Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Kala itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khitahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai, program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Presiden Prabowo mempunyai program pembangunan tiga juta rumah. Ternyata, program tersebut mengundang ketertarikan investasi asing.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada ketiga negara yang tertarik mendanai program tersebut. Ketiga negara itu, yakni Uni Emirat Arab, Qatar, dan China.

"Saya sudah ketemu pemerintah UAE. Kemarin saya ketemu Menteri Toleransi, keluarga penguasa. Dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar, mereka juga (tertarik) dan dari China (tertarik juga)," kata Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dia optimistis investasi asing yang masuk itu dapat mengerek pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Prabowo.

"So ini dana, ini kan inflow of investment Pak. Untuk perumahan. This will stimulate the economy. Sebenarnya Prabowo bilang 8% itu minimum Pak. It's minimal target. Kita mau 10% sebetulnya," terangnya.

Berdasarkan perhitungannya, program tiga juta rumah mampu mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 1,5%. Apalagi dia menilai prospek perumahan di Indonesia sangat potensial. Dia pun memberi contoh negara China mengalami peningkatan pesat selama 35 tahun. Di mana, sektor perumahan di China menyumbang sekitar 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"So ini dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1%, 1,2%, 1,5%. Perumahan merupakan 14% dari GDP kita. Kita 14%. So ini bisa suatu growth driver itu perumahan. Kita tarik investasi dari beberapa negara," imbuh dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10).

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Salah satu fokus utama kementerian saat ini adalah mempersiapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta memetakan permasalahan yang ada di lapangan.

“Kami sedang fokus menyusun SOTK agar kelembagaan di Kementerian PKP dapat berjalan optimal. Selain itu, kami juga tengah memetakan kendala yang dihadapi dalam program perumahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program 100 hari pertama Kementerian PKP di Kabinet Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Rabu (23/10).

Dalam agenda jangka pendek, Maruarar juga menyebut bahwa kementeriannya akan segera mengoordinasikan dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi mandat Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap menjalankan amanah dan memastikan bahwa target 3 juta rumah untuk rakyat dapat tercapai dengan baik. Kami akan bekerja sama dengan kementerian lain dan mitra terkait untuk mewujudkan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menekankan bahwa selain menyiapkan struktur organisasi yang efisien, pihaknya juga sedang merancang regulasi yang akan memudahkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

Kementerian PKP, yang baru terbentuk ini, diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan perumahan yang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami akan memastikan regulasi yang dibuat mempermudah seluruh proses, sehingga semua pihak dapat terlibat aktif dalam pembangunan perumahan,” ujarnya.

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo menegaskan bahwa di era Pemerintahan Prabowo-Gibran akan dibangun tiga juta rumah per tahun.

Pembangunan tiga juta rumah itu mencakup sebanyak dua juta di pedesaan dan pesisir, serta satu juta unit di perkotaan.

“Saya mau sampaikan bahwa tiga juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (lima tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” kata Hashim dalam siaran pers Propertinomic Executive Dialogue Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Setiap Tahun di Jakarta, Kamis (10/102024).

Dia menjelaskan, pembangunan dua juta rumah di pedesaan nantinya dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Lalu, untuk satu juta apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta, termasuk pengembang anggota Realestat Indonesia (REI) di seluruh daerah.

“Pengembang swasta anggota REI silakan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti lahan di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta,” tutur Hashim.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi program tiga juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional pada masa mendatang.

Menurut dia, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

Joko menambahkan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang sangat besar yakni mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir. 

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” tegas Joko yang juga merupakan Anggota Satgas Perumahan.

Dia menambahkan, sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14%, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9%, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang.

Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian.

Sebagai bisnis padat karya, kata dia, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari pembiayaan hingga regulasi.

Dukungan itu termasuk harus hadirnya kementerian khusus yang fokus terhadap pembangunan perumahan.

“Tugas besar ini butuh tanggungjawab. Jadi mustahil 3 juta rumah itu terealisasi tanpa kementerian khusus karena tentunya butuh koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar program ini dapat berhasil,” kata Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam keterangan tertulis dikutip Senin (5/8/2024).

Dia berharap kehadiran Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan diiringi dengan kewenangan merencanakan dan mengeksekusi pembangunan perumahan nasional.

Saat ini, kata dia, kebijakan perizinan perumahan diatur oleh 6 kementerian yang dalam prakteknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Pembentukan kementerian khusus perumahan itu, jelas dia, bagian dari lima strategi yang dirancang DPP REI guna mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Pencapaian program tersebut diyakini mampu menuntaskan backlog perumahan, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menerangkan strategi lain yang disiapkan oleh DPP REI mencakup, pertama, mendorong pemerintah untuk menyiapkan captive market-nya terlebih dahulu melalui data profiling mengenai kriteria, siapa dan dimana saja masyarakat yang membutuhkan rumah. Dengan adanya profiling yang jelas by name by address, maka saat program 3 juta rumah ini berjalan nantinya akan inline antara pasokan dan permintaan.

“Profiling terhadap data backlog ini perlu dilakukan sehingga rumah yang dibangun nantinya dapat ter-deliver secara baik, terjaga dan tepat sasaran,” ujar CEO Buana Kassiti Group itu.

Kedua, tambah dia, REI bersama LM UI  sedang melakukan riset untuk menghitung secara lebih akurat seberapa besar sebenarnya dampak industri properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, REI juga sudah menyiapkan peta jalan (road map) untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui pendekatan propertinomic.

“Road map ini sudah kami sampaikan langsung kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat mengerti dan memahami persoalan yang terjadi di sektor perumahan serta paham pentingnya perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Joko Suranto.

Ketiga, REI saat ini memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Khusus untuk perizinan, sinkronisasi mendesak dilakukan karena sudah melenceng jauh dari semangat UU Cipta Kerja yang menekankan perizinan yang sederhana dan cepat berbasis OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tetapi kenyataan di lapangan, saat ini pengendali perizinan kembali seperti sebelumnya yang berpusat di pemerintah daerah.

Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah terutama untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat sedikit di atas MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berpenghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan. Sumber dananya dapat dihimpun dari dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.

“Dengan asumsi sekitar 5% saja dari sumber dana tersebut dihimpun untuk pedampingan perumahan, maka potensi dananya diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Dana sebesar itu cukup besar untuk menjamin tingkat suku bunga KPR yang tetap (flat) minimal hingga 10 tahun, dan selanjutnya bisa bunga floating,” paparnya.

Jika dana pendampingan ini tersedia, kata Joko Suranto, setidaknya dapat memenuhi pembiayaan untuk berkisar 600 ribu hingga 800 ribu rumah per tahun dengan harga di rentang Rp300 juta sampai Rp500 juta per unit yang bisa menjadi modal bagi capaian program 3 juta rumah.

Menurut dia, jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35%.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News