REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai kebijakan cleansing guru honorer, seperti yang terjadi di DKI Jakarta, dapat menyebabkan terjadinya persoalan kekurangan guru di sekolah-sekolah. Dede juga mengkritisi penggunaan diksi cleansing dalam kebijakan pemecatan guru honorer.

“Kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah yang pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar," kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Pada akhirnya, kata dia melanjutkan, peserta didik menjadi pihak yang dirugikan, terutama di saat mereka baru memasuki tahun ajaran baru sekolah seperti sekarang. Dede pun menyoroti penggunaan kata cleansing untuk kebijakan penataan guru honorer itu. Menurut dia, kebijakan yang dinamai cleansing terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.

"Cleansing itu kata yang terlalu sadis, cleansing itu kan pembersihan atau seperti membasmi. Itu tidak boleh," ucap dia.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah menyatakan bahwa kebijakan "cleansing" terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Temuan BPK menyebut bahwa peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.

Adapun para guru honorer ini digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Disdik DKI juga menyampaikan pihak sekolah mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi dari Disdik sehingga melanggar aturan.

Mengenai hal tersebut, Dede meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai mitra Komisi X DPR agar menjadi fasilitator terhadap pihak-pihak terkait.

“Kemendikbudristek harus segera mengklarifikasi dengan Dinas Pendidikan Jakarta. Dari informasi yang saya terima, ini adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK,” ucapnya.

Dede juga meminta pihak-pihak terkait agar segera duduk bersama untuk mencari solusi bagi nasib guru honorer yang mengalami cleansing, termasuk pemda dan BPK. Dede mengingatkan sekali pun mereka berstatus honorer, para guru itu telah mengabdi bagi pendidikan anak selama bertahun-tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendata ternyata ada 466 guru honorer yang tidak punya jam mengajar. Tindakan ini diduga sebagai upaya cleansing atau memecat mereka secara halus.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut laporan itu paling banyak diadukan guru honorer di Jawa Barat (Jabar). Para guru honorer tak diberi jam mengajar dengan dalih dialihkan ke guru PPPK yang baru masuk.

"Pada bulan Mei sampai Juli ini kami terus berkomunikasi, kami terus mendata dan akhirnya berhasil kami kumpulkan ada sekitar 466 kasus guru honorer di sekolah yang jamnya tergeser sehingga dia non, tidak punya jam mengajar," kata Iman, Kamis (18/7/2024).

Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer. Penghilangan jam mengajar secara paksa ini menimbulkan keresahan bagi guru honorer.

"Bagi guru honorer jam mengajar itu adalah nyawa mereka, karena tidak ada alasan mereka di sekolah jika tidak ada jam mengajar," ucap Iman.

Iman menegaskan profesi guru sebenarnya dilindungi oleh regulasi. Tapi kenyataannya para guru honorer saat ini nasibnya tak menentu. Bahkan mereka ada yang dipecat tanpa diberikan pesangon.

"Guru itu dilindungi sebagai profesi. Dengan kondisi guru honorer sekarang itu miris karena dipecat di hari yang sama dengan isi formulir. Banyak yang tanya apa dapat pesangon? Boro-boro," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan P2G serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Iman mengatakan, P2G mencurigai adanya upaya melakukan pemecatan besar-besaran terhadap guru honorer di Indonesia. Mereka ada yang diusir langsung dari sekolah atau sengaja dibuat tak punya jam mengajar.

"4 Juli (2024) ada laporan dari beberapa daerah upaya pengusiran guru honorer itu kejadian masif. Oleh karena itu sedang ada PHK besar-besaran terhadap guru honorer di seluruh Indonesia," kata Iman.

Iman menduga pemecatan di Jakarta berpeluang terjadi pula di daerah lain. "Umumnya bisa dikatakan tata kelola guru kurang lebih amburadul ya. Kejadian cleansing guru honorer di Jakarta boleh disebut fenomena gunung es," ujar Iman.

Iman menemukan di Garut, Provinsi Jawa Barat ternyata para guru honorernya ada yang kehilangan jam mengajar. Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer.

"Sampelnya ada di Garut. Selama tiga kali seleksi PPPK yang disebut cara selamatkan guru honorer ternyata ada korban. Korbannya guru honorer juga. Tiap ada kelulusan PPPK yang sebagian guru honorer ternyata geser keberadaan guru honorer ambil jam. Sehingga keresahan ini terus memuncak," ujar Iman.

Di Lampung Utara, Provinsi Lampung, Iman mendapati polanya berbeda dari di Jawa Barat. Para guru honorer disana dibiarkan saja tanpa ada upaya mengangkat derajat mereka. Bahkan mereka tak punya kesempatan ikut seleksi PPPK.

