JAKARTA, investor.id — Purpose dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memaparkan temuan kunci dari Survei Iklim Nasional yang berfokus pada responden dari kalangan tokoh Islam dan komunitas Muslim di Indonesia. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini menggarisbawahi peran penting ajaran Islam dalam mendorong aksi iklim dan menunjukkan kesiapan komunitas Muslim dalam melakukan aksi-aksi bagi iklim.

Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua FPCI, menyatakan, dengan meningkatnya religiusitas global, termasuk di Indonesia, penting untuk menyelaraskan solusi iklim dengan ajaran Islam. “Memahami hambatan dan kesenjangan adalah kunci, karena sudut pandang agama sangat penting bagi masyarakat Indonesia,"katanya.

Survei ini melibatkan 3.000 responden Muslim dan 100 tokoh agama Islam untuk menangkap persepsi, sikap, dan peran mereka dalam mendorong aksi iklim. Temuan utama riset antara lain adalah lapangan pekerjaan, kesehatan, dan kemiskinan masih menjadi tiga perhatian utama umat Islam, sementara isu lingkungan berada di peringkat ke-enam.

Namun demikian, para tokoh agama telah meyakini bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Temuan ini menghadirkan perspektif baru dari berbagai penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan bahwa masyarakat ndonesia menyangkal krisis iklim sebagai akibat aktivitas manusia.

Dalam membahas isu iklim, pemuka agama (22%) merupakan pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat, lebih tinggi dari aktivis lingkungan (19%), pemerintah nasional (11%) dan ilmuwan (9%). Hal ini menunjukan peran vital untuk melibatkan pemuka agama dalam menyuarakan isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi iklim di tingkat akar rumput. Survei ini juga menunjukan anggota legislatif berada pada urutan dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, Purpose telah membang un MOSAIC atau Muslims for Shared Action on Climate Impact, sebuah platform kolaboratif untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Islam dalam mendorong aksi iklim, termasuk mendorong dialog dan lobi dengan pemerintah untuk kebijakan yang lebih konkrit.

Menanggapi tentang pendekatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksi iklim di kalangan umat Islam, Abdul Gaffar Karim, Steering Committee MOSAIC yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan, baginya kata kuncinya aksi dan kolaborasi.

“Walau data mengungkap bahwa masyarakat percaya kepada pemuka agama sayangnya seruan-seruan di masjid sangat sedikit yang menyentuh isu iklim, dalam riset kecil kami kurang dari 2% dakwah di masjid menyentuh topik ini,” katanya.

Gaffar menambahkan, tindak lanjut konkrit seperti ini yang harus kita dorong misal dengan mendekati manajemen masjid seperti siapa yang menentukan ustad, sehingga takmir masjid menjadi bagian pendekatan penting agar bisa memilih pemuka agama yang memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan.

Inisiatif yang telah dilakukan MOSAIC adalah penyelenggaraan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari, yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan tokoh agama pada 2022. Kongres ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen untuk mensinergikan kebijakan nasional dengan nilai-nilai religius Islam. Selain itu MOSAIC juga mengembangkan gerakan aksi iklim berbasis pendanaan Islam seperti Wakaf Hutan, Sedekah Energi, dan Bengkel Hijrah Iklim.

Longgena Ginting, Country Director Purpose Indonesia, menambahkan, "Selama 15 tahun terakhir, Purpose telah membangun gerakan dan partisipasi publik, termasuk di kalangan umat Islam. Kami percaya bahwa temuan ini akan menjadi dasar penting untuk memperkuat aksi iklim di Indonesia."

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyampaikan lima hal yang harus diperhatikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggalkan jabatannya pada (20/9/2024).

Hal tersebut disampaikan Dino dalam video yang diunggah oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik di X pada Rabu (25/9/2024).

Dino yang merupakan Wakil Menteri Luar Negeri di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayangkan lima poin jawaban apabila Jokowi meminta tips saat mengakhiri jabatannya ke SBY.

"Ada lima hal. Pertama, terimalah kenyataan bahwa era kita sudah berakhir, dan terimalah kenyataan ini dengan bulat, dengan ikhlas, dan dengan bersyukur bahwa kita telah memberikan upaya kita yang terbaik," tutur Dino seperti dikutip, Rabu (25/9/2024).

Kedua, dia mengingatkan bahwa kepada Jokowi agar tidak mengambil keputusan strategis apapun saat menjelang lengser. Pasalnya, presiden selanjutnya sudah memiliki agenda dan preferensi sendiri di era kepemimpinannya.

