JAKARTA, investor.id - Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono menyatakan bahwa proyeksi impor beras tahun 2024 ini yang diperkirakan akan menembus 5,17 juta ton pada merupakan bukti nyata bahwa ketahanan pangan nasional berada di posisi yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Beras Nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang tahun 2024. Realisasi impor beras pada Januari – April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton, dan rencana impor pada Mei – Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton. Fakta ini mengukuhkan kecenderungan mengkhawatirkan di mana impor beras pada 2023 lalu mencapai 3,06 juta ton.

“Jika terealisasi, impor beras 5,17 juta ton pada 2024 ini akan menjadi rekor impor beras terbesar, melewati impor beras tahun 1999 yang mencapai 4,75 juta ton. Angka ini juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara importir beras terbesar di dunia, mengalahkan Filipina yang rata-rata mengimpor beras sekitar 4 juta ton setiap tahunnya,” ucap Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/8/2024). 

Dengan menjadi salah satu importir pangan terbesar di dunia, Indonesia akan selalu terpapar risiko impor dan politik proteksionisme pangan global.

"Bergantung pada pasar pangan global memunculkan kerentanan tinggi pada ketahanan pangan nasional, terutama dari ketidakpastian pasokan dan harga pangan internasional," lanjut Yusuf.

Pada 2023, ketika Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras, sebanyak 93% impor hanya berasal dari tiga negara saja yaitu Thailand (45,1%), Vietnam (37,5%), dan Pakistan (10,1%). Yusuf menekankan, "Situasi ini menunjukkan betapa rentannya ketahanan pangan kita terhadap fluktuasi harga dan pasokan yang bergantung dari beberapa negara saja."

Menurut Yusuf, proyeksi impor besar-besaran ini terjadi akibat jatuhnya produksi beras nasional tahun ini secara signifikan. Produksi beras pada Januari - Juli 2024 diperkirakan anjlok hingga 13,3%, atau setara 2,47 juta ton, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir,” ujar Yusuf. 

Yusuf menjelaskan bahwa sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. “Bila pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton, maka pada 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.” 

Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el-nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi. Namun menurut Yusuf tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim bahwa kenaikan harga beras semata karena faktor el-nino. 

“Kenaikan harga beras yang persisten dalam 3 tahun terakhir ini memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius. Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp 11.750 per kg, maka di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp 12.650 per kg, di awal 2024 mencapai di Rp 14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, tingginya harga beras saat ini memang sebagian didorong oleh turunnya pasokan pasca el-nino menerjang Juni 2023 - Juni 2024. Namun masalah dalam kapasitas produksi beras nasional kita tidak hanya terkait iklim dan cuaca yang tidak bersahabat saja, namun juga minimnya ketersediaan pupuk, jumlah petani yang semakin menurun dan menua, hingga alih fungsi sawah yang semakin tidak  terkendali.

“Faktor paling mendasar dalam penurunan produksi beras nasional yang menyebabkan impor terbesar di tahun ini adalah alih fungsi lahan sawah yang terus terjadi secara masif, termasuk yang disebabkan oleh proyek strategis nasional (PSN), terutama di Jawa,” ungkap Yusuf.

Alih fungsi lahan sawah yang terus terjadi ini dikonfirmasi oleh luas lahan panen padi nasional yang konsisten menurun dalam enam tahun terakhir.

“Pada tahun 2018 luas lahan panen padi di Indonesia mencapai 11,38 juta hektar. Namun, pada tahun 2023, luas tersebut hanya tersisa 10,21 juta hektar, turun sebesar 10,28% selama enam tahun terakhir. Penurunan luas lahan panen padi yang konsisten ini mengindikasikan adanya sawah yang secara permanen tidak lagi menghasilkan panen karena mengalami alih fungsi lahan,” papar Yusuf.

Indikasi alih fungsi lahan sawah yang masif ini terlihat pula pada penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) di delapan provinsi sentra beras yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

“Di delapan provinsi sentra beras ini luas lahan baku sawah (LBS) pada 2019 sekitar 3,97 juta hektar. Namun, pada tahun 2021, hanya 3,84 juta hektar sawah saja di delapan provinsi tersebut yang dapat ditetapkan menjadi LSD. Ini berarti sekitar 136 ribu hektar sawah di delapan provinsi sentra beras tersebut diduga kuat telah mengalami konversi sepanjang tahun 2019-2021," kata Yusuf.

Yusuf menekankan bahwa melindungi lahan sawah yang tersisa, terutama di Jawa, adalah kebijakan yang tidak bisa ditawar untuk ketahanan pangan di masa depan.

"Kebijakan membuka lahan sawah baru di luar Jawa, termasuk food estate, sebagai kompensasi atas hilangnya sawah di Jawa, adalah kebijakan yang salah arah, mahal, dan berisiko sangat tinggi untuk ketahanan pangan kita."

