JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) masih terus mendalami perkara suap vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Hari ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur dan mantan pejabat MA Zarof Ricar.

"Hari ini pemeriksaan lanjutan 3 oknum hakim dan ZR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/11/2024).

Adapun ketiga hakim itu, yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Kendati demikian, Harli belum merinci materi pemeriksaan yang dicecar kepada mereka.



Sebagai informasi, perkembangan terbaru, dalam perkara ini Kejagung menetapkan Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur sebagai tersangka kasus suap vonis bebas George Ronald Tannur terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Diberitakan sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dibawa ke Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan sekaligus dipindahkan penahanannya.

Ketiga hakim tersebut yakni Erintuan Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Ketiga hakim itu akan diperiksa sekaligus dipindahkan penahananya.

"Iya (dibawa ke Jakarta). Rencananya diperiksa sekalian pimindahan tempat penahanannya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, Selasa (5/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum yang juga mantan hakim agung, Gayus Lumbuun, mengatakan kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusanbebas terdakwa Ronald Tannur, tidak saja untuk kepentingan korban Dini, tapi juga kepentingan umum.

Hal ini dismpaikan Gayus menyikapi langkah kasasi yang ditempuh JPU, usai Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas murni terdakwa jasus pembunuhan Dini Sera Afrianty.

“Jaksa mempunyai dasar hukum untuk menguji murninya putusan itu dengan dasar yurisprudensi yang pernah dilakukan jaksa-jaksa sebelumnya,” kata Gayus, Rabu (15/8/2024).

Walaupun Indonesia bukanlah negara berdasar yurisprudensi, menurut Gayus, tapi sifat yurisprudensinya ada, karena kasus yang sama pernah dikabulkan oleh MA.

Berdasar ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Gayus, memang JPU dilarang melakukan upaya hukum terhadap putusan hukum bebas atau lepas (pasal 244). “Karena bebas murni itu yang bebas murni,” kata Gayus.

Namun, lanjut Gayus, ada pemikiran akademik yang membedakan antara bebas murni dan bebas. Dijelaskannya, yang diujikan ke MA adalah ‘murni’ nya, bukan ‘bebas’ nya.“Apakah betul-betul murni, atau tidak ada sedikitpun dakwaan JPU yang tidak bisa dibuktikan,” ungkapnya.

Dalam kasus Ronald Tannur, menurut Gayus, JPU mengajukan tiga dakwaan, yaitu pasal 334, pasal 331 ayat 2 dan 3, serta pasal 259 KUHP. “Karena ini bukan dakwaan tunggal maka unsur murni agak sulit dipenuhi. Apakah benar tidak ada penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang, apakah benar tidak ada kelalaian,” jelas mantan hakim agung ini.

Karena itulah, lanjut Gayus, untuk membuktikan ini harus MA yang boleh memutus. Sehingga upaya hukum JPU bukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) tapi kasasi ke MA.“Kasasi demi kepentingan umum. Bukan demi kepentingan korban saja, tetapi demi kepentingan umum,” papar mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) masih belum menyerah untuk membuktikan dakwaan atas keterlibatan Gregorius Ronald Tannur dalam pembunuhan Dini Sera Afrianty. Mereka tidak saja menyiapkan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tetapi juga meminta pencegahan Ronald agar tidak pergi ke luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Harli Siregar , meminta masyarakat mendukung upaya hukum yang dilakukan melalui kasasi. Sebab kata Harli, memang tak wajar jika publik menerima putusan bebas terhadap terdakwa penganiayaan, dan pembunuhan itu.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) yang memutus bebas murni Ronald Tannur dalam kasus tewasba Dini Sera telah memicu kontroversi. Masyarakat umum hingga sejumlah anggota DPR mempertanyakan putusan tersebut.

Kejakgung sendiri tidak menerima putusan PN Surabaya ini. Saat ini, mereka tengah menyiapkan memori banding agar MA kembali memeriksa kasus tersebut.

Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal, dan tak memberikan rasa keadilan bagi korban. Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.

Harli Siregar mengatakan, JPU Kejaksaan Negeri Surabaya, bersama Kejaksaan Tinggi Jatim, saat ini, sedang dalam penyusunan memori kasasi.

Dijelaskannya, JPU telah menerima salinan putusan. Dan dalam waktu 14 hari, JPU Kejari Surabaya, yang disupervisi Kejati Jawa Timur akan menyusun memori kasasi atas perkara tersebut. Pihak JPU akan menelaah seluruh pertimbangan hukum dalam putusan yang membebaskan Ronald Tannur.

“Dari telaah tersebut, JPU akan menyusun memori kasasi yang sebaik-baiknya untuk dapat diterima oleh hakim agung di MA,” kata Harli.

JPU terlebih dahulu akan melakukan inventarisir fakta-fakta persidangan yang selama ini sudah terungkap, dan diabaikan oleh majelis hakim.Fakta-fakta ini akan disesuaikan dengan landasan hukum dalam memori kasasi.

Tidak hanya menyiapkan memori kasasi, Kejagung juga mengupayakan untuk menerbitkan status cegah terhadap Ronald Tannur. Hal ini karena kejaksaan berkepentingan membatasi bepergian Ronald Tannur.

Saat ini, kata Harli, Ronald Tannur memang dalam masa bebas setelah putusan PN Surabaya. Dengan adanya kasasi yang akan diajukan JPU, kejaksaan berkepentingan dalam memastikan putra dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu tidak kabur ke luar negeri.

“Pihak imigrasi sudah memberikan pandangan. Dan hal tersebut (pencegahan) dapat dilakukan,” kata Harli. Dalam konteks pencegahan ini, kejaksana berkoordinasi dengan imigrasi dan Mahkamah Agung yang juga memiliki kewenangan.

Hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur, dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu. Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan JPU yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun, dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim advokasi hukum korban pembunuhan Dini Sera Afrianti meminta otoritas penegak hukum melakukan pencegahan terhadap Gregorius Ronald Tannur.

Pengacara Keluarga Dini Sera, Dimas Yemahura mengungkapkan, adanya informasi yang didapat olehnya terkait dugaan anak dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur tersebut akan ‘kabur’ ke luar negeri pascaputusan bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut disampaikan Dimas saat bersama tim advokasi keluarga Dini Sera mendatangi Komisi Yudisial (KY), di Jakarta, Senin (29/7/2024). “Dari beberapa informasi teman-teman di lapangan, bahwasanya tersangka ini (Ronald Tannur) pascabebas ini, ada rencana untuk pergi ke luar negeri,” kata Dimas.

Sementara, kata Dimas, pihak keluarga, bersama-sama tim pendampingan hukum, masih menghendaki proses hukum lanjutan untuk menuntut keadilan.

“Kita tahu, bahwa dampak dari putusan bebas ini, (Ronald Tannur) sudah berniat ke luar negeri. Dia mungkin bisa ke Disney Land, atau ke mana pun, tetapi orang-orang kecil seperti keluarga korban ini, masih menuntut dan memperjuangkan keadilan,” ujar Dimas.

Keluarga Dini Sera Afrianti, bersama-sama para anggota tim advokasi, pada Senin (29/7/2024) mendatangi KY untuk melaporkan tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur dari kasus kekerasan, dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera.

Tim advokasi, juga menyertakan politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka sebagai bagian dari tim advokasi tersebut. Rieke, yang turut menemani keluarga Dini Sera melaporkan ke KY, mendesak agar komisi pengawas para hakim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim di PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur.

“Kalau kasus seperti ini, terdakwa bisa vonis bebas, artinya kejahatan lainnya yang derajatnya itu lebih rendah, bisa dianggap bukan kejahatan. Ketika kejahatan yang indikasinya ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis yang sampai menghilangkan nyawa seperti ini divonis bebas, maka kejahatan-kejahatan lainnya bisa dianggap bukan sebagai kejahatan,” begitu kata Rieke.