"Di Lampung Utara metode beda. Di Jabar metode pengurangan jam. Di Lampung utara nggak ada seleksi PPPK, mereka terus honorer sampai Desember 2024 maka karirnya stop. Mereka juga nggak ada kesempatan berkompetisi seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, Peribahasa air susu dibalas air tuba cocok untuk menggambarkan kondisi guru honorer di Jakarta yang baru saja mengalami pemecatan. Mereka merasa pengabdiannya selama ini tak dihargai oleh pemerintah.

Salah satu guru honorer di Jakarta bercerita soal pemecatan ini. Perempuan yang sudah mengabdikan diri sebagai guru sejak tahun 2021 itu memilih merahasiakan identitasnya, tapi bukan kisahnya. Kita sebut saja dia Bu Putri yang mengaku takut diintimidasi kalau identitasnya terbongkar.

Bu Putri mengawali karir mengajarnya di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Tapi Bu Putri tiba-tiba dipecat atas kebijakan "cleansing" dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Mulanya, Bu Putri terima saja saat sekolah memintanya tak lagi mengajar alias dipecat. Belakangan, keberaniannya muncul untuk melawan pemecatannya yang sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan adanya upaya perlawan bersama LBH Jakarta dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Bu Putri mulai mengajar sejak Januari 2021 atau tak lama setelah kelulusannya pada 2020 dari kampus keguruan. Bu Putri mengajar di sekolah pertamanya ini secara mendadak karena diminta kepala sekolah setempat.

"Saya ditarik ke sekolah dipanggil langsung kepala sekolah, dapat nomor saya dari teman, katanya karena ada kekurangan guru," kata Bu Putri pada Rabu (17/7/2024).

Cerita manis mengajar berlangsung sekitar dua tahun. Pada Agustus 2023, Bu Putri terdepak dari tempat mengajar pertamanya karena kedatangan guru yang masuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bu Putri lantas memilih pindah ke sekolah swasta di wilayah Jakarta Timur.

Tapi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Bu Putri masih tertahan di sekolah lama. Pihak sekolah yang baru ini kesulitan terus menampungnya karena kendala itu.

"Dapodik saya masih di sekolah lama, kemudian akhir April (2024) saya dikasih tahu tidak bisa lanjut karena takut kepala sekolahnya. Coba ajukan ke dinas (pendidikan) masih bisa nggak? Karena mereka benar-benar kekurangan (guru PPKN)," ujar guru PPKN itu.

Lalu pada Mei 2024, Dapodik Bu Putri dikeluarkan dari sekolah pertamanya mengajar. Tapi data One Click Service (OCS) Disdiknya terkunci hingga menyulitkan sang guru. "Mei-Juni (2024) saya berhenti ngajar di sekolah negeri ini saya lanjut ke swasta 3 Juli 2024," ujar dia.

Petaka lantas datang tak lama setelah Bu Putri diterima di sekolah swasta. Tiba-tiba Bu Putri dihubungi oleh kepala sekolah negeri tempatnya pernah mengajar pada malam hari untuk pendataan guru honorer dari Suku Dinas Pendidikan. Saat itu, Bu Putri seolah menangkap secercah harapan.

"Setelah diisi saya ajukan resign dari sekolah swasta karena saran dari (Kepsek) negeri begitu," ujar Bu Putri.

Pada 8-10 Juli, dia sakit sehingga tak masuk mengajar. Dia langsung dikagetkan karena pada 11 Juli dinyatakan dipecat. Padahal Bu Putri baru saja berkenalan dengan siswanya di tahun ajaran baru.

"Tanggal 11 baru perkenalan di kelas tiba-tiba malam ada kabar 'derrr' mengagetkan. Padahal saya ditanya siswa, 'kapan bu ngajar lagi'," ucap dia.

Bu Putri seolah berada di kondisi terjebak. Di satu sisi, dia sudah mengajukan resign dari sekolah swasta tempatnya mengajar. Di sisi lain, ternyata upayanya mengikut pendataan guru malah sia-sia.

Dia amat terpukul atas kejadian ini. Bu Putri masih mengingat segala perjuangannya bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Yang paling mengena baginya ialah pernah terpaksa mengajar dalam kondisi hamil tua.

"Saya sudah loyal sebagai guru, saya kontraksi hamil sambil ngajar, saya memberikan hati untuk pendidikan, kok balasannya begini," ucap Bu Putri berkeluh kesah.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Bu Putri merupakan salah satu dari guru honorer yang dipecat itu.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 4.000 guru honorer terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ribuan guru honorer itu akan kehilangan pekerjaannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menolak anggapan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pemecatan terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tidak diangkat oleh Disdik Provinsi DKI Jakarta, melainkan oleh kepala sekolah.

