JAKARTA, investor.id – Lembaga pemikir Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak pemerintah untuk kembali mengevaluasi kebijakan di sektor pertanian. Ini dinilai perlu dilakukan demi mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ke depan.

Wakil Direktur INDEF Eko Listyanto menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan maupun insentif yang telah diimplementasikan di sektor pertanian. Pasalnya, regulasi dan subsidi yang diterapkan nampaknya belum cukup untuk mendorong sampai ke level ketahanan pangan yang ideal.

“Kebijakan pemerintah ke depan ini yang sebetulnya yang saya sampaikan tadi cukup banyak itu perlu disisir lagi ya,” ujar Eko, Rabu (14/8/2024).

“Dievaluasi dulu kira-kira mana yang benar-benar bisa menstimulasi sektor pertanian dan petani, sehingga ke depan kebutuhan terhadap impor pangan itu bisa berkurang bahkan bisa swasembada pangan,” ungkapnya saat dihubungi B Universe secara daring.

Eko mengatakan, Indonesia mempunyai potensi untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional jika dilihat dari anggaran yang disiapkan pemerintah bagi sektor pertanian. Terlebih, Tanah Air memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

Sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu ditangani lebih serius. Tetapi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi ini ialah dukungan dari segi modal dan utamanya inovasi teknologi di bidang pertanian.

“Game changer-nya itu adalah teknologi sebetulnya ya, kalau melihat ya, mungkin juga pemirsa bisa melihat di Youtube itu kan banyak ya cara-cara bagaimana petani negara lain itu berproduksi dan produknya bisa diekspor ya mungkin juga ke kita,” tegasnya.

Eko mengimbuhkan penggunaan teknologi mampu mengakselerasi produktivitas dan kontinuitas dari produk-produk pertanian. Hal ini bisa dijadikan upaya misalnya dengan mengenalkan lebih banyak teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani domestik.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah yang kian melonjak dikhawatirkan akan semakin melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di masa depan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau dengan rasio utang 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mencegah lonjakan utang, pemerintah harus menerapkan aturan disiplin fiskal secara ketat, tidak boleh ada lagi pelanggaran atas defisit anggaran di atas 3% dari PDB, dan tidak boleh ada lagi monetisasi utang pemerintah oleh bank sentral.