"Mempertahankan sawah dan mendorong usaha pertanian rakyat berbasis keluarga (family farming) di Jawa adalah krusial untuk memastikan ketahanan pangan kita di masa depan, bukan dengan food estate yang mahal dan berisiko tinggi gagal," tutup Yusuf

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Next Policy. Yusuf Wibisono mengatakan, keberadaan transportasi massal yang handal, aman dan terjangkau adalah sangat krusial untuk efisiensi sektor transportasi. Keberadaan transportasi massal akan menekan kemacetan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah.

Ketiadaan transportasi massal yang aman, nyaman dan murah, membuat masyarakat terpaksa memilih dan bergantung pada kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil.

Berdasarkan data yang ada saat ini ada 156,4 juta kendaraan pribadi, yaitu 136,5 juta motor dan 19,9 juta mobil, dengan 60% diantaranya berada di Jawa. Inilah akar tingginya kecelakaan yang banyak melibatkan kendaraan pribadi terutama di kota-kota besar Jawa.

Namun sayangnya respon kebijakan pemerintah salah arah. Moda transportasi yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah masif seperti KRL justru tidak mendapat dukungan yang memadai. Sebaliknya, moda transportasi yang mahal dengan daya angkut penumpang terbatas justru mendapat dukungan luar biasa seperti kereta cepat, MRT, dan LRT.

“Karena itu, potongan wajib untuk asuransi third party liability (TPL) hanya layak diterapkan dalam jangka panjang yaitu ketika masyarakat sudah memiliki banyak alternatif transportasi massal yang aman, nyaman dan terjangkau,” kata Yusuf kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Dia berpendapat tambahan beban pengeluaran yang bersifat wajib seperti rencana asuransi kendaraan bermotor TPL (third party liability) ini, dipastikan akan semakin memberatkan masyarakat terutama kelas menengah dan bawah yang kini daya belinya sedang anjlok.

“Kita sangat menyesalkan pemerintah yang seolah tidak peduli dengan kecenderungan semakin lemahnya daya beli masyarakat dan fakta semakin banyaknya kelas menengah yang jatuh ke kelas ekonomi lebih rendah,” katanya.

Kenaikan biaya hidup di satu sisi dan stagnasi pendapatan masyarakat di sisi lain adalah fenomena yang kini semakin jelas terlihat, dan tanpa intervensi yang memadai akan semakin melemahkan daya beli dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Alih-alih memberi insentif, lanjut dia pemerintah justru memberi tambahan beban yang semakin banyak, selain potongan wajib BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, potongan pajak penghasilan, kini di 2025 juga tambahan beban pajak dari kenaikan PPN menjadi 12%, rencana potongan Tapera dan kini potongan asuransi TPL.

Kecenderungan semakin lemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan kelas bawah ini mengkhawatirkan. Sangat tidak logis jika pemerintah justru semakin menambah berat beban keluarga kelas menengah dan bawah.

Dalam 5 tahun terakhir, sambung dia, jumlah kelas menengah atas jatuh dari 21% pada 2019 menjadi 17% pada 2023. Di saat yang sama, jumlah kelas menengah bawah naik dari 48% menjadi 49%, dan kelas rentan miskin naik menjadi 23%.

“Tambahan beban bagi masyarakat dipastikan akan membuat semakin banyak kelas menengah yang jatuh ke kelas ekonomi lebih rendah,” tuturnya.

Jika diterapkan, potongan wajib untuk asuransi TPL ini akan banyak ditanggung oleh keluarga menengah dan bawah. Dari sekitar 19,9 juta mobil pribadi saat ini, sebagian besar dimiliki oleh keluarga menengah - atas dan menengah - bawah.

Sedangkan dari 136,5 juta sepeda motor saat ini, sebagian besarnya dimiliki oleh keluarga menengah - bawah dan rentan miskin. 

Melemahnya kelas menengah dan bawah ini dikonfirmasi oleh fenomena "makan tabungan" di kelas bawah dan menengah yang terlihat dari tabungan mereka yang semakin kecil.

Rata-rata simpanan kelas atas, yaitu simpanan kelompok tiering nominal diatas Rp 5 miliar,  meningkat signifikan dari Rp 29,2 miliar per rekening pada Maret 2020, menjadi Rp 33,2 miliar per rekening pada Maret 2023 dan terkini Rp 33,4 miliar per rekening pada Maret 2024.

Sedangkan rata-rata simpanan kelas bawah dan menengah, yaitu simpanan kelompok tiering nominal dibawah Rp 100 juta,  semakin menurun dari Rp 2,84 juta per rekening pada Maret 2020, menjadi Rp 1,96 juta pada Maret 2023 dan kini hanya Rp 1,88 juta per rekening pada Maret 2024. 

“Saya berharap pemerintah membatalkan rencana potongan wajib untuk asuransi TPL ini. Sangat berbahaya jika kelas menengah yang sedang terpuruk terus dihajar daya belinya dengan berbagai macam tambahan beban pengeluaran,” katanya.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, mengenakan potongan wajib asuransi TPL ini juga sangat tidak berkeadilan karena banyak masyarakat memiliki kendaraan pribadi yaitu motor dan mobil, didorong kebutuhan, tidak punya banyak pilihan dikarenakan buruknya transportasi massal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News