"Sebagai pemimpin, Presiden Terpilih Prabowo nanti pasti mempunyai agenda sendiri, preferensi sendiri, pilihan sendiri, kita tidak boleh mengatur-atur atau mengutak-atik atau mempengaruhi opsi-opsi kebijakannya. Let him decide, it's President Prabowo's time," tambahnya.

Selanjutnya, Dino memberikan tips agar Jokowi tidak berusaha menjadi sebagai teladan atau patron terhadap presiden selanjutnya. Sebab, dalam catatan sejarah Tanah Air, presiden ke presiden lainnya tidak pernah menempatkan diri sebagai patron.

Misalnya, Presiden ke-2 RI, Soeharto tidak pernah menjadi sosok yang diteladani oleh Presiden ke-3 B.J Habibie meski keduanya tercatat memiliki kedekatan personal.

Keempat, Dino menyarankan agar Jokowi bisa menutup jabatannya sebagai orang nomor satu RI dengan baik-baik seperti halnya saat terpilih jadi Presiden.

"Kelima, sehebat apapun kita, sebesar apapun kekuasaan kita, kita tidak lebih besar dari Indonesia. Indonesia itu jauh-jauh lebih besar dari kita. Siapapun yang melupakan ini akan diperingatkan oleh sejarah," pungkasnya.

Jakarta: Masyarakat sipil menjadi kekuatan paling signifikan di negara mana pun, ucap pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. Menurutnya, tidak akan ada pembangunan nasional yang berarti tanpa partisipasi masyarakat sipil.

“Tidak akan ada solusi untuk tantangan global apa pun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat sipil, baik itu kemiskinan, konflik, geopolitik, demokrasi, perubahan iklim, dan semua masalah lain yang dihadapi masyarakat,” ujar Dino dalam pembukaan Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

Menurut Dino, multilateralisme dan regionalisme pun memerlukan dukungan dan partisipasi kuat dari masyarakat sipil. Ini disebabkan karena masyarakat sipil adalah energi, kekuatan pendorong dari setiap upaya yang dilakukan oleh negara mana pun.

“Inilah sebabnya kami mengadakan Global Town Hall, yaitu untuk menghubungkan masyarakat sipil dari seluruh dunia, untuk memperkuat suara mereka dan memfasilitasi percakapan mereka,” seru Dino.

Tujuan dibentuknya Global Town Hall, kata Dino, untuk menjaga dialog antarnegara pada saat kami melihat bahwa ruang untuk dialog semakin menyempit dan bahwa posisi pemerintah mengenai banyak masalah di dunia yang penuh persaingan semakin mengeras.

“Dan kami pikir sangat penting bagi masyarakat sipil untuk mempertahankan dialog mereka atau bahkan mengintensifkan dialog tersebut di saat dialog resmi antarpemerintah mulai menurun,” tegas Dino.

“Jadi kami berharap para pembuat kebijakan akan mendengarkan suara masyarakat sipil dan kami berharap akan ada ide dan solusi yang akan muncul dari percakapan ini yang akan berguna bagi para pemimpin dunia yang akan mengambil bagian dalam diskusi ini,” tutur Dino.

Ia berharap para pemimpin dunia dan pemerintah akan mendengarkan suara masyarakat sipil dan akan melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra dan bagian dari solusi global.

Mengambil tema ‘Keeping Course: Actions and Solutions for a Messy World’, Global Town Hall akan mempertemukan berbagai sektor untuk diskusi dan debat bermutu tinggi tentang keadaan dunia yang melibatkan para pemikir terkemuka di seluruh dunia.

Global Town Hall telah mengumpulkan lebih dari 30.000 orang dari lebih dari 140 negara sejak dimulainya.

Global Town Hall 2024 digelar virtual di pada Sabtu, 7 September 2024 mulai pukul 08.30 WIB.

Baca juga: Para Pemikir Terkemuka Dunia Kumpul di Global Town Hall 2024

(WIL)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Amerika Serikat (AS), sebagai negara penghasil emisi gas terbesar kedua di dunia dikhawatirkan tidak dapat berkontribusi pada penurunan emisi gas dunia jika negara tersebut memilih Donald Trump sebagai presiden ke 47 mereka.
Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus pendiri dariForeign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan hal ini didasari oleh ketidakpercayaan Trump pada perubahan iklim.
"Waktu dia (Trump) menjadi presiden, dia menarik Amerika dari perjanjian Paris. Dan kalau dia jadi presiden kembali, ada kemungkinan dia menarik kembali Amerika dari perjanjian Paris dan kebijakannya juga bukan kebijakan yang banyak menolong dekarbonisasi ekonomi Amerika," kata Dino, Sabtu (24/08).

