JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDI-P periode 2019-2024 hingga tahun 2025.

Pengukuhan kembali tersebut dilakukan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Megawati melantik Ganjar Pranowo menjadi Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Posisi tersebut sebelumnya tidak ada dalam struktur DPP PDI-P.

Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Ketua DPP Bidang Perekonomian. Posisi tersebut sebelumnya diduduki oleh Said Abdullah.

Sementara itu, Said Abdullah bergeser menjadi Ketua DPP PDI-P Bidang Sumber Daya.

Selanjutnya, Mengawati juga melantik sejumlah kader untuk posisi baru dalam struktur DPP. Antara lain, Deddy Yevri Sitorus sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Ronny Talapessy sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, dan Adian Napitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi.

Apabila dilihat dari laman resmi PDI-P memang ada sedikit perubahan dalam struktur DPP. Beberapa nomenklatur berubah, ada yang ditambah, disatukan, dan ada yang dihilangkan. Lalu, ada juga nama-nama yang digeser posisinya.

Meskipun, beberapa posisi inti tidak berubah, seperti ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum.

Sebagai contoh posisi Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu dipecah menjadi dua, legislatif dipegang oleh Bambang Wuryanto. Sedangkan eksekutif dipegang oleh Deddy Yevri Sitorus.

Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini yang sebelumnya dipercaya membindangi kebudayaan, kini menjadi Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana. Sementara jabatan Ketua DPP Bidang Kebudayaan dipercayakan kepada Rano Karno.

Dokumentasi PDI-P Momen foto bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan seluruh jajaran DPP PDI-P dan Kepala Badan PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Lalu, Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada Zuhairi Misrawi. Sebelumnya, posisi ini dipegang oleh almarhum Hamka Haq.

Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani mengatakan, perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP untuk merespons situasi politik tahun 2024.

Apalagi, dia mengatakan, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November mendatang.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut dia, perpanjangan masa bakti dan penambahan dilakukan untuk merespons situasi terkini.

Berikut perbedaan struktur DPP PDI-P yang kembali diperpanjang oleh Megawati dengan yang sebelumnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi PDI-P:

Struktur Kepengurusan yang diperpanjang sampai 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Internal

• Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif, Bambang Wuryanto
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus
• Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidajat
• Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H. Nababan
• Ketua Bidang Sumber Daya, Said Abdullah

Pemerintahan

• Ketua Bidang Politik, Puan Maharani
• Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo
• Ketua Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah
• Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Yasonna H. Laoly
• Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Berty Talapessy
• Ketua Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Pumama
• Ketua Bidang Kebudayaan, Rano Karno

Kerakyatan

• Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Tri Rismaharini
• Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja, Nusyirwan Soejono
• Ketua Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning P
• Ketua Bidang Jaminan Sosial, Sri Rahayu
• Ketua Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati
• Ketua Bidang Koperasi dan UMKM, I Made Urip
• Ketua Bidang Pariwisata, S.B. Wiryanti Sukamdani
• Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Eriko Sotarduga B.PS:
• Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Zuhairi Misrawi
• Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Prananda Prabowo Sura MKD
• Ketua Bidang Pangan dan Pertanian, Mindo Sianipar
• Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri
• Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, M.Y. Esti Wijayanti

Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

• Wakil Sekjen Bidang Internal, Utut Adiyanto
• Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan, Arif Wibowo
• Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati
• Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, Adian Yunus Yusak Napitupulu
• Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan, Y. Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum: Olly Dondokambey

• Wakil Bendahara Bidang Internal, Rudianto Tjen
• Wakil Bendahara Bidang Eksternal, Yuke Yurike

Struktur DPP PDI-P periode 2019-2024:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Internal

• Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif, Bambang Wuryanto
• Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidajat
• Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H. Nababan

Pemerintahan

• Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani
• Ketua Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah
• Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Yasonna H. Laoly
• Ketua Bidang Perekonomian, Said Abdullah
• Ketua Bidang Kebudayaan, Tri Rismaharini

