JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan pembatalan pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang telah menjadi wacana sejak 2018.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas penumpang di bandara terbesar di Indonesia tersebut.

Erick menyatakan bahwa alasan utama pembatalan proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 14 triliun ini adalah fokus pada efisiensi anggaran dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada.

"Setelah melakukan review, kami menyimpulkan bahwa pembangunan Terminal 4 tidak diperlukan. Sebagai gantinya, kami akan melakukan perbaikan pada Terminal 1, 2, dan 3," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

Menurut Erick, perbaikan terhadap terminal yang ada hanya akan memerlukan biaya sebesar Rp 1 triliun.

Dengan anggaran yang jauh lebih rendah, kementeriannya yakin dapat meningkatkan kapasitas penumpang secara signifikan, mendekati angka 80-100 juta penumpang per tahun.

"Dengan perbaikan jalur dan ruang yang ada, kita bisa memaksimalkan kapasitas tanpa harus membangun terminal baru," jelasnya.

Keputusan ini juga merupakan bagian dari komitmen Kementerian BUMN untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan benar-benar terukur dan bermanfaat.

Dalam konteks ini, Erick menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran BUMN, terutama untuk mencegah potensi penyelewengan.

Erick juga menyoroti bahwa perbaikan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Dengan mengoptimalkan terminal yang sudah ada, diharapkan akan ada dampak positif terhadap pengalaman perjalanan penumpang dan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Sebagai tambahan, Erick menyebutkan bahwa kementeriannya juga akan melakukan perbaikan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Proyek renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 24 juta menjadi 32 juta, tanpa perlu membangun fasilitas baru.

Dengan langkah ini, Kementerian BUMN menunjukkan keseriusannya dalam memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Indonesia. (Yohana Artha Uly | Erlangga Djumena)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan pembatalan pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang telah menjadi wacana sejak 2018.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas penumpang di bandara terbesar di Indonesia tersebut.

Erick menyatakan bahwa alasan utama pembatalan proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 14 triliun ini adalah fokus pada efisiensi anggaran dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada.

"Setelah melakukan review, kami menyimpulkan bahwa pembangunan Terminal 4 tidak diperlukan. Sebagai gantinya, kami akan melakukan perbaikan pada Terminal 1, 2, dan 3," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (4/11/2024).

Menurut Erick, perbaikan terhadap terminal yang ada hanya akan memerlukan biaya sebesar Rp 1 triliun.

Dengan anggaran yang jauh lebih rendah, kementeriannya yakin dapat meningkatkan kapasitas penumpang secara signifikan, mendekati angka 80-100 juta penumpang per tahun.

"Dengan perbaikan jalur dan ruang yang ada, kita bisa memaksimalkan kapasitas tanpa harus membangun terminal baru," jelasnya.

Keputusan ini juga merupakan bagian dari komitmen Kementerian BUMN untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan benar-benar terukur dan bermanfaat.

Dalam konteks ini, Erick menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran BUMN, terutama untuk mencegah potensi penyelewengan.

Erick juga menyoroti bahwa perbaikan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Dengan mengoptimalkan terminal yang sudah ada, diharapkan akan ada dampak positif terhadap pengalaman perjalanan penumpang dan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Sebagai tambahan, Erick menyebutkan bahwa kementeriannya juga akan melakukan perbaikan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Proyek renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 24 juta menjadi 32 juta, tanpa perlu membangun fasilitas baru.

Dengan langkah ini, Kementerian BUMN menunjukkan keseriusannya dalam memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Indonesia. (Yohana Artha Uly | Erlangga Djumena)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan akan mengefisiensi penggunaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp 1,7 triliun. Anggaran itu akan difokuskan untuk peningkatan produktivitas petani, alih-alih dihamburkan untuk biaya seminar dan perjalanan dinas.

"Anggaran kami yang Rp 1,7 triliun kemarin, tahun ini kita ada refocusing. Yang dulunya anggaran itu untuk biaya perjalanan dinas, biaya seminar, dan seterusnya. Kita alihkan untuk mendahulukan petani," ungkap Amran, di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (28/10/2024). 

Amran mengungkapkan, pemerintah akan membenahi sejumlah permasalahan yang menganggu produktivitas petani. Beberapa hal yang telah dilakukan di antaranya, pemanfaatan anggaran negara untuk belanja benih pertanian yang unggul hingga pompa udara pertanian.

"Alhamdulillah hasilnya. Anggaran tidak bertambah, tetapi meningkatkan produksi pertanian hingga Rp 1 juta ton. Nilainya Rp 12 triliun peningkatan. Semua data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan tidak akan mengeluarkan data untuk produksi. Itu artinya, refocusing, efisien anggaran kita berhasil," tuturnya.

Amran lalu menjelaskan, peningkatan produktivitas petani tersebut adalah demi mendukung tercapainya cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong swasembada pangan dan energi.

"Swasembada kita akan capai secepat-cepatnya. Targetnya 4 tahun. Semoga sebelum 4 tahun kita sudah tercapai," kata Amran. 

Ada pun Amran menyampaikan, berbagai upaya ini merupakan amanat dari Prabowo yang ia terima selama rangkaian acara retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang. Ada tiga pesan Prabowo yang ia terima, diantaranya terkait pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran negara, serta mendukung tercapainya swasembada pangan dan energi.

"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, setiap dalam pertemuan sidang kabinet, ratas (rapat terbatas), maupun acara, bahwasannya pemberantasan korupsi kita harus jalankan bersama. Yang kedua adalah efisiensi anggaran APBN. Ketiga, swasembada," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Anggota DPR RI Said Abdullah bicara soal penambahan komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika kementerian pada pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah. Seperti diketahui pemerintahan selanjutnya dikabarkan akan ada 40 Kementerian.

Menurut Said jika ada 40 atau lebih Kementerian maka secara otomatis komisi dalam DPR RI akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi. Kemudian tentu dibutuhkan tambahan anggaran juga atas penambahan komisi tersebut yang diprediksi mencapai Rp 7 miliar per tahunnya.

"Sebenarnya pendekatannya bukan semata mata, kami berupaya DPR ingin efisien penggunaan anggarannya. Yang ideal dari 11 ke 13 (komisi) lebih dari 2 tambahan komisi itu penambahan anggarannya tidak lebih Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar karena jumlah anggotanya tetap tidak berubah hanya pimpinan nambah. Tidak lebih, maksimal 7 miliar per tahun," kata dia usai pelantikan anggota DPR/DPD/MPR RI, Selasa (1/10/2024).

Namun, Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024 itu juga mengatakan penambahan itu tetap tergantung dengan keputusan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Kalau kementerian bertambah sesuai kebutuhan Bapak Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang, kebutuhan presiden katakanlah 40, 44, bahkan 45 maka dengan sendirinya komisi akan bertambah dari 11 komisi menjadi 13 komisi,"terangnya

Said menyebut dengan penambahan komisi itu nantinya belum ada rencana akan ada pembangunan ruang rapat baru.

"Tidak perlu pembangunan ruang baru. DPR luas begini kita mau pindah ke IKN," lanjutnya.

Simak Video Jokowi soal Isu 44 Menteri Kabinet Prabowo: Prerogatif Presiden Terpilih

[Gambas:Video 20detik]