Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat implementasi program mandatori biodiesel, Indonesia dinilai perlu menambah investasi di sektor ini.

Saat ini, kebijakan biodiesel nasional masih bergantung pada campuran bahan bakar solar dengan minyak nabati yang bersumber dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Pada 1 Januari 2025, pemerintah akan memulai penerapan B40, yakni campuran 60% bahan bakar solar dan 40% bahan bakar nabati (BBN) dari minyak kelapa sawit.

Program mandatori biodiesel ini akan terus meningkat, menuju target persentase yang lebih tinggi seperti B50, B60, hingga mencapai B100.

Biodiesel tidak hanya berasal dari minyak sawit; bahan bakar ramah lingkungan ini juga dapat dihasilkan dari minyak nabati lainnya, seperti minyak kelapa, minyak jarak, hingga minyak dari limbah pertanian.

Terkait kebutuhan biodiesel yang semakin besar, Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo menyatakan bahwa untuk mempersiapkan B50, Indonesia perlu menambah 7-9 pabrik biodiesel baru.

“Perlu dibangun sekitar 7-9 pabrik lagi, atau meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujar Edi dalam acara 20th International Palm Oil Conference (IPOC) yang digelar pada Kamis (7/11).

Menurutnya, total investasi dari pembangunan pabrik baru tersebut dapat mencapai sekitar USD 360 juta atau setara dengan Rp 5,64 triliun.

“Peluang investasi ini cukup besar, pemerintah mungkin perlu mengalokasikan sekitar USD 360 juta untuk tambahan investasi ini,” tambahnya.

Meski demikian, kapasitas produksi biodiesel yang ada dinilai masih mencukupi untuk B40, didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dengan kapasitas produksi mencapai 15,8 juta kilo liter (kL).

“Kekurangan sekitar 0,3 juta kL untuk B40, tetapi dengan BU BBN yang ada, kami masih bisa mencukupi kebutuhan itu,” jelasnya.

Untuk B50 yang direncanakan berjalan pada 2028, Kementerian ESDM memperkirakan diperlukan 19,7 juta kL biodiesel. Dengan kapasitas produksi saat ini yang sekitar 15,8 juta kL, maka ada kekurangan sekitar 3,9 juta kL.

Dari sisi industri, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan bahwa sektor kelapa sawit memiliki potensi untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan biodiesel, meski ia juga memberikan beberapa catatan.

“Yang penting jangan sampai idle atau tidak terpakai; harus sesuai dengan pasokan bahan baku. Bahan baku saat ini memang cukup, tetapi porsi ekspor CPO perlu dikurangi,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (9/11).

Data dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) mencatat bahwa hingga 2022 terdapat 32 perusahaan biodiesel dengan kapasitas terpasang sebesar 17,14 juta kL, senilai investasi sebesar USD 1,78 miliar.

Ketua PASPI Tungkot Sipayung, juga menekankan pentingnya ekspansi untuk memenuhi kebutuhan B50 dan seterusnya.

“B50 membutuhkan sekitar 21 juta kL FAME. Dengan kapasitas kilang biodiesel saat ini sekitar 17 juta kL, sementara B40 saja membutuhkan 15 juta kL, maka perlu ada peningkatan kapasitas atau pembangunan pabrik baru,” ujarnya.

Sambil meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap, pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada.

“Dilakukannya bertahap dari B40 ke B50, sehingga kapasitas yang ada masih bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, saat ini PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), melalui Sub Holding PTPN III (Persero) PalmCo, sedang mengkaji pembangunan pabrik biodiesel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, dengan kapasitas produksi mencapai 450 ribu ton RBDPO per tahun.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program biodiesel Indonesia dinilai sebagai solusi strategis untuk ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keterlibatan petani sawit swadaya harus diprioritaskan agar visi ini tercapai.

Petani swadaya, yang menguasai 40% perkebunan sawit, memegang peran penting dalam rantai pasok, namun belum sepenuhnya dilibatkan.

Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2015, kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel belum berjalan maksimal.

"Kami menemukan bahwa petani masih menjual sawit melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujar Sabarudin dalam sebuah diskusi di Jakarta.

SPKS mendorong adanya aturan yang mewajibkan kemitraan antara perusahaan biodiesel dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani hanya 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun, jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hektar.

Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan biodiesel, khususnya B50, agar adil bagi petani sawit. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan peremajaan lahan sawit dan kesejahteraan petani kecil.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan biodiesel B100, yang masih dalam tahap penelitian.

Pemerintah juga berencana memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan untuk memastikan manfaat langsung bagi petani sawit.

Dalam pengembangan program ini, tantangan seperti produktivitas rendah, serangan penyakit, dan masalah legalitas perkebunan rakyat masih harus diatasi. Pemerintah akan mendorong peremajaan sawit dan peningkatan kapasitas SDM petani melalui program pelatihan serta integrasi tanaman sela.

Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra, menyoroti perlunya model rantai pasok yang lebih baik agar petani sawit swadaya mendapat manfaat maksimal.

Sementara itu, Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menegaskan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam pengembangan biodiesel, terutama dalam memastikan keterlibatan petani swadaya secara langsung.

Perkembangan biodiesel diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani kecil dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia.