PT Pertamina (Persero) menggandeng USAID (United States Agency for International Development) meningkatkan pemahaman teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), melalui studi benchmarking ke beberapa perusahaan migas di Houston, Amerika Serikat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan pada kegiatan benchmark ini, Pertamina meningkatkan pemahaman sekaligus membangun kolaborasi internasional dalam mengembangkan teknologi CCS dan CCUS di Indonesia.

"Penerapan teknologi CCS/CCUS merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam dekarbonisasi, untuk mengurangi emisi sekaligus solusi energi berkelanjutan, dan mendukung pencapaian swasembada energi sebagaimana dicanangkan Pemerintah," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Pertamina dan USAID telah melakukan kolaborasi dalam pendampingan teknis penerapan teknologi CCS/CCUS secara komersil sejak tahun 2023. Kerja sama ini dipertajam dengan melakukan benchmarking dengan para pelaku bisnis CCS/CCUS di Amerika Serikat.

"Kerja sama ini diharapkan akan lebih luas mencakup pemahaman tentang kerangka regulasi, potensi pasar, teknologi mutakhir serta dukungan finansial sehingga penerapan CCS dan CCUS di Indonesia bisa efektif dan menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan," imbuh Fadjar.

Selama kegiatan business best practice di Houston, imbuh Fadjar, Pertamina berinteraksi langsung dengan para pemimpin industri CCS/CCUS di Amerika Serikat dan berdiskusi banyak hal. Seperti dalam kunjungan ke ExxonMobil, yang mengakuisisi Denbury Inc., sebuah perusahaan pengembang yang berpengalaman dalam bidang CCS/CCUS solutions dan enhanced oil recovery.

Pertamina juga melakukan sharing session di Drilling Support Center dan Pipeline Control Center milik Chevron. Pertamina dan USAID pun menghadiri knowledge-sharing sessions di kantor Occidental Petroleum (Oxy), sebuah perusahaan energi yang mengembangkan teknologi dan pendekatan baru untuk mencapai net-zero fuel solution.

Delegasi juga melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Rice University's Baker Institute for Public Policy, dan The Center for Carbon Management in Energy (CCME) dari University of Houston.

Sementara itu, Senior Energy Program Specialist USAID/Indonesia mengatakan, Amerika Serikat Retno Setianingsih mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperluas layanan energi yang andal dan adil untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Sebagai bagian dari komitmen ini, USAID telah memberikan pendampingan teknis untuk membantu Indonesia bertransisi menuju ekonomi rendah karbon," ujar Retno.

Di sisi lain, Sr Expert Investor Relations di PT Pertamina (Persero) Stella Octaviani Bustan, menambahkan, kegiatan business best practice ini dapat memperkuat wawasan, kapasitas teknis dan keahlian Pertamina, khususnya terkait implementasi CCUS.

"Upaya mencapai keberlanjutan memerlukan kerja sama dengan banyak pihak, dan kami sangat berterima kasih kepada USAID atas dukungan dan kerja sama yang sangat membantu kami mewujudkan transisi energi dengan menerapkan solusi rendah karbon dan mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas," pungkas Stella.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim.

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan praktik illegal drilling alias penambangan minyak secara ilegal semakin marak. Illegal drilling ini mengakibatkan kerugian bagi negara dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Aspermigas mengusulkan enam cara untuk memberantas illegal drilling yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Aspermigas mencatat beberapa kerugian seperti kerugian negara atas illegal drilling bisa mencapai Rp 60 triliun, merusak lingkungan dan menyebabkan korban jiwa.

Catatan WALHI, di Musi Banyuasin saja, terdapat lebih dari 4.500 sumur ilegal yang aktif dan kerugian dari aktivitas tersebut berdasarkan data WALHI diperkirakan mencapai Rp 49,5 triliun per tahun.

Dampak illegal drilling tidak hanya soal kerugian ekonomi atau pencemaran lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran seringkali terjebak dalam konflik sosial dan masalah kesehatan yang serius akibat paparan limbah berbahaya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro menyatakan pihaknya mengusulkan enam upaya untuk menumpas illegal drilling.Pertama, pembentukan task force atau badan khusus. Aspermigas mendorong pembentukan tim gabungan, badan atau task force yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),dan terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Polri, KPK, TNI, Kementerian ESDM, Ditjen Migas, SKK Migas, dan Aspermigas sendiri.

"Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan dan keahlian dari berbagai instansi untuk menyelesaikan masalah ini dari akar hingga ke tingkat pelaku lapangan," kata Elan di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Kedua, kata Elan, penegakan Hukum yang tegas dan sistematis ke akar masalah. Contohnya,seperti BNN dalam menaggulangi masalah Narkoba, hukuman yang berat dan tegas harus diberlakukan kepada mereka yang terlibat, termasuk pelaku utama, pemodal, serta oknum yang mendukung kegiatan illegal ini. Langkah ini penting untuk menciptakan efek jera yang nyata dan mencegah pelanggaran berulang.

"Kita ambil contoh ya, kejahatan illegal drilling ini bisa masuk kategori Extra-Organized Crime.Extra-Organized Crime itu selama ini kita punya tau hanya dua, narkoba dan korupsi. Kalau misalkan ilegal drilling ini urusan sumber daya alam, itu dijadikan Extra-Organized Crime. Karena apa? Itu merupakan kekayaan negara," ungkap Elan.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan pengeboran ilegal. Aspermigas juga mengusulkan pengembangan program-program alternatif ekonomi. Program ini akan memberikan pelatihan keterampilan baru dan menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terpaksa bergantung pada aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usulan berikutnya, pengawasan yang lebih ketat dengan teknologi penggunaan drone dan citra satelit dapat membantu aparat penegak hukum dan perusahaan migas untuk memantau lokasi-lokasi pengeboran secara real-time. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas pengeboran ilegal dan memungkinkan aparat bergerak lebih cepat dalam melakukan penindakan.

Kemudian, kolaborasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran ilegal harus dilibatkan dalam pengawasan. Edukasi mengenai dampak negatif pengeboran ilegal serta peluang yang bisa didapatkan dari aktivitas ekonomi legal akan membantu menciptakan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan migas.

Terakhir, pengembalian ke Pemerintah Bagian Wilayah Kerja yang Tidak/Kurang Terekploitasi Wilayah yang tidak dikerjakan dan dikembalikan menjadi tanggung jawab Pemda dan Aparat terkait untuk penertiban di sokong oleh Task Force tersebut diatas sehingga dapat ditawarkan kembali ke investor yang berminat.

"Potensi yang masih besar dengan datadata sumur dan seismic yang lebih lengkap bisa manjadi daya Tarik investor bila ditawarkan dengan skema Production Sharing Contract (PSC), bukan dengan skema KSO maupun Idle Wells," tandas Elan.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) mendukung Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam mencari sumber minyak dan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Melalui RIG PDSI #32.2/N80UE dan kru yang bertugas, Pertamina Drilling berhasil melakukan pengeboran di sumur Tedong (TDG)-001 milik PT Pertamina EP Cepu yang berada di Region IV Zona 13.

Hasil pengeboran menunjukkan adanya potensi sumber daya migas baru yang berada di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara-Sulawesi Tengah dengan catatan Tanpa Kecelakaan (No Accident).

Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita mengungkapkan, capaian ini merupakan bentuk komitmen Pertamina Drilling dalam mendukung target produksi minyak bumi nasional sebesar 1 juta barel dan produksi gas bumi sebesar 12 billion cubic feet (BCF).

"Kita berharap pengeboran sumur TDG-001 ini mendapatkan hasil terbaik. Kami meminta seluruh pekerja dan mitra kerja yang terlibat menempatkan keselamatan kerja sebagai yang utama sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," kata Avep dalam siaran pers, Selasa (8/10).

Avep menjelaskan, RIG PDSI #32.2/N80UE yang memiliki kekuatan 1000 HP dan ketinggian mencapai 142 feet memulai tajak pada 29 Juli 2024 di Desa Mamosalato, Kecamatan Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumur TDG-001 merupakan sumur ke-4 dari lima sumur yang direncanakan dalam Drilling Campaign hingga 2025. Dalam kampanye tersebut, eksplorasi dilakukan di lima titik sumur yakni East Wolai (EWO)-001, West Wolai (WWO)-001, Julang Emas (JLE) dan Yaki Emas di Kabupaten Banggai, serta Tedong (TDG)-001 di Kabupaten Morowali Utara.

Pengeboran TDG-001 ini dilakukan di lapisan Carbonate Minahaki dengan target gas dan Carbonate Tomori dengan target gas dan minyak.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat proses pemboran di Lapangan Petani berkat metode pemboran satu tapak untuk banyak sumur atau cluster drilling.

Metode ini membuat perusahaan efisiensi biaya Rp 248 miliar pada 2024.

EVP Upstream Business PHR Andre Wijanarko mengatakan, dengan metode cluster drilling, perusahaan dapat mempercepat proses pemboran dengan memangkas waktu serta biaya pengadaan dan konstruksi.

SHUTTERSTOCK/IURII Ilustrasi lokasi produksi minyak dan gas (migas).

"Inovasi semacam ini perlu dilakukan untuk mencapai target jumlah eksekusi pemboran yang terus meningkat di Wilayah Kerja Rokan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Ia menjelaskan, pemboran serta konstruksi produksi satu sumur lazimnya dilakukan di atas satu tapak (wellpad).

Proses pengadaan tapak didahului dengan pembebasan lahan, stabilisasi tapak melalui pemadatan, penyediaan jalan operasi, jaringan listrik hingga membangun pipa-pipa penyalur ke jaringan distribusi utama.

Melalui inovasi clustering drilling, pemboran beberapa sumur produksi minyak dilakukan di atas satu tapak, dengan menggunakan metode directional drilling.

Menurut Andre, metode ini secara signifikan mengurangi pergerakan zig-zag rig dari satu tapak sumur ke tapak lain, yang tentu saja mengurangi potensi insiden.

"Inisiatif ini, bahkan dapat memangkas setidaknya 15 persern biaya pemboran. Mulai dari pembebasan lahan, penyediaan tanah timbun, hingga potensi masalah sosial," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat proses pemboran di Lapangan Petani berkat metode pemboran satu tapak untuk banyak sumur atau cluster drilling.

Metode ini membuat perusahaan efisiensi biaya Rp 248 miliar pada 2024.

EVP Upstream Business PHR Andre Wijanarko mengatakan, dengan metode cluster drilling, perusahaan dapat mempercepat proses pemboran dengan memangkas waktu serta biaya pengadaan dan konstruksi.

SHUTTERSTOCK/IURII Ilustrasi lokasi produksi minyak dan gas (migas).

"Inovasi semacam ini perlu dilakukan untuk mencapai target jumlah eksekusi pemboran yang terus meningkat di Wilayah Kerja Rokan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Ia menjelaskan, pemboran serta konstruksi produksi satu sumur lazimnya dilakukan di atas satu tapak (wellpad).

Proses pengadaan tapak didahului dengan pembebasan lahan, stabilisasi tapak melalui pemadatan, penyediaan jalan operasi, jaringan listrik hingga membangun pipa-pipa penyalur ke jaringan distribusi utama.

Melalui inovasi clustering drilling, pemboran beberapa sumur produksi minyak dilakukan di atas satu tapak, dengan menggunakan metode directional drilling.

Menurut Andre, metode ini secara signifikan mengurangi pergerakan zig-zag rig dari satu tapak sumur ke tapak lain, yang tentu saja mengurangi potensi insiden.

"Inisiatif ini, bahkan dapat memangkas setidaknya 15 persern biaya pemboran. Mulai dari pembebasan lahan, penyediaan tanah timbun, hingga potensi masalah sosial," kata dia.

Metode cluster drilling terinspirasi dari metode pemboran lepas pantai (offshore), di mana beberapa sumur diakomodir di satu platform.

Tim Asset Development (AD) North menggunakan transformasi digital dan automasi yang disebut SMART-CDSL (Cluster Drilling Selective Location) untuk menentukan titik dan arah pemboran dengan memanfaatkan artificial intelligence (AI).

Penetapan titik sumur dan arah pemboran dilakukan melalui evaluasi dan integrasi antara lokasi target reservoir, lokasi tapak amdal yang tersedia pada area wellpad baru, hingga evaluasi potensi kolisi dengan sumur eksisting.

Seluruh data kemudian dikalkulasi menggunakan bantuan AI. Cycle time dari tahapan persiapan hingga eksekusi pemboran dapat dipercepat secara signifikan.

Melalui penerapan cluster drilling, PHR menargetkan 50 sumur untuk diselesaikan pada tahun 2024 di Lapangan Petani. Jumlah ini meningkat dari jumlah rata-rata pemboran sejak alih kelola WK Rokan ke PHR pada 2021-2022.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melalui metode pemboran satu tapak banyak sumur (cluster drilling) Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil mempercepat proses pemboran dengan memangkas waktu dan biaya pengadaan dan konstruksi tapak sumur di Lapangan Petani, dengan nilai efisiensi hingga Rp 248 miliar pada tahun ini.

Melalui penerapan cluster drilling, PHR menargetkan 50 sumur untuk diselesaikan pada tahun 2024 di Lapangan Petani. Jumlah ini meningkat pesat dari jumlah rata-rata pemboran sejak alih kelola WK Rokan ke PHR pada tahun 2021 - 2022.

EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko, mengatakan, pemboran serta konstruksi produksi satu sumur lazimnya dilakukan di atas satu tapak (wellpad).

Proses pengadaan tapak didahului dengan pembebasan lahan, stabilisasi tapak melalui pemadatan, penyediaan jalan operasi, jaringan listrik hingga membangun pipa-pipa penyalur ke jaringan distribusi utama. Melalui inovasi clustering drilling, pemboran beberapa sumur produksi dilakukan di atas satu tapak, dengan menggunakan metode directional drilling.

“Sejak PHR mengambil alih kelola lapangan-lapangan minyak di Wilayah Kerja Rokan pada 2021 lalu, Lapangan Petani menjadi salah satu lapangan primadona dengan produksi minyak terbesar di WK Rokan. Inovasi semacam ini perlu dilakukan untuk mencapai target jumlah eksekusi pemboran yang terus meningkat di WK Rokan”, ujar Adre dalam keterangan resmi, Selasa (8/10).

Andre menuturkan metode ini juga secara signifikan mengurangi pergerakan zig-zag rig dari satu tapak sumur ke tapak lain, yang tentu saja mengurangi potensi insiden. Inisiatif ini dapat memangkas setidaknya 15% biaya pemboran. Mulai dari pembebasan lahan, penyediaan tanah timbun, hingga potensi masalah sosial.

Adapun, Pihak Tim Asset Development (AD) North sebagai penanggung jawab inisiatif tersebut mengungkapkan bahwa cluster drilling terinspirasi dari metode pemboran lepas pantai (offshore), di mana beberapa sumur diakomodir di satu platform.

Tim AD North menjelaskan pihaknya menggunakan transformasi digital dan automasi yang mereka sebut SMART-CDSL (Cluster Drilling Selective Location) untuk menetapkan titik sumur dan arah pemboran masing-masing sumur.

Penetapan titik sumur dan arah pemboran dilakukan melalui evaluasi dan integrasi antara lokasi target reservoir, lokasi tapak AMDAL yang tersedia pada area wellpad baru, hingga evaluasi potensi kolisi dengan sumur eksisting.

Seluruh data kemudian dikalkulasi menggunakan bantuan Artificial Intelligence. Cycle time dari tahapan persiapan hingga eksekusi pemboran dapat dipercepat secara signifikan.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus mengapresiasi inovasi-inovasi orang-orang muda PHR dalam menghadapi tantangan operasi.

"Kami mencatat banyak inisiatif yang tidak saja mampu menghemat biaya operasi, mempercepat proses tanpa mengorbankan keselamatan, tapi juga meningkatkan produksi,” ujar Rikky.

Produksi minyak dan gas bumi (migas) mengalami penurunan secara alamiah. Di tengah upaya pemerintah menggenjot produksi, persoalan lain muncul yakni maraknya pengeboran ilegal atau ilegal drilling.

Dalam catatan detikcom Mei 2024 lalu, SKK Migas menyatakan, aktivitas pengeboran ilegal kembali marak terjadi. Saat itu, dalam waktu sebulan saja terjadi sejumlah kecelakaan akibat aktivitas gelap itu.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Hudi D. Suryodipuro, mengatakan illegal drilling tidak memenuhi standar health, safety & environment (HSE). Saat itu, ia menjelaskan ada tiga lokasi pengeboran ilegal yang sudah teridentifikasi.

"Dalam satu bulan terakhir, kami mencatat ada kejadian yang menyebabkan kecelakaan dari aktivitas yang melanggar hukum tersebut di Blora Jawa Tengah, Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Batanghari Jambi dan lainnya," ungkapnya dalam keterangan resmi, (17/5/2024) lalu.

Sumur ilegal telah memunculkan persoalan kecelakaan dan kerusakan lingkungan lingkungan. Meskipun penanganan aktivitas illegal drilling bukan kewenangan SKK Migas dan KKKS, insiden dari aktivitas tersebut juga berdampak terhadap SKK Migas dan KKKS karena bakal diminta bantuan untuk menghentikan kebakaran maupun pencemaran yang terjadi.

