JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme program pensiun yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini terkait isu ketentuan gaji pekerja yang akan dipotong oleh program pensiun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan tersebut memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun, khususnya di pasal 189.

"Namun dalam pasal 189 ayat 4 memang undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan yang wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah," kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024 secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Menurut Ogi, memang pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

"Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya, itu hanya sekitar 10-15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya," ujar Ogi.

Namun, yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK ini dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, menurut Ogi itu belum ada.

Adapun OJK hanya memiliki kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program harmonisasi tersebut yang akan dibuatkan PP.

"Jadi kita menunggu dari kewenangan yang ada dari pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan hal sebut. Jadi kami belum bisa bertindak lanjut sebelum PP-nya itu diterbitkan," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK , Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini tengah disusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait program pensiun wajib untuk para pekerja.

Program tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ogi menjelaskan, program baru tersebut disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja. Sebab menurutnya replacement ratio di Indonesia saat ini masih di bawah standar organisasi perburuhan internasional (ILO).

"Adanya inisiatif program pensiun wajib, dan sukarela yang diatur nanti dalam Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka meningkatkan replacement ratio," kata Ogi dalam acara HUT ADPI ke- 39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Secara teknis, Ogi membocorkan nantinya dalam PP yang saat ini tengah disusun, akan diberikan kriteria pegawai dengan pendapatan tertentu yang akan mengeluarkan iuran wajib diambil dari gaji untuk mengikuti program pensiun pemerintah tersebut.

"Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib, ini akan diatur dalam PP dan POJK yang sedang disusun," tambahnya.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan program tersebut sifatnya memang tambahan, namun wajib diikuti oleh para pekerja di luar potongan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah diikuti pekerja.

"Siapa yang akan menyelenggarakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sudah pasti itu bukan di BPJS TK, jadi bisa di DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) atau di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan," lanjutnya.

Ogi menambahkan, organisasi perburuhan internasional atau ILO telah membuat standar replacement ratio sebesar 40% alias penghasilan dasar pekerja pensiun minimal 40% dari gaji yang diterima saat bekerja. Sedangkan saat ini di Indonesia replacement ratio masih tergolong rendah atau sekitar 15-20% saja.

Harapannya dengan kebijakan program pensiun wajib pemerintah ini, secara bertahap dapat meningkatkan replacement ratio para pekerja pensiun di Indonesia.

Cincin lima ulir nyangkut di kelamin pria 60 tahun di Kota Yogyakarta. Cincin kemudian berhasil dipotong oleh petugas Damkar Kota Yogyakarta.

"Mereka datang agak siang jam satu atau setengah dua, Mr. X ini datang ke kantor didampingi sama istrinya. Minta dibantu untuk diselamatkan karena ada cincin yang masih terpasang," kata Kabid Ops Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta, melalui sambungan telepon, Jumat (19/7).

Peristiwa ini menjadi yang pertama ditangani Damkarmat Kota Yogyakarta. Kemudian petugas melakukan pemotongan cincin.

"Pemotongan terhadap cincin kita lakukan. Ada lima (ulir) cincin ya. Alhamdulillah selamat tanpa tergores," jelasnya.

"Cincinnya semacam (berbahan) monel," jelasnya.

Penyelamatan seperti ini dilakukan dua orang, petugas lain hanya mendampingi saja. Pemotongan dilakukan dengan gerinda kecil dilapisi dengan pelat agar tak menimbulkan luka

"Yang satu megangin sama nyiramin air. Gerinda kan panas itu," jelasnya.

Proses evakuasi penyelamatan berlangsung sekitar 10 menit saja.

"Sebentar kok itu karena nggak terlalu tebal cincinnya," bebernya.

Rudi mengatakan Mr. X ini juga sempat ke rumah sakit sebelum ke kantor damkar.

"Kasus-kasus seperti itu memang yang kita lakukan itu justru dari rujukan rumah sakit lebih banyak terutama penanganan evakuasi cincin," katanya.

Soal tujuan Mr. X memasang cincin di kelaminnya tak diketahui pasti. Namun, sempat ada informasi Mr. X bergurau dengan temannya dan diminta untuk memakai cincin demi kejantanan.

"Saya dengar begitu, tapi nggak tahu persisnya. Nggak tahu maksudnya apa iseng-iseng atau gimana ujung-ujungnya damkar yang disuruh motong," bebernya.

Setelah berhasil dipotong cincin itu pun dikembalikan ke Mr. X. "Untuk kenang-kenangan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu anggaran makan siang gratis dipotong dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per porsi atau separuhnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan program unggulan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu sudah dianggarkan. Pada tahun pertama, program yanh diubah jadi makan bergizi gratis ini bakal menyedot Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Nah, teknisnya (penyaluran makan bergizi gratis) nanti akan dibahas lebih detail lagi," ucap Airlangga usai Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Airlangga tak menjawab dengan tegas apakah benar alokasi per anak akan dipangkas menjadi Rp7.500, sebagaimana kabar viral di media sosial.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan anggaran Rp7.500 per porsi untuk program makan gratis, dinilai cukup bahkan termasuk besar untuk daerah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com – Manajemen J&T sudah melakukan mediasi dengan perwakilan kurir yang melakukan demo di depan Kantor Pusat J&T, Pluit, Jakarta Utara.

“Kami telah menerima aspirasi dari Serikat Pekerja PT Global Bintang Timur Express dan terus mempelajari lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Kami telah melakukan diskusi dengan perwakilan Serikat Pekerja PT Global Bintang Timur Express dan berkomitmen untuk tetap membina komunikasi intensif dengan perwakilan serikat pekerja,” ucap Diego, Public Relations J&T Express, dalam keterangan resminya yang diterima oleh Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Kurir melakukan demo karena menduga upahnya dipotong sepihak.

Diego mengatakan, tim manajemen selalu terbuka terhadap berbagai perspektif dan masukan dari luar.

Ia berharap mediasi yang dilakukan dapat mendatangkan hasil yang baik untuk semua pihak baik itu pekerja dan tim manajemen.

“Kami berharap, melalui dialog yang intensif dan musyawarah mufakat, kita dapat mencapai hasil yang positif bagi semua pihak,” terang Diego.

Sebagai informasi, sejumlah kurir J&T melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Global Bintang Timur Ekspress sejak pukul 10.00 WIB, Selasa (9/7/2024).

Para kurir J&T datang dari Pulo Gadung, Jakarta Utara, menggunakan sepeda motor menuju ke Pluit, Jakarta Utara.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk memprotes adanya dugaan pemotongan upah sepihak sejumlah Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk menggantikan paket yang hilang.

Padahal, menurut sejumlah kurir tidak setiap bulan mereka menghilangkan paket. Namun, tetap harus menggantinya.

Di sisi lain, beberapa karyawan juga mengaku di PHK secara sepihak tanpa diberikan pesangon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer Jabodetabek sepanjang Rabu (10/7/2024) adalah keresahan warga Kelapa Gading mengenai tower telekomunikasi yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan.

Rumah ibadah tersebut berada di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berita populer berikutnya adalah keluhan kurir J&T mengenai gaji mereka yang dipotong setiap bulan hingga terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon.

Selain itu, artikel soal pegawai Bank Jago menguras rekening nasabah. Total dari kejahatannya itu mencapai 1,3 miliar yang digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek di atas:

1. Resahnya Warga dengan Tower yang Dibangun di Atas Masjid Kelapa Gading

Warga Kelapa Gading merasa resah dan khawatir dengan adanya tower telekomunikasi di lantai dua Majid Al Ihsan.

Menara penangkap sinyal itu disebut setinggi 20 meter sehingga lebih tinggi dari menara masjid.

Warga setempat kemudian melapor ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta setelah aduan pertama ke dinas terkait tak digubris.

Wisnu Broto (70), warga sekaligus Ketua RT 003 mengatakan, pengelola tidak memberikan penjelasan atau informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

"Pengurus masjid itu yang sudah sesepuh karena melihat figur dia itu, kami memberi izin. Dia sudah membawa list beberapa warga yang setuju," ujar Wisnu.

Baca selengkapnya di sini

2. Jeritan Kurir J&T, Gaji Dipotong Setiap Bulan dan Terancam PHK Sepihak Tanpa Pesangon

Sejumlah kurir J&T melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Global Bintang Timur Ekspress, Pluit, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2024) sekitar pukul 10.00 WIB.

Aksi penyampaian pendapat itu dilakukan karena mereka menolak adanya pemotongan upah dan PHK sepihak.

"Kita hanya menerima upah yang dipotong sepihak hanya karena paket hilang, di mana hilangnya?" ujar salah satu pendemo menyampaikan aspirasinya, Selasa.

Selain itu kurir itu juga keberatan gajinya dipotong secara sepihak.

Sebab, nominal gaji yang dipotong begitu berarti untuk keluarganya.

Baca selengkapnya di sini

3. Pegawai Bank Jago Kuras Rekening Nasabah Rp 1,3 Miliar, Uang Dipakai untuk Jalan-jalan

Pegawai Bank Jago berinisial IA (33) membobol 112 rekening nasabah dengan total 1,3 miliar. Pelaku menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

“Salah satunya untuk jalan-jalan bersama keluarga,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain untuk jalan-jalan, uang dengan nominal yang terperinci Rp 1.397.280.711 itu turut digunakan untuk membayar utang.

Namun, Ade Safri belum menjelaskan detail berapa uang yang digunakan untuk jalan-jalan, membayar hutang, dan hal lainnya.

Ia hanya bisa memastikan bahwa IA membobol ratusan rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir karena butuh uang.

“Jadi motif utamanya memang ekonomi,” ucap Ade Safri.

Baca selengkapnya di sini.