"Sebenarnya bukan dipecat. Maksudnya konotasi dipecat kan kalau saya, Disdik itu mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, saya angkat, terus menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Itu kalau dipecat," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut Budi, sekitar 4.000 honorer itu merupakan akumulasi guru yang diangkat kepala sekolah sejak 2016. Ia mengungkapkan, pengangkatan guru honorer itu dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, guru honorer yang diangkat juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Pengangkatannya tidak di-publish dan pengangkatannya subjektivitas. Inilah yang terjadi," ujar Budi.

Karena itu, ia menolak pandangan yang menyebutkan guru honorer itu dipecat. Menurut dia, yang dilakukan Disdik Provinsi DKI Jakarta adalah menata dan menertibkan kebutuhan guru di lapangan.

"Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," kata Budi.

Budi menambahkan, para guru honorer itu juga telah paham konsekuensi pekerjaannya. Pasalnya, para guru mengerti bahwa status honorer akan dihapus.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada pekan pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan, para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

Hal ini juga dialami sebagian anggota P2G Jakarta yang berstatus guru honorer. Alhasil mereka pun syok atas pemecatan itu.

"Ada yang menangis, ada yang kebingungan bagaimana memberitahu keluarga di rumah karena dalam waktu singkat karirnya sebagai guru kandas begitu saja. Sampai hari ini mereka masih bertanya-tanya, ini kebijakan apa dan kenapa mereka diperlakukan seperti itu?" ujar Iman.

Imam menyebut pemecatan tersebut tak dibarengi dengan penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. P2G turut memantau kejadian ini di daerah lain.

"Di daerah lain Jawa Barat bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar. Makanya P2G melihat dalam skala nasional, sedang terjadi PHK massal guru honorer, cuma caranya beda-beda tiap provinisi," ucap Imam.

Imam juga mengkritisi pemakaian istilah 'cleansing'. Kebijakan itu menurutnya memposisikan guru seperti benda yang mengganggu kebersihan.

"Padahal mereka manusia. Pihak Dinas Pendidikan Jakarta yang mengirimkan edaran Cleansing Guru Honorer harus bisa menjelaskan apa maksud kebijakan cleansing ini," ujar Iman.

Iman menegaskan pemberhentian secara sepihak di hari pertama tahun ajaran baru tak pantas dalam tata kelola ketenagakerjaan.

"Masa orang dipecat di hari pertama? Kenapa enggak berita tahu sebulan sebelumnya," ucap Iman.

Oleh karena itu, Iman mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jakarta agar tak memecat para guru honorer. Mereka disebut tengah menunggu seleksi PPPK 2024. Sehingga kalau dipecat maka mereka kehilangan peluang ikut seleksi PPPK.

"Mereka bertahan di sekolah untuk bisa ikut seleksi PPPK, karena kalau sudah bukan honorer, mereka akan sulit terekrut seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sedang melakukan kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap para guru honorer. Setidaknya, terdapat sekitar 4.000 guru honorer di DKI Jakarta yang terdampak kebijakan itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, jumlah sekitar 4.000 orang itu merupakan akumulasi guru honorer yang diangkat kepala sekolah tanpa rekomendasi dinas sejak 2016. Menurut dia, ada sejumlah alasan kepala sekolah melakukan pengangkatan guru honorer.

"Alasan mau melakukan itu, ya mungkin bisa karena bisa jadi karena kekurangan guru. Iya kan seperti itu? Banyak sih, banyak alasan mereka," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

erdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2024, keberadaan guru honorer itu tidak sesuai dengan regulasi, termasuk dalam proses pengangkatannya. Pasalnya, proses pengangkatannya tidak dipublikasi dan tidak ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurut Budi, yang dilakukan kepala sekolah adalah melakukan pengangkatan guru honorer tanpa mekanisme yang jelas. Hal itu dilakukan karena kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pengelolaan BOS.

Budi menjelaskan, Disdik DKI Jakarta telah menyediakan jalur untuk menjadi tenaga ahli melalui Kontrak Kerja Individu (KKI). Artinya, proses pengangkatannya juga melalui seleksi dari Disdik DKI Jakarta yang sesuai ketentuan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan jalur seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk menjadi guru. Jalur itu juga dibuka untuk memenuhi kebutuhan formasi guru dengan prosedur yang ketat.

"Untuk mengangkat PPPK dan ASN kan ada aturannya. Masa kita mengangkat mereka berdasarkan mereka diangkat oleh kepala sekolah karena ada hubungan, misalkan, hubungan keluarga kolega dengan kepala sekolah, atau yang tidak sesuai aturan, kita enggak tau kompetensinya?" kata Budi.

Menurut dia, Disdik DKI telah memberikan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Bahkan, sosialisasi itu sudah dilakukan sejak 2017. Namun, BPK baru menemukan keberadaan guru honorer itu tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta akan melakukan pembinaan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. "Nanti akan kami panggil mereka semua, kami lakukan pembinaan, dan kami akan evaluasi juga nanti ke depan," ujar Budi.

Dalih temuan BPK...