"Tidak itu saja, bahkan karena ketidaktahuan masyarakat, ketika ada kecelakaan di lokasi illegal drilling, maka seringkali masyarakat meminta SKK Migas untuk menangani dan menindak, sedangkan terkait penertiban illegal drilling bukanlah tugas dan tanggung jawab SKK Migas," kata Hudi.

Jika dibiarkan, Hudi mengatakan ilegal drilling bakal meluas dan berlangsung dalam jangka panjang. Aktivitas itu juga bisa memunculkan perspektif negatif terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

"Karena aktivitas illegal drilling, sebagian terjadi di wilayah kerja KKKS, yang kemudian ketika SKK Migas dan KKKS melakukan penanganan untuk menghentikan kebakaran maupun pencemaran lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akan diambilkan dari biaya operasional KKKS, jika kecelakaan akibat aktivitas illegal tersebut terus terjadi maka tentu semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh KKKS," jelasnya.

"Tentu tidak hanya biaya, tetapi juga SKK Migas dan KKKS harus mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani dampak dari kecelakaan illegal drilling, akibatnya tentu saja akan mengganggu operasional KKKS, sehingga kerja keras SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target produksi dan lifting menjadi semakin berat," sambungnya.

Hudi kemudian menjelaskan industri hulu migas berharap aparat penegak hukum dapat menindak tuntas aktivitas itu. Ia pun mengapresiasi penegak hukum yang selama ini sudah menghentikan illegal drilling.

"Kami memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menutup dan menghentikan aktivitas ilegal tersebut dan berharap langkah tegas tersebut dapat terus dilakukan untuk menekan dan memberikan efek jera bagi para pelaku illegal drilling", imbuh Hudi.

Adapun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2021 tercatat terdapat 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500 - 10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/bopd). Padahal, Hudi mengatakan bahwa jika mengacu Undang Undang Minyak dan Gas Tahun 2001, kegiatan penambangan yang diperbolehkan hanya melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

detikcom akan menggelar Leaders Forum pada 11 September 2024 yang mengangkat tema Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan Demi Kedaulatan. Acara ini digelar di Auditorium Bank Mega Jalan Kapten P Tendean Kav 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui di detikcom.

Lewat acara ini, berbagai persoalan mengenai produksi migas akan dibahas. Kemudian, diharapkan ada solusi yang dapat diambil dalam upaya menggenjot produksi migas. Dengan demikian, diharapkan pula kedaulatan energi dalam negeri bisa tercapai.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berencana membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum). Namun, hingga saat ini keduanya tak kunjung terealisasi. Bagaimana kelanjutannya?

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Suswantono menerangkan, pembentukan Ditjen Gakkum sudah lama diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Izin menyampaikan masalah terutama Ditjen Gakkum, kalau nggak salah kita sudah lama untuk mengajukan ini ke PANRB sampai sekarang belum terealisasi," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/202$).

Sementara, untuk pembentukan Satgas Gakkum telah dirapatkan pada November tahun lalu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kala itu. Dia juga menyebut, draft tentang Satgas Gakkum sektor ESDM telah dibuat.

Dalam satgas tersebut ada empat bidang yaitu tambang ilegal (illegal mining) di mana Dirjen Minerba sebagai leading sektor, pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) ada Dirjen Migas sebagai leading sektor, distribusi bahan bakar ada Kepala BPH Migas sebagai leading sektor, dan pencurian listrik ada Dirjen Ketenagalistrikan sebagai leading sektor.

Dia mengatakan, draft pembentukan satgas juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Dia mengatakan, pembentukan satgas ini telah diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Draft yang dibuat untuk satgas penegakan hukum melibatkan seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri, KPK semua ada di sana, termasuk kementerian terkait dan sudah diajukan ke Mensesneg dalam hal ini deputi bagian perundang-undangan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu barang kali ada percepatan untuk mewujudkan satgas penegakan hukum di samping kita menunggu adanya pengesahan Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan bahwa capaian lifting minyak pada Semester I Tahun 2024 mencapai 576 ribu barel minyak per hari (BOPD).

“Realisasi produksi minyak kita adalah 576 ribu barel per hari,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I 2024 di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Capaian tersebut, kata Dwi, lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan APBN 2024 sebesar 635 ribu BOPD.

Selain itu, capaian lifting minyak ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan target work program and budget (WP&B) yang ditetapkan sebesar 589,5 ribu BOPD.

Dwi menjelaskan bahwasanya yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya kedua target tersebut adalah keterlambatan drilling atau pengeboran yang diakibatkan oleh banjir.

“Di semester I, lifting minyak mengalami gangguan banjir di mana-mana, sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan,” ujar Dwi.

Berdasarkan capaian lifting minyak pada semester I/2024, Dwi memperkirakan lifting minyak pada akhir tahun 2024 sebesar 595 ribu BOPD atau 99 persen dari target yang ditetapkan WP&B sebesar 596,4 ribu BOPD, dan 94 persen dari target yang ditetapkan APBN 2024 sebesar 635 ribu BOPD.

Lebih lanjut, Dwi memaparkan, salur atau lifting gas pada Semester I/2024 yang mencapai 5.301 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

Capaian tersebut lebih rendah daripada yang ditetapkan di APBN 2024 sebesar 5.785 MMSCFD, serta lebih rendah daripada yang ditetapkan di WP&B sebesar 5.443 MMSCFD.

“Kami sudah menghitung outlook-nya, (lifting gas) akan menjadi 5,554 milyar kubik per hari (BSCFD),” kata Dwi.

Perkiraan lifting migas pada akhir tahun 2024 tersebut lebih tinggi daripada target yang ditetapkan di WP&B, yakni sebesar 5.544 MMSCFD, namun tetap lebih kecil daripada target yang ditetapkan di APBN 2024 sebesar 5.785 MMSCFD.

“Realisasinya akan lebih besar daripada target WPNB. Meskipun kita masih mengalami kendala untuk di APBN, tetapi sudah mulai kelihatan adanya incline (peningkatan) untuk lifting gas,” kata Dwi.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan ilegal drilling dan illegal refinery.

Kegiatan ilegal itu terjadi di dalam dan luar wilayah kerja (WK) Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sering memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan lembaganya telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada 2020 sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal”, kata Hudi dikutip dari siaran pers, Kamis (17/7/2024).

Atas hasil kajian tersebut, Hudi mengatakan lembaganya telah menyampaikan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI dalam rangka penanganan dan pemetaan potensi dari eks illegal drilling tersebut.

“SKK Migas juga telah mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden RI untuk penanganan illegal drilling dan Peraturan Menteri ESDM RI untuk pengelolaan eks illegal drilling”, imbuh Hudi.

Dalam konteks penanganan atas kegiatan illegal, SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, Pemerintah Daerah, Muspida, Aparat Kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari pekerjaan illegal drilling dengan masyarakat setempat.

Upaya penghentian kegiatan ilegal juga telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Batanghari (bantuan PT. Pertamina EP), Kabupaten Sarolangun (bantuan Techwin Benakat South Betung Ltd), Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PT. Pertamina EP), dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PHR Regional 1 Zona 4) dan lainnya.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur illegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Hudi menyampaikan jika pembatasan aktivitas pengeboran ilegal melalui pengusahaan produksi sumur minyak tua telah efektif berjalan di beberapa daerah.

Selain itu, pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD.

Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah SKK Migas melakukan sinergi untuk melakukan monitoring produksi minyak dari sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 01 Tahun 2008”.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), mengurangi aktifitas pengeboran dan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat setempat serta dapat mengatasi gejolak sosial yang kemungkinan terjadi di sekitar area operasi KKKS.

Saat ini terdapat 8 kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dengan total jumlah sumur minyak yang dikelola 1.434 sumur tua dan produksi sebesar 3.142 BOPD (status sampai dengan 30 Juni 2024).

Sementara itu, terdapat 5 kontrak pengelolaan sumur tua yang masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan di bulan Juli 2024.

Selanjutnya direncanakan akan ada 7 KUD dan BUMD lagi yang akan turut mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua di tahun 2024.

Dengan langkah-langkah di atas dan melalui optimalisasi kegiatan sumur tua, diharapkan pengusahaan sumur minyak ilegal baik berupa illegal drilling maupun illegal refinery dapat terus berkurang dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD, jika memperhatikan jumlah sumur illegal drilling yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dibandingkan sumur tua yang sudah dikelola, maka dapat dibayangkan bahwa betapa besar potensi tambahan produksi minyak,” ungkapnya.