Bisnis.com,JAKARTA - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, mengutip Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyebut bahwa umat manusia tengah dalam kondisi darurat iklim.

Dino menyampaikan, ada kemungkinan bahwa dunia dapat kalah dari ‘perang’ tersebut jika seluruh dunia lengah, lemah, atau malas bertarung dengan ancaman perubahan iklim.

“Ini bukan menakut-nakuti. Warning signs-nya sudah banyak,” kata Dino dalam Indonesia Net Zero Summit di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

Dia mengungkapkan, krisis iklim telah menyebabkan bencana alam di sejumlah negara. Di Pakistan misalnya, telah terjadi banjir yang luar biasa sehingga hampir membuat negaranya bangkrut. Bencana banjir, kata Dino, bahkan tidak pernah disangka-sangka oleh masyarakat Pakistan.

Jerman dan Belgia juga mengalami bencana serupa di mana banjir telah menyengsarakan jutaan rakyat mereka. Kemudian Kanada, mengalami extreme heatwave, dan menelan korban jiwa.

Di Asia Tenggara sendiri baru-baru ini mengalami heatwave, terutama di Thailand dan Kamboja. Rakyat Australia juga dihadapkan dengan kebakaran hutan yang memporakporandakan ekonomi negara.

Yang lebih tidak terduga lagi, lanjutnya, adalah banjir di Arab Saudi. “Siapa yang pernah mikir bahwa di Arab Saudi, hujannya deras, apalagi banjir,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, rakyat di negara-negara Pasifik Selatan saat ini tidak dapat tidur nyenyak. Pasalnya, masyarakat di kawasan ini tahu jika suhu bumi naik hingga dua derajat ceclius, mereka adalah negara yang pertama yang akan tenggelam jika air laut naik.

“Jadi ini adalah malapetaka iklim yang real dan suatu proyeksi ke depan yang sangat ilmiah,” pungkasnya.

Jakarta: Indonesia Net Zero Summit (INZS) kembali digelar tahun ini pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Mengambil tema ‘S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!’ konferensi perubahan iklim terbesar di Asia ini mengajak anak muda Indonesia untuk melawan musuh bersama, yaitu “Ik-Lim Ja’Hat.”

“Iklim jahat ini menjadi musuh yang sangat dahsyat, sehingga sudah disebut sebagai ancaman eksistensial, pemusnahan ke-6,” ucap Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal di Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta.

Dino menjelaskan, disebut pemusnahan ke-6 karena sebelumnya sudah ada lima pemusnahan terhadap spesies-spesies dunia dalam waktu puluhan juta tahun. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang mengatakan umat manusia berada dalam kondisi darurat iklim.

Mantan wakil menteri luar negeri itu menuturkan, saat ini dunia diguncang ‘bom atom’ yakni perubahan iklim. “Ini akan selamanya menghantui kita, namun dampaknya jauh lebih besar,” seru Dino.

Dino menjelaskan, musuh bersama ini tidak pandang bulu dalam menyerang korbannya. Ia membandingkannya dengan perang yang terjadi di dunia, dengan korban di wilayah yang perang.

'Iklim Jahat'

“Tapi kalau perubahan iklim, semuanya terkait,” kata Dino. Dan perubahan iklim ini akan semakin kuat dengan adanya emisi.

Yang menjadi masalah adalah dalam waktu dekat, carbon budget sebelum tahun 2030 sudah habis untuk menjaga dunia di 1,5 degree Celsius.

Karenanya, INZS ini kembali diselenggarakan untuk mengajak anak muda dan seluruh generasi Indonesia untuk lebih sadar akan perubahan iklim dan melakukan aksi ‘menyelamatkan umat manusia’ dari iklim jahat.

INZS diselenggarakan oleh FPCI dan menjadi acara tahunan. Untuk tahun ini, akan ada deklarasi dari generasi iklim Indonesia kepada tim presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Keberlanjutan di IKN Harus Diperhitungkan Matang Agar Tak Buat ‘Neraka Bocor’ Tambah Parah

(WIL)