dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali.

(azn/row)

KUPANG, iNews.id - Kebakaran menghanguskan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jalan Palapa, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Kobaran api muncul pada Selasa (24/9/2024) malam pukul 19.30 WITA. 

Dalam video yang beredar, kobaran api tampak merambat amat cepat dan melahap habis gedung berlantai dua tersebut. Seluruh isi kantor termasuk dokumen penting di dalamnya diduga habis dilahap api. 

Kejadian ini sontak menyita perhatian masyarakat sekitar dan warga yang saat itu sementara melintas. Jalur yang biasanya ramai dilintasi kendaraan pun macet ditutupi kerumunan orang. 

Informasi diperoleh iNews, api pertama kali dilihat oleh warga bersumber dari bagian belakang lantai 2 bangunan. Mereka sempat coba melakukan pemadaman, tapi api begitu cepat merambat. 

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kupang telah mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Namun api sudah melahap hampir setengah bangunan ketika petugas tiba di lokasi. 

"Kami ada empat kendaraan pemadam kebakaran, semuanya kami terjunkan untuk memadamkan api," ujar Plt Kabid Pengendalian Dinas Damkar Kota Kupang Viktor Ataupah, Selasa (24/9/2024) malam. 

Empat kendaraan pemadam kebakaran itu didukung 4 armada tangki air yang mereka miliki. Masing-masing berdaya tampung 6.000 liter air.

Ataupah mengatakan, api sudah membubung tinggi di lantai 2 ketika tim damkar tiba di TKP. Pihaknya cukup sulit melakukan pemadaman terkendala penyaluran air ke lokasi kejadian. 

"Karena dengan kondisi yang malam dan macet, distribusi air sedikit lambat, tetapi tetap diusahakan agar bisa memadamkan api," katanya.

"Semua personel yang ada kami turunkan semua, karena kebakaran yang terjadi sangat besar," ucapnya lagi.

Editor: Donald Karouw

Yogyakarta: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan skrining awal penyakit gagal ginjal pada anak. Sasaran skrining anak-anak usia SD hingga SMP.

"Kami melakukan program wajib yaitu skrining anak-anak sekolah dan itu telah dilakukan," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta Waryono, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Tindakan itu dilakukan menyusul munculnya kasus gagal ginjal hingga memerlukan pengobatan cuci darah atau hemodilalisis pada anak di daerah lain. Upaya itu dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan anak-anak.
"Kami melakukan program lintas bidang yang terkait dengan pencegahan itu," ucapnya.

Ia menjelaskan, skrining yang dilakukan dengan meminta para siswa mengisi jawaban serta wawancara terkait ada atau tidaknya keluhan kesehatan. Menurut Waryono, hasil sementara saat ini belum ditemukan kasus gagal ginjal pada anak di Kota Yogyakarta.

Baca juga: RSHS Bandung Tangani Kasus Cuci Darah Puluhan Anak

Waryono mengatakan sempat ada seorang pasien anak yang bergejala gangguan pada ginjal dan langsung tertangani usai dirujuk ke RSUP Dr Sardjito. Meski demikian, menurut dia, hal itu masih belum spesifik disebut kasus gagal ginjal.

"Belum ada yang spesifik langsung gagal ginjal. Mungkin baru gejala awal kemudian sudah bisa tertangani," ujar dia.

Kabar banyaknya pasien anak melakukan pengobatan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta memang menjadi perhatiannya. Jajaran Dinas Kesehatan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengedukasi dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat.

"(Minuman berpewarna) banyak menyebabkan keracunan di nefron itu. Filternya itu kan di nefron, nah kalau nefronnya ada gangguan ya sudah enggak bisa menyaring (hasil metabolisme tubuh) dengan bagus," jelasnya.

(MEL)

Medan: Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut menuntut eks Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan (58) dengan hukuman 20 tahun penjara, atas kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada 2020 sebesar Rp24 miliar.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Alwi Mujahit Hasibuan dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata JPU Kejati Sumut Hendri Edison Sipahutar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Selain pidana penjara, lanjut dia, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan selama enam bulan.
JPU menghukum terdakwa Alwi membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa disita dan dirampas untuk negara.

"Bila tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun," ucap Hendri.

Baca juga: Covid-19 Meningkat di Indonesia, JN.1 Dicurigai Penyebabnya

Tuntutan yang sama juga diberikan oleh JPU kepada terdakwa Robby Messa Nura (44), selaku rekanan (berkas terpisah) yakni hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Namun untuk uang pengganti, terdakwa Robby dituntut membayar lebih besar dari terdakwa Alwi senilai Rp17 miliar subsider delapan tahun penjara.

JPU menyatakan kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal memberatkan perbuatan kedua terdakwa, karena tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi, tidak kooperatif, dan perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp24 miliar.

“Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan,” sebut Hendri.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, Hakim Ketua M Nazir menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari kedua terdakwa.

Baca juga: Dugaan Rasuah Pengadaan APD Covid Diselisik Lewat Pejabat Kemenkes

"Sidang kita tunda dan dilanjutkan pada Senin, 5 Agustus 2024, dengan agenda pleidoi dari kedua terdakwa maupun masing-masing dari penasehat hukumnya," ujar Nazir.

Dalam surat dakwaan sebelumnya, JPU menyebut bahwa kasus ini bermula pada Maret 2020. Saat itu, Dinkes Sumut melakukan pengadaan APD COVID-19 dengan nilai kontrak sebesar Rp39,97 miliar.

Namun dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditandatangani terdakwa dr Alwi Mujahit Hasibuan selaku Kepala Dinkes Sumut diduga tidak sesuai dengan ketentuan akibat harga satuan APD menjadi tinggi atau mark up.

Selanjutnya pengadaan APD ini diberikan kepada terdakwa Robby Messa Nura dengan tawaran harga yang tidak jauh berbeda dengan RAB tersebut.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat terjadi kerugian negara sebesar Rp24 miliar.

(MEL)

SEMARANG, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang dan RSUD Wongsonegoro.

Penyidik menggeledah seluruh ruangan lantai 8 dan 9 kantor Dinkes, meliputi ruangan kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.

Sedangkan di RSUD Wongsonegoro, penyidik KPK datang ke rumah sakit milik Pemkot Semarang tersebut pukul 13.30. Petugas datang menggunakan lima mobil, dan langsung menuju gedung Amartha lantai 3, yang merupakan ruangan Kepala RSUD Wongsonegoro.

Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam mengatakan, KPK menggali informasi terkait kegiatan Dinkes yang berjalan pada 2023 dan 2024. Jika ada yang kurang sesuai, penyidik melakukan konfirmasi kepadanya.

Hakam juga sempat dimintai keterangan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa infrastruktur maupun noninfrastruktur yang berlangsung pada 2023 dan 2024.

"Hari ini dilakukan penggeledahan sama KPK. Ruangan semuanya. Ruangan saya, kabid, sekretaris, semua digeledah. Semuanya disoroti. Kegiatan-kegiatan 2023 dan 2024 semua hampir dilihat satu-satu sama beliau," terangnya.

Usai penggeledahan kantor Dinkes, KPK membawa satu koper dan satu kardu dokumen berupa laporan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"Kami yang diminta, ya disampaikan, ada yang dibawa, kami sampaikan,” tutup Hakam.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News