Rieke, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, juga meminta agar otoritas penegak hukum, pun kementerian yang berwenang dapat menerbitkan status cegah terhadap Ronald Tannur, selama proses hukum terhadap pelaku pembunuhan Dini Sera tersebut masih berlanjut.

“Meski terdakwa ini (Ronald Tannur) sudah diputuskan bebas, namun melihat perkembangan hukum yang seperti ini, agar insitusi yang berwenang segera melakukan pencegahan terhadap Greogorisu Ronald Tannur untuk tidak pergi ke luar negeri,” kata Rieke.

Ronald Tannur, adalah putra dari mantan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edward Tannur. Pada Rabu (24/7/2024) Hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur, selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu.

Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun, dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera.

Atas vonis bebas tersebut, pun JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal, dan tak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga Dini Sera Arfianti, korban pembunuhan di Surabaya, Jawa Timur, bakal melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Kuasa hukum keluarga Dini Sera, Dimas Yemahura mengatakan laporan tersebut dilayangkan selambat-lambatnya pada Rabu (31/7/2024), karena pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN Surabaya.

“Komisi Yudisial ini hanya memberikan rekomendasi maka selanjutnya saya juga akan melaporkan hakim tersebut ke Badan Pengawasan MA,” kata Dimas usai melayangkan laporan terkait perkara yang sama ke Komisi Yudisial (KY) di Kantor KY RI, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia mengatakan pihaknya akan membandingkan hasil tindak lanjut laporan oleh KY dan Bawas MA. Keluarga Dini Sera berharap mendapatkan keadilan dan majelis hakim yang dilaporkan dijatuhi sanksi seberat-beratnya.

“Sehingga keadilan yang ada di Republik Indonesia, hakim-hakim yang ada di Republik Indonesia lebih berhati-hati dan keadilan di Indonesia bagi rakyat kecil seperti ini bisa diwujudkan,” ucap Dimas.

Dimas menekankan bahwa laporan tersebut mendesak karena ia mendapatkan informasi bahwa Ronald Tannur berencana pergi ke luar negeri usai divonis bebas.

“Kita tahu dampak dari putusan ini, orang-orang lemah ini masih memperjuangkan keadilannya, sementara tersangka yang dibebaskan sudah berniat untuk ke luar negeri. Dia mungkin bisa berlibur di Disneyland ataupun di mana pun, tapi orang kecil ini masih bolak-balik Jakarta-Surabaya untuk memperjuangkan keadilan,” ujarnya.

Pada hari ini, Senin, keluarga Dini Sera beserta kuasa hukumnya melaporkan majelis hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur ke Kantor KY, Jakarta. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang tergabung dalam aliansi #JusticeForDiniSera juga ikut mendampingi keluarga korban.

Pihak korban meyakini terdapat kontradiksi antara surat dakwaan maupun tuntutan dan hasil pertimbangan majelis hakim dalam putusan itu. Oleh karena itu, keluarga korban ingin KY memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH serta menjatuhkan rekomendasi pemecatan bagi ketiga hakim yang memutus perkara tersebut.

“Kami meminta kiranya KY dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di PN Surabaya. Itu harapan kami,” tutur Dimas.

Majelis hakim PN Surabaya, Rabu (24/7/2024), memutus bebas Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Hakim Ketua Erintuah Damanik menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

Vonis majelis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa. Pada perkara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gregorius Ronald Tannur dengan pidana penjara 12 tahun karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan.

Bisnis.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (32) terdakwa perkara pembunuhan.

"Dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat dari benda tumpul," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana kepada wartawan di Surabaya, Kamis (25/7/2024).

Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti.

"Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya itu, meski kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban.

​​​​​​​Namun dalam permohonan kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas-bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.