Kerakyatan

• Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono
• Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning P
• Ketua Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu
• Ketua Bidang Koperasi dan UMKM, Mindo Sianipar
• Ketua Bidang Pariwisata, S.B. Wiryanti Sukamdani
• Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Eriko Sotarduga B.PS
• Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq
• Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Prananda Prabowo
• Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, I Made Urip
• Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri

Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

• Wakil Sekjen Bidang Internal, Utut Adiyanto
• Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan, Arif Wibowo
• Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati

Bendahara Umum: Olly Dondokambey

• Wakil Bendahara Bidang Internal, Rudianto Tjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar operasi yang dijalani Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto cukup mengejutkan di awal pekan ini.

Melalui keterangan tertulis pada Minggu (30/6/2024) malam, Prabowo mengabarkan bahwa menjalani operasi karena cidera kaki di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa penyebab cedera yang sudah lama tersebut adalah karena dua kali kecelakaan terjun payung saat masih aktif bertugas di TNI.

“Seperti sudah diketahui banyak pihak, saya pernah mengalami dua kali kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI pada tahun 80-an di kaki kiri saya, cidera ini selama ini masih saya rasakan,” kata Prabowo dalam keterangannya.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjenguk suksesornya tersebut dan mendoakan untuk pemulihan Prabowo.

Kabar operasi Prabowo sempat mengundang pertanyaan karena baru dilakukan padahal cedera yang dialami sudah puluhan tahun yang lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, akibat dari kecelakaan tersebut baru muncul puluhan tahun kemudian.

Oleh karenanya, Prabowo menjalani operasi cedera kaki kiri di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan.

"Bukan sakit. Jadi memang Beliau ada cedera, puluhan tahun yang lalu, tahun 80-an ketika terjun payung kemungkinan di Timor Timur, cedera. Cedera seperti itu memang katanya, enggak bisa tuntas begitu saja. Beberapa puluh tahun kemudian katanya bisa timbul akibat," ujar Habiburokhman pada 1 Juli 2024.

1. Dokter Ungkap Alasan Prabowo Baru Operasi Kaki Sekarang, padahal Cederanya 1980-an

Terbaru, dokter konsultasi hip and knee dari Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dr Yos Sunaryo Kusumo mengungkapkan alasan kenapa Prabowo baru menjalani operasi cedera kaki kiri belum lama ini.

Padahal, Prabowo mengalami cedera kaki kiri sejak tahun 1980-an.

"Ya Beliau pengen dioperasi aja. Karena kan memang ya cederanya seperti yang beliau bilang itu. Tahun 80-an cederanya Beliau," ujar Sunaryo saat ditemui di Pusrehab Kemenhan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Saat ditanya perihal tanggal pasti pelaksanaan operasi kaki Prabowo, Sunaryo enggan menjawab. Dia juga tidak mau berkomentar perihal berapa lama mantan Danjen Kopassus tersebut dirawat di rumah sakit pasca operasi.

Sunaryo hanya memastikan bahwa Prabowo memutuskan untuk melakukan operasi demi memperbaiki kaki kirinya yang mengalami cedera akibat kecelakaan terjun payung.

"Ya tujuannya memperbaiki cedera yang lama. Itu tujuannya," katanya.

Sementara itu, Sunaryo mengungkapkan kondisi Prabowo baik usai operasi.

Dia pun mengungkit Prabowo yang hadir di HUT Bhayangkara ke-78 tanpa tongkat ataupun bantuan orang ketika berjalan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Megawati Lantik Ganjar hingga Ahok Jadi Ketua DPP PDI-P

Beralih dari kabar soal operasi yang dijalani Prabowo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) nampaknya semakin bersiap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Bertempat di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang seharusnya berakhir pada 2024. Sehingga diperpanjang sampai 2025.

Tak hanya itu, Megawati melantik melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025,

Kemudian, melantik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Perekonomian.

"Janji jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2019-2024, diperpanjang tahun 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019," ucap Megawati diikuti Ganjar dan Ahok, serta puluhan Ketua DPP lainnya, Jumat.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, pengukuhan kembali kepengurusan DPP tersebut dilakukan karena melihat situasi politik tahun 2024.

"Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, dan akan menjelang pilkada yang akan datang," kata Puan ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

Puan mengatakan, PDI-P tentu melakukan evaluasi atas situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Selain itu, dalam rangka menghadapi Pilkada 2024 pada November mendatang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini memiliki Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) eksekutif dan legislatif. Sebelumnya, hanya memiliki Ketua Bapilu yang diduduki oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Namun, muncul Ketua Bappilu Legislatif yang diisi oleh Bambang Pacul dan Ketua Bappilu Eksekutif diisi Deddy Yevri Sitorus saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meresmikan perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP periode 2019-2024 menjadi 2025.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa hal ini bukan berarti Bappilu DPP PDI-P dipisah.

"Sehingga ini bukan pemisahan, ini suatu bentuk kerja sama karena beratnya tugas yang dilakukan dan mempersiapkan anggota legislatif itu jauh lebih penting agar nantinya PDI Perjuangan betul-betul menjadi partai yang keputusannya membawa upaya untuk mengatasi persoalan rakyat tersebut," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Hasto juga mengatakan, adanya Ketua Bappilu eksekutif dan legislatif tidak berkaitan evaluasi terhadap kekalahan PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menjelaskan bahwa peran besar Bambang Pacul saat menduduki jabatan Ketua Bappilu membuat PDI-P berhasil memenangkan pemilihan legislatif (pileg) tiga kali berturut-turut.

"Karena pileg kita kan menang pemilu tiga kali berturut-turut. Dan peran Mas Pacul di dalam mengkonstruksikan strategi pemenangan. Sehingga, ya meskipun kita tubuh banteng ini penuh luka, tetapi pileg mendapatkan kemenangan. Dan itu salah satunya juga karena peran dari Mas Pacul," ujar Hasto.

Dengan demikian, menurut dia, Ketua Bappilu eksekutif dan legislatif tetap satu kesatuan.

Selain memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDI-P, Megawati juga melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025.

Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Perekonomian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P bidang politik, Puan Maharani mengungkapkan alasan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDI-P dari sebelumnya 2019-2024 menjadi hingga 2025.

Menurut Puan, keputusan tersebut tidak lepas dari sikap PDI-P melihat situasi politik tahun 2024. Terutama, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, dan akan menjelang pilkada yang akan datang," kata Puan ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Puan lantas mengatakan, PDI-P tentu melakukan evaluasi atas situasi Pemilu 2024.

Menghadapi Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang, Megawati disebut meminta seluruh jajaran pengurus DPP untuk tetap bertugas.

"Maka ketua umum menyikapi bahwa kepengurusan DPP periode yang harusnya selesai periode tahun 2024 ini untuk tetap bekerja, membantu, bergotong royong sampai selesainya pilkada," ujar Ketua DPR RI ini.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Ganjar dan Ahok mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan Megawati.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa masuknya nama Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kepengurusan DPP PDI-P tidak ada kaitannya dengan mempersiapkan pemimpin masa depan.

Menurut dia, perpanjangan masa bakti dan masuknya sosok baru di kepengurusan DPP untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditinggalkan beberapa kader.

"Karena ada beberapa tempat kosong karena, satu anggota DPP ada yang wafat. Kemudian, ada yang keluar atau bekerja kembali, jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi. Dan tentu saja dengan ya itu menyikapi situasi kondisi yang ada, kita perlu untuk bahu membahu, bergotong royong, memperkuat partai di tahun 2024," kata Puan.

Sebelumnya diberitakan, Megawati melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025.

Momen pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Ganjar yang dipimpin Megawati di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

"Janji jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2019-2024, diperpanjang tahun 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019," kata Megawati diikuti Ganjar serta puluhan Ketua DPP lainnya.

Selain Ganjar, Megawati juga melantik Ahok sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